Pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan terpidana mati perkara penyelundupan narkotika Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Informasi mengenai pengembalian Mary Jane ini bermula dari unggahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam akun Instagram-nya, Rabu (20/11). Melalui akun @bongbongmarc, Marcos Jr menyatakan, setelah lebih dari satu dekade melakukan upaya diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membawa pulang Mary Jane ke Filipina. ”Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Indonesia atas niat baik mereka,” tulis Presiden Marcos Jr di akun Instagram-nya.

Informasi itu dibenarkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Melalui keterangan tertulis, Yusril menegaskan, tidak ada kata bebas dalam pernyataan Presiden Marcos Jr. Presiden Marcos Jr hanya menyatakan membawa Mary Jane kembali ke Filipina. ”Tidak ada kata bebas di statement Presiden Marcos. ’Bring her back to the Philippines’ artinya membawa dia kembali ke Filipina,” kata Yusril. Kesepakatan untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina diambil karena Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Pemindahan diperkirakan berlangsung pada Desember 2024. ”Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, tetapi mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” ucap Yusril. (Yoga)

Pada sidang perdana Kabinet Merah Putih, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo menegaskan, ”Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri.” Wacana swasembada pangan (food self-sufficiency) menguat seiring krisis pangan 2007-2008 yang mendorong banyak negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. FAO mendefinisikan swasembada pangan adalah dimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Aplikasi praktis konsep swasembada pangan adalah jika sebuah negara memproduksi sebagian pangan dalam jumlah yang mendekati atau melampaui 100 % yang dikonsumsi

Konsep dan program swasembada pangan sudah muncul sejak zaman Soekarno dan menguat saat pemerintahan Soeharto melalui program swasembada beras, yang mengubah pola konsumsi seluruh masyarakat Indonesia dan menyebabkan tergesernya pangan lokal. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memerintah (2005-2014), meluncurkan program Revitalisasi Pertanian yang tak hanya fokus ke swasembada beras, tapi juga swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi dan feed the world. Saat itu, tiga food estate pertama dibuka, yaitu Merauke Integrated Food and energy Estate seluas 1,23 juta hektar pada 2008, food estate Bulungan, Kaltim (298.22 hektar) dan food estate Ketapang, Kalbar (100.000 hektar) pada 2013. Semuanya gagal.

Hingga Pemerintah melakukan impor beras, dan impor komoditas pangan utama (gandum, kedelai, gula, beras, jagung, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah) melonjak dari 8,50 juta ton (2004) menjadi 21,95 juta ton (2014) atau naik 13,45 juta ton. Di era Jokowi, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, semua program swasembada (beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula) juga gagal. Produksi padi justru turun 1,04 persen per tahun. Penurunan produksi padi memaksa pemerintah impor dengan total 13,15 juta ton. Impor delapan komoditas utama meningkat dari 21,95 juta ton (2014) menjadi 29,01 juta ton (2023). Program swasembada era Prabowo yang dirancang Kementan ditempuh melalui proyek pompanisasi 1 juta hektar, optimalisasi lahan 360.000 hektar, revitalisasi irigasi dan bendungan, transformasi pertanian tradisional ke modern, pengembangan benih unggul, dan pelibatan petani milenial.

Di tengah kegagalan pengembangan lahan sawah skala besar sejak 26 tahun terakhir. Rice estate di Merauke dipastikan akan mengulang kegagalan yang sama dan menyisakan persoalan sosial dan lingkungan yang sangat besar. Fokus swasembada beras pada 2028 lebih masuk akal jika swasembada dimaknai pemerintah tak impor beras. Bahkan, pada 2025, menurut perhitungan, Indonesia bisa mencapai swasembada beras karena iklim kembali normal dan dampak ikutan El Nino sudah berakhir sehingga produksi meningkat. Terakhir, kesejahteraan petani merupakan kunci terpenting peningkatan produksi. Semboyan swasembada pangan perlu didampingi semboyan peningkatan kesejahteraan petani. Petani sejahtera, produksi pangan meningkat, negara kuat. (Yoga)

Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengangkat status guru honorer ternyata malah jadi bancakan oknum pejabat atau aparat daerah. Harian Kompas, 18-19 November 2024, menurunkan laporan investigasi yang mengungkap praktik kecurangan seleksi guru sebagai PPPK di Sumut, Jambi, Banten, Jatim, dan NTT. Selama 2 tahun terakhir, program itu menjadi bancakan oknum pejabat daerah dengan cara percaloan, manipulasi data, hingga meluluskan guru honorer yang tidak pernah mengajar. Dari penelusuran selama Oktober-November 2024, terdeteksi adanya sejumlah oknum pemimpin sekolah atau aparat daerah yang mengutip uang jutaan rupiah dari guru dengan janji lolos seleksi PPPK. Oknum guru diduga terlibat memalsukan informasi SK pengangkatan guru honorer dan keterangan lama mengajar. Sertifikat palsu dimasukkan untuk menambah nilai saat seleksi.

Sejumlah guru yang tidak pernah mengajar, sebut saja ”guru siluman”, tercantum sebagai guru aktif dalam Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka diduga dibantu oknum kepala sekolah, operator sekolah, hingga operator di dinas pendidikan kabupaten/kota. Nama mereka masuk dengan landasan SK dari kepala sekolah yang berisi informasi palsu. Ada pula dugaan kecurangan lewat seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT), tes yang boleh digelar pemda. Ombudsman RI bahkan menyebut pelaksanaan SKTT malaadministrasi. Proses ini jadi sarana untuk mengutak-atik nilai akhir hasil seleksi. Kecurangan merusak proses seleksi 744.999 guru honorer yang diangkat menjadi guru PPPK di seluruh Indonesia pada 2021-2023. Praktik buruk itu mengorbankan para guru honorer yang serius mengabdi selama bertahun-tahun di sekolah.

Mereka yang berdedikasi tinggi tersingkir, menjadi guru honorer dengan upah minim dan menunggu proses seleksi tahun berikutnya. Padahal, tak ada jaminan seleksi guru PPPK tahun 2024 dan tahun berikutnya berjalan bersih. Jika tidak ada perbaikan serius, kecurangan rentan terulang. Untuk mengantisipasi kondisi buruk ini, pemerintah dari pusat hingga ke daerah dituntut berkomitmen memperketat kontrol, pengawasan, dan membenahi proses rekrutmen guru PPPK sejak pendaftaran, tes, penilaian, hingga pengumuman hasil akhir. Kepala sekolah dan para guru diajak untuk mendorong proses seleksi PPPK yang lebih profesional, bersih, dan transparan. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga para hakim, diharapkan mau menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor, tanpa pandang bulu. Masyarakat dapat turut mengawasi proses ini lewat berbagai instrumen yang memungkinkan. (Yoga)

Rencana pemerintah memasukkan materi akal imitasi dan pengkodean (coding) sebagai mata pelajaran pilihan mulai dari jenjang sekolah dasar perlu dipersiapkan dengan cermat. Materi pembelajaran yang diberikan harus sesuai usia anak dan pengajarnya perlu dilatih agar kompeten dalam mengajar. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi mengatakan, materi pembelajaran tentang akal imitasi (AI) bagi anak-anak bisa dimulai dengan pengenalan konsep dasar, internet untuk segala hal (internet of things, mahadata (big data), hingga etika penggunaan dan keamanan siber). Semua materi harus diajarkan dengan menyenangkan. ”Ajak anak-anak mengenal pemrograman dasar yang memungkinkan mereka untuk belajar logika pemrograman dan konsep dasar AI dengan cara menyenangkan,” kataHeru, Rabu (20/11) di Jakarta.

Kemudian, ajak anak-anak untuk memakai aplikasi sederhana yang menerapkan AI, seperti gim atau aplikasi pembelajaran, sesuai kemajuan mereka. Diskusikan cara kerja teknologi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti aplikasi pengiriman makanan, sistem keamanan rumah pintar, atau prediksi cuaca berdasarkan mahadata. ”Gunakan aplikasi atau alat pembelajaran interaktif yang membantu mereka memahami cara data dikumpulkan dan dianalisis,” ujarnya. Selain itu, bahas pentingnya etika penggunaan teknologi. Contohnya, mengajarkan mereka pentingnya privasi dan keamanan data serta potensi dampak negatif dari teknologi jika tidak digunakan dengan bijak. Untuk itu, Heru meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melatih dan mengembangkan kompetensi guru atau tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran AI dan coding. (Yoga)

Target ekspor nasional 2025-2029 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2029 menghadapi tantangan berat. Dua di antaranya adalah kebijakan perdagangan AS di era kepemimpinan Donald Trump dan deindustrialisasi akibat serbuan produk-produk impor. Kemendag telah membuat target tahunan pertumbuhan ekspor seiring target tahunan pertumbuhan ekonomi 2024-2029. Agar ekonomi RI tumbuh 5,06 % pada 2025, ekspor ditargetkan tumbuh 7,01 % atau senilai 294,45 miliar USD. Target pertumbuhan ekonomi dan ekspor tersebut terus meningkat setiap tahun. Hingga 2029, ekspor ditargetkan tumbuh 9,64 % menjadi 405,69 miliar USD agar ekonomi RI dapat tumbuh 8 %.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, Rabu (20/11) mengatakan, kinerja neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus. Namun, dari waktu ke waktu tren surplus tersebut cenderung turun. ”Di tengah kondisi itu, tantangan sektor perdagangan makin berat. Apalagi Trump akan menaikkan tarif semua produk impor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kemendag di Jakarta. Trump berencana menaikkan tarif impor 10-20 % terhadap semua barang yang masuk pasar AS. Bahkan, tarif impor barang asal China akan dinaikkan 60-100 %. Trump juga berencana mengevaluasi kembali sistem tarif preferensi umum (GSP). Kebijakan itu berpotensi menghilangkan keistimewaan bea masuk barang tertentu ke pasar AS yang didapat negara berkembang, termasuk Indonesia. (Yoga)

Di tengah terjaganya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik, ruang BI memangkas suku bunga acuan justru kian menyempit akibat perkembangan geopolitik dan ekonomi global yang dinamis. Kebijakan ini berpotensi membuat beban kredit masyarakat, seperti kredit kendaraan, tidak berubah. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, dinamika global berubah cepat seiring hasil pemilu AS, fragmentasi perdagangan, dan perkembangan geopolitik. Perkembangan politik AS diperkirakan menuju ke arah strategi ekonomi berorientasi domestik dan kebijakan fiskal ekspansif. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penurunan laju inflasi AS makin sulit, ditambah indeks USD terhadap seluruh mata uang menguat seiring meningkatnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS akibat kebutuhan pembiayaan defisit fiscal yang lebih besar.

Sementara, fundamental ekonomi domestik masih terjaga, tecermin dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2024 yang tercatat 1,71 % secara tahunan atau berada dalam kisaran target 1,5-3,5 %. Di sisi lain, ekonomi nasional pada triwulan III-2024 tumbuh 4,95 % secara tahunan dan diperkirakan tumbuh 4,7-5,5 % pada 2024. ”Jadi, masih terbuka (ruang penurunan suku bunga), tetapi tentu saja akan sangat bergantung pada situasi tadi (perkembangan ekonomi global dan domestik). Ruangnya (penurunan) yang dulu agak lebar sekarang lebih terbatas,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI November 2024, di Jakarta, Rabu (20/11). Karena itu, BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 %, sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari rambatan dampak ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global. (Yoga)

Rencana pengampunan pajak lanjutan bisa menggerus wibawa dan kredibilitas pemerintah. Program sejenis di masa lalu gagal menaikkan rasio pajak. ”Idealnya rasio pajak setelah program pengampunan pajak itu harusnya bisa naik ke 16 %. Sekurang-kurangnya tumbuh perlahan dan menyentuh 14 % dalam tiga tahun sejak tax amnesty pertama pada 2016,” kata ekonom Bright Institute Awalil Rizky saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/11). Berdasarkan data Kemenkeu, saat pemerintahan Jokowi menggulirkan program pengampunan pajak jilid I pada 2016-2017, rasio penerimaan pajak (tax ratio) terhadap PDB justru turun dari 10,76 % pada 2015 menjadi 10,37 % pada 2016 dan semakin merosot ke 9,89 % pada 2017.

Pada 2018, rasio pajak sedikit meningkat menjadi 10,24 %, lalu anjlok kembali ke 9,76 % pada 2019. Pada 2020 dan 2021 karena dampak pandemi Covid-19, rasio pajak RI merosot lagi menjadi 8,33 % dan 9,21 %. Setelah program tax amnesty jilid II alias Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada paruh pertama tahun 2022, rasio pajak naik menjadi 10,39 % (dengan PPS) atau 10,08 % (tanpa PPS). Pada 2023, rasio pajak turun lagi menjadi 10,2 %. Artinya, program pengampunan pajak dan sejenisnya tidak efektif mengerek rasio pajak Indonesia. Rasio pajak masih saja bertengger di kisaran 10 %.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf mengatakan, program pengampunan pajak yang terlalu sering pada akhirnya akan membawa risiko moral. Wibawa dan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak pun akan tergerus. ”Ini berbahaya. Pemerintah jadi tidak kredibel kalau tax amnesty keseringan. Malah hilang wibawa. Orang akan berpikir, ya, sudah, nanti akan ada tax amnesty lagi, saya ngemplang pajak lagi tidak apa-apa,” kata Arief. Kalaupun pemerintah terpaksa tetap menggulirkan program pengampunan pajak, perlu ada jaminan bahwa ini akan menjadi tax amnesty terakhir. (Yoga)

Kemenaker memberi sinyal penyusunan rancangan Permenaker terkait upah minimum 2025 bakal rampung pekan ini. Namun, sebelum disahkan, kementerian akan melapor terlebih dulu ke Presiden Prabowo. ”Target kami minggu ini rancangan Permenaker selesai. Pembahasan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional juga diharapkan tuntas pekan ini. Kebetulan, Presiden Prabowo akan pulang,” kata Menaker, Yassierli seusai bertemu dengan perwakilan buruh anggota Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rabu (20/11) di Jakarta.

Menurut dia, setelah mendengar arahan Presiden, Permenaker baru bisa dikeluarkan. Selanjutnya, bersama Kemendagri, Kemenaker akan menyosialissaikan ke pemda. ”Pengumuman penetapan upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan Desember 2024. Kami mengejar sebelum Januari 2025. Kemudian, secara bertahap dilakukan pengumuman penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral,” kata Yassierli. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bertemu direksi PT PLN (Persero) di kantor BPI Danantara, di Menteng, Jakpus, Rabu (20/11). Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Danantara dengan para direktur dari tujuh BUMN yang asetnya direncanakan dikelola oleh Danantara. BPI Danantara telah bertemu direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Selasa (19/11). Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, pertemuan dengan jajaran direksi PLN ini dalam rangka memperkenalkan BPI Danantara dan menyampaikan visi-misi presiden.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci yang perlu diwujudkan, yaitu sinergi. ”Dengan sinergi antar-BUMN yang optimal, Insya  Allah bisa luar biasa ke depan,” ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN menyambut baik undangan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memasok energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 %. PLN akan menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan. Selain itu, pihaknya juga yakin memahami visi dan misi presiden untuk mengonsolidasi sumber daya alam dan sinergi antar-BUMN. (Yoga)

Kelompok masyarakat kelas menengah (middle class) menjadi pihak yang akan merasakan dampak paling besar dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 januari 2025. Tanpa bantalan proteksi kebijakan yang kuat, sedikit saja goncangan ekonomi akan berdampak pada terperosoknya mereka ke kelas yang  lebih rendah dan secara makro akan mempengaruhi perekonomian nasional. Kelas menengah kerap dianggap penopang ekonomi karena daya belinya yang relatif baik dibandingkan kelas bawah.

Namun, pada kenyataannya, kelas menengah di Indonesia Banyak yang berada pada katagori 'Rentan Miskin'. Kondisi ini diperparah karena kelompok menengah tidak terproteksi dengan baik oleh regulasi, karena dianggap mampu. Kelas menengah tidak dapat mengakses dukungan pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, atau program perlindungan pendapatan. Sebagian besar dari mereka juga memiliki pengeluaran yang tetap tinggi, seperti cicilan rumah, kendaraan, atau pendidikan anak. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat akibat kenaikan PPN, ruang semakin sempit. Akibatnya, banyak yang akhirnya harus mengurangi tabungan, investasi, atau bahkan mencari tambahan utang. (Yetede)