Mempertanyakan Kelayakan Subsidi BBM Bagi Pengemudi Ojol
Yuniati Turjandini
02 Dec 2024 Tempo
PEMERINTAH masih mengkaji berbagai alternatif skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan akan menyeleksi kelompok penerima subsidi BBM agar tepat sasaran. Salah satu yang ia pertimbangankan adalah mencoret pengemudi ojek online dari daftar penerima utama subsidi. Meski belum resmi diputuskan, pernyataan Bahlil menuai kecaman dari pengemudi ojek online. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lily Pujiati mengatakan kebijakan Menteri Bahlil itu akan makin memberatkan pengemudi ojek online yang kini pendapatannya tidak pasti karena statusnya sebagai mitra.
"Pencabutan subsidi sudah pasti membebani para pengemudi karena kami mengeluarkan banyak uang untuk membeli BBM setiap hari," ujar Lily kepada Tempo, Ahad, 1 Desember 2024. Sebagai gambaran, pengemudi ojek online harus mengeluarkan Rp 30-40 ribu per hari untuk biaya Pertalite. Sedangkan pendapatan bersih mereka rata-rata Rp 50-100 ribu per hari. Pencabutan subsidi ini, menurut Lily, bakal makin memberatkan karena pengemudi sudah menanggung banyak biaya operasional, dari biaya parkir, suku cadang, servis kendaraan, hingga pulsa. Apalagi perusahaan aplikasi ojek online juga mengenakan biaya potongan sebesar 25-70 persen terhadap para pengemudi. Biaya itu pun sebetulnya melanggar ketentuan pemerintah yang mengatur potongan platform maksimal 20 persen.
Belum lagi biaya cicilan kendaraan dan atribut yang harus dibayar oleh pengemudi ojol. Adapun beberapa perusahaan ojek online menawarkan pinjaman melalui aplikasi pengemudi, sehingga setiap hari pengemudi harus menambah jam kerja untuk bisa membayar utang tersebut. Di sisi lain, Lily juga khawatir pencabutan subsidi BBM akan berdampak luas serta mendorong kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Imbasnya, masyarakat bakal berhitung ulang dan mulai mengurangi penggunaan jasa ojek online. Karena itu, ia berharap pemerintah tetap menyalurkan subsidi BBM kepada pengemudi ojek online. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang lesu saat ini. (Yetede)
Tambahan Anggaran Rp 64,2 Miliar untuk Pegawai Baru
Yuniati Turjandini
02 Dec 2024 Tempo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan tambahan dana senilai Rp 64,2 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 untuk menyerap pegawai baru. “Kami mohon tambahan anggaran sebesar Rp 64,2 miliar,” kata Airlangga saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 2 Desember 2024. Airlangga menjelaskan estimasi belanja operasional pegawai pada pagu anggaran TA 2025 belum mencakup kebutuhan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2025. Meski penerimaan dilakukan pada 2024, namun prosesnya bakal selesai pada TA 2025.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran Sementara Kemenko Perekonomian rencananya akan merekrut 428 orang ASN baru untuk tahun depan, yang bakal disebar di Kemenko Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Secara keseluruhan, pagu anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 yang telah disetujui DPR sebelumnya sebesar Rp 459,76 miliar. Angka itu turun sebesar Rp 64,2 miliar atau 12,25 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2024 senilai Rp 524,04 miliar.
Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 rencananya digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 165,93 miliar dan program dukungan manajemen Rp 293,83 miliar. Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 459,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 345,5 miliar. (Yetede)
Menko Pangan Zulhas Pastikan Stok dan Harga Pangan Akhir Tahun Aman Terkendali
Yuniati Turjandini
02 Dec 2024 Tempo
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok dan harga pangan pada akhir tahun 2024 dalam kondisi aman terkendali. "Aman stok Bulog hampir dua juta, jadi harga Natal dan tahun baru aman terkendali tidak usah khawatir stok cukup, beras ada hampir dua juta ton di Bulog, total 8 juta ton lebih beredar di masyarakat," kata Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 2 Desember 2024. Sementara untuk operasi pasar, kata Zulkifli, baru akan dilakukan pada Januari 2025, berkenaan dengan adanya penyaluran bantuan pangan. Di sisi lain Zulkifli Hasan mengatakan ditargetkan pada tahun 2025 tidak akan ada lagi keputusan impor beras. "Andaikata ada impor beras, yang belum (selesai) sekarang itu yang dilanjutkan," kata Zulkifli. Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan impor beras lagi.Prabowo juga meyakini Indonesia tidak akan lagi melakukan impor bahan pangan lainnya, di waktu-waktu mendatang seiring menguatnya sektor pangan nasional. (Yetede)
Prabowo Optimistis RI Tidak Impor Beras Lagi Tahun 2025
Yuniati Turjandini
02 Dec 2024 Tempo
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025, karena melihat produksi pangan nasional yang terus meningkat. "Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi," kata Prabowo ketika menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 2 Desember 2024. Prabowo juga menginginkan Indonesia ke depan tidak lagi mengimpor komoditas pangan, karena Kepala Negara optimistis Indonesia akan semakin kuat dalam bidang pangan.
Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan "Semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini (pangan). Kita nanti tidak hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan," kata Prabowo. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, Kepala Negara mengaku mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo "Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton," kata Prabowo.
Presiden menyampaikan cadangan pangan cukup. Menurut Kepala Negara, hal tersebut berkat kerja keras jajaran anggota kabinet dan kepala badan. "Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024," jelasnya. Prabowo juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang ikut membantu mengendalikan pemantauan inflasi. Prabowo juga berterima kasih atas dukungan Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebelumnya, sehingga pemerintahan saat ini mampu mengatasi tantangan tahun ini yang tidak ringan, seperti El Nino sekaligus La Nina. (Yetede)
Rencana Kenaikan Gaji Guru Multitafsir, Menurut Anggapan P2G
Yuniati Turjandini
30 Nov 2024 Tempo
Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji guru saat puncak peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis, 28 November 2024. Bagi guru berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta. Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) menilai rencana itu menimbulkan multitafsir di kalangan guru dan masyarakat. Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan tafsiran pertama yaitu semua guru PNS akan mendapatkan tambahan gaji sebesar 100 persen dari gaji pokok. Ia mensimulasikan, bila gaji guru sebesar Rp4 juta, maka akan mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp4 juta sehingga mendapatkan Rp8 juta.
Masalahnya, gaji ASN sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS. Bila tafsiran ini benar, maka akan mempengaruhi persepsi dari PNS-PNS lain. “Akan menimbulkan kecumburuan,” kata Satriwan saat dihubungi, Sabtu 30 November 2024. Selain itu, Satriwan mengatakan, bila skema ini yang dipakai, maka hal ini berpotensi mengganggu APBN. P2G mencoba mensimulasikan anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memberikan gaji guru dalam setahun.
P2G mencontohkan bila gaji pokok guru ASN sebesar Rp3 juta. Dengan adanya kebijakan baru, gaji ASN akan menjadi Rp6 juta per bulan. Kemudian gaji per bulan itu dikalikan 12 untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dalam setahun. Jumlah ini kemudian dikalikan dengan total guru ASN sebesar 1,3 juta. Hasilnya, pemerintah membutuhkan Rp48 trliun dalam setahun. Jumlah itu belum dihitung guru ASN yang mendapatkan tunjangan karena sudah tersertifikasi, yaitu sebesar satu kali gaji pokok. Artinya, jumlah ini akan bertambah. Sehingga, dalam satu tahun, pembiayaan gaji guru ASN bisa mencapai Rp100 triliun, “Tentu ini tidak rasional. Jadi tafsiran pertama tak mungkin," kata Satriwan. (Yetede)
Presiden Prabowo Naikkan 1 Kali Gaji Pokok Guru ASN
Yuniati Turjandini
30 Nov 2024 Tempo
Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji guru saat puncak peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis, 28 November 2024. Bagi guru berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan syarat guru non-ASN mendapatkan Rp2 juta adalah telah mengikuti sertifikasi guru. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menilai, tidak ada perubahan dengan rencana menaikan gaji ASN sebesar 1 kali gaji pokok. Sebab, guru ASN yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan menerima sertifikasi, selama ini telah menerima satu kali gaji pokok.
Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan “Sama aja berarti. Karena guru-guru ASN memperoleh gaji pokok setelah memperoleh sertifikasi,” kata Fahriza saat dihubungi, Sabtu 30 November 2024. Meski begitu, Fahriza mengatakan, FSGI menafsirkan ada kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN yang sudah mendapatkan sertifikasi. Namun, kenaikan itu sebesar Rp500 ribu. Sebab, guru non-ASN yang sudah tersertifikasi selama ini sudah mendapatkan tunjangan Rp1,5 juta. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo Menurut Fahriza, kebijakan ini belum menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru. Kebijakan kenaikan gaji guru itu hanya untuk memenuhi janji kampanye. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai seharusnya memenuhi janji peningkatan kesejahterana guru dalam dokumen Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dokumen visi dan misi itu, Prabowo berjanji menaikan gaji guru setara gaji ASN lain. Asta Cita juga berjanji supaya para guru non-ASN akan mendapatkan biaya minimum upah per bulan. Hal ini sebetulnya juga sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen. “Itu yang perlu direalisasikan,” kata Fahriza. Menurut Fahriza, gaji guru idealnya dua kali upah minimum. Pemerintah juga harus membuat standar seseorang menjadi guru. Kemudian, mendorong supaya guru bisa mendapatkan sertifikasi. Tempo sudah meminta penjelasan ini kepada Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat. Namun, ia belum merespons pesan Tempo hingga berita ini terbit.Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menaikkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)
Kisah Shell Menambang Minyak Bumi Sejak
Yuniati Turjandini
30 Nov 2024 Tempo
Perusahaan minyak dan gas Shell Indonesia membantah bakal menutup seluruh unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. "Shell Indonesia menginformasikan bahwa informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk menutup seluruh SPBU di Indonesia adalah tidak benar," kata Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea, pada Minggu, 24 November 2024, seperti dikutip dari Antara. Sebelumnya berkembang isu soal Shell bakal menutup SPBU di Indonesia karena kondisi bisnis penyaluran retail bahan bakar minyak di Tanah Air. Ramai isu tersebut beredar sejak Sabtu pekan lalu, 23 November 2024. Lantas, bagaimana sejarah terbentuknya SPBU Shell di Indonesia?
Dikutip dari Antara, PT Shell Indonesia telah memiliki 209 SPBU per April 2023. SPBU tersebut tersebar di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kemudian terbagi di kota lapis kedua seperti Cirebon, Jawa Timur, Karawang, Bogor, Cilegon, Serang Barat, Blitar, Mojokerto, Pare (Kediri), dan Lamongan. Shell pertama kali memulai bisnis SPBU di Indonesia di Karawaci, Tangerang pada 2005. Sebelum itu, pemerintah membuka swasta non-Pertamina untuk bisnis BBM. Peluang ini disambut Shell, Petronas dan Total. Namun Petronas Malaysia tutup tujuh tahun kemudian. Sedangkan Total yang juga membuka gerainya pada 2005 bertahan sampai 2021.
Setelah Petronas dan total hengkang dari Indonesia, Vivo, BP-AKR, Mobil dan PERTAMINA membuka SPBU di kesempatan ini. Vivo sendiri membuka usaha BBM pada 2017, dan Mobil mulai buka pada 2019, sedangkan BP-AKR pada 2020. Perusahaan BBM swasta umumnya menjual bensin dengan oktan 2 ke atas, kecuali Vivo yang menjual bensin setara Pertalite namun tidak disubsidi pemerintah. Pada 2006, Shell memulai usaha bahan bakar komersial, kelautan, dan bitumen di Indonesia. Mereka menyediakan produk oli dan bantuan teknis terkait kepada sektor industri, transportasi, dan pertambangan. Shell kemudian mendirikan pabrik pencampuran oli pelumas terbesarnya atau Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) Shell di Marunda, Bekasi pada 2015. (Yetede)
Opsi Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk DP Program 3 Juta Rumah
Yuniati Turjandini
30 Nov 2024 Tempo
Pemerintah mengupayakan skema kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada opsi masyarakat dapat memanfaatkan saldo jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai uang muka rumah untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah. “Sebenarnya kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang muka,” kata lelaki yang akrab disapa Tiko ini, di sela diskusi Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.
Tiko mengatakan, pihaknya akan mendorong kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk merealisasikan rencana tersebut. Sehingga, kata dia, masyarakat yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu mengeluarkan uang muka saat hendak membeli rumah. Pengembang Minta Penghapusan PPN, PPh, Hingga Retribusi untuk Program 3 Juta Rumah Untuk teknisnya, kata dia, akan ada virtual account yang bisa digunakan Bank Tabungan Negara (BTN) atau bank lainnya untuk menggunakan saldo JHT sebagai uang muka. Saat ini, yang sedang disiapkan adalah memudahkan penempatan dana dari BPJS ke bank. “Kalau diberikan virtual account maka BTN atau bank apa pun bisa menggunakan saldo JHT sebagai uang muka,” kata dia.
Tiko mengatakan, Kementerian BUMN sedang menyiapkan beragam skema untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Selain opsi memudahkan uang muka dengan saldo JHT, ia juga menyampaikan soal upaya penghimpunan dana bagi BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar. Salah satu upayanya adalah penerbitan obligasi atau surat utang 15 tahun. “Ini kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya sehingga BTN punya pendanaan Rp150 per tahun itu. Enggak mudah tapi kita cari skemanya,” kata Tiko. Menurutnya, Kementerian BUMN juga mengusulkan agar obligasi itu mendapat jaminan dari pemerintah. Pihaknya akan segera mendiskusikan dan mengkaji skema pembiayaan yang bisa dieksekusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. (Yetede)
Subsidi Energi yang Tepat Sasaran
Yuniati Turjandini
30 Nov 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah menyiapkan instrumen guna memastikan bantuan langsung tunai (BLT) energi digunakan masyarakat untuk membayar tagihan listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Penerima BLT ini merupakan kompilasi dari data bantuan sosial serta data subsidi pelanggan PLN dan Pertamina. Namun, hingga saat ini belum jelas kriteria penerima BLT tersebut. Formulasi subsidi tepat sasaran mengerucut pada skema kombinasi. Artinya sebagian anggaran subsidi energi disalurkan dalam bentuk BLT serta bagian anggaran dialokasikan dalam bentuk produk atau barang yang selama ini telah berjalan. Formulasi skema subsidi energi sudah dilaporkan Tim Kebijakan Subsidi kepada Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Presiden yang akan mengumumkan skema subsidi energi teranyar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, skema kombinasi dinilai mampu menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran. (Yetede)
Optimistis Ditengah Gejolak Ekonomi Global
Yuniati Turjandini
30 Nov 2024 Investor Daily (H)
Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak, menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)