Pemerintah Hadapi Dua Pilihan Strategis
Pemerintah Indonesia berencana untuk menurunkan tarif tiket pesawat udara selama periode puncak Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan mengurangi Tarif Batas Atas (TBA) sebesar 10% atau menghapus fuel surcharge. Namun, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja, mengingatkan bahwa maskapai penerbangan saat ini menghadapi kondisi finansial yang sulit, dengan kerugian yang disebabkan oleh biaya operasional yang lebih tinggi dari pendapatan. Untuk itu, Denon meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pendukung, seperti penurunan biaya di bandara, penghapusan pajak PPN pada tiket dan bahan bakar, serta penyesuaian harga avtur sesuai MOPS. Denon berharap kebijakan ini dapat menjaga kelangsungan bisnis maskapai dan konektivitas transportasi udara. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui juru bicaranya, Elba Damhuri, menegaskan bahwa keputusan terkait penurunan harga tiket masih dalam pembahasan internal Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat dan belum ada target atau besaran pasti penurunan harga tiket.
Biaya Besar untuk Menghubungkan Listrik Antarpulau
Komitmen pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi energi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan pembangunan infrastruktur super-grid dan sistem penyimpanan energi yang semakin efisien. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pembangunan super-grid atau jaringan transmisi interkoneksi antar pulau membutuhkan investasi sekitar Rp400 triliun selama 10 tahun mendatang. Super-grid ini diharapkan menjadi solusi untuk pemerataan distribusi listrik, terutama dalam memanfaatkan potensi EBT yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Dengan pembangunan transmisi yang mencakup lebih dari 50.000 km sirkuit, baik untuk interkoneksi antar pulau maupun antar wilayah di pulau yang sama, proyek ini diharapkan mendukung transisi Indonesia menuju net zero emission pada 2060.
Dalam upaya mencapai target ini, Yuliot Tanjung menambahkan bahwa Indonesia perlu bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, badan usaha milik negara (BUMN), serta negara-negara ASEAN dan perusahaan multinasional untuk mengembangkan super-grid dan memastikan tercapainya target transmisi yang ditetapkan.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PLN dan Kementerian ESDM tengah melakukan modeling untuk memastikan kebutuhan listrik Indonesia dari pembangkit EBT sebesar 75 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dapat terpenuhi. Untuk mencapai target tersebut, PLN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, dan menekankan pentingnya Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengatasi fluktuasi energi terbarukan yang bergantung pada kondisi alam. Darmawan juga menyebutkan bahwa harga energi terbarukan semakin murah, dengan biaya BESS yang semakin kompetitif, yang akan mendukung pengembangan EBT lebih lanjut.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dan PLN berfokus pada pembangunan infrastruktur energi yang terbarukan dan berkelanjutan, guna mendukung kebutuhan listrik masa depan, mempercepat transisi energi, dan mencapai target pengurangan emisi karbon.
Dorong Ekspor Nonkomoditas untuk Diversifikasi Ekonomi
Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam mengatasi tantangan ekspor dan impor Indonesia. Dalam menghadapi ketidakpastian pasar global dan fluktuasi harga komoditas, Budi Santoso menekankan pentingnya peningkatan ekspor nonkomoditas, dengan fokus pada sektor industri dan produk bernilai tambah, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekspor sektor pertanian yang meskipun kecil, memberikan sinyal positif bagi diversifikasi ekspor Indonesia. Ekspor sektor industri, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun sektor pertambangan dan migas terdampak oleh tantangan global.
Namun, Budi juga mengakui bahwa Indonesia masih bergantung pada impor untuk mendukung produksi dan investasi, terutama impor bahan baku dan barang modal yang menunjang aktivitas industri domestik. Meski demikian, ketergantungan pada impor barang konsumsi juga mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menekan impor barang konsumsi.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi masalah serius terkait dengan banjir impor ilegal, khususnya dalam sektor tekstil. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Budi Santoso mendapat sorotan tajam terkait efektivitas Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk untuk menanggulangi masalah ini. Meski telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang ilegal, seperti 90.000 rol kain tekstil ilegal asal China, DPR mempertanyakan mengapa impor ilegal masih terus membanjiri pasar Indonesia. Anggota DPR, seperti Darmadi Durianto dan Amin, menilai bahwa regulasi yang diterbitkan Kemendag sering berubah-ubah, dan hal ini menyebabkan kebingungan serta ketidakefektifan dalam pengawasan.
Menteri Budi Santoso menjelaskan bahwa tindakan penyitaan barang-barang ilegal dilakukan karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan, dan ia berjanji akan terus berkoordinasi dengan tim Satgas untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ia juga menyadari perlunya kebijakan yang lebih stabil dan lebih terkoordinasi agar dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta mengatasi penyelundupan barang ilegal yang merugikan industri domestik.
Secara keseluruhan, meskipun Kemendag berupaya memperkuat ekspor nonkomoditas dan mengurangi ketergantungan pada impor, tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan impor ilegal dan ketidaktepatan regulasi, masih menjadi hambatan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Kebijakan Pajak Baru Perberat Beban Masyarakat
Saham Grup Bakrie Tetap Menarik Perhatian Investor
RI Bahas Kemiskinan dan Kelaparan pada KTT G20
Presiden Prabowo menekankan komitmen mengatasi kemiskinan dan kelaparan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (18/11) waktu setempat. Untuk mengatasi kedua tantangan tersebut juga diperlukan perdamaian dan stabilitas. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi pertama KTT G20 yang mengangkat tema ”Fight againstHunger and Poverty”. Sebelumnya, Presiden menghadiri peluncuran Global Alliance against Hunger and Poverty di Museum of Modern Art (MAM) Rio de Janeiro. Peluncuran itu dipimpin Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula menyerukan aksi global mengatasi kelaparan dan kemiskinan global. Ia menyoroti ketimpangan sosial di dunia. Pada 2024, sebanyak 733 juta orang masih kekurangan gizi. Padahal, dunia memproduksi 6 miliar ton makanan per tahun.
”Kelaparan adalah ekspresi biologis dari pe nyakit sosial,” kata Lula, mngutip ilmuwan Brasil, Josué de Castro. Lula menyampaikan, aliansi itu bertujuan membangun rekomendasi internasional, kebijakan publik yang efektif, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Saat ini, aliansi tersebut didukung 81 negara, 26 organisasi internasional, 9 lembaga keuangan, serta berbagai yayasan dan organisasi nonpemerintah. ”Aliansi ini lahir di G20, tetapi tujuannya bersifat global,” ucapnya. Dalam pidato di sesi pertama KTT G20, Presiden Prabowo mengapresiasi pilihan Lula untuk menekankan kemiskinan dan kelaparan sebagai focus pembahasan. Sebab, hal itu adalah masalah yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, yang disebut Prabowo masih memiliki 25 % anak yang kurang gizi setiap hari.
Isu kemiskinan dan kelaparan ini, menurut Prabowo, membawa keterpilihannya sebagai presiden. Karena itu, Indonesia mengalokasikan bagian besar dari APBN untuk pendidikan dan makan bergizi gratis untuk anak. ”Saya percaya pendidikan akan membawa kita keluar dari kemiskinan. Pendidikan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Makan gratis untuk anak-anak juga bagian vital dari strategi kami. Ini bagian untuk memperkuat anak-anak muda kami supaya bisa menerima pendidikan,” tuturnya. Prabowo pun meyakini dapat mengatasi kekurangan pangan dalam tiga tahun, mencapai kemandirian pangan dalam empat tahun, serta bisa berkontribusi pada aliansi global untuk melawan kemiskinan dan kelaparan dalam lima tahun. (Yoga)
Mempertanyakan Komitmen DPR untuk Berantas Korupsi
Komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan, karena DPR bersama pemerintah sepakat tak segera membahas RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada tahun 2025. Pembentuk undang- undang hanya memasukkan RUU yang dapat meningkatkan efek jera pelaku korupsi tersebut dalam daftar Prolegnas jangka menengah, 2025-2029. Rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/11) mengesahkan 41 RUU masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2025. Namun, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar 41 RUU prioritas tahun 2025 tersebut. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas itu disepakati RUU tentang Perampasan Aset hanya masuk dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029. Padahal, untuk dapat dibahas dan disahkan, sebuah RUU harus disepakati untuk masuk Prolegnas tahunan.
Kesepakatan pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025 disayangkan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan komitmen DPR dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. ”Tidak masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025 menunjukkan bukti lemahnya komitmen antikorupsi dari para elite,” kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, Selasa. Zaenur menilai, agenda pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak jelas arahnya. Padahal, sebelumnya, mantan Presiden Jokowi, saat melayangkan surat presiden yang disertai naskah RUU Perampasan Aset pada awal Mei 2023, telah meminta DPR untuk segera membahasnya. Menurut Jokowi, kala itu, pembahasan dan pengesahan segera regulasi tersebut penting untuk melengkapi instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi. (Yoga)
Fenomena Mobil Baru dan Orang kaya baru di Bangalore
”Anda dapat berkendara selama 149 jam jika sudah terjebak dalam kemacetan di Bangalore.” Analogi cuitan akun pengguna bernama Anagha di media sosial X itu menuai perdebatan sengit. Ia mengangkat masalah kemacetan parah di Bangalore, ibu kota Negara Bagian Karnataka, India. Majalah The Economist, 14 November 2024, menyebut Bangalore sebagai kota paling macet di India. Menurut perusahaan teknologi navigasi TomTom, laju kecepatan kendaraan pada jam sibuk rata-rata 18 km per jam. Kemacetan parah tidak menghalangi penduduk kota itu membeli mobil baru. Jika dirata-rata, setiap 4 menit ada satu mobil baru di jalan. Kota yang menjadi surge perusahaan teknologi informasi itu bertumbuh cepat dan menghasilkan barisan orang-orang kaya baru yang membeli banyak kendaraan.
Menurut daftar orang terkaya di India yang dirilis Institut Penelitian Hurun, Bangalore memiliki 29 orang terkaya di India yang berusia di bawah 35 tahun. Harian Hindustan Times, 26 September 2024, mengutip Laporan Centi-Millionaire 2024, menulis jumlah orang superkaya di Bangalore akan meningkat 150 % sampai 2040. Istilah centi-millionaires mengacu pada individu dengan kekayaan minimal 100 juta USD atau Rp 1,6 triliun. Kekayaan investasi likuid hanya mencakup kepemilikan perusahaan terdaftar, kepemilikan tunai, dan kepemilikan properti hunian bebas utang. bukan cuma di Bangalore, mobil bertambah di seluruh India. Dari 19 juta pada 2012 menjadi 49 juta pada 2022.
Kepemilikan mobil per 1.000 orang meningkat dua kali lipat dari 17 menjadi 34 orang pada periode yang sama. ”Kecintaan terhadap mobil di India saat ini sedang mencapai titik tertinggi sepanjang masa,” kata Hormazd Sorabjee, editor majalah Autocar India kepada The Economist. Mobil yang laris adalah jenis sport utility vehicle (SUV), karena mayoritas kondisi jalan yang masih buruk. Bahkan, di pinggiran kota Bangalore, masih banyak jalan berlubang. Konsumen butuh mobil yang tangguh untuk menembus jalan rusak. Setelah kenyamanan, faktor keselamatan juga penting. Itu kenapa Tata Nexon, SUV produksi Tata Motors, jadi laris karena mengedepankan keselamatan. Nexon menjadi SUV terlaris dari tahun 2021 hingga 2023. (Yoga)
Kenaikan Tarif PPN yang menimbulkan pro kontra
Jelang pemberlakuannya 1 Januari 2025, pro-kontra terhadap rencana kenaikan tarif PPN kembali terjadi. Desakan penangguhan dari masyarakat dan dunia usaha menguat. Menanggapi hal itu, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % masih dibahas dan ada kemungkinan dikaji ulang. Keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Sri Mulyani yang juga menjabat Menkeu di pemerintahan sebelumnya memberikan sinyal kenaikan tarif PPN tetap dilanjutkan karena itu amanat UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Rencana kenaikan tarif PPN diputuskan pemerintah dan DPR di era Presiden Jokowi Dengan slogan ”keberlanjutan”, kebijakan ini akan diteruskan di era Prabowo.
Namun, desakan agar itu dibatalkan muncul karena penerapannya dinilai akan kian memberatkan ekonomi yang tengah mengkhawatirkan, ditunjukkan oleh tren penurunan daya beli masyarakat dan banyaknya kelas menengah yang turun kasta menjadi miskin akibat dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Ditangguhkannya kenaikan tarif PPN akan memaksa pemerintah memutar otak untuk menutup lubang Rp 73,76 triliun yang semula ditargetkan akan diperoleh dari kenaikan tarif PPN ini. Selama ini, pajak menyumbang 80 % lebih pendapatan negara. PPN salah satu ujung tombak peningkatan pendapatan pajak untuk merealisasikan target rasio pajak 28 % di era Prabowo.
Bagi sebagian masyarakat, penangguhan tarif PPN akan memberikan sedikit ruang bernapas. Keberatan terhadap kenaikan tarif PPN paling kencang disuarakan kelas menengah yang terancam akan kian tergerus daya belinya akibat kebijakan ini. Sejumlah asosiasi usaha juga meminta kenaikan tarif PPN ditunda 1-2 tahun ke depan. Alasannya, kian terpukulnya daya beli masyarakat juga akan berdampak pada dunia usaha. Terpuruknya daya beli akan kian menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyumbang berkisar 55-60 % PDB. Terpuruknya konsumsi rumah tangga dan sektor manufaktur akan membuat kian berat menghela ekonomi nasional. Apalagi dengan target pertumbuhan ekonomi 8 % per tahun, seperti diinginkan Prabowo. (Yoga)
Menaker Memastikan Upah Minimum Tahun 2025 Bakal Naik Lebih Tinggi
Pemerintah melalui Kemenaker menyebut, formula penghitungan upah minimum tahun 2025 tetap mengacu pada formula yang tertera pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Namun, nilai variabel indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa akan diperluas. ”Upah minimum tahun 2025 pasti naik. Kenaikannya tidak hanya membahagiakan buruh, tetapi juga tetap menjaga daya saing industri,” ujar Menaker, Yassierli saat berkunjung ke Menara Kompas, Selasa (19/11/) sore, di Jakarta. Sebelumnya, sesuai PP No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, formula penghitunganupah minimum adalah UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Adapun yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.
Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x ? )} x UM (t). Simbol ? yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Menurut Yassierli, jika mengacu pada formula penghitungan lama sesuai yang tertera di PP No 51/2023 itu, kenaikan maksimal upah minimum hanya 2,5 %. Karena ada uji materi UU Cipta Kerja, variabel indeks tertentu sesuai PP itu diubah. Sesuai amar putusan MK norma ke-12,MK menyatakan frasa ”indeks tertentu” dalam Pasal 88D Ayat (2) dalam Pasal 81 Angka 28 Lampiran UU No 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945.
Ketentuan ini juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai indeks tertentu yang merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh. Dari sisi pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun buruh sudah sepakat adanya kenaikan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kenaikan yang diharapkan bisa membahagiakan buruh, tetapi tetap menjaga daya saing industri. Peran pemerintah adalah mencari keseimbangan di antara kedua pihak itu. (Yoga)