Emisi obligasi korporasi di Indonesia diprediksi akan meningkat pada penghujung tahun 2024. Hal ini seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan refinancing utang yang jatuh tempo dan rencana ekspansi bisnis mereka. Pada pekan kedua November 2024, setidaknya tujuh perusahaan diperkirakan akan menerbitkan obligasi dengan total nilai sekitar Rp19 triliun dan US$20 juta. Di sisi lain, data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menunjukkan bahwa ada Rp19,32 triliun obligasi korporasi yang jatuh tempo hingga akhir 2024, menandakan tingginya peluang penerbitan surat utang korporasi dalam waktu dekat.

Salah satu contoh penerbitan obligasi adalah oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai Rp2 triliun untuk refinancing. Demikian pula, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan PT Petrosea Tbk. berencana menerbitkan obligasi untuk tujuan refinancing dan pendanaan ekspansi. Menurut Ahmad Nasrudin dari Pefindo, emisi obligasi korporasi pada Oktober 2024 mencapai Rp113,90 triliun, dan diprediksi akan melampaui Rp130,80 triliun pada akhir tahun 2024, didorong oleh turunnya suku bunga dan kebutuhan perusahaan untuk refinancing utang.

Selain itu, Ramdhan Ario Maruto dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa obligasi korporasi dengan peringkat baik, seperti AAA, lebih diminati oleh investor karena menawarkan premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN), sehingga menjadi alternatif menarik bagi investor dengan toleransi risiko moderat yang ingin memperoleh imbal hasil lebih tinggi.

Secara keseluruhan, peningkatan emisi obligasi korporasi ini mencerminkan kebutuhan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memenuhi kewajiban finansial dan mendanai ekspansi, sementara kondisi pasar yang lebih stabil dengan suku bunga yang lebih rendah memberikan dorongan positif bagi penerbitan obligasi hingga akhir 2024.

Cita-cita pemerintah Indonesia untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 semakin mendekati kenyataan. Dalam upaya mencapainya, otoritas hulu migas Indonesia, melalui SKK Migas, sangat agresif mencari investor kelas dunia dan membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan energi internasional. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya migas di dalam negeri, serta mendukung keberlanjutan ketersediaan energi yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah meluncurkan regulasi baru terkait kontrak bagi hasil, yang menjamin kepastian bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi kontraktor, yakni antara 75%-95%. Regulasi ini juga menyederhanakan parameter perhitungan bagi hasil untuk meningkatkan daya tarik industri migas dan memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor migas nasional.

Berdasarkan data SKK Migas, Indonesia masih memiliki potensi besar di sektor migas yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, seperti potensi lapangan yang belum dimanfaatkan dan teknologi untuk meningkatkan produksi migas. Potensi ini, jika dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan produksi migas nasional dan mengamankan ketersediaan energi untuk kebutuhan domestik.

Langkah strategis pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan investor asing di sektor migas diharapkan dapat mendongkrak pencapaian target produksi 1 juta barel per hari pada 2030. Dengan demikian, sektor migas tidak hanya akan mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui peningkatan pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja.

Pentingnya investasi besar untuk mendukung proyek-proyek transisi energi dan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$235 miliar untuk mewujudkan target-target besar, seperti reforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan yang rusak, revitalisasi lahan terdegradasi, serta perlindungan lautan dalam rangka menciptakan ekonomi biru yang berkelanjutan. Hashim juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan mobilisasi sumber daya global, termasuk teknologi dan pendanaan, untuk mendukung upaya tersebut.

Selain itu, Tri Joko Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menjelaskan peran BPDLH dalam mendukung pembiayaan untuk pengendalian perubahan iklim. BPDLH bertanggung jawab menyalurkan dana untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti kehutanan, energi, pertanian, kelautan, dan lainnya. Saat ini, BPDLH mengelola dana hingga Rp24,9 triliun, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

Di sisi sektor energi, John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut berencana menambah kapasitas energi terbarukan menjadi 6 gigawatt (GW) pada 2029-2030, dengan investasi sebesar US$6 miliar. Pertamina berfokus pada pengembangan energi bersih, termasuk geotermal, tenaga surya, dan biogas, untuk mendukung transisi energi dan target net zero emission Indonesia pada 2060.

Namun, untuk mewujudkan semua rencana ambisius ini, perlu adanya kerja sama kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Hal ini termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, teknologi yang lebih murah, serta regulasi yang adaptif dan inovatif. Dengan investasi yang cukup besar dan pembiayaan yang inovatif, Indonesia dapat mencapai tujuan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia harus mulai mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara mandiri, dan tidak hanya bergantung pada impor dari luar negeri. Jensen Huang, pendiri dan CEO NVIDIA, mengingatkan bahwa saatnya Indonesia memiliki AI sendiri yang dapat membantu berbagai sektor, terutama pertanian, untuk lebih produktif dan menguntungkan petani. Huang juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi AI oleh generasi muda Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka, sambil tidak bergantung sepenuhnya pada AI.

Selain itu, Indonesia juga sedang bergerak ke arah pengembangan ekosistem AI dengan dukungan dari berbagai pihak. Contohnya, Indosat bersama GoTo meluncurkan Sahabat-AI, sebuah model AI besar (LLM) dalam bahasa Indonesia, yang dapat digunakan untuk membantu dalam berbagai aplikasi sehari-hari, seperti asisten suara Dira pada aplikasi Gojek dan Gopay. Vikram Sinha, CEO Indosat, menyatakan rencana untuk membangun AI Center di beberapa kota Indonesia, termasuk Jakarta, Solo, dan Jayapura, yang akan mendukung pengembangan teknologi AI di seluruh tanah air.

Komitmen pemerintah Indonesia juga terlihat, dengan Meutya Hapid, Menteri Komunikasi dan Informatika, mendukung pembangunan pusat AI di Indonesia Timur, khususnya di Jayapura, untuk memastikan pemerataan akses terhadap teknologi AI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri BUMN Erick Thohir juga mendukung inisiatif ini, dengan Erick menyoroti potensi energi hijau Indonesia yang dapat mendukung pertumbuhan AI, mengingat kebutuhan AI terhadap listrik untuk pusat data.

Secara keseluruhan, perkembangan AI di Indonesia mendapat dukungan kuat dari sektor pemerintah dan swasta, dan hal ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.