Kebijakan Pajak Baru Perberat Beban Masyarakat

;

Kebijakan Pajak Baru Perberat Beban Masyarakat

Politik dan Birokrasi Hairul Rizal 21 Nov 2024 Kontan

Kebijakan pajak yang akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun depan diprediksi akan memperberat beban masyarakat. Salah satu kebijakan utama adalah kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, yang diperkirakan akan meningkatkan beban pajak sebesar 9%. Selain itu, tarif PPN untuk kegiatan membangun rumah sendiri (KMS) juga akan naik menjadi 2,4%, yang menambah biaya bagi mereka yang ingin membangun rumah.

Kemudian, wajib pajak UMKM juga akan terkena dampak kebijakan baru, di mana mereka tidak lagi bisa menikmati tarif PPh final 0,5%, dan akan beralih ke tarif normal pada 2025. Selain itu, skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk perhitungan PPh 21 yang telah diterapkan pada 2024 telah menimbulkan keluhan dari masyarakat, khususnya terkait pengurangan gaji dan bonus yang diterima, yang mengurangi daya beli.

Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan beban sosial, sementara Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif IEF Research Institute, menyatakan bahwa hal ini bisa menurunkan konsumsi barang dan jasa, yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi dan PHK. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menyoroti bahwa tarif PPN untuk KMS akan lebih membebani masyarakat yang ingin membangun rumah.

Kebijakan ini berpotensi menahan konsumsi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena semakin tinggi pajak yang dikenakan kepada masyarakat, semakin besar dampaknya pada daya beli. Ditjen Pajak sendiri menyatakan akan mengevaluasi skema TER untuk memperbaiki kebijakan ini.