Konsolidasi Ekonomi di Tengah Target Ambisius dan Geopolitik

;

Konsolidasi Ekonomi di Tengah Target Ambisius dan Geopolitik

22 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan perekonomian. Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menyerahkan urusan-urusan penting seperti pangan dan energi kepada bangsa lain, karena dalam situasi konflik, setiap negara akan mengutamakan keselamatan nasionalnya. Oleh karena itu, konsolidasi kekuatan nasional dan kebijakan yang berpihak pada kedaulatan negara menjadi langkah awal yang sangat penting.

Presiden juga menyampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan global saat ini, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8%, yang dapat dicapai melalui kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan dan energi. Namun, beliau mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan dampak jangka panjang, termasuk lingkungan dan sosial. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan industri strategis seperti kelapa sawit dan tembakau, yang meskipun sering mendapat kritik karena eksternalitas negatif (kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan), memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan lapangan kerja.

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan untuk kelapa sawit melalui Perpres No. 44 Tahun 2020 yang berfokus pada keberlanjutan dan transisi menuju net zero emissions. Namun, industri tembakau belum mendapatkan kebijakan serupa, meskipun industri ini telah menjadi bagian penting dalam budaya dan perekonomian Indonesia. Regulasi yang semakin ketat pada industri tembakau berisiko mempengaruhi kontribusi ekonomi dan berpotensi meningkatkan peredaran tembakau ilegal.

Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam setiap kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, perubahan sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan realitas sosial-budaya dapat merugikan masyarakat, seperti yang terjadi di Afghanistan setelah dua dekade didorong untuk mengadopsi sistem Barat.

Secara keseluruhan, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap kebijakan harus diimbangi dengan penguatan ketahanan nasional dan pengendalian eksternalitas negatif yang tidak merugikan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diterapkan perlu mengisi potensi yang berkurang akibat perubahan sistem ekonomi dan politik, terutama di tengah tantangan geopolitik global.