Pemerintah dinilai tidak tegas, bahkan teresan menghindar, karena tidak terlibat dalam diskusi-diskusi publik atas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berikut desakan penundaan yang menyertainya. Ini makin terkonfirmasi bahwa kebijakan penaikan PPN itu hampir pasti ditunda justru datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, bukan dari otoritas yang terkait langsung dengan kebijakan perpajakan. Pengamat pajak Center  for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mempertanyakan, pernyataan pemerintaghmelalui Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (12/11/2024), mengenai rencana penerapan tarif PPN 12% dari sebelumnya 11% yang hampir ditunda dari semula akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Penundaan dilakukan karena pemerintah akan menyiapkan bantalan stimulus terlebih dahulu bagi masyarakat kelas menengah dalam bentuk bantuan sosial. "Justru saya balik betanya, kenapa (penundaaan) cuma tiga bulan? Apakah pemerintah punya perhitungan kalau bansos selama tiga bulan diberikan tersebut setara dengan kenaikan beban PPN selama sisa tahun 2025?' ucap dia kepada Investor Daily. (Yetede)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia pada Rabu (27/11/2024) berjalan lancar, tertib, dan aman. Diharapkan kondisi  tetap kondusif sampai dilaksanakannya pelantikan para pemimpin daerah, dan aktivitas perekonomian semakin produktif dengan hadirnya pemimpin baru tersebut. "Kami mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di 545 daerah provinsi, kabupaten, kota berjalan baik, lancar, dan aman. Kami berharap ini berlangsung sampai nantinya ada pengumuman resmi masyaralat KPUD masing-masing. Kami juga berharap masyarakat dewasa dan bijak untuk menerima siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di daerah masing-masing," kata Wakil ketua Umum Bidang Pengembangan Otomotif Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman SImanjorang kepada Investor Daily. Menurut Sarman, dengan selesainya hiruk pikuk pilkada, maka aktivitas masyarakat akan normal kembali, dan berbagai aktivitas perekonomian semakin produktif. Kepala daerah yang sempat cuti mulai aktif  lagi, sehingga pelayanan pada masyarakat dan pelaku usaha maksimal dan berjalan normal kembali. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan pertumbuhan kredit konsumsi per oktober 2024 sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp2.171,7 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong dari peningkatan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang meningkat 9,9% (yoy) menjadi Rp141,7 triliun.  Merujuk data uang beredar BI, pertumbuhan KKB mengalami peningkatan per Oktober 2024, bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% (yoy). Untuk tahun depan, perbankan perlu mewaspadai adanya perlambatan di sisi permintaan kredit kendaraan bermotor, utamanya apabila kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% diterapkan di 2025. Penaikan PPN dari 11% menjadi 12% tahun depan ditengarai dapat berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Alhasil, masyarakat akan menekan belanja, salah satunya adalah pembelian kendaraan. Dengan begitu, permintaan kredit pun bakal berdampak.  (Yetede)                                                                      

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperkirakaan tidak  berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024. Adapun kalangan ekonom menilai  kontribusi pilkada hanya sekitar 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024. Pada 27 November 2024 berlangsung pemilihan bupati/walikota dan gubernur secara serentah di seluruh Indonesia. Berkaca dari pengalaman kontestasi sebelumnya saat terjadi pilkada, maka ada peningkatan komponen konsumsi rumah tangga. Hal ini baik dalam bentuk pelaksanaan kampanye percetakan alat peraga kampanye seperti spanduk, hingga flyer. Hal-hal tersebut memompa pertumbuhan ekonomi. "Nominal PDB Indonesia sepanjang tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp 22.000 triliun. Nah, anggaran partai, calon kepala daerah dan anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini perkiraannya mencapai Rp 200 triliun hingga maksimal di Rp 1.000 triliun," kata Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang kepada Investor Daily. (Yetede)

Gojek, unit bisnis on-demand service dari Grup GoTo, melalui  layanan pengiriman barang GoSend, terus mendorong pelaku UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan naik kelas dengan memanfaatkan platform digital. Gojek, melalui layanan GoSend, pun membantu mitra UMKM untuk mengakses pasar lebih luas serta menjadi kualitas dan kecepatan pengiriman produk, sehingga berkontribusi terhadap pengalaman dan kepuasan pelanggan. Head of Transport and Logistics Gojek Steven  Halim mengatakan, dalam mempersiapkan para UMKM menjadi best seller tahun 2024 dan 2025, Gojek, melalui  layanan GoSend, fokus pada tiga amunisi utama.

"Pertama, kami berkomitmen ntuk terus berinovasu. Salah satunya, baru-baru ini, kami meluncurkan layanan GoSend Instant Hemat secara bertahap," ungkap Steven. Menurut dia, opsi layanan GoSend Instant Hemat menawarkan pengiriman cepat bagi UMKM dan dengan harga yang lebih terjangkau. Inisiatif ini bisa terwujud berkat optimasi teknologi Gojek. Kedua, GoSend juga memberikan ragam penawaran spesial untuk mendongkrak penjualan dan visibilitas UMKM, terutama pada moment  akhir 2024 di mana tren belanja konsumen meningkat. (Yetede)

Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berlangsung pada awal November 2024 menunjukkan kemenangan Donald Trump dari Partai Republik yang mengungguli pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat. Kemenangan Trump diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi AS, dengan penekanan pada prioritas ekonomi domestik, seperti peningkatan investasi dalam negeri, kenaikan bea impor, dan pemotongan pajak korporasi. Kebijakan ekonomi yang sering disebut sebagai Trump 2.0 ini, dengan fokus pada pajak dan tarif impor yang lebih tinggi, diperkirakan akan mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui arus dana yang keluar dan dampaknya pada suku bunga global.

Kebijakan Trump yang kemungkinan akan menahan penurunan suku bunga The Fed dapat mendorong Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi domestik, menghindari keluarnya modal, dan menarik arus investasi asing. Dalam konteks ini, meskipun kinerja perbankan nasional Indonesia, seperti yang terlihat pada laporan keuangan kuartal III 2024 dari bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, dan BNI, menunjukkan pertumbuhan laba yang positif, saham-saham perbankan mengalami penurunan harga. Hal ini mencerminkan adanya arus keluar dari pasar modal Indonesia yang harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan pasar modal di Indonesia.

Selain itu, meskipun sektor perbankan Indonesia relatif resilien terhadap gejolak global, tantangan tetap ada, seperti kenaikan harga minyak dan inflasi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kinerja industri keuangan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti evaluasi kebijakan suku bunga dan memastikan anggaran belanja negara difokuskan untuk kegiatan produktif yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan PPN yang diiringi dengan penurunan daya beli juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak semakin menekan perekonomian domestik.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi yang tepat dan responsif dari pemerintah Indonesia, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya saing ekonomi domestik, akan sangat krusial dalam mengatasi tantangan ekonomi yang datang baik dari dalam negeri maupun faktor eksternal, seperti dampak dari kebijakan ekonomi Trump dan gejolak geopolitik global.