Kebijakan tarif tinggi yang hendak diterapkan Presiden Donald Trump sejak awal pemerintahannya tahun depan memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang. Dengan menetapkan tarif pada negara-negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, Trump berusaha melindungi kepentingan AS, tetapi langkah ini juga menimbulkan reaksi keras dari negara-negara lain. Stabilitas perdagangan global dinilai terganggu. Tarif, pada dasarnya, adalah pajak impor yang bertujuan melindungi industri lokal. Namun, penerapannya sering kali membawa konsekuensi tak terduga. Di AS, pada era pemerintahan Trump yang lalu, konsumen dan pelaku usaha harus menghadapi kenaikan harga-harga akibat perang tarif yang dilancarkannya. Proteksionisme justru menciptakan tekanan besar pada ekonomi domestik. China, sebagai target utama tarif AS, memperingatkan risiko kehancuran bersama akibat kebijakan ini. Media pemerintah China menekankan bahwa langkah balasan akan diberlakukan jika AS menerapkan kebijakan sepihak itu.

Muncul kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi global mengenai keberlanjutan pertumbuhan dunia. Dampak dari perang tarif dapat terasa di seluruh rantai pasok global. Biaya produksi meningkat karena bahan baku impor lebih mahal sehingga daya saing produk di pasar internasional menurun. Perusahaan mungkin akan terpaksa mengurangi biaya operasional, yang berdampak negatif pada pasar tenaga kerja serta stabilitas ekonomi. Meskipun tarif dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang strategis, pendekatan Trump yang agresif menimbulkan risiko besar. Kebijakan ini dinilai lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi global. Efek domino perang tarif juga sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang kinerja ekonomi mereka bergantung pada ekspor. Peningkatan biaya perdagangan melemahkan daya saing negara-negara berkembang, memperburuk ketidakstabilan ekonomi global. Dialog internasional melalui forum seperti WTO sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dagang. (Yoga)

Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi terganjal oleh catatan hitam yang masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), menyangkut kredit macet pinjaman daring. OJK mengklaim penghapusan cacatan hitam dalam SLIK dapat ditempuh selama ada itikad baik dari nasabah. Hal ini mengemuka dalam acara Dialog Bersama Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat (29/11). Hadir sebagai pembicara Dirut PT Bank Tabungan Negara (Per- sero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. Nixon menyampaikan, ada beberapa tantangan dalam penyaluran KPR, terutama dengan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya, terkait dengan penerima KPR yang masuk daftar hitam (blacklist) dalam SLIK OJK.

”Bahkan, ada yang bilang, 30 % yang diajukan ke pengembang untuk membeli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol (pinjaman daring),” katanya. Angka 30 % tersebut adalah angka total konsumen rumah yang hendak memesan rumah dan mengajukan KPR, tetapi gugur lantaran pengecekan SLIK. Saat hendak menerima uang muka, pengembang mengecek SLIK dan menemukan sejumlah konsumen terjerat pinjaman daring sehingga berkas pengajuan dikembalikan. SLIK OJK merupakan platform atau sistem yang menghimpun dan menyimpan seluruh informasi tentang riwayat kredit masyarakat, meliputi informasi mengenai pinjaman, kewajiban, pelunasan kredit, dan lancar atau tidaknya pembayaran pinjaman. Bila seseorang memiliki tunggakan atau kredit macet di perusahaan pembiayaan, namanya akan tercatat dalam catatan hitam (SLlK merah). Dengan demikian, ia akan kesulitan mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. ”Padahal, saldonya (tunggakan kredit) hanya Rp 200.000. Namun, bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui (pengajuan KPR) karena memang ketentuannya begitu,” ujarnya. (Yoga)

BI memperkirakan kondisi global ke depan masih diwarnai gejolak ketidakpastian. Karena itu, stabilitas perlu dijaga dengan terus meningkatkan permintaan domestik, produktivitas nasional, pendalaman pasar keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini mengemuka dalam acara Pertemuan Tahunan BI bertajuk ”Sinergi Memperkuat Stabilitas danTransformasi Ekonomi Nasional” di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (29/11). Acara tersebut dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengingatkan, kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati kendati secara garis besar kondisi di Indonesia tergolong cukup tenang dan kondusif. Terkait dengan itu, Presiden mengatakan, sinergi untuk memperkuat stabilitas dan transformasi nasional menjadi tema yang relevan.

Prabowo teringat, seorang pemimpin politik berkata, untuk menghancurkan suatu negara, hancurkanlah mata uangnya. ”Jadi, Saudara-saudara, Gubernur BI, Menkeu, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab Saudara tidak ringan. Kalau pakai ilmu tentara, Saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang 4,” katanya. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS membuat gejolak global berpotensi berlanjut. Hal ini akan mengakibatkan perubahan lanskap geopolitik dan perekonomian dunia sehingga prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026. Semakin tingginya ketidakpastian global itu terciri dalam lima karakteristik, yakni pertumbuhan global yang akan menurun pada tahun 2025 dan 2026, penurunan inflasi dunia yang akan melambat, serta tingginya suku bunga AS. Selain itu, ketidakpastian global juga tampak dari penguatan kurs USD terhadap seluruh mata uang dan peralihan modal asing dari negara berkembang ke AS. (Yoga)

Wacana kenaikan tarif PPN bakal memberatkan kondisi dompet masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin, rentan, sampai menengah, akan dibebani tambahan pengeluaran dengan besaran hingga Rp 357.000 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Pemerintah diminta menyeriusi rencana penundaan kenaikan PPN. Hasil kajian Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 akan berdampak negatif pada hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok miskin, rentan, sampai menengah.

Simulasi itu dihitung mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan memperhitungkan asumsi inflasi sebesar 4,1 % akibat kenaikan tarif PPN pada sejumlah komoditas yang terkena pajak konsumsi. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, Jumat (29/11) mengatakan, pengaruh kenaikan PPN sangat terasa bagi masyarakat di lapisan bawah yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat. Akibat kenaikan PPN, warga miskin diperkirakan mengalami kenaikan pengeluaran Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.

”Bagi keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini menjadi beban yang sangat berat mengingat penghasilan mereka terbatas dan ada ketergantungan pada barang pokok yang harganya sudah semakin mahal,” kata Media dalam konferensi pers di Jakarta. Kelompok rentan, yang penghasilannya sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin, tetapi masih jauh dari kata sejahtera, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Pengeluaran kelompok rentan ini akan bertambah Rp 153.871 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun. Media mengatakan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, mereka berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kelompok ini juga akan mengurangi pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan yang penting, tetapi dianggap kurang mendesak sehingga mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. (Yoga)

Pemprov Kepri dan Johor, negara bagian di Semenanjung Malaysia, bakal menerapkan fasilitas khusus untuk turis dari kedua daerah, untuk meningkatkan pariwisata sekaligus ekonomi kawasan tersebut. Kadis Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, Jumat (29/11) mengatakan, Kepri dan Johor tengah membahas implementasi program Perlakuan Khusus di Perbatasan (Special Border Treatment/SBT) yang akan diluncurkan saat ASEAN Tourism Forum di Johor Bahru pada Januari 2025. ”Dinas Pariwisata,Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepri, serta sejumlah asosiasi pariwisata telah bertemu dengan Tourism Johor dan Malaysia Tourism Promotion untuk membahas program SBT. Pertemuan itu difasilitasi KonjenRI di Johor Bahru pada 28 November,” kata Guntur. Lewat pernyataan tertulis,

Konjen RI di Johor Bahru, Sigit SWidiyanto mengatakan, SBT adalah program yang memberikan insentif kepada warga Kepri dan Johor berupa potongan harga dan perlakuan istimewa lain saat berkunjung. Potongan harga dan insentif lain itu bakal diberikan hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan lain di Kepri dan Johor. Johor adalah mitra penting Kepri di sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, hingga September, kunjungan turis Malaysia ke Kepri tercatat 231.262 orang. Adapun Johor menerima 1,03 juta turis asal Indonesia dalam rentang waktu yang sama. ”Implementasi program SBT ini diharapkan dapat menjadi platform promosi bersama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kedua wilayah,” ujar Guntur. (Yoga)

Kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan menjadi tuntutan dan gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan  produk dan layanan jasa keuangan yang dapat diakses dari gawai masing-masing. Semuanya seakan ada di genggaman tanpa dibatasi waktu dan ruang. Salah satu produk jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi dalam penggunaannya adalah buy now pay later (BNPL) atau lebih dikenal dengan paylater. Produk ini memungkinkan konsumen membeli barang/jasa dengan membayarnya di kemudian hari. Produk paylater sangat diminati generasi muda.

Proses persetujuan yang mudah, terhubung langsung dengan toko daring dan fasilitas promo belanja yang berlimpah menjadi faktor pendorong semakin akrabnya paylater di kalangan generasi muda. Selain itu, gaya hidup dengan prinsip fear of missing out (FOMO), you only live once (YOLO), fear of other people’s opinion (FOPO), dan tren doom spending di generasi muda juga menjadi pupuk tumbuh suburnya paylater. Namun, semua gaya hidup ini mengarahkan generasi muda menjadi lebih konsumtif. Tips pemanfaatan Agar penggunaan paylater bermanfaat bagi pengelolaan keuangan yang dimiliki dan tidak berakhir menjadi lilitan utang, adalah: Pertama, ingat, paylater adalah pinjaman atau utang yang harus dibayar. Pastikan mengenali kondisi keuangan sebelum menggunakan paylater, termasuk kemampuan membayar cicilan.

Kedua, pinjamlah untuk kebutuhan produktif bukan kebutuhan konsumtif. Penggunaan paylater untuk kebutuhan produktif bisa menghasilkan sumber pendapatan baru, yang dapat digunakan untuk membayar cicilan paylater dan sisanya dapat diinvestasikan lagi. Sejalan dengan langkah OJK untuk mendorong lembaga jasa keuangan mengembangkan sumber pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Ketiga, pahami manfaat, syarat, biaya, tenor pinjaman, dan denda dari penggunaan, untuk memaksimalkan manfaat penggunaan paylater, meminimalisasi risiko gagal bayar, serta terhindar dari jeratan utang. Keempat, pastikan membayar cicilan tepat waktu, selain untuk menghindari pengenaan denda, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban dapat berakibat buruk pada catatan kualitas kredit. Kelima, pastikan menggunakan layanan paylater dari perusahaan penyedia yang resmi terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. (Yoga)

Pemerintah mengkaji sejumlah strategi mengerek laju konsumsi rumah tangga di akhir tahun lewat penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang lebih panjang. Di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat, penjualan untuk beberapa produk diperkirakan bisa lebih lesu tahun ini. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, nilai transaksi saat Harbolnas 2023 mencapai Rp 25,7 triliun, meningkat 13,21 % dibanding transaksi sebelumnya pada 2022. Kali ini, di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat sepanjang tahun, pertumbuhan transaksi saat Harbolnas diharapkan tetap meningkat meski melambat dari sebelumnya. Dalam rakor yang digelar di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (28/11) pemerintah mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persiapan penyelenggaraan Harbolnas 2024 dan upaya mendongkrak konsumsi rumah tangga di akhir tahun.

Harbolnas akan digelar lebih lama dari biasanya, yakni sepanjang 10-16 Desember 2024. Selama ini, Harbolnas digelar tiga hari, sekitar 10-12 Desember. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menggenjot konsumsi saat momen Harbolnas, ada beberapa fasilitas promo dan diskon belanja yang disiapkan untuk produk dalam negeri. Tak hanya itu, penurunan harga tiket pesawat untuk rute domestik sebesar 10 % juga merupakan bagian dari promo Harbolnas. ”Nanti akan kita siapkan macam-macam diskon. Untuk belanja beberapa produk nanti ada gratis ongkir (ongkos kirim), untuk tiket pesawat kita buat 10 % lebih murah, lalu untuk mal-mal ada diskon-diskon yang dibuat secara bertahap,” kata Airlangga. Meski daya beli masyarakat sedang melemah, pemerintah optimistis transaksi Harbolnas akan tetap bertumbuh dibanding tahun lalu. Targetnya, transaksi bisa naik hingga 15-16 % atau mencapai Rp 28 triliun-Rp 29 triliun. (Yoga)

Beragam kecurangan masih mewarnai Pilkada 2024 meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilihan pemimpin daerah itu relatif tertib dan lancar. Pemerintah sampai menyoroti masifnya pelanggaran, terutama politik uang, yang terjadi dalam kontestasi politik daerah tersebut. Strategi pencegahan praktik politik dari hulu hingga ke hilir akan disiapkan diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, praktik politik uang dan ketidaknetralan ASN merupakan dua jenis pelanggaran yang turut dilaporkan ke hotline Kemendagri. Meskipun bukan merupakan laporan terbanyak, fenomena politik uang tetap menjadi perhatian pemerintah.

”Ada sistem yang ternyata memberikan insentif untuk politik uang dan ada sistem yang memberikan disinsentif bagi politik uang,” kata Bima. Mantan Wali Kota Bogor, Jabar, itu menjelaskan, sistem pemilihan menjadi celah bagi munculnya politik uang. Ia mengutip riset yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi bahwa sistem pemilihan dengan banyak kandidat lebih rentan politik uang. Sebab, dengan jumlah kandidat yang lebih banyak, pertarungan antarcalon akan semakin ketat. Dalam kompetisi yang sengit, jumlah permintaan dan penawaran terhadap politik uang pun meningkat. Hasil pengawasan dan pemantauan sejumlah lembaga, praktik politik uang memang masif terjadi selama Pilkada 2024. Bawaslu bahkan mendapatkan laporan sekitar 130 kasus dugaan politik uang. (Yoga)