Pemerintah akan Memutuskan Skema Subsidi Energi pada Pekan Depan
PT Timah Tbk TINS Mengisyaratkan Siap untuk Menebarkan Dividen
PT Timah Tbk (TINS) mengisyaratkan siap untuk menebarkan dividen pada tahun buku 2024, setelah berhasil mengukir sebesar Rp 908,78 miliar dibanding FY23 yang menderita rugi sebesar Rp 449,67 miliar. Dari sini, TINS memproyeksikan kinerja akhir 2024 akan melampaui target. Direktur Keuangan dan manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Erliani memastikan, pencapaian kinerja TINS pada kuartal akhir 2024 akan lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja 2025 yang ditargetkan tumbuh baik dari sisi produksi maupun labanya. Hanya saja, untuk rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 masih dalam proses penyusunan.
“Yang jelas kami pastikan pencapaian akhir 2024 akan lebih tinggi daripada kuartal ketiga dan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RKAB 2024,” ucap Fina. Mengacu pada RKAB 2024, PT Timah menargetkan produksi timah di kisaran 19.000-20.000 ton. Sebagai kabar baik, pada kuartal sama tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi efisiensi, Fina mengungkapkan, TINS juga berhasil melakukan efisiensi dari hulu hingga hilir, termasuk mampu mengendalikan arus kas dengan selektif terhadap penggunaan belanja modal (capital ekspenditure/capex). “Hal-hal tersebut yang kami lakukan sehingga dari sisi bottom line, kami mampu membukukan laba di kisaran Rp 909 miliar dan harga jual yang kami terima pada tahun ini naik US$ 4.000 jika disbanding tahun sebelumnya,” ujar dia. (Yetede)
Sentimen Trump Masih Terus Telan Rupiah Hingga Mendekati Rp16.000
Nilai tukar rupiah kian melemah hingga mendekati Rp16.000 per dolar AS. Kondisi mata uang garuda tidak terlepas dari penguatan solar AS karena sedang mengalami sentiment positif pascakemenangan Donald Trump di pilpres AS. Bank Indonesia (BI) harus tetap berada di pasar untuk meredam dampak penguatan dolar AS ke stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan kemenangan Trump pelaku pasar memprediksi sejumlah kebijakan Trumph, terutama yang terkait dengan penerapan tarif impor dan janji efisiensi anggaran pemerintah AS yang dramatis yang tentunya akan mengurangi defisit dan perkuat nilai tukar dolar AS. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp15.911 per dolar AS pada Jumat (22/11/2024).
Angka ini jauh berada di atas
asumsi makro APBN yang sebenarnya Rp 15.000 per dolar AS. “Dalam kata lain,
rupiah berada dalam kondisi dinamis akibat kejadian penting di dunia, ada
kemungkinan menguat lagi nantinya. Jadi belum bias dikatakan nilai tukar Rupiah
memasuki titik keseimbangan baru; ini adalah gelombang, bukan permukaan air di
kala situasi tenang,” ucap Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.
Bila mengacu pada pergerakan rupiah dalam satu tahun terakhir, pertengahan Juni
2024, bahkan rupiah pernah mencapai hampir Rp16.500 per dolar AS, sebelum
akhirnya mencapai Rp 15.000 per dolar AS pada akhir September 2024. (Yetede)
Koperasi jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Jeratan Rentenir
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan bahwa koperasi memiliki fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi mutlak harus diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantoro menjelaskan fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah anggota sehingga koperasi harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.
"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan," ucap Ferry. Dengan dua fungsi tersebut, koperasi menjadi solusi yang relevan untuk mengtasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada ditengah masyarakat. Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta atau turun 0,33 persen dibandingkan tahun sebelum 25,9 juta orang. "Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapatkan pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran koperasi adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," kata Ferry. (Yetede)
Mengapa Tax Amnesty Gagal Mendongkrak Rasio Pajak
Penerimaan Pajak 2025 Diprediksi Tetap Melambat
Industri Otomotif Bakal Diberi Insentif
Kementerian Ketenagakerjaan Resmi Menunda Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025
Strategi Ketat Jaga Likuiditas Ekonomi
Bank-bank di Indonesia tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tekanan likuiditas yang semakin kompleks, di tengah upaya Bank Indonesia (BI) untuk mengoptimalkan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) guna menarik modal asing dan memperkuat rupiah. Kebijakan SRBI yang menawarkan bunga tinggi membuat bank-bank harus bersaing dalam menarik dana pihak ketiga (DPK) dan mempertahankan suku bunga simpanan yang kompetitif. Hal ini juga berdampak pada ketidakmampuan bank untuk menurunkan suku bunga kredit dalam waktu dekat.
Beberapa bank, seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berfokus pada penyelarasan pertumbuhan kredit dengan DPK dan menjaga likuiditas dengan memanfaatkan instrumen treasury. Di sisi lain, PT Bank Central Asia (BCA) mengandalkan dana murah (CASA) untuk mendukung ekspansi kredit yang sehat.
Sementara itu, bank asing seperti Citibank Indonesia memilih strategi wait and see karena ketidakpastian yang disebabkan oleh proteksionisme AS. Pengamat perbankan menekankan pentingnya bank dalam menciptakan daya tarik nasabah selain hanya mengandalkan bunga tinggi, untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam mendukung ekspansi kredit.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI tetap optimistis dengan stabilitas rupiah, yang didukung oleh kebijakan BI, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik.
Demokrasi Diuji di Tengah Dinamika Politik
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan berlangsung pada Rabu, 27 November, di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Masa kampanye berakhir pada 24 November, dan masa tenang dimulai hingga 26 November untuk memberikan waktu bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka dengan bijak. Selama masa tenang, kampanye, penyebaran berita bohong, serta pemberian uang atau barang kepada pemilih dilarang, guna menciptakan pemilu yang bersih dan adil.
Keberhasilan Pilkada bukan hanya soal keamanan, tetapi juga keadilan, transparansi, dan kebebasan memilih tanpa tekanan atau manipulasi. Aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, serta tokoh masyarakat dan agama memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian dan meredam potensi konflik. Hasil Pilkada diharapkan diterima dengan legowo, baik oleh kandidat yang kalah maupun yang menang. Kandidat terpilih akan memikul amanah besar untuk melaksanakan janji kampanye dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya.









