Pergerakan Sejumlah Angkutan Barang Dibatasi.
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Tempo
SEJAK 20 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025, pergerakan sejumlah angkutan barang dibatasi. Pemerintah melarang moda tersebut melintas di beberapa ruas jalan tol dan nontol pada waktu tertentu. Bagi penyedia jasa angkutan barang, kebijakan ini seperti pukulan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menyebutkan pemerintah tak peka terhadap perekonomian. "Hilangnya waktu operasi truk berarti menurunkan produktivitas nasional," katanya kepada Tempo, Kamis, 26 Desember 2024. Pasalnya, kendaraan yang dilarang melintas selama masa libur Natal dan tahun baru di antaranya kendaraan sumbu tiga serta angkutan barang-barang pendukung industri, seperti bahan baku dan barang ekspor.
Angkutan sumbu tiga atau lebih merupakan salah satu kendaraan yang dibatasi selama masa libur Natal dan tahun baru. Merujuk pada Surat Keterangan Bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, dan Kementerian Pekerjaan Umum, moda lain yang dilarang adalah mobil barang dengan kereta tempelan ataupun kereta gandengan serta angkutan yang membawa galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. Pemerintah mengizinkan kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak dan gas, antaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, perlengkapan penanganan bencana alam, sepeda motor gratis, serta bahan pokok, asalkan memiliki surat muatan lengkap yang ditempel di kaca depan sebelah kiri kendaraan. (Yetede)
Cerita Buruh Sawit soal Hak-hak Pekerja di Perkebunan Belum Diperoleh Sepanjang 2024
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Tempo
Jaringan Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) mengatakan buruh di perkebunan sawit punya beban berlipat dan berpotensi terus bertambah berat dalam menjalani pekerjaannya. Koordinator TPOLS Rizal Assalam mengatakan salah satunya karena banyak buruh sawit yang masih dipekerjakan dengan status yang tidak jelas. Hal tersebut masih terjadi sepanjang tahun 2024. "Buruh kebun cenderung dipekerjakan secara musiman dengan status kerja yang tidak jelas," kata Rizal dalam konferensi pers catatan akhir tahun buruh perkebunan sawit 2024 pada Jumat, 27 Desember 2024.
Dengan status itu, Rizal mengatakan buruh perkebunan sawit tidak mendapat hak-hak sebagai pekerja, salah satunya cenderung bergelut dengan persoalan standar upah yang rendah. Pasalnya, pengusaha sawit sering menggunakan sistem upah satuan hasil dan satuan hari kerja. Alasan Prabowo Bakal Tarik Denda dari Sawit Nakal: Daripada Masuk Bui dan Bikin Penjara Penuh, Mending Bayar "Itu memaksa buruh untuk memobilisasi anggota keluarganya, termasuk anak-anak, atau yang kita kenal sebagai masalah buruh anak," tuturnya. Selain itu, pengurus Serikat Pekerja Sawit Indonesia Dianto Arifin mengatakan kondisi kerja buruh perkebunan sawit masih jauh dari layak membuatnya tidak mendapatkan jaminan dalam pekerjaan. Selain itu buruh juga tidak menerima pemeriksaan kesehatan yang memadai, maupun alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar.
Kejagung Usut Pengelolaan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan, 5 Ruangan di KLHK Digeledah "Padahal seharusnya disediakan secara gratis oleh perusahaan," kata Dianto. Oleh karena itu, Dianto mengatakan Serikat Pekerja Sawit Indonesia berharap perusahaan untuk menyediakan APD dan alat kerja secara gratis demi mendukung produktivitas di perkebunan. Ia juga menyoroti minimnya pengawasan ketenagakerjaan yang jarang turun langsung untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Lebih jauh, Arifin meminta pemerintah untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui dinas ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. Hal tersebut agar dapat memperbaiki kondisi kerja, hubungan kerja untuk tahun-tahun mendatang bagi pekerja perkebunan sawit. (Yetede)
Kenapa KPK Menetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka Sekarang
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Tempo
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 yang baru menjabat beberapa hari langsung menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Kasus yang berhubungan dengan buron Harun Masiku itu sudah mandek di KPK sejak 2020. Ketua KPK yang baru, Setyo Budiyanto, mengumumkan penetapan Hasto dan kader PDIP lain, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka pada Rabu, 25 Desember 2024. Setyo menyatakan pihaknya sebenarnya sudah mengetahui keterlibatan Hasto sejak empat tahun lalu saat penyidik lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu cs. Namun Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka saat ini karena adanya alat bukti yang cukup. "Ini karena kecukupan alat buktinya. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik," kata Setyo saat konferensi pers penetapan tersebut pada Rabu, 25 Desember 2024.
Empat tahun lalu, tepatnya pada 8 Januari 2020, penyidik KPK menggelar OTT dan menangkap delapan orang. Dari delapan orang itu, tiga di antaranya Wahyu Setiawan; kader PDIP, Saeful Bahri; dan eks anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustina Tio Fridelina, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Harun Masiku. OTT itu berhubungan dengan suap untuk memuluskan Harun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. PDIP menginginkan Harun menjadi pengganti Nazarudin dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Padahal calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak kedua, di bawah Nazarudin, dalam Pemilihan Umum 2019 adalah Riezky Aprilia. Untuk menggeser posisi Riezky itulah kemudian Harun menyerahkan uang sebesar S$ 57.630 atau sekitar Rp 600 juta kepada Wahyu melalui Saeful dan Tio. KPK sebenarnya saat itu sudah mengincar Hasto, Harun, dan Donny. Menurut tulisan majalah Tempo berjudul “Di Bawah Lindungan Tirtayasa”, OTT tersebut bocor sehingga ketiganya lolos setelah drama penyanderaan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. Harun Masiku pun masuk dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. (Yetede)
Kementerian Pendidikan Evaluasi Sistem Penerimaan Siswa Baru Jalur Zonasi
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Tempo
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Sistem penerimaan dengan jalur zonasi tersebut kerap disalahgunakan, baik oleh pihak sekolah, panitia PPDB, maupun orang tua, agar calon siswa baru diterima di sekolah unggulan. Jalur zonasi pertama kali diberlakukan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 2017. Saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi. Dua kementerian itu lantas digabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, melanjutkan sistem PPDB jalur zonasi. Namun ia memperbaiki sistem tersebut. Nadiem mengatur kuota empat metode PPDB, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Adapun untuk komposisi kuota keempat sistem penerimaan siswa baru tersebut, jalur zonasi minimal 50 persen dari total siswa baru yang diterima, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, dan sisanya jalur prestasi 0-30 persen. Kuota setiap sistem PPDB disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di tengah jalan, berbagai pihak mulai mengakali jalur zonasi agar calon siswa baru dapat diterima di sekolah unggulan.
Misalnya, orang tua calon siswa baru mengubah alamat domisilinya sehingga berdekatan dengan sekolah unggulan yang dikehendaki atau memberikan uang kepada sekolah dan panitia PPDB sehingga memenuhi syarat lolos lewat jalur zonasi. Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2024, Abdul Mu’ti mengevaluasi PPDB jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berbagai pihak memunculkan tiga opsi, yaitu menghapus atau menghentikan, tetap mempertahankan, atau memperbaiki jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan. Kesimpulan atas hasil evaluasi tersebut akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2025/2026. (Yetede)
Tancap Gas Program MBG Serentak
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan serentak pada 6 Januari 2024. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang diberi tugas sebagai pelaksana, masih terus melakukan uji coba di beberapa wilayah. Nantinya BGN juga akan mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benat dirasakan oleh generasi muda, terutaman bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting, serta memastikan tidak ada pungutan pada masyarakat dalam program ini. Sasaran penerima MBG tahap awal sekitar 15-20 juta orang, lalu akan bertambah secara bertahap. Adapun dapur untuk menyiapkan MBG bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) yang ada di tingkat kabupaten. Di Pulau Jawa diperkirakan sudah ada 50 titik pelayanan, sementara di sekitar pulau Jawa ada sekitar 32 titik. Hingga saat ini BGN masih terus melatih orang-orang yang akan bertugas di unit pelayanan. Nantinya akan ada 10.000 titik di Indonesia yang siap melayani MBG. Mitra lain yang akan membantu seperti Koperasi, Badan usaha Milik Desa, dan pihak ketiga lainnya. (Yetede)
OJK Dukung Suksesnya Program 3 Juta Unit Rumah
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Investor Daily (H)
OJK turut mendukung suksesnya program pemerintah, salah satunya adalah program tiga juta unit rumah per tahun. Dengan adanya kebijakan yang adaptif bagi industri perbankan sebagai penyalur kredit pemilikan rumah (KPR), diharapkan program tersebut yang adaptif berjalan dengan baik. "Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yaang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah tiga juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan," ujar Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan, OJK Dian Ediana Rae. Terdapat empat kebijakan adaptif OJK, pertama pengaturan khusus untuk kredit berangun rumah tinggal dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Resiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit). Kebijakan tersebut kan berdampak dalam perhitungan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank. (Yetede)
PPN 12% Berpotensi Mencekik daya Beli Masyarakat
Yuniati Turjandini
27 Dec 2024 Investor Daily (H)
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpotensi mencekik daya beli masyarakat. Pemerintah dapat membatalkan kenaikan PPN menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) karena situasi mendesak dan norma hukum terkait memakai. "Langkah ini diperlakukan untuk mencegah dampak buruk bagi ekonomi dan masyarakat," jelas Direktur Hukum Center of Economics and Law Studies (Celios) Mhd Zakiul Fikri. Dia mengatakan, ada tiga alasan mengapa Perrpu pembatalan kenaikan PPN 12% harus dikeluarkan. Pertama, norma kenaikan PPN menimbukan masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Masalah hukum itu mulai dari inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah kebawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM, industri manufaktur dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Kedua, keberadapan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021 tidak memadai karena tidak memuat kepatuhan dan keadilan hukum. (Yetede)
Pemerintah Inginkan Kontribusi Bayar Pajak Pada Semua Kalangan
Yoga
26 Dec 2024 Kompas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan alasan pemerintah melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menurut dia, pemerintah menginginkan pajak berkontribusi secara jangka panjang bagi negara. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan lebih banyak masyarakat yang berkontribusi membayar pajak, bukan hanya mereka dari kalangan atas. Oleh pengamat, kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2024 berpotensi tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut, antara lain, kian merosotnya daya beli masyarakat, kenaikan inflasi, dan potensi melebarnya kesenjangan. Sejauh ini, kata Airlangga, penerapan PPN hanya berkontribusi 17-29 persen dari total pendapatan negara. Realisasi penerimaan PPN selama ini juga tidak sebanding dengan potensi semestinya. ”Logikanya, PPN 12 persen bikin kontribusi 7-8 persen.
Namun, saat PPN 11 persen diterapkan, potensi yang seharusnya 6-7 persen, realisasinya hanya 4 persen. Sisanya bocor. Kalau begini, apa yang kita bangun? Kita akan membuat jurang kelas atas dan menengah makin jauh,” kata Airlangga dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Jakarta, Senin (23/12/2024) malam. Optimalisasi penerimaan pajak juga diharapkan menaikkan rasio perpajakan, yaitu persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sejauh ini, rasio perpajakan Indonesia hanya 10-11 persen, terendah di anggota negara G20. Padahal, semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung utang. Untuk itu, pemerintah mengatur kenaikan PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah saat ini pun tetap melanjutkan UU yang mengatur kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. (Yoga)
Berburu Diskon demi Berhemat diakhir Tahun
Yoga
26 Dec 2024 Kompas
Menjelang tahun baru, sejumlah toko di pusat perbelanjaan hingga lokapasar menawarkan potongan harga atau diskon besar-besaran. Momen ini dimanfaatkan warga Jakarta untuk membeli sejumlah bahan kebutuhan sebelum PPN 12 % diberlakukan awal 2025. Sebelum berbelanja, Yunita Sari (32), warga Jakbar, memastikan membuat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Khusus akhir tahun ini, ia akan berbelanja untuk keperluan hingga tiga bulan ke depan. ”Saya list barang-barang rumah tangga yang perlu dibeli, seperti beras (premium), makanan dan minuman kaleng, minyak goreng, detergen, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, dan barang-barang atau kebutuhan pokok lain yang bisa disimpan dalam jangka lama,” kata Yunita, Rabu (25/12). Menurut Yunita, pada momen khusus, seperti saat 12.12 atau 12 Desember, dirinya bisa menghemat hingga jutaan rupiah.
Salah satunya, ia membeli paket minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak enam bungkus di lokapasar (marketplace) dengan harga Rp 188.000 atau lebih rendah dari harga awal Rp 260.000. Yunita juga membeli paket beras premium kemasan 5 kg sebanyak lima bungkus seharga Rp 360.000 atau lebih rendah dari harga awal Rp 416.000. Menurut rencana, ia membeli lagi jika diskon masih ada. ”Pengeluaran mulai 1 Januari 2025 akan lebih besar karena PPN menjadi 12 %. Jadi, sebisa mungkin menyetok beberapa barang dengan harga diskon. Saya takut tahun depan barang-barang ini harganya semakin naik,” ujarnya. Menurut Yunita, jika ingin berhemat tanpa mengganti merek, seseorang harus pandai mencari promo. Ia biasanya mengaktifkan notifikasi pemberitahuan promo di aplikasi belanja daring miliknya untuk mendapatkan diskon,flash sale, atau penawaran khusus lain. (Yoga)
Korban 30 Orang Tewas Pada Jatuhnya Pesawat Azerbaijan
Yoga
26 Dec 2024 Kompas
Sebuah pesawat penumpang Embraer 190 milik maskapai Azerbaijan Airlines, dalam penerbangan dari Azerbaijan menuju Rusia, jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, Rabu (25/12/2024). Otoritas Kazakhstan mengatakan, pesawat itu mengangkut 62 penumpang dan 5 awak. Dari jumlah penumpang dan awak itu, lebih dari 30 orang di antaranya diperkirakan tewas. Pada mulanya, melalui pernyataan yang diunggah di Telegram dan dikutip kantor berita Associated Press (AP), Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan menyebutkan, sebanyak 42 orang diperkirakan tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara 22 orang selamat. Namun, dalam laporan berikutnya, mengutip Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan, AP menyebutkan, sedikitnya 28 orang selamat. Ini bisa berarti, lebih dari 30 orang diperkirakan tewas. Di antara korban tewas, empat jenazah telah ditemukan. Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan semula menyebut 25 orang selamat.Belakangan, mereka merevisi jumlah korban selamat 27 orang, yang kemudian diperbarui lagi menjadi 28 orang, seiring operasi penyelamatan di lokasi jatuhnya pesawat. ”Sebuah pesawat dalam penerbangan melalui rute Baku-Grozny jatuh di dekat kota Aktau. Pesawat itu milik Azerbaijan Airlines,” kata Kementerian Transportasi Kazakhstan melalui Telegram. (Yoga)