;

Pemerintah akan Memutuskan Skema Subsidi Energi pada Pekan Depan

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah akan memutuskan skema subsidi energi pada pekan depan. Hal ini seiring dengan kembalinya Presiden Probowo Subianto dari lawatan ke sejumlah negara. Presiden dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 24 November mendatang. Ada tiga skema subsidi yang akan dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia kepada Presiden. Ketiga skema itu yakni pertama, mengalihkan mekanisme subsidi tidak langsung menjadi subsidi langsung. Artinya subsidi diberikan langsung kepada yang berhak dengan seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan mekanisme ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah tak lagi mendapatkan subsidi listrik. Kendaraan umum pun mendapatkan  subsidi BBM. Skema berikutnya yakni kombinasi antara BLT dan subsidi tidak langsung, Dengan pola ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah  masih mendapatkan subsidi listrik. Begitu pula dengan kendaraan umum yang masih mendapatkan subsidi BBM. Sedangkan skema terakhir yakni tetap menggunakan mekanisme menentukan siapa saja yang berhak. (Yetede)

PT Timah Tbk TINS Mengisyaratkan Siap untuk Menebarkan Dividen

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)

PT Timah Tbk (TINS) mengisyaratkan siap untuk menebarkan dividen pada tahun buku 2024, setelah berhasil mengukir sebesar Rp 908,78 miliar dibanding FY23 yang menderita rugi sebesar Rp 449,67 miliar. Dari sini, TINS memproyeksikan kinerja akhir 2024 akan melampaui target. Direktur Keuangan dan manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Erliani memastikan, pencapaian kinerja TINS pada kuartal akhir 2024 akan lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya. Begitu juga dengan kinerja 2025 yang ditargetkan tumbuh baik dari sisi produksi maupun labanya. Hanya saja, untuk rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 masih dalam proses penyusunan.

“Yang jelas kami pastikan pencapaian akhir 2024 akan lebih tinggi daripada kuartal ketiga dan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target RKAB 2024,” ucap Fina. Mengacu pada RKAB 2024, PT Timah menargetkan produksi timah di kisaran 19.000-20.000 ton. Sebagai kabar baik, pada kuartal sama tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi efisiensi, Fina mengungkapkan, TINS juga berhasil melakukan efisiensi dari hulu hingga hilir, termasuk mampu mengendalikan arus kas dengan selektif terhadap penggunaan belanja modal (capital ekspenditure/capex). “Hal-hal tersebut yang kami lakukan sehingga dari sisi bottom line, kami mampu membukukan laba di kisaran Rp 909 miliar dan harga jual yang kami terima pada tahun ini naik US$ 4.000 jika disbanding tahun sebelumnya,” ujar dia. (Yetede)

Sentimen Trump Masih Terus Telan Rupiah Hingga Mendekati Rp16.000

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily (H)

Nilai tukar rupiah kian melemah hingga mendekati Rp16.000 per dolar AS. Kondisi mata uang garuda tidak terlepas dari penguatan solar AS karena sedang  mengalami sentiment positif pascakemenangan Donald Trump di pilpres AS. Bank Indonesia (BI) harus tetap berada di pasar untuk meredam dampak penguatan dolar AS ke stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan kemenangan Trump pelaku pasar memprediksi sejumlah kebijakan Trumph, terutama yang terkait dengan penerapan tarif impor dan janji efisiensi anggaran pemerintah AS yang dramatis yang tentunya akan mengurangi defisit dan perkuat nilai tukar dolar AS. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp15.911 per dolar AS pada Jumat (22/11/2024).

Angka ini jauh berada di atas asumsi makro APBN yang sebenarnya Rp 15.000 per dolar AS. “Dalam kata lain, rupiah berada dalam kondisi dinamis akibat kejadian penting di dunia, ada kemungkinan menguat lagi nantinya. Jadi belum bias dikatakan nilai tukar Rupiah memasuki titik keseimbangan baru; ini adalah gelombang, bukan permukaan air di kala situasi tenang,” ucap Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Bila mengacu pada pergerakan rupiah dalam satu tahun terakhir, pertengahan Juni 2024, bahkan rupiah pernah mencapai hampir Rp16.500 per dolar AS, sebelum akhirnya mencapai Rp 15.000 per dolar AS pada akhir September 2024. (Yetede)

Koperasi jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Jeratan Rentenir

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Investor Daily

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan bahwa koperasi memiliki fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi mutlak harus diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantoro menjelaskan fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah anggota sehingga koperasi harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan," ucap Ferry. Dengan dua fungsi tersebut, koperasi menjadi solusi yang relevan untuk mengtasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada ditengah masyarakat. Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta atau turun 0,33 persen dibandingkan tahun sebelum 25,9 juta orang. "Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapatkan pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran koperasi adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," kata Ferry. (Yetede)

Mengapa Tax Amnesty Gagal Mendongkrak Rasio Pajak

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Tempo
PROGRAM pengampunan pajak atau tax amnesty bakal bergulir lagi tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk memasukkan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty dalam prioritas Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025. DPR menetapkan usulan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam rapat paripurna 19 November 2024. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan substansi dari pengampunan pajak masih akan dibahas dengan pemerintah. “Teknikal substansinya belum ada. Kami baru membicarakan soal akan ada tax amnesty. Itu saja soal teknisnya nanti dibicarakan,” ucap Misbakhun.

Pengampunan pajak ditawarkan pemerintah kepada wajib perorangan atau badan. Pengampunan dilakukan setelah wajib pajak mengungkap harta yang sebelumnya belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dengan cara membayar uang tebusan. Tax amnesty pernah dilaksanakan pada 2 Juni 2016 sampai 31 Maret 2017. Kemudian pada 2022, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela alias tax amnesty jilid II. Pengampunan pajak kedua dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro mengatakan DPR mengusulkan tax amnesty karena program yang sebelumnya belum berhasil menggaet wajib pajak dari luar negeri. Dengan adanya pengampunan pajak, ia berharap defisit anggaran 2025 yang sudah ditetapkan Rp 616,2 triliun bisa berkurang pada 2026. “Secara substansi, negara butuh pendapatan cashflow dalam rangka penyampaian Astacita Pak Prabowo,” kata Fauzi. Dengan meluncurkan program pengampunan pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Langkah itu dilakukan melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela para wajib pajak. (Yetede)

Penerimaan Pajak 2025 Diprediksi Tetap Melambat

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Tempo
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (Core) Akhmad Akbar Susamto memprediksi penerimaan pajak bakal lanjut melambat pada 2025. Pendapatan akan tetap seret meski pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah atau shortfall menurut Akhmad bakal mulai dirasakan pada kuartal pertama. “Paling tidak di triwulan I kita akan mengalami situasi penerimana pajak itu lebih rendah daripada yang diharapkan,” kata dia dalam pemaparan Core Economic Outlook & Beyond 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 23 November 2024.

Musababnya, konsumsi masyarakat sedang melambat sehingga penerimaan PPN diprediksi tak sesuai harapan. Apalagi PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak dari konsumsi. Jika transaksi di masyarakat menurun atau tak akan seperti yang diharapkan, nilai pajak yang masuk akan kecil. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan juga terkontraksi imbas penurunan permintaan global. Tak hanya itu, penurunan harga sejumlah komoditas di global juga berdampak pada penerimaan negara. Di sisi permintaan domestik juga sedang melemah.

Lebih jauh, Ahmad menilai rencana implementasi PPN 12 persen tak akan efektif mengangkat penerimaan pajak tahun 2025. “Lebih banyak ruginya dari pada untungnya, lebih baik ditunda dulu." Kenaikan pajak pertambahan nilai tahun depan, menurut dia, justru bisa berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Karena volume transaksi barang dan jasa di masyarakat akan berkurang, sehingga menekan konsumsi domestik. Ia pun menilai kebijakan tersebut juga kurang signifikan mengangkat rasio pajak atau tax ratio. Strategi peningkatan tax ratio seharusnya menerapkan pajak yang adil, misalnya dengna memberlakukan tarif progresif PPh. (Yetede)

Industri Otomotif Bakal Diberi Insentif

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Tempo
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah tengah merumuskan program insentif dan stimulus untuk membantu industri otomotif. Hal tersebut merespons lesunya sektor industri otomotif saat ini. “Sektor industri otomotif sedang mengalami tantangan seperti tingginya suku bunga dan kenaikan bea balik nama,” ujar Agus dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024. Agus mengatakan, lesunya sektor industri otomotif ini memaksa Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menurunkan target penjualan dari 1 juta unit menjadi 850.000 unit pada tahun ini. Penurunan target penjualan tersebut adalah langkah realistis yang dapat diambil oleh Gaikindo.

Untuk menghindari dampak negatif dari pengurangan target penjualan tersebut, pemerintah akan turun tangan dengan mengeluarkan kebijakan program insentif agar industri otomotif bergairah kembali. Namun, mengenai besar maupun bentuk insentifnya, Agus mengatakan masih dalam proses pembahasan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan penurunan target penjualan ini akan berdampak besar pada industri otomotif. Sebab, industri otomotif akan mengurangi produktivitasnya. Bahkan, pengurangan produktivitas ini bisa jadi memperbesar potensi pengurangan karyawan. Jurus Produsen Mobil China BAIC Gaet Pasar Indonesia di Ajang Indonesia Custom Show 2024

“Yang jelas produsen akan mengurangi produktivitas, yang pada akhirnya berdampak terhadap pengurangan sumber daya manusia,” kata dia. Lesunya sektor industri otomotif ini sebelumnya telah dikeluhkan oleh Ketua Umum Gaikindo Jongkie Sugiarto. Dalam wawancara dengan Tempo pada Selasa, 24 September 2024 lalu, Jongkie mengatakan pesimis target penjualan 1 juta unit kendaraan dapat tercapai pada akhir tahun ini.  “Berat memang (untuk mencapai penjualan 1 juta kendaraan). Paling-paling kalau lihat angka sampai dengan bulan Agustus ini saya perkirakan nggak sampai 1 juta. Tapi coba kita tunggu dulu,” kata Jongkie. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan Resmi Menunda Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025

Yuniati Turjandini 23 Nov 2024 Tempo
Kementerian Ketenagakerjaan resmi menunda penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 yang semula akan ditetapkan pada Kamis, 21 November 2024, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Lantas apa perbedaan antara UMK, UMP,  dan UMR serta regulasinya?  Adapun Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak jadi menetapkan hal tersebut pada hari yang sama. "Enggak, enggak, tidak (diumumkan hari ini)," ujar Menaker Yassierli saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis, 21 November 2024 dikutip dari Antaranews.

Ia mengaku bahwa hingga kini, pihaknya masih membahas rumusan upah pekerja dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan mengenai UMP yang masih terus berproses.  KSPI dan Partai Buruh Minta Kenaikan Upah Minimum 2025 hingga 10 Persen Selain itu, Yassierli menargetkan rumusan UMP 2025 akan selesai di akhir bulan ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kami akan menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan dari beliau," ujarnya menambahkan.

Seperti kepanjangannya, UMK digunakan untuk menetapkan besaran upah di kabupaten atau kota suatu provinsi tertentu dengan pemimpin wilayahnya yakni bupati atau walikota. Pemimpin daerah tersebut harus mengajukan usulan UMK kepada gubernur, dan bila disetujui maka gubernur akan menetapkannya sebagai UMK kabupaten atau kota itu. Sebagaimana diketahui,  seorang gubernur juga memiliki wewenang untuk menetapkan besaran UMP. Apabila hal tersebut telah dilakukan, maka walikota atau bupati dapat mengusulkan kepada gubernur besaran UMK di wilayahnya. (Yetede)

Strategi Ketat Jaga Likuiditas Ekonomi

Hairul Rizal 23 Nov 2024 Bisnis Indonesia (H)

Bank-bank di Indonesia tengah mempersiapkan strategi untuk menghadapi tekanan likuiditas yang semakin kompleks, di tengah upaya Bank Indonesia (BI) untuk mengoptimalkan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) guna menarik modal asing dan memperkuat rupiah. Kebijakan SRBI yang menawarkan bunga tinggi membuat bank-bank harus bersaing dalam menarik dana pihak ketiga (DPK) dan mempertahankan suku bunga simpanan yang kompetitif. Hal ini juga berdampak pada ketidakmampuan bank untuk menurunkan suku bunga kredit dalam waktu dekat.

Beberapa bank, seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berfokus pada penyelarasan pertumbuhan kredit dengan DPK dan menjaga likuiditas dengan memanfaatkan instrumen treasury. Di sisi lain, PT Bank Central Asia (BCA) mengandalkan dana murah (CASA) untuk mendukung ekspansi kredit yang sehat.

Sementara itu, bank asing seperti Citibank Indonesia memilih strategi wait and see karena ketidakpastian yang disebabkan oleh proteksionisme AS. Pengamat perbankan menekankan pentingnya bank dalam menciptakan daya tarik nasabah selain hanya mengandalkan bunga tinggi, untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam mendukung ekspansi kredit.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI tetap optimistis dengan stabilitas rupiah, yang didukung oleh kebijakan BI, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik.



Demokrasi Diuji di Tengah Dinamika Politik

Hairul Rizal 23 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan berlangsung pada Rabu, 27 November, di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Masa kampanye berakhir pada 24 November, dan masa tenang dimulai hingga 26 November untuk memberikan waktu bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka dengan bijak. Selama masa tenang, kampanye, penyebaran berita bohong, serta pemberian uang atau barang kepada pemilih dilarang, guna menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Keberhasilan Pilkada bukan hanya soal keamanan, tetapi juga keadilan, transparansi, dan kebebasan memilih tanpa tekanan atau manipulasi. Aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, serta tokoh masyarakat dan agama memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian dan meredam potensi konflik. Hasil Pilkada diharapkan diterima dengan legowo, baik oleh kandidat yang kalah maupun yang menang. Kandidat terpilih akan memikul amanah besar untuk melaksanakan janji kampanye dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya.


Pilihan Editor