;

Program Kartu Prakerja dan Siap Kerja akan diintegrasikan oleh Pemerintah

Yoga 23 Nov 2024 Kompas

Pemerintah berencana mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan Siap Kerja dalam upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pelatihan keterampilan kerja. Pemerintah terlebih dahulu akan menyusun peta jalan integrasi. ”Program Siap Kerja dari Kemenaker memang arahnya disinergikan dengan Prakerja. Peta jalannya sedang disiapkan. Semoga segera disusun dan triwulan I sudah ada perkembangan,” ujar Menaker, Yassierli, Jumat (22/11) di kantor Kemenaker, Jakarta. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK ataupun pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku UMKM.

Sementara Siap Kerja adalah platform digital yang dirancang oleh Kemenaker untuk membantu pekerja dalam mempersiapkan diri di dunia kerja. Siap Kerja menawarkan beberapa layanan utama, seperti Skill Hub (pelatihan keterampilan), KarirHub (informasi lowongan kerja), dan sertifikasi. Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi menambahkan, integrasi sistem program Kartu Prakerja dan Siap Kerja bertujuan agar tidak banyak pemborosan tata kelola pelatihan keterampilan kerja dan berbagai kebutuhan dunia kerja. Ide integrasi datang dari Kemenko Bidang Perekonomian.

”Banyak hal yang harus disiapkan menuju integrasi sistem program Kartu Prakerja dan Siap Kerja, termasuk regulasi dan SDM. Transisinya mungkin di Kemenaker. Kami belum tahu pastinya apakah proses handover selesai pada 2025,” ujarnya. Salah satu fokus program ketenagakerjaan Kemenaker pada periode 2024-2029 ialah peningkatan kompetensi tenaga kerja. Langkah-langkah yang akan ditempuh, adalah penguatan kurikulum dan sertifikasi vokasi yang terintegrasi, program reskilling dan upskilling berkelanjutan dan masif 1 juta per tahun, serta penyiapan tenaga kerja pada sektor hijau, ketahanan pangan, wirausaha, dan digital. (Yoga)


Polisi Mengungkap Pabrik yang Memproduksi Pupuk Phonska Palsu di Jabar

Yoga 23 Nov 2024 Kompas

Polda Jabar mengungkap pabrik pupuk Phonska palsu di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, pekan lalu. Pabrik milik seorang warga berinisial MN ini sudah memproduksi 1.260 ton pupuk palsu yang diedarkan ke sejumlah daerah di Jabar sejak Juli 2023. Ditreskrimsus Polda Jabar menemukan tiga pekerja yang sedang memproduksi pupuk di lokasi itu. Dalam pemeriksaan, ketiganya menyebut pemilik perusahaanitu berinisial MN. Dua hari kemudian, polisi menangkap MN di Tangerang, Banten. Polisi menyita 10 ton bahan baku, 1 alat penimbang, 1 mesin jahit, 1 sekop, 40 karung berisi pupuk palsu yang akan diedarkan, serta 1 bungkusan berisi zat berwarna.

”Pelaku MN menggunakan bahan baku zat dolomit dan bahan pewarna makanan untuk membuat pupuk nonsubsidi palsu dengan merek Phonska,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abast saat memublikasikan temuan pabrik pupuk palsu di Bandung, Jumat (22/11). Dari pemeriksaan MN terungkap bahwa produksi pupuk Phonska palsu dimulai pada Juli 2023. Produksinya 5 ton per hari. Pabrik ini telah 252 kali memproduksi pupuk Phonska palsu dengan total produksi sebanyak 1.260 ton. Pelaku memproduksi pupuk palsu dan langsung menjualnya kepada konsumen di pabrik. ”MN menjual produknya seharga Rp 40.000 untuk kemasan 50 kg.

Penjualannya sudah mencapai (wilayah) Cianjur, Bogor, dan Bandung Raya,” ujarnya. MN telah berstatus tersangka dan dijerat dengan Pasal 121 dan Pasal 122 UU No 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan. ”MN terancam pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 3 miliar. Tiga pekerja MN masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan,” kata Jules. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jabar, AKBP Maruly Pardede mengatakan, pelaku telah merugikan petani yang menggunakan produk pupuk palsu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terungkap bahwa pupuk palsu itu tidak memiliki kandungan zat natrium, fosfat, dan kalium. (Yoga)


Jangan Lupakan Ladang Tradisional dalam Mencetak Sawah di Kalteng

Yoga 23 Nov 2024 Kompas

Proyek cetak sawah diharapkan mendukung sistem pertanian lokal dan bukan sekadar menggusurnya. Sistem pertanian lokal dinilai bisa memenuhi target pemerintah. Apalagi jika didukung dengan beragam teknologi baru. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Bayu Herinata menyampaikan harapan itu di sela-sela kunjungan Mentan, Andi Amran Sulaiman ke Dadahup, Kapuas, Kalteng, Jumat (22/11). Amran mengunjungi lokasi proyek cetak sawah di Dadahup yang saat ini masih dikerjakan. Bayu menambahkan, cetak sawah bukan merupakan proyek baru. Program ini sudah berulang diterapkan di Indonesia, khususnya di Kalteng. Sayangnya, program ini selalu membelakangi sistem perladangan tradisional dan melupakan kondisi lingkungan di wilayah itu.

”Perladangan itu, kan, lahan yang sudah ada. Seharusnya didukung dan dimanfaatkan. Bukan malah membuka kawasan dengan tutupan hutan yang sudah baik, apalagi gambut,” ungkap Bayu. Menurut Bayu, mayoritas wilayah program cetak sawah dan optimasi lahan di Kalteng memanfaatkan kawasan bergambut, bahkan hutan. Di Kabupaten Gunung Mas, misalnya, hutan dibuka untuk ditanami singkong sejak 2020, yang kemudian secara dadakan diubah menjadi jagung. Di Kabupaten Pulang Pisau, lahan gambut sejuta hektar juga dimanfaatkan untuk megaproyek pangan tersebut. ”Lahan existing masyarakat masih banyak yang bisa dimanfaatkan jika targetnya hanya produktivitas padi. Tetapi, jangan juga mengubah sistem pertanian lokalnya. Harus didukung juga dengan teknologi modern di sistem pertanian lokal,” katanya.

Bayu merujuk program food estate dalam perluasan sawah di beberapa lahan perladangan masyarakat, seperti di beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau. Masyarakat yang sebelumnya berladang justru diminta untuk bertani di sawah dengan sistem pertanian yang jauh berbeda. Sistem perladangan Dayak di Kalteng, lanjut Bayu, sampai saat ini terbentur larangan membakar yang membuat peladang tradisional meninggalkan ladangnya selama sembilan tahun terakhir. Program ketahanan pangan seharusnya bisa mendukung dan jadi solusi masalah tersebut, bukan justru menambah masalah baru.

Proyek cetak sawah merupakan program lanjutan lumbung pangan atau dikenal dengan food estate. Di Kalteng, potensi lahan yang bisa digunakan untuk program ini mencapai 621.684 hektar. Lahan yang digunakan ada tiga jenis, yakni area penggunaan lain, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan produksi konversi (Kompas, 20/8/2024). Di Kecamatan Dadahup, pemerintah membangun ratusan pintu air untuk memperbaiki irigasi yang sudah berusia lebih kurang 25 tahun atau irigasi baru. Luas lahan yang sedang digarap saat ini lebih kurang 150 hektar. (Yoga)


Malaysia Bisa Akhiri Dominasi Indonesia di Pasar Asean

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)

Malaysia bisa akhiri dominasi Indonesia di pasar Asean, seiring terus bertumbuhnya penjualan di negera itu. Sebaliknya, pasar mobil Indonesia stagnan di kisaran 1 juta unit dalam 10 tahun terakhir, bahkan turun pada 2024. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, per September 2024, Indonesia masih menjadi pasar mobil terbesar Asean, dengan penjualan 633 ribu unit, turun 16%. Malaysia berada di posisi kedua dengan penjualan 594 ribu unit, tumbuh 3,9%, sedangkan Thailand di posisi ketiga dengan penjualan 438 ribu unit, ambles 25%.

Dengan pertumbuhan penjualan  konsisten, Malaysia bias menjadi pasar mobil terbesar Asean melampaui Indonesia. Apalagi, dukungan insentif pemerintah ke sector otomotif sangat besar, sedangkan industri  mobil Indonesia di luar mobil listrik kena pajak tinggi. Merujuk Riset Mandiri Sekuritas (Mansek), saat ini, tarif pajak mobil mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) berbahan bakar bensin dan solar berkisar 41-66%, terdiri atas pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Naun, patut dicatat, 90% lebih penjualan mobil di Indonesia, masih dari ICE, sedangkan sisanya dari hybrid dan BEV. (Yetede)

Pemerintah akan Memutuskan Skema Subsidi Energi pada Pekan Depan

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah akan memutuskan skema subsidi energi pada pekan depan. Hal ini seiring dengan kembalinya Presiden Probowo Subianto dari lawatan ke sejumlah negara. Presiden dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 24 November mendatang. Ada tiga skema subsidi yang akan dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia kepada Presiden. Ketiga skema itu yakni pertama, mengalihkan mekanisme subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung. Artinya subsidi diberikan langsung kepada yang berhak dengan seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan mekanisme ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah tak lagi mendapatkan subsidi listrik. Kendaraan umum pun mendapatkan  subsidi BBM. Skema berikutnya yakni kombinasi antara BLT dan subsidi tidak langsung, Dengan pola ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah  masih mendapatkan subsidi listrik. Begitu pula dengan kendaraan umum yang masih mendapatkan subsidi BBM. Sedangkan skema terakhir yakni tetap menggunakan mekanisme menentukan siapa saja yang berhak. (Yetede)

PT Timah Tbk TINS Mengisyaratkan Siap untuk Menebarkan Dividen

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)

PT Timah Tbk (TINS) mengisyaratkan siap untuk menebarkan dividen pada tahun buku 2024, setelah berhasil mengukir sebesar Rp 908,78 miliar dibanding FY23 yang menderita rugi sebesar Rp 449,67 miliar. Dari sini, TINS memproyeksikan kinerja akhir 2024 akan melampaui target. Direktur Keuangan dan manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Erliani memastikan, pencapaian kinerja TINS pada kuartal akhir 2024 akan lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja 2025 yang ditargetkan tumbuh baik dari sisi produksi maupun labanya. Hanya saja, untuk rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 masih dalam proses penyusunan.

“Yang jelas kami pastikan pencapaian akhir 2024 akan lebih tinggi daripada kuartal ketiga dan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RKAB 2024,” ucap Fina. Mengacu pada RKAB 2024, PT Timah menargetkan produksi timah di kisaran 19.000-20.000 ton. Sebagai kabar baik, pada kuartal sama tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi efisiensi, Fina mengungkapkan, TINS juga berhasil melakukan efisiensi dari hulu hingga hilir, termasuk mampu mengendalikan arus kas dengan selektif terhadap penggunaan belanja modal (capital ekspenditure/capex). “Hal-hal tersebut yang kami lakukan sehingga dari sisi bottom line, kami mampu membukukan laba di kisaran Rp 909 miliar dan harga jual yang kami terima pada tahun ini naik US$ 4.000 jika disbanding tahun sebelumnya,” ujar dia. (Yetede)

Sentimen Trump Masih Terus Telan Rupiah Hingga Mendekati Rp16.000

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)

Nilai tukar rupiah kian melemah hingga mendekati Rp16.000 per dolar AS. Kondisi mata uang garuda tidak terlepas dari penguatan solar AS karena sedang  mengalami sentiment positif pascakemenangan Donald Trump di pilpres AS. Bank Indonesia (BI) harus tetap berada di pasar untuk meredam dampak penguatan dolar AS ke stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan kemenangan Trump pelaku pasar memprediksi sejumlah kebijakan Trumph, terutama yang terkait dengan penerapan tarif impor dan janji efisiensi anggaran pemerintah AS yang dramatis yang tentunya akan mengurangi defisit dan perkuat nilai tukar dolar AS. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp15.911 per dolar AS pada Jumat (22/11/2024).

Angka ini jauh berada di atas asumsi makro APBN yang sebenarnya Rp 15.000 per dolar AS. “Dalam kata lain, rupiah berada dalam kondisi dinamis akibat kejadian penting di dunia, ada kemungkinan menguat lagi nantinya. Jadi belum bias dikatakan nilai tukar Rupiah memasuki titik keseimbangan baru; ini adalah gelombang, bukan permukaan air di kala situasi tenang,” ucap Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Bila mengacu pada pergerakan rupiah dalam satu tahun terakhir, pertengahan Juni 2024, bahkan rupiah pernah mencapai hampir Rp16.500 per dolar AS, sebelum akhirnya mencapai Rp 15.000 per dolar AS pada akhir September 2024. (Yetede)

Koperasi jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Jeratan Rentenir

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan bahwa koperasi memiliki fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi mutlak harus diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantoro menjelaskan fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah anggota sehingga koperasi harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan," ucap Ferry. Dengan dua fungsi tersebut, koperasi menjadi solusi yang relevan untuk mengtasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada ditengah masyarakat. Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta atau turun 0,33 persen dibandingkan tahun sebelum 25,9 juta orang. "Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapatkan pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran koperasi adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," kata Ferry. (Yetede)

Mengapa Tax Amnesty Gagal Mendongkrak Rasio Pajak

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Tempo
PROGRAM pengampunan pajak atau tax amnesty bakal bergulir lagi tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk memasukkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty dalam prioritas Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025. DPR menetapkan usulan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam rapat paripurna 19 November 2024. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan substansi dari pengampunan pajak masih akan dibahas dengan pemerintah. “Teknikal substansinya belum ada. Kami baru membicarakan soal akan ada tax amnesty. Itu saja soal teknisnya nanti dibicarakan,” ucap Misbakhun.

Pengampunan pajak ditawarkan pemerintah kepada wajib perorangan atau badan. Pengampunan dilakukan setelah wajib pajak mengungkap harta yang sebelumnya belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dengan cara membayar uang tebusan. Tax amnesty pernah dilaksanakan pada 2 Juni 2016 sampai 31 Maret 2017. Kemudian pada 2022, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II. Pengampunan pajak kedua dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro mengatakan DPR mengusulkan tax amnesty karena program yang sebelumnya belum berhasil menggaet wajib pajak dari luar negeri. Dengan adanya pengampunan pajak, ia berharap defisit anggaran 2025 yang sudah ditetapkan Rp 616,2 triliun bisa berkurang pada 2026. “Secara substansi, negara butuh pendapatan cashflow dalam rangka penyampaian Astacita Pak Prabowo,” kata Fauzi. Dengan meluncurkan program pengampunan pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Langkah itu dilakukan melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela para wajib pajak. (Yetede)

Penerimaan Pajak 2025 Diprediksi Tetap Melambat

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Tempo
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (Core) Akhmad Akbar Susamto memprediksi penerimaan pajak bakal lanjut melambat pada 2025. Pendapatan akan tetap seret meski pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah atau shortfall menurut Akhmad bakal mulai dirasakan pada kuartal pertama. “Paling tidak di triwulan I kita akan mengalami situasi penerimana pajak itu lebih rendah daripada yang diharapkan,” kata dia dalam pemaparan Core Economic Outlook & Beyond 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 23 November 2024.

Musababnya, konsumsi masyarakat sedang melambat sehingga penerimaan PPN diprediksi tak sesuai harapan. Apalagi PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak dari konsumsi. Jika transaksi di masyarakat menurun atau tak akan seperti yang diharapkan, nilai pajak yang masuk akan kecil. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan juga terkontraksi imbas penurunan permintaan global. Tak hanya itu, penurunan harga sejumlah komoditas di global juga berdampak pada penerimaan negara. Di sisi permintaan domestik juga sedang melemah.

Lebih jauh, Ahmad menilai rencana implementasi PPN 12 persen tak akan efektif mengangkat penerimaan pajak tahun 2025. “Lebih banyak ruginya dari pada untungnya, lebih baik ditunda dulu." Kenaikan pajak pertambahan nilai tahun depan, menurut dia, justru bisa berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Karena volume transaksi barang dan jasa di masyarakat akan berkurang, sehingga menekan konsumsi domestik. Ia pun menilai kebijakan tersebut juga kurang signifikan mengangkat rasio pajak atau tax ratio. Strategi peningkatan tax ratio seharusnya menerapkan pajak yang adil, misalnya dengna memberlakukan tarif progresif PPh. (Yetede)

Pilihan Editor