Tim pencari fakta yang dibentuk Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM menelusuri fakta terkait dugaan plagiasi dalam dua buku yang ditulis dosen UGM, Sri Margana dan kawan-kawan. Dari hasil penelusuran itu, tim menyatakan tak menemukan plagiarisme dalam buku itu. Sebagaimana diberitakan Kompas, langkah UGM ini dilakukan setelah warganet memperbincangkan komentar sejarawan asal Inggris, Peter Carey, di laman Facebook yang menceritakan pengalamannya memergoki pelaku plagiarisme.Carey menceritakan, akhir 2019 ia mendapat kabar dari temannya di Madiun, Jatim, bahwa terjadi plagiarisme terstruktur dan masif atas bab 6 buku Kuasa Ramalan (2012). Dari penelusuran warganet, informasi Carey itu dikaitkan dengan buku berjudul Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI serta buku Raden Rangga Prawiradirdja III, Bupati Madiun 1796-1810: SebuahBiografi Politik.

Dua buku itu ditulis Sri Margana dkk.Beberapa penulis buku itu adalah dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM. Dekan FIB UGM, Setiadi, melalui siaran pers di laman UGM, Jumat (15/11) mengutarakan, meski tim dibentuk Dekan FIB UGM, kesimpulan dan rekomendasinya disetujui pimpinan universitas. Tim pencari fakta memakai standar internasional, kajian ilmiah, dan pedoman nasional plagiarisme. Tim pencari fakta atau tim ad hoc terdiri dari enam dosen FIB mewakili unsur guru besar dan dosen di luar Departemen Sejarah FIB UGM. Mereka mengumpulkan data dan mencari fakta terkait serta memanggiltim penulis untuk memeriksa tuduhan secara anonim dan insinuatif di media sosial Facebook dengan nama akun Peter Carey.

Sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Tim mengumpulkan referensi kaidah plagiarisme di aturan internasional dan nasional serta mendalami materi tuduhan dalam surat Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada 4 November 2024. Kemudian, tim mengecek materi dua buku itu lalu membandingkan dengan isi buku karya Peter Carey berjudul Kuasa Ramalan cetakan pertama tahun 2012 terbitan KPG. Setelah tim UGM memeriksa dua buku itu, semua kutipan mencantumkan rujukan buku Kuasa Ramalan sesuai kaidah ilmiah tata cara pengutipan. Pengutipan ini disebabkan satu-satunya referensi soal Raden Rangga Prawiradirdja, yakni buku Kuasa Ramalan. ”Tim ad hoc berkesimpulan dua buku tak termasuk plagiasi,” kata Setiadi. (Yoga)

Kementerian BUMN dan Kementerian PU akan mengonsolidasikan unit-unit usaha BUMN di sektor karya bertransformasi ke bisnis pangan guna mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut, sebagai langkah mendukung program swasembada pangan, unit-unit bisnis BUMN yang selama ini punya fokus bisnis di sektor karya akan berkonsolidasi mengerjakan penugasan lain yang berkaitan dengan sektor pangan. ”Salah satu (yang jadi pembicaraan dengan Kementerian PU) tadi, unit-unit yang memang fokus di karya akan coba kami konsolidasikan untuk penugasan yang mendukung swasembada pangan,” ujar Erick seusai pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11).

Pernyataan Erick sekaligus mengonfirmasi surat edaran dari Kementerian BUMN soal rencana perubahan bisnis PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero) yang ditujukan untuk jajaran direksi ketiga unit usaha BUMN karya. Ketiga perseroan semula bergerak di bidang layanan konsultan engineering dan konstruksi. Berdasarkan surat edaran yang diterima Kompas, Indra Karya bertransformasi untuk melakukan bisnis di sektor produk sawit, sementara Yodya Karya dan Virama Karya akan menjalankan bisnis di sektor komoditas beras.

Erick menambahkan, BUMN raksasa seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero)juga tidak akan luput dari penugasan untuk mendukung program swasembada pangan. ”Jadi, bagaimana agar subsidi (energi) menjadi lebih tepat sasaran, itu juga akan mendukung program swasembada pangan,” kata Erick. Kendati demikian, fungsi utama dari BUMN karya juga perlu diperkuat karena infrastruktur adalah aspek terpenting dalam mendukung swasembada pangan. Infrastruktur yang baik, dapat menekan biaya logistik di berbagai sektor, termasuk pelabuhan, bandara, jalan tol, bangunan, dan jalan di perkotaan. (Yoga)

Upaya penurunan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tengah digulirkan pemerintah. Biaya rumah akan ditekan dengan, antara lain, menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta mempermudah perizinan pembangunan rumah. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini adalah bagian dari pencapaian target program 3 juta rumah per tahun pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, langkah yang harus segera diimplementasikan adalah insentif pajak dan kemudahan perizinan, diantaranya, penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tengah dikaji bersama Kemendagrii.

Untuk itu, penyusunan draf surat keputusan bersama menteri akan dilakukan. Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lain. ”Mendagri bahkan sudah menyampaikan kepada saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program 3 juta  rumah bisa disampaikan lagi,” kata Maruarar dalam keterangan pers, Jumat (15/11). Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga telah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk pengadaan insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Yoga)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi mengubah susunan direksi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Rapat tersebut dihadiri 74,97 % dari total keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia sehingga dapat menyepakati agenda perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam   RUPSLB tahun 2024 tersebut, Wamildan Tsani Panjaitan, yang sebelumnya menjabat Plt CEO Lion Air, didapuk sebagai Dirut Garuda Indonesia menggantikan Irfan Setiaputra yang menjabat sejak Januari 2020. ”Saya akan menjalankan amanah ini dengan melakukan financial and operational review secara menyeluruh, mengakselerasi kinerja perusahaan, melakukan ekspansi jaringan, dan peningkatan kualitas layanan,” kata Wamildan di Tangerang, Banten, Jumat (15/11).

Seluruh upaya tersebut diharapkan memperkuat reputasi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang makin sehat dan menjadi kebanggaan Indonesia. Langkah awal Wamildan sebagai dirut adalah meninjau kembali kondisi keuangan dan operasional Garuda Indonesia secara menyeluruh. Dengan cara itu, pihaknya dapat menentukan langkah-lang-kah taktis selanjutnya. ”Terkait dengan kondisi keuangan, kami akan tunggu proses pelaksanaan review atau evaluasi sampai selesai,” ujarnya. Kondisi Garuda Indonesia yang saat ini mengalami penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tentu melonggarkan biaya operasional. Namun, langkah konkret dan cara menyelesaikannya butuh waktu hingga tinjauan terhadap kondisi keuangan dan operasional tuntas. Wamildan meyakinkan, Garuda Indonesia tetap harus untung. Pengalamannya dari maskapai penerbangan bertarif rendah (low cost carrier/LCC) akan menjadi modalnya membenahi Garuda Indonesia. (Yoga)

Penuntasan konflik agraria di bawah kabinet baru diminta jangan sebatas gertak sambal. Perlu langkah konkret yang segera dilakukan agar penyelesaian konflik tak mengulang kegagalan sebelumnya. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, hasil pemetaan menemukan 6,4 juta hektar tanah rawan konflik pertanahan. Lokasinya tersebar merata di sejumlah daerah di Indonesia (Kompas.id, 31/10/2024). Tercatat setidaknya 537 perusahaan sawit memiliki izin usaha perkebunan tanpa hak guna usaha (HGU). Mereka beroperasi di lahan seluas 2,5 juta hektar. Nusron menjanjikan penataan menyeluruh, dan perusahaan yang melanggar akan segera dikenai denda yang saat ini sedang dihitung BPKP.

Pelanggaran itu juga terjadi di Kalteng. Bahkan, Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan pelanggaran oleh perusahaan perkebunan sawit paling luas di Indonesia. Data Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara menunjukkan, dari 3.374.041 hektar tutupan sawit di kawasan hutan di Indonesia, sebanyak 632.133,96 hektar di antaranya berada di Kalteng. Luasan ini melebihi luas Pulau Bali. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika berpendapat, dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan serta mafia tanah, pihaknya mencatat setidaknya ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan berdampak terhadap 1,7 juta rumah tangga petani sepanjang 2015-2023.

”Semoga omongan untuk menuntaskan konflik agrarian tak sebatas lip service dan gertak sambal,” kata Dewi, Jumat (15/11). Dewi menambahkan, akar utama penyebab konflik agraria adalah penerbitan sepihak HGU, HGB, dan konsesi-konsesi korporasi di atas permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Proses penerbitan konsesi yang tidak transparan dan tidak partisipatif itu memicu lahirnya konflik agraria antara masyrakat dan perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik HGU dan HGB. (Yoga)

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex berharap kurator dan hakim pengawas menyetujui usulan going concern atau asas keberlanjutan usaha. Perusahaan perlu beroperasi demi menjamin hajat hidup ribuan pekerja yang dibayangi PHK. Kasasi ke MA jadi tumpuan pencabutan putusan pailit. Harapan itu mengemuka di sela-sela kegiatan doa bersama ribuan pegawai PT Sritex di Lapangan Sandang Sejahtera PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Jumat (15/11). Usulan going concern diajukan para kreditor dan buruh Sritex dalam rapat kreditor di PN Semarang, Kota Semarang, Jateng, Kamis (14/11).

”Kalau dari hakim pengawas tidak mengizinkan keberlanjutan usaha, atau going concern itu, dalam tiga minggu ke depan kami kehabisan bahan baku. Dari 2.500 karyawan yang sudah kami rumahkan, jumlahnya akan bertambah seiring berjalannya waktu,” kata Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto seusai acara tersebut. Putusan pailit mengakibatkan PT Sritex kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai hartanya. Kedua hak itu berpindah ke tangan kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk pengadilan.

Dampaknya, perusahaan itu tidak lagi bisa membeli bahan baku atau menjual barang-barang yang sudah produksi. Sejauh ini, pekerja yang dirumahkan atau diliburkan se mentara berasal dari sektorspinning dan weaving. Hanya finishing dan garmen yang masih beroperasi. Iwan mengatakan, pihaknya tetap memenuhi hak pekerja selama libur sementara. Pihaknya menjamin pegawainya dipekerjakan lagi ketika kondisi perusahaan kembali normal. (Yoga)

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dinilai tidak melulu mendatangkan dampak buruk ke perekonomian Indonesia, terutama sektor perdagangan internasional. Kemunculan kandidat dari Partai Republik sebagai pemenang dengan menumbangkan Kamal Harris dari Partai Demokrat tersebut, bisa diandaikan atau bak pisau bermata dua. Di satu sisi, semboyan 'America Firts' yang semasa periode pertama pemerintahannya (2017-2021) diimplementasikan dalam kebijakan proteksionisme, bisa menciptakan beberapa risiko bagi akses produk Indonesia ke pasar AS.

Namun demikian, di sisi lain, hal itu juga membuka ruang bagi Indonesia untuk memasok produk alternatif dari produk-produk China yang akan dikenakan tarif hingga 60%. "Trump memiliki approuch yang lebih transaksional. Misalnya, dalam era Trumph sebelumnya, ada pembicaraan tentang Limited Trade Deals yang memungkinkan produk ekspor unggulan Indonesia, seperti garmen, mendapatkan kemudahan akses pasar di AS jika menggunakan cotton asli AS," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani kepada Investor Daily.  Apindo memandang, penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pergeseran rantai pasok global. (Yetede)

Pemerintah berupaya mempercepat penurunan harga tiket pesawat sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Pemerintah masih memutar otak demi mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna menurunkan harga tiket pesawat yang diharapkan terealisasi sebelum Desember 2024. AHY menyatakan, rapat tersebut sudah dua hari lalu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pariwisata. Tujuannya agar harga tiket pesawat  bisa turun di periode high season. "Nataru selalu mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri, tetapi mancanegara. Kami ingin menurunkan harga tiket agar terjangkau dan bisa memutar perekonomian," kata AHY. Menurut AHY, Kementerian Koordinator Bidang Infrsttruktur dan Pembangunan kewilayahan berkomitmen dalam mempercepat proses penurunan harga tiket tersebut dalam kurun waktu hingga dua minggu ke depan. (Yetede)

Kredit UMKM akhir-akhir ini cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit yang meningkat. Kondisi ini membuat pihak perbankan perlu hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM. Risiko kredit UMKM yang masih cukup tinggi dibandingkan kredit non UMKM karena pelaku UMKM didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, serta kecenderungan perekonomian saat ini mengarah pada capital intensive seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) pada berbagai aspek. "Selain itu, masuknya produk impor ilegal yang biasanya menawarkan harga lebih murah juga memberikan tekanan terhadap bisnis UMKM," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dia mengatakan, dari data yang ada menyebutkan kredit UMKM per September  tumbuh 5,04% secara year on year (yoy), atau melambat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,2% yoy. "Per September 2024, kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 5,04% yoy. Tren pertumbuhan UMKM memang cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit UMKM yang meningkat ditandai dengan NPL yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," kata Dian. (Yetede)