Performa ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 menunjukkan adanya tantangan meskipun ada pertumbuhan positif. Inflasi pada Oktober 2024 tercatat 1,7% YoY, yang merupakan angka terendah sejak Oktober 2021, meskipun terjadi kenaikan inflasi bulanan akibat harga emas internasional yang lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 tercatat 4,95% YoY, sedikit lebih baik dari periode yang sama pada 2023, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai sekitar 5%.

Sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal III/2024 adalah investasi, ekspor, dan impor, sedangkan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi. Penurunan konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen utama pertumbuhan ekonomi, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan ekonomi China, tingginya suku bunga global, dan penurunan jumlah kelas menengah yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Dari sisi kebijakan, perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembiayaan konsumsi dan mendukung sektor-sektor potensial seperti perumahan, kendaraan, dan barang kebutuhan rumah tangga. Beberapa kebijakan dari Bank Indonesia seperti insentif GWM dan penurunan suku bunga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang sedikit lebih tinggi di angka 5,11%. Inflasi pada 2025 diperkirakan stabil di sekitar 2,51%, yang diharapkan dapat mendukung pemulihan konsumsi domestik.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, dukungan kebijakan dari pemerintah dan perbankan serta pemulihan ekonomi global diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, terutama dengan meningkatkan konsumsi domestik yang dapat memperkuat sektor-sektor terkait dan memperkokoh perekonomian.

Kebijakan penetapan upah minimum yang tengah dirumuskan oleh pemerintah menghadirkan dilema yang signifikan bagi dunia usaha. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, yang penting untuk pemulihan ekonomi, namun di sisi lain, kebijakan ini dapat membebani pelaku industri, terutama pengusaha kecil dan menengah. Sekjen Hipmi Anggawira menyatakan bahwa pengusaha akan menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan harga produk, melakukan efisiensi operasional, serta merestrukturisasi tenaga kerja untuk mengimbangi kenaikan upah. Dalam hal ini, Hipmi berharap ada fleksibilitas dalam penyesuaian upah yang mempertimbangkan kemampuan sektor usaha, khususnya UMKM, dan adanya insentif dari pemerintah untuk membantu dunia usaha, seperti pengurangan pajak atau akses pembiayaan murah.

Di sisi lain, Bob Azam dari Apindo menekankan bahwa perubahan kebijakan upah yang dilakukan di tengah tekanan ekonomi dapat menambah risiko bagi dunia bisnis, yang sudah menghadapi penurunan daya beli masyarakat dan potensi PHK. Bob juga berharap agar kebijakan ini tidak dipolitisasi, karena hal tersebut dapat mengganggu iklim bisnis. Sementara itu, Mirah Sumirat, Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Asprasi), menuntut kenaikan upah sebesar 20% untuk mengangkat daya beli pekerja yang sudah melemah dalam beberapa tahun terakhir, namun ia juga menuntut agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok untuk mengimbangi kenaikan upah.

Payaman Simanjuntak, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, menyarankan agar kenaikan UMP 2025 berada pada kisaran 6%-8%, sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga semua pihak—pengusaha, pekerja, dan masyarakat—dapat mengantisipasi dengan baik. Hal ini akan memberikan kepastian dan kestabilan, serta mendukung rencana bisnis dan investasi yang sehat.

Secara keseluruhan, pemerintah perlu menemukan keseimbangan dalam kebijakan upah, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kemampuan dunia usaha, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan upah yang adil dan tepat waktu akan sangat memengaruhi iklim bisnis, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam merencanakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, sebagai bagian dari transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Presiden Prabowo telah menargetkan Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum 2050, dengan salah satu langkah utama adalah mengganti PLTU dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang lebih ramah lingkungan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, transisi energi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani keuangan negara, karena harga EBT saat ini masih tinggi. Pemerintah juga tengah mencari skema pembiayaan yang tepat untuk pensiun dini PLTU, termasuk untuk PLTU Cirengbon-1 dan Pelabuhan Ratu yang meskipun sudah ada komitmen untuk dihentikan operasionalnya, namun terus tertunda karena masalah pembiayaan.

Di sisi lain, Fabby Tuwo, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menekankan pentingnya reformasi regulasi, transformasi industri kelistrikan, dan dukungan pembiayaan dari pemerintah dan pihak luar untuk mengakselerasi transisi ini. Fabby juga menyarankan pembentukan task force dekarbonisasi kelistrikan yang dipimpin oleh seorang ahli, yang langsung melapor kepada Presiden. Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa pernyataan Prabowo di KTT G20 Brasil terkait pensiun dini PLTU masih sebatas gimmick, karena hingga kini belum ada tindakan konkret, seperti daftar PLTU yang akan dipensiunkan, dan masih ada PLTU baru seperti PLTU Cirebon-2 yang baru saja beroperasi.

Sementara itu, Komisi Transisi Batu Bara yang dipimpin oleh Indonesia dan Prancis menyarankan agar sektor perbankan dan investor swasta mengambil peran aktif dalam mendanai proyek pensiun dini PLTU di negara-negara berkembang, dan merekomendasikan agar kriteria keberlanjutan pembiayaan dilonggarkan untuk mendukung penutupan PLTU batu bara.

Secara keseluruhan, untuk mencapai transisi energi yang sukses, pemerintah harus menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan, ketersediaan EBT yang cukup, dan penciptaan kebijakan yang mendukung agar pensiun dini PLTU bisa berjalan sesuai rencana, tanpa mengganggu kestabilan ekonomi negara.