Aturan hukum yang ada ternyata tak cukup melindungi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Perlu mekanisme guna memperkuat perlindungan guru. Kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukul anak polisi, membuka mata kita bahwa guru sangat rentan mengalami kekerasan hingga kriminalisasi karena tugas profesinya. UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, serta PP tentang Guru yang sejatinya telah melindungi guru dan enjadi kewajiban pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan, ternyata belum cukup melindungi. Kekerasan hingga kriminalisasi terhadap guru tetap terjadi. Bahkan, ada guru yang dipidana meski yurisprudensi MA menyatakan bahwa guru tak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap muridnya.

Selain itu, tidak semua guru mendapat bantuan ketika menghadapi ancaman pidana. Vonis bebas Supriyani oleh majelis hakim PN Adoolo (Kompas, 26/11/2024) menunjukkan bahwa guru membutuhkan bantuan dan dukungan untuk mendapatkan keadilan. Vonis bebas Supriyani menjadi momentum untuk menyusun mekanisme baru guna memperkuat perlindungan guru dalam menjalankan tugas profesinya. Tak dimungkiri, ada guru yang melampaui batas sehingga berujung pada kekerasan terhadap siswa. Karena itu, pemangku kepentingan pendidikan terkait perlu bersama-sama menyusun pedoman yang berisi bentuk-bentuk pendisiplinan siswa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama DPR merevisi UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen agar menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah patut diapresiasi. (Yoga)

Ribuan korban bencana alam di sejumlah daerah gagal mencoblos pada hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11). KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara susulan dan lanjutan di sejumlah daerah terdampak bencana tersebut. Pemilih yang gagal menggunakan hak pilihnya ditemukan di Kabupaten Flores Timur, NTT. Sekitar 600 penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang memiliki hak pilih batal mencoblos karena kesulitan mengakses tempat pemungutan suara (TPS). ”Dari total daftar pemilih tetap 1.119 orang, yang memilih tidak sampai setengahnya,” ujar Kades Pululera, Paulus Tukan, Rabu. KPU NTT memutuskan untuk tidak mendirikan TPS di Pululera dengan alasan desa itu terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Karena itu, 1.119 warga Pululera yang terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2024 diarahkan untuk menyalurkan hak pilih mereka di TPS desa terdekat, yakni Nileknoheng. Paulus menjelaskan,tidak semua pemilih dari Pululera bisa ke TPS di Nileknoheng karena tak memiliki kendaraan. Jarak Pululera ke Nileknoheng, 3 kilometer dengan kondisi jalan menanjak. Padahal, banyak pemilih termasuk kelompok lanjut usia dan ada yang sakit-sakitan. ”Ada juga yang jalan kaki ke sana (TPS). Mereka dating membawa undangan memilih. Namun, setelah tiba di sana, mereka diminta menunjukkan KTP. Banyak yang KTP-nya tercecer saat mengungsi. Mereka akhirnya tidak bisa memilih,” tuturnya.

Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menjelaskan, sebenarnya pemda dan KPU sudah menyiapkan kendaraan untuk mengangkut para pemilih. Namun, kehadiran mobil bantuan itu tidak dikoordinasikan dengan pemerintah desa terlebih dahulu sehingga banyak masyarakat tidak tahu. Sebelum mobil datang, sebagian masyarakat sudah jalan kaki ke TPS di Desa Nileknoheng dan sebagian lagi batal ke sana. Demi menjamin hak pilih para penyintas bencana, KPU NTT merelokasi sejumlah TPS. Sedikitnya 22 TPS didirikan di tujuh pos pengungsian. Sebanyak 4.145 penyintas akan menyalurkan hak pilih mereka di tempat itu. (Yoga)

Pemerintah dinilai tidak tegas, bahkan teresan menghindar, karena tidak terlibat dalam diskusi-diskusi publik atas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berikut desakan penundaan yang menyertainya. Ini makin terkonfirmasi bahwa kebijakan penaikan PPN itu hampir pasti ditunda justru datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, bukan dari otoritas yang terkait langsung dengan kebijakan perpajakan. Pengamat pajak Center  for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mempertanyakan, pernyataan pemerintaghmelalui Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (12/11/2024), mengenai rencana penerapan tarif PPN 12% dari sebelumnya 11% yang hampir ditunda dari semula akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Penundaan dilakukan karena pemerintah akan menyiapkan bantalan stimulus terlebih dahulu bagi masyarakat kelas menengah dalam bentuk bantuan sosial. "Justru saya balik betanya, kenapa (penundaaan) cuma tiga bulan? Apakah pemerintah punya perhitungan kalau bansos selama tiga bulan diberikan tersebut setara dengan kenaikan beban PPN selama sisa tahun 2025?' ucap dia kepada Investor Daily. (Yetede)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia pada Rabu (27/11/2024) berjalan lancar, tertib, dan aman. Diharapkan kondisi  tetap kondusif sampai dilaksanakannya pelantikan para pemimpin daerah, dan aktivitas perekonomian semakin produktif dengan hadirnya pemimpin baru tersebut. "Kami mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di 545 daerah provinsi, kabupaten, kota berjalan baik, lancar, dan aman. Kami berharap ini berlangsung sampai nantinya ada pengumuman resmi masyaralat KPUD masing-masing. Kami juga berharap masyarakat dewasa dan bijak untuk menerima siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di daerah masing-masing," kata Wakil ketua Umum Bidang Pengembangan Otomotif Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman SImanjorang kepada Investor Daily. Menurut Sarman, dengan selesainya hiruk pikuk pilkada, maka aktivitas masyarakat akan normal kembali, dan berbagai aktivitas perekonomian semakin produktif. Kepala daerah yang sempat cuti mulai aktif  lagi, sehingga pelayanan pada masyarakat dan pelaku usaha maksimal dan berjalan normal kembali. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan pertumbuhan kredit konsumsi per oktober 2024 sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp2.171,7 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong dari peningkatan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang meningkat 9,9% (yoy) menjadi Rp141,7 triliun.  Merujuk data uang beredar BI, pertumbuhan KKB mengalami peningkatan per Oktober 2024, bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% (yoy). Untuk tahun depan, perbankan perlu mewaspadai adanya perlambatan di sisi permintaan kredit kendaraan bermotor, utamanya apabila kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% diterapkan di 2025. Penaikan PPN dari 11% menjadi 12% tahun depan ditengarai dapat berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Alhasil, masyarakat akan menekan belanja, salah satunya adalah pembelian kendaraan. Dengan begitu, permintaan kredit pun bakal berdampak.  (Yetede)                                                                      

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperkirakaan tidak  berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024. Adapun kalangan ekonom menilai  kontribusi pilkada hanya sekitar 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024. Pada 27 November 2024 berlangsung pemilihan bupati/walikota dan gubernur secara serentah di seluruh Indonesia. Berkaca dari pengalaman kontestasi sebelumnya saat terjadi pilkada, maka ada peningkatan komponen konsumsi rumah tangga. Hal ini baik dalam bentuk pelaksanaan kampanye percetakan alat peraga kampanye seperti spanduk, hingga flyer. Hal-hal tersebut memompa pertumbuhan ekonomi. "Nominal PDB Indonesia sepanjang tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp 22.000 triliun. Nah, anggaran partai, calon kepala daerah dan anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini perkiraannya mencapai Rp 200 triliun hingga maksimal di Rp 1.000 triliun," kata Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang kepada Investor Daily. (Yetede)