Beijing segera membatasi ekspor mineral yang vital untuk produksi semikonduktor dan peralatan militer ke AS. Pembatasan ini diumumkan sehari setelah Washington mengumumkan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke perusahaan China. Langkah China dinilai sebagai balasan telak atas kebijakan AS. ”Untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan memenuhi kewajiban internasional, seperti nonproliferasi, China memutuskan untuk memperkuat kontrol ekspor pada barang-barang penggunaan ganda yang relevan ke AS,” kata pernyataan Kemendag China yang diumumkan di Beijing, China, Selasa (3/12). Bahan-bahan yang dilarang untuk diekspor, antara lain logam galium, antimon, dan germanium. Untuk ekspor grafit, pembatasan ekspor akan dilakukan dengan peninjauan lebih ketat terkait siapa pengguna dan penggunaan akhirnya.

Grafit termasuk komponen utama untuk pembuatan semikonduktor dan kendaraan listrik. Kemendag China juga menegaskan, setiap organisasi atau individu di negara atau wilayah mana pun yang melanggar peraturan yang relevan akan dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Sebelumnya, Washington mengumumkan pembatasan penjualan semikonduktor canggih kepada 140 perusahaan China, di antaranya perusahaan cip China Piotech dan SiCarrier. Pembatasan itu semakin mengekang kemampuan China untuk memproduksi cip yang merupakan komponen utama pembuatan sistem persenjataan canggih dan akal imitasi (AI) atau kecerdasan buatan. Pernyataan Kemendag China menambahkan, AS telah memolitisasi dan menggunakan isu-isu ekonomi, perdagangan, dan teknologi sebagai senjata dalam pembatasan ekspor mereka.

Selama ini, China menguasai pasokan mineral penting. Menurut laporan dari Uni Eropa yang diterbitkan tahun 2024, China menyumbang 94 % produksi galium dunia pada 2023. Logam ini vital dalam pembuatan sirkuit terpadu, LED, dan panel fotovoltaik yang digunakan dalam panel surya. Tahun lalu, China menyumbang 83 % produksi germanium dunia. Logam Germanium sangat penting untuk pembuatan serat optik, teknologi inframerah, dan panel surya. China juga menyumbang 48 % suplai antimon dunia pada 2023. Antimon digunakan dalam pembuatan peluru, senjata nuklir, misil berpemandu inframerah, baterai, dan fotovoltaik atau teknologi yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. (Yoga)

Beras merupakan tanaman yang sensitif cuaca. Riset terbaru menunjukkan bahwa kenaikan suhu, terutama yang terjadi pada malam hari, bisa menurunkan kualitas beras, termasuk penampilan, kelezatan, dan kandungan gizinya. Penelitian yang dipublikasikan dalam Geophysical Research Letters pada Selasa (3/12) mengungkap penurunan kualitas beras bersamaan dengan perubahan suhu. Studi ditulis Xianfeng Liu dari School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, China, dan tim. Menurut laporan Liu dan tim, beras merupakan makanan pokok bagi miliaran orang di seluruh dunia, dengan permintaan yang meningkat dua kali lipat selama 50 tahun terakhir.

Sebagian besar tanaman padi ditanam di Asia dan sensitif terhadap kondisi cuaca. Pemahaman akan bagaimana hasil panen dipengaruhi oleh perubahan iklim menjadi sangat penting untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan di masa mendatang. Liu dan rekan-rekannya menggunakan data yang dikumpulkan selama 35 tahun untuk mengeksplorasi pola kualitas beras dari Jepang dan China, didasarkan pada head rice rate (HRR), yang merupakan ukuran fraksi biji beras giling yang mempertahankan 75 % dari panjangnya setelah penggilingan, sementara sekam dan dedak dibuang. Dari kajian ini, para ilmuwan menemukan bahwa suhu malam hari merupakan pendorong utama penurunan kualitas beras.

Faktor penentu berikutnya adalah curah hujan harian. Curah hujan yang lebih sedikit menyebabkan HRR yang lebih rendah. Adapun faktor terakhir adalah defisit tekanan uap siang hari, di mana di luar ambang batas 0,5-1 kilopascal (kPa), maka nilai HRR akan menurun. Dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di Indonesia juga diprediksi terjadi. Riset Edvin Adrian dan Elza Surmani dari BRIN menunjukkan, Indonesia dapat kehilangan nilai ekonomi padi rata-rata Rp 42,4 triliun per tahun pada 2051-2080 dan naik menjadi Rp 56,45 triliun per tahun pada 2081-2100 akibat pemanasan global (Kompas, 24/11/2022). (Yoga)

Pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam upaya konservasi terus menurun. Inovasi dalam pendanaan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Ammy Nurwati mengatakan, pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui APBN cukup terbatas. Anggaran yang disiapkan juga menurun akibat belanja pegawai yang bertambah secara signifikan. Dari total anggaran, sebanyak 70 % digunakan untuk belanja pegawai.

”Kalau kita bicara dari besaran (anggaran) konservasi per hektar itu tidak sampai Rp 50.000 per hektar. Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena ada alternatif pendanaan lain yang kita upayakan sebagai strategi,” katanya di sela-sela acara media gathering perayaan 10 tahun Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Rabu (4/12). Saat ini, luasan kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27 juta hektar yang terbagi atas 573 unit kawasan, termasuk cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan suaka alam. Adapun anggaran pemerintah melalui APBN untuk pendanaan konservasi pada 2024 sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu menurun untuk pendanaan yang direncanakan di tahun 2025 menjadi sekitar Rp 1,5 triliun. Untuk itulah, Ammy menyampaikan, adanya sumber alternatif pendanaan terus didorong agar upaya konservasi tetap berjalan dengan optimal.

Selain dari APBN, alternatif pendanaan tersebut, antara lain, melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam penggunaan APBD, kerja sama dengan mitra, serta pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu. Ammy menambahkan, tantangan yang juga dihadapi dalam upaya konservasi, seperti pencemaran lingkungan termasuk pencemaran akibat sampah laut, aktivitas di kawasan konservasi seperti pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan ilegal, serta persinggungan antara masyarakat dan kawasan konservasi. ”Untuk itulah, kita harus terus meningkatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjawab berbagai  tantangan yang ada, termasuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Ammy. (Yoga)

Pemerintah menargetkan kenaikan investasi dari target Rp 1.900 triliun pada 2024 menjadi Rp 2.100 triliun pada tahun depan. Pemerintah optimistis kenaikan itu bisa dicapai dari kinerja program hilirisasi yang mayoritas disumbang sektor mineral dan batubara. Hal ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya di akhir acara Indonesia Mineral Summit 2024, di Jakarta, Rabu (4/12). Pertumbuhan nilai investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi karena menyumbang 18 % PDB setelah konsumsi masyarakat yang berandil lebih dari 50 %.

”Salah satu yang tentu terus dikembangkan adalah hilirisasi dan pendalaman struktur dari supply chain, mulai dari upstream, downstream, dan midstream-nya juga didorong,” tuturnya. Hilirisasi yang menjadi fokus pemerintah ada di sektor mineral dan batubara (minerba), selain minyak dan gas bumi, serta kehutanan dan kelautan. Dalam proyeksi jangka panjang Kementerian ESDM di 2040, sekitar 91 % nilai investasi hilirisasi ada di sektor minerba dengan besaran 566,7 miliar USD. Kementerian ESDM mencatat, nilai investasi sektor minerba sejak 2015 sampai 2024 sudah mencapai 56 miliar USD. Investasi tersebut juga turut mendukung produksi minerba sebagai komoditas penghasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar senilai Rp 173 triliun hingga 2023. (Yoga)

Tahun depan, hujan pungutan berpotensi membebani sektor pangan dan manufaktur. Kendati ada pengecualian barang dan jasa khusus PPN, beban itu tetap ada, mengingat PPN bersifat multystage tax, dikenai di seluruh rantai produksi dan distribusi. Hujan pungutan itu, antara lain, berupa kenaikan PPN menjadi 12 % dan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, ada juga iuran dana pensiun wajib, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, serta kewajiban asuransi pihak ketiga atau tanggung gugat (third party liability/TPL). Khusus PPN, pemerintah mengecualikan sejumlah barang dan jasa dari kenaikan pajak tersebut. Ada 13 barang pangan pokok yang tidak dikenai PPN 12 %, seperti beras dan gabah, daging, gula konsumsi, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging segar, telur mentah, susu perah segar, bumbu-bumbuan, serta buah, sayur, dan ubi-ubian segar.

Sugianto, Ketua Koperasi Peternakan dan Susu Merapi Seruni, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (4/12) mengatakan, pemerintah memang tidak akan mengenakan PPN 12 % untuk komoditas susu segar. Namun, produk-produk turunan susu segar industri pengolahan susu (IPS) bakal terkena PPN tersebut, bahkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. ”Kami khawatir hal itu berdampak pada serapan dan harga susu segar di tingkat petani dan koperasi susu. PPN belum naik dan cukai minuman kemasan berpemanis belum dikenakan saja, serapan susu dari IPS masih belum normal,” ujarnya.

Hery Sugihartono, Direktur Koperasi Citra Kinaraya, Demak, Jateng, mengemukakan, bahan pokok, seperti beras, memang tidak akan terdampak kenaikan PPN menjadi 12 %. Namun, para pelaku perberasan, termasuk Koperasi Citra Kinaraya, tetap akan terkena dampak tidak langsung dari kenaikan harga plastik kemasan dan biaya logistik. Dari dua komponen itu saja, biaya produksi beras khusus diperkirakan naik sekitar 5 % per kilogram. ”Dengan kenaikan 5 %, harga beras khusus yang rerata Rp 22.000-Rp 35.000 per kg akan semakin mahal. Itu baru imbas kenaikan harga plastik dan biaya logistik, belum menghitung kenaikan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan obat-obatan untuk tanaman padi,” katanya. (Yoga)