Menyoroti polemik yang muncul terkait rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025, meskipun sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Masyarakat berhak untuk bereaksi terhadap kebijakan ini, terutama karena dampaknya langsung pada kehidupan mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Menurut pengamat dan sejumlah ekonom, kenaikan tarif PPN dapat memperburuk daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok kelas bawah yang sudah merasa tertekan oleh inflasi dan penurunan daya beli. Survei menunjukkan bahwa kenaikan PPN pada 2022 sudah memberikan dampak yang regresif, dengan beban yang lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Jika tarif PPN dinaikkan lagi, hal ini berisiko memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah, meskipun memiliki alasan untuk menaikkan PPN demi mendukung stabilisasi fiskal dan meningkatkan penerimaan negara, perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Mengingat kondisi ekonomi saat ini, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dan sektor-sektor tertentu yang tertekan, langkah menaikkan PPN berisiko memperburuk situasi. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang HPP, pemerintah memiliki opsi untuk menurunkan tarif PPN jika situasi ekonomi mengharuskan, dan dapat menyesuaikan kebijakan ini lebih fleksibel melalui peraturan pemerintah dengan persetujuan DPR.

Oleh karena itu, meskipun kenaikan PPN dapat mendukung pemulihan fiskal dan memperkuat struktur pajak negara, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah dampak positifnya akan sebanding dengan beban yang akan ditanggung masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung.

Industri perhotelan dan restoran menghadapi tantangan besar akibat kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas serta rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan bahwa sektor perhotelan dan restoran kini harus menerapkan "mode survival" untuk mengelola pengeluaran mereka, terutama di daerah dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang rendah. Strategi bertahan ini termasuk mengurangi tenaga kerja harian (daily worker), yang sangat bergantung pada omzet penjualan hotel dan restoran.

Hariyadi juga memperkirakan bahwa kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas pemerintah yang memotong setidaknya 50% anggaran pada 2024 dapat menyebabkan industri perhotelan kehilangan pendapatan hingga Rp8,3 triliun. Di sisi lain, kenaikan tarif PPN dapat memperburuk kondisi ini dengan menambah beban biaya bagi konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor usaha, tetapi juga oleh pemerintah daerah yang mengandalkan pajak dari hotel dan restoran.

Hariyadi berharap agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga serta rencana kenaikan PPN, agar tidak memperburuk situasi yang sudah sulit bagi industri perhotelan. Sementara itu, beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas), sudah mulai mengimplementasikan penghematan anggaran perjalanan dinas, sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah mencatatkan pencapaian bersejarah dengan penemuan Sumur Gulamo DET-1 sebagai sumur migas nonkonvensional (MNK) pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan. Penemuan ini diumumkan setelah evaluasi hasil data fracturing, uji rekahan, dan well testing yang dilakukan di sumur tersebut. EVP Upstream Business PHR, Andre Wijanarko, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan, yang menjadi bagian dari komitmen PHR untuk terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Keberhasilan ini juga disambut baik oleh Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, Sunjaya Eka Saputra, yang menilai penemuan sumber daya migas baru di Sumur Gulamo DET-1 sebagai bukti keberhasilan upaya pengembangan migas nonkonvensional di Indonesia. Sunjaya berharap pencapaian ini dapat menjadi contoh dan dorongan bagi eksplorasi serta pengembangan lapangan-lapangan MNK lainnya di Indonesia.

Secara keseluruhan, penemuan ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi PHR, tetapi juga memberikan harapan bagi kemajuan industri migas nasional, khususnya dalam pengembangan sumber daya migas nonkonvensional yang diharapkan dapat menjadi alternatif penting dalam memenuhi kebutuhan energi di masa depan.

Andri M Fonda (33) meletakkan tasnya di pematang sawah sebelum mulai mencangkul sepetak sawah di Kecamatan Siulak, Kerinci, Jambi, Minggu (20/10) pagi. Tas yang sama dibawa Fonda untuk mengajar siswanya di SMP Negeri Kerinci. Jika biasanya tasnya berisi buku dan alat tulis, pagi itu diisi dengan topi dan air minum. Sudah delapan tahun Fonda mengabdi di SMP negeri sebagai guru honorer. Namun, kata sejahtera tak pernah ada dalam kamus hidupnya. Penghasilan sebagai guru honorer yang jauh dari layak membuat Fonda harus banting tulang mencari tambahan penghasilan sebagai buruh tani. ”Honor (jadi guru) tergantung dari jam mengajar. Kalau mendapat jam mengajar sedikit hanya menerima Rp 400.000 selama enam bulan,” ungkap Fonda. Dari penghasilan yang diperolehnya dalam enam bulan, artinya Fonda hanya digaji sekitar Rp 66.000 per bulan.

Pagi itu Fonda menggarap sawah kerabatnya, dengan upah Rp 70.000 setelah bekerja. Uang itu sangat berarti karena akan diberikan kepada istrinya untuk berbelanja sayuran di pasar. Selain itu, Fonda juga sedang menggarap kebun milik orangtuanya. Namun, penghasilan yang tidak menentu dari hasil berkebun belum bisa diandalkan untuk memberikan penghasilan tambahan. Pada masa panen terakhir, Fonda harus rela menanggung rugi. Tanaman cabai miliknya gagal panen. Padahal, dia berutang ke koperasi untuk mendapatkan modal. Utang Rp 7 juta itu pun saat ini masih belum terbayar. Penghasilan Rp 66.000 per bulan sebagai guru honorer tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Fonda dan keluarganya. Ia memperkirakan total pengeluaran keluarganya Rp 2,5 juta setiap bulan. Tak heran jika Fonda harus mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan selain sebagai guru.

Fonda juga bisa menjadi bangunan dengan bayaran Rp 150.000 per hari. Pekerjaan-pekerjaan sampingan tersebut dijalani Fonda pada hari-hari di luar jam mengajarnya. Istri Fonda membantu menambah penghasilan dengan berjualan baju di ruko yang juga menjadi tempat tinggal Fonda, istri, dan anaknya. Mereka menyewa dengan harga Rp 500.000 per bulan. Namun, hasil penjualan baju sering tak mampu menutupi biaya sewa. Rasa cinta pada dunia pendidikan yang membuat Fonda bertahan menjadi guru honorer hingga saat ini. Interaksi dengan siswa menjadi penyemangatnya untuk terus mengabdi di sekolah. Adanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer membangkitkan semangatnya untuk mengabdi di sekolah. Pernah gagal pada seleksi 2023, Fonda menaruh harapan besar pada seleksi PPPK tahun ini. (Yoga)