Ketidakpastian peluncuran BPI Danantara

;

Ketidakpastian peluncuran BPI Danantara

29 Nov 2024 Kompas

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih harus mundur lagi. Presiden Prabowo meminta untuk tidak terburu-buru dan berhati-hati. Presiden juga meminta agar penyiapan superholding Danantara dilakukan secara transparan, terbuka, dan mengikuti peraturan. Presiden menekankan pentingnya tata kelola (governance) (Kompas, 25/11/2024). Ketidakpastian terkait peluncuran Danantara sempat membuat pasar gamang dan saham BUMN ikut goyah, tetapi kehati-hatian seperti ditekankan Presiden adalah langkah bijaksana. Terutama karena ini menyangkut aset negara yang tak main-main dan proses transisi kelembagaan yang rumit. Dengan nilai aset kelolaan mencapai Rp 9.000 triliun, bahkan bisa Rp 15.000 triliun dengan semakin banyaknya BUMN bergabung, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund (SWF) keempat terbesar di dunia.

Jauh lebih besar dibandingkan Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia) sebagai acuan. APBN kita Rp 3.000 triliun dan PDB sekitar Rp 21.000 triliun. Jika sebelumnya BUMN dan APBN lekat dengan citra sarang penyamun atau ajang bancakan, bayangkan godaan bagi para penyamun jika kerangka hukum, transparansi, akuntabilitas, termasuk model bisnis superholding yang akan mengelola seluruh aset negara itu, dari awal tak jelas. Juga dampak destruktif yang diakibatkan jika sampai salah urus. OECD pernah menyoroti problem sistemik tata kelola serta lemahnya regulasi SWF di negara-negara Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah, yang memicu skandal korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lain oleh pejabat tinggi pemerintah dan para kroninya.

Terutama di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi dan supremasi hukumnya lemah. Skandal 1MDB di Malaysia menyeret mantan PM Najib Razak dan membuatnya divonis 12 tahun penjara, karena dianggap aktor kunci penjarahan senilai 4,5 miliar USD dari 1MDB yang dibentuknya. Departemen Kehakiman AS menyebut ini ”kasus kleptokrasi terbesar dalam sejarah”. Itu yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi di sini. Jika tak hati-hati, alih-alih menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, menyediakan pendanaan pembangunan yang berkelanjutan, menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global; salah kelola SWF bisa menjadi karpet merah baru bagi oknum pejabat korup dan kroninya. (Yoga)