OJK merilis dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028, di Jakarta, Senin (25/11) sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola sehingga lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. OJK mencatat, per Agustus 2024, terdapat 253 lembaga keuangan mikro (LKM) di seluruh Indonesia, terdiri dari 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah (LKMS). Pada periode yang sama, total aset industri LKM tumbuh 9,73 % secara tahunan menjadi Rp 1,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan, aspek tata kelola menjadi tantangan tersendiri dalam LKM. Dibutuhkan penguatan tata kelola, penguatan keterampilan dan kapasitas SDM, serta kualitas pendanaan. ”Visinya (peta jalan) sangat jelas, yaitu menjadikan LKM sebagai lembaga keuangan tepercaya di segmen mikro, aktif mendukung program pemerintah, serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Dan, tentu yang sangat penting perlindungan konsumen berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” katanya, kemarin, di Jakarta.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LKM 2024-2028 merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, ada pula UU No 1/2013 tentang LKM, yang antara lain mengatur mengenai pertukaran informasi antar LKM, penggabungan, peleburan, dan pembubaran LKM, serta perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM. Secara khusus, terdapat empat pilar kunci pengembangan dan penguatan industri LKM dalam peta jalan tersebut, yakni tata kelola, manajemen risiko, dan kelembagaan; pemberdayaan, edukasi dan literasi konsumen dan masyarakat. Selain itu, ada pula pilar pengembangan dan penguatan elemen ekosistem; serta pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. (Yoga)

Presiden Prabowo meminta supaya ada titik keseimbangan antara harapan meningkatkan penghasilan dari buruh dan aspirasi pengusaha agar memperhatikan daya saing usaha. Hal ini menjadi arahan Presiden dalam rapat tertutup dengan Menaker, Yassierli dan Menteri Hukum, Supratma Andi Agtas, Senin (25/11). Yassierli menyampaikan kemajuan penyusunan upah minimum provinsi. ”UMP ini, filosofisnya kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruh dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ujarnya kepada wartawan seusai rapat. Semestinya, UMP ditetapkan 21 November. Namun, jadwal ini sudah terlewat. Selain itu, menurut Yassierli, tahun ini kondisinya berbeda karena ada putusan MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.

”Tunggu saja, saya punya target akhir bulan ini. Ya, paling lambat, awal bulan depan, ya. Semoga akhir bulan ini Permenaker tentang Upah Minimum bisa keluar,” tuturnya. Pemerintah, lanjutnya, akan mengikuti putusan MK. Setelahnya, formula yang pas akan dirumuskan. Apalagi, sudah ada masukan dari serikat pekerja dan dari pengusaha. Serikat pekerja dan pengusaha beda pendapat mengenai draf Permenaker terkait pengupahan. Permenaker itu, antara lain, mengatur upah minimum padat karya dan upah minimum pada industri padat modal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Senin (25/11), di Jakarta, mengatakan, dalam draf Permenaker terkait pengupahan yang dia terima, muncul substansi upah minimum padat karya dan upah minimum industri padat modal. Jika draf ini benar, pembagian dua kategori kenaikan upah minimum itu melanggar putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja. Putusan MK hanya mengatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan memperhatikan proporsional kebutuhan hidup layak. KSPI yang dia pimpin bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani menolak substansi seperti itu. (Yoga)

Pekerja terlihat memindahkan susu sapi yang baru diperah di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Senin (25/11/2024). Peternakan sapi milik Subhan ini memelihara 15 sapi perah yang menghasilkan 150 liter susu setiap hari. Susu yang dihasilkannya dijual Rp 12.000 per liter. Di tengah kebijakan program makan bergizi gratis yang akan segera dimulai pada Januari 2025, Subhan berharap para peternak lokal bisa diutamakan sebagai pelengkap program untuk mensuplai kebutuhan akan susu segar. (Yoga)

Seusai menerbitkan program Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe), kini Pemprov Kalteng mengeluarkan program sekolah dan kuliah gratis untuk siswa dan mahasiswa tidak mampu. Kali ini, jelang pencoblosan Pilkada 2024, sedikitnya 97.000 orang diklaim menjadi target bantuan tersebut. Pada momen Hari Guru Nasional, Pemprov Kalteng mengeluarkan sejumlah program di bidang pendidikan. Salah satunya bantuan Rp 7,5 juta dengan nama Tabe untuk 20.000 mahasiswa tidak mampu. Padahal, sebelumnya, beasiswa Tabe dinilai bermasalah. Alasannya, calon penerima beasiswa harus memasukkan syarat rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Agustiar Sabran. Agustiar kini sedang mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalteng. Dia juga kakak kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Selain itu, ada kuliah gratis di 32 perguruan tinggi di Kalteng dengan target 10.000 orang serta sekolah gratis untuk 97.000 siswa SMA, SMK, dan SLB tidak mampu. Sementara program sekolah dan kuliah gratis baru diluncurkan dan dibuka pendaftarannya sejak Rabu (20/11) hingga 30 November 2024. Alfons (19), mahasiswa asal Kabupaten Seruyan, mengatakan dirinya baru saja mendaftar program kuliah gratis. Syaratnya tidak seperti saat mengajukan Tabe. Dia hanya perlu melampirkan KK, KTP, surat keterangan tidak mampu, kartu tanda mahasiswa (KTM), dan surat pernyataan aktif kuliah. Selain itu, ada juga pakta integritas, surat pernyataan penghasilan orangtua atau wali, serta foto tempat tinggal. Meski menyadari program itu ada di masa kampanye menjelang pencoblosan, Alfons bersyukur bisa mendaftar. Ia berharap dapat terpilih dan bisa menerima bantuan itu. (Yoga)

Polisi menangkap 24 tersangka kasus judi daring atau online yang melibatkan sembilan pegawai Kemenkomdigi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Senin (25/11) mengatakan, dari hasil pengembangan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi, pihaknya telah menangkap 24 tersangka. Mereka memiliki peran berbeda. Empat di antaranya berperan sebagai bandar, yakni A, BN, HE, dan J (dalam daftar pencarian orang/DPO). Adapun tujuh orang berperan sebagai agen pencari situs judi daring, yakni B, BS, HF, BK, serta JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO). Kemudian, tiga orang berperan mengumpulkan daftar situs judi daring dan menampung uang hasil setoran dari agen, yakni A, MN, dan DM. Dua orang lagi, yakni A dan AJ, berperan menyaring ataumemverifikasi situs yang tidak terblokir.

Selain itu, ada dua orang yang melakukan pencucian uang, yakni D dan E. Satu orang berperan merekrut dan mengoordinasi para tersangka, khususnya para tersangka, yakni J. Sembilan pegawai Kemenkomdigi yang terlibat adalah DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. Dari inisial tersangka tersebut, empat orang sudah terkonfirmasi nama lengkapnya. Mereka, antara lain, AK yang merujuk pada Adhi Kiswanto, staf ahli dari Kemenkomdigi, dan AJ, yakni Alwin Jabarti Kiemas. Adapun T, yaitu Zulkarnaen Apriliantony, pernah menjabat komisaris BUMN. Terakhir DI, Denden Imadudin Soleh, salah seorang pejabat Kemenkomdigi.

Polisi juga telah menyita aset bernilai Rp 167,8 miliar. Selanjutnya, disita juga barang mewah dan berharga lain senilai di atas Rp 120 miliar. Informasi bahwa tersangka Alwin adalah keponakan dari mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, langsung disangkal oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan, terkuaknya praktik ini menandakan visi pemerintah untuk melenyapkan judi daring tidak tersampaikan dengan baik sampai ke jajaran paling bawah. Bahkan, ia menduga praktik ini tidak hanya terjadi di jajaran staf, tetapi juga “Orang Penting di tingkat atas. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan lima langkah strategis dalam mengajak dunia usaha berperan lebih besar dalam  mengatasi isu-isu global, mulai dari kemiskinan hingga perubahan iklim. Kontribusi dan sinergi berbagai pihak, terlebih sektor usaha, terkait isu-isu tersebut dinilai penting karena diyakini bakal menciptakan dampak positif terhadap masa depan kehidupan manusia. "Kami percaya sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan pada acara Investor daily ESG Appriciaton Night.

Hanif memaparkan, KLH mempunyai lima fokus utama, pertama yakni memberdayakan masyarakat lokal dalam ekonomi hijau. Kedua, transisi energi hijau sebagai prioritas utama. Ketiga, Hanif juga mencermati kesetaraan gender dan  perlindungan tenaga kerja. Keempat, Hanif mengunkapkan selanjutnya di sektor ketahanan pangan sejalan dengan krisis pangan global menjadi tantangan yang membutuhkan solusi mendesak. Fokus kelima atau terakhir, pendekatan regulasi yang tegas dan terukur. Hanif akan memastikan penerapan regulasi lingkungan dijalankan secara ketat. (Yetede)

Ketimbang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, pemerintah lebih baik menjalankan tiga jenis pajak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni pajak karbon, cukai pemanis dan pajak penghasilan atas perdagangan melalui sistem elektronik. "Kenapa kenaikan harga tarif PPM jadi 12% menjadi prioritas padahal ada tiga objek pajak lain yang juga tertuang dalam UU HPP tetapi belum digencarkan oleh regulator," kata deputi Direktur Center for Indonesia taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat. Ruben menyebutkan jika memang dalihnya ialah untuk menjalankan amanat UU HPP, tiga janis pajak tadi belum digencarkan sampai dengan saat ini sehingga akan muncul anggapan keberpihakan terhadap subjek tertentu. Pasalnya dari ketiga jenis pajak tadi, subjek pajaknya tentu berbeda dengan kenaikan tarif PPN. "PPN akan menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujarnya. (Yetede)

Transformasi subsidi energi berdampak pada masyarakat ekonomi kelas menengah berpenghasilan rendah. Kelompok masyarakat tidak masuk dalam data, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pun tiada instrumen dari pemerintah yang menyokong pemenuhan kebutuhan seiring dengan penyesuaian harga energi. Harga energi akan mengalami penyesuaian seiring dengan langkah pemerintah melakukan transformasi subsidi. Kebijakan pemerintah ini berdampak positif dalam mencegah kebocoran anggaran. Artiannya anggaran subsidi lebih tepat sasaran. Ada tiga skema transformasi subsidi energi yang digodok oleh pemerintah.

Skema pertama dengan mengalihkan mekanisme subsidi tidak langsung  menjadi subsidi langsung. Artiannya subsidi diberikan langsung kepada yang berhak dengan pola seperti pembagian  BLT. Dengan mekanisme ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah masih mendapatkan subsidi listrik. Begitu pula dengan kendaraan umum yang masih mendapatkan subsidi BBM. Sedangkan skema terakhir yakni tetap menggunakan mekanisme subsidi tidak langsung namun pemerintah menentukan siapa yang berhak. Formulasi ini sudah digagas sejak era pemerintahan Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. (Yetede)

Serangkaian aksi penggalangan dana publik melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham akan bertebaran di penghujung 2024. Potensi dana dari emisi tersebut bernilai fantastis seperti yang pernah diungkapkan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai perusahan berklasifikasi mercusuar alias 'Lighthouse Companies'.  Perusahaan-perusahaan mercusuar yang segera melantai di BEI di antaranya, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) atau yang kini berganti nama menjadi PT Alamtris Resource Indonesia Tbk. Satu lagi, peritel peralatan dan perabotan rumah tangga, PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau populer dengan MR D.I.Y. AADI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 778.689.200 atau mencerminkan 10% dari modal dengan membandrol pelaksanaan di kisaran Rp4.590-Rp5.900, sehingga calon emiten tersebut berpeluang meraup dana publik sejumlah Rp4,59 triliun. Sedangkan, MR. D.I.Y bakal menawarkan sebanyak-banyaknya 2.519.039.400 saham atau mencerminkan 10% dari modal dengan harga berkisar Rp 6.650-1.870 per saham. (Yetede)

Perbankan nasional cukup percaya diri (pede) kinerja di akhir tahun  ini bisa tumbuh berkelanjutan. Salah satu yang difokuskan adalah menjaga kualitas kredit terus membaik dari tahun ke tahun. Seiring dengan penyaluran kredit  yang diperkirakan meningkat, bank berusaha untuk melakukan monitoring dan penagihan nasabah kredit bermasalah, Selain itu, bank juga melakukan hapus buku untuk menekan peningkatan rasio kredit bermasakah (non performing loan/NPL). Seperti yang tercermin dari survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV-2024. NPL, gross perbankan berada di levek 2,43%, kemudian membaik pada Desember 2023 ke 2,19%.

Diharapkan, pada Desember 2024 NPL juga terus ditekankan perbankan. Namun demikian, masih terdapat potensi peningktaan NPL yang berasal dari pemburukan kredit restrukturisasi kolektibilitas 1 dan kredit kolektibilitas 2, seiring dengan menurunnya kondisi debitur dikarenakan perekonomian yang belum stabil. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang pede NPL di akhir September 2024, tercatat NPL gros BRI di level 2,9%, angka ini membaik dibandingkan dengan September 2023 di level 3,07%. BRI juga tetap menjaga NPL coverage di level 215,4% pada kuartal III-2024. (Yetede)