Warga terlihat berburu baju bekas layak pakai bermerek di Pasar Senen, Blok I dan II, Jakpus, Minggu (17/11/2024). Baju bekas dijual grosir dan eceran. Harga kaus bekas dijual mulai dari Rp 10.000 per potong. Meski pemerintah gencar melarang, peredaran baju bekas impor tetap marak karena harganya yang dianggap murah sehingga menarik minat pembeli. Di sisi lain, didorong oleh kesadaran lingkungan dan prinsip daur ulang, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas layak pakai (Yoga)

Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Sejumlah asa muncul dari masyarakat, khususnya masalah keterjangkauan harga. Respons warga sebagai berikut; “Saya adalah nasabah KPR bertenor 20 tahun. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi dan daya beli, saya berharap bunga kredit bisa turun. Hanya saja memang dari awal sudah memilih bank yang bisa kasih bunga kompetitif dan fixed, jadi sudah bisa ukur kemampuan sampai lunas. Ide pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo menarik. Menurut saya, idealnya tenor KPR 10-15 tahun cukup sehingga yang perlu dipotong itu bunga dari banknya biar terjangkau,” ujar Yuliana Hema (24), Karyawan swasta di Jakarta.

”Program 3 juta rumah itu kebijakan populis yang bagus kalau pelaksanaannya tepat sasaran. KPR, idealnya menyesuaikan kemampuan pendapatan. Untuk tenor sekarang yang rata-rata 15-20 tahun cukup ideal karena kalau dibatasi kurang dari itu, saya yakin banyak yang enggak mampu. Namun, kalau diperpanjang jadi 30 tahun juga menguntungkan, sih, buat masyarakat menengah-bawah yang gajinya pas-pasan agar tetap bisa punya rumah, ujar Fariza Rizky Ananda (25) Pekerja swasta, di Jakarta. ”Boleh saja pemerintah punya program 3 juta rumah. Harapannya cicilan murah dan tenor panjang. Juga, harus selaras antara lokasi rumah dan tempat kerja karena berpengaruh ke produktivitas warga. Lalu, kualitas bangunan juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena ini dibangun massal, ada masalah di setiap rumah. Soal besaran cicilan, paling ideal maksimal 30 % dari pendapatan bulanan dengan tenor paling lama 15 tahun, kata Innesyifa Haqien Pegawai swasta di Tangsel. (Yoga)

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan energi secepat-cepatnya. Bahkan, Prabowo mendeklarasikan bahwa Indonesia ”siap menjadi lumbung pangan dunia”. Komitmen Prabowo itu seperti bersahutan dengan Muhammadiyah yang dalam peringatan hari lahirnya ke-112 pada 18 November 2024 ini mengangkat tema ”Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”. Muham-madiyah juga memilih tempat di Kupang, NTT, untuk kegiatan tanwir pada 4-6 Desember 2024 dan mengangkat tema yang sama. Data BPS tahun 2023 menunjukkan, NTT adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia, yaitu 19,96 %, disebabkan oleh lahan kering yang tak mendukung pertanian.

Persoalan yang menyebabkan kemiskinan di NTT, di antaranya, adalah kekeringan. Inilah yang kemudian membuat pemerintahan Jokowi meyakini, kunci untuk mengatasinya adalah air. Maka, dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi membangun enam bendungan besar, yaitu Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay Lambo di Nagekeo, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Napun Gete di Sikka, Bendungan Raknamo di Kupang, dan Bendungan Rotiklot di Belu. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, termasuk di NTT, angka kemiskinan kita masih cukup tinggi dan gap antara yang kaya dan miskin masih jauh.

Problem ini memang tak bisa diselesaikan hanya dengan infrastruktur dan tidak cukup dengan membangun food estate. Kemiskinan itu banyak terkait persoalan struktural dan kultural. Pengentasan warga dari kemiskinan tak bisa selesai dengan charity dan bantuan sosial. Diperlukan upaya yang bersifat struktural, seperti dengan penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Di Indonesia, mereka yang hidupnya miskin itu justru banyak bekerja sangat keras. Mereka bekerja 24 jam sehari dan ujuh hari penuh dalam setiap minggu. Sistem nasional dan global telah membuat mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinannya. (Yoga)

Bekas pejabat MA, Zarof Ricar, mengaku lupa asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kg yang disimpan di rumahnya. Namun, tersangka kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya itu telah mengakui bahwa uang dan emas tersebut merupakan hasil suap pengurusan sejumlah perkara di MK. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, Jumat (15/11), menyampaikan, hingga saat ini penyidik masih mendalami hubungan dan komunikasi antara Zarof dan ketiga hakim PN Surabaya. Tiga hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan perkara Ronald Tannur.

Ketiga hakim PN Surabaya itu telah memvonis bebas Ronald yang kini menjadi terpidana perkara penganiayaan. Selain Zarof dan tiga PN Surabaya, Kejagung juga sudah menetapkan dua tersangka lain. Mereka adalah Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat, ibunda dan pengacara Ronald. ”ZR (Zarof Ricar) ini masih irit bicaranya. Padahal, nama-nama itu dari dia. Seharusnya dia bilang. Tapi, penyidik akan terus berupaya, bekerja mendalami itu,” kata Harli. Tidak hanya itu, penyidik juga masih belum mendapatkan keterangan yang jelas dari Zarof mengenai asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan di rumah Zarof.

Padahal, Zarof sebelumnya telah mengatakan bahwa dia telah menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa Rahmat untuk diberikan kepada tiga hakim PN Surabaya. ”Nah, pengurusan perkara itu yang mana? Dia bilang lupa, dia belum update,” terang Harli. Ibunda Ronald, Meirizka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada tiga hakim PN Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar, secara bertahap melalui perantaraan Lisa Rahmat. Lisa kemudian meminta Zarof mengupayakan agar hakim agung di MA tetap menyatakan Ronald tak bersalah dalam putusan kasasinya. Lisa juga telah mengaku memberikan uang dalam bentuk pecahan mata uang asing yang nilainya setara dengan Rp 5 miliar kepada Zarof. (Yoga)

Judi daring di Indonesia telah menjadi bencana sosial. Dampaknya di masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, psikologis, dan hukum. ”Kita tahu bahwa judi online (judol) merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu ataupun masyarakat untuk sejahtera,” kata Menko PMK, Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers seusai berkunjung ke ruang rehabilitasi kecanduan judi daring di RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (15/11). ”Judi online betul-betul national disaster, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Orang yang jadi korban judi online hancur semua sendi kehidupan, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga,” tuturnya.

Berdasarkan data intelijen Kemenkopolkam, sebanyak 8,8 juta penduduk di Indonesia terlibat judi daring pada 2024. Sebesar 80 % di antaranya masyarakat dari tingkat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Karena itu, persoalan judi daring harus diatasi semua pihak. Selain pemerintah, upaya memberantas judi daring juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan akademisi. ”Bangsa Indonesia mengalami masa sulit menghadapi judi online. Mari bahu-membahu mengatasi masalah ini,” ucapnya. (Yoga)

Tim pencari fakta yang dibentuk Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM menelusuri fakta terkait dugaan plagiasi dalam dua buku yang ditulis dosen UGM, Sri Margana dan kawan-kawan. Dari hasil penelusuran itu, tim menyatakan tak menemukan plagiarisme dalam buku itu. Sebagaimana diberitakan Kompas, langkah UGM ini dilakukan setelah warganet memperbincangkan komentar sejarawan asal Inggris, Peter Carey, di laman Facebook yang menceritakan pengalamannya memergoki pelaku plagiarisme.Carey menceritakan, akhir 2019 ia mendapat kabar dari temannya di Madiun, Jatim, bahwa terjadi plagiarisme terstruktur dan masif atas bab 6 buku Kuasa Ramalan (2012). Dari penelusuran warganet, informasi Carey itu dikaitkan dengan buku berjudul Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI serta buku Raden Rangga Prawiradirdja III, Bupati Madiun 1796-1810: SebuahBiografi Politik.

Dua buku itu ditulis Sri Margana dkk.Beberapa penulis buku itu adalah dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM. Dekan FIB UGM, Setiadi, melalui siaran pers di laman UGM, Jumat (15/11) mengutarakan, meski tim dibentuk Dekan FIB UGM, kesimpulan dan rekomendasinya disetujui pimpinan universitas. Tim pencari fakta memakai standar internasional, kajian ilmiah, dan pedoman nasional plagiarisme. Tim pencari fakta atau tim ad hoc terdiri dari enam dosen FIB mewakili unsur guru besar dan dosen di luar Departemen Sejarah FIB UGM. Mereka mengumpulkan data dan mencari fakta terkait serta memanggiltim penulis untuk memeriksa tuduhan secara anonim dan insinuatif di media sosial Facebook dengan nama akun Peter Carey.

Sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Tim mengumpulkan referensi kaidah plagiarisme di aturan internasional dan nasional serta mendalami materi tuduhan dalam surat Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada 4 November 2024. Kemudian, tim mengecek materi dua buku itu lalu membandingkan dengan isi buku karya Peter Carey berjudul Kuasa Ramalan cetakan pertama tahun 2012 terbitan KPG. Setelah tim UGM memeriksa dua buku itu, semua kutipan mencantumkan rujukan buku Kuasa Ramalan sesuai kaidah ilmiah tata cara pengutipan. Pengutipan ini disebabkan satu-satunya referensi soal Raden Rangga Prawiradirdja, yakni buku Kuasa Ramalan. ”Tim ad hoc berkesimpulan dua buku tak termasuk plagiasi,” kata Setiadi. (Yoga)

Kementerian BUMN dan Kementerian PU akan mengonsolidasikan unit-unit usaha BUMN di sektor karya bertransformasi ke bisnis pangan guna mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut, sebagai langkah mendukung program swasembada pangan, unit-unit bisnis BUMN yang selama ini punya fokus bisnis di sektor karya akan berkonsolidasi mengerjakan penugasan lain yang berkaitan dengan sektor pangan. ”Salah satu (yang jadi pembicaraan dengan Kementerian PU) tadi, unit-unit yang memang fokus di karya akan coba kami konsolidasikan untuk penugasan yang mendukung swasembada pangan,” ujar Erick seusai pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11).

Pernyataan Erick sekaligus mengonfirmasi surat edaran dari Kementerian BUMN soal rencana perubahan bisnis PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero) yang ditujukan untuk jajaran direksi ketiga unit usaha BUMN karya. Ketiga perseroan semula bergerak di bidang layanan konsultan engineering dan konstruksi. Berdasarkan surat edaran yang diterima Kompas, Indra Karya bertransformasi untuk melakukan bisnis di sektor produk sawit, sementara Yodya Karya dan Virama Karya akan menjalankan bisnis di sektor komoditas beras.

Erick menambahkan, BUMN raksasa seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero)juga tidak akan luput dari penugasan untuk mendukung program swasembada pangan. ”Jadi, bagaimana agar subsidi (energi) menjadi lebih tepat sasaran, itu juga akan mendukung program swasembada pangan,” kata Erick. Kendati demikian, fungsi utama dari BUMN karya juga perlu diperkuat karena infrastruktur adalah aspek terpenting dalam mendukung swasembada pangan. Infrastruktur yang baik, dapat menekan biaya logistik di berbagai sektor, termasuk pelabuhan, bandara, jalan tol, bangunan, dan jalan di perkotaan. (Yoga)

Upaya penurunan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tengah digulirkan pemerintah. Biaya rumah akan ditekan dengan, antara lain, menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta mempermudah perizinan pembangunan rumah. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini adalah bagian dari pencapaian target program 3 juta rumah per tahun pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, langkah yang harus segera diimplementasikan adalah insentif pajak dan kemudahan perizinan, diantaranya, penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tengah dikaji bersama Kemendagrii.

Untuk itu, penyusunan draf surat keputusan bersama menteri akan dilakukan. Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lain. ”Mendagri bahkan sudah menyampaikan kepada saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program 3 juta  rumah bisa disampaikan lagi,” kata Maruarar dalam keterangan pers, Jumat (15/11). Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga telah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk pengadaan insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Yoga)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi mengubah susunan direksi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Rapat tersebut dihadiri 74,97 % dari total keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia sehingga dapat menyepakati agenda perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam   RUPSLB tahun 2024 tersebut, Wamildan Tsani Panjaitan, yang sebelumnya menjabat Plt CEO Lion Air, didapuk sebagai Dirut Garuda Indonesia menggantikan Irfan Setiaputra yang menjabat sejak Januari 2020. ”Saya akan menjalankan amanah ini dengan melakukan financial and operational review secara menyeluruh, mengakselerasi kinerja perusahaan, melakukan ekspansi jaringan, dan peningkatan kualitas layanan,” kata Wamildan di Tangerang, Banten, Jumat (15/11).

Seluruh upaya tersebut diharapkan memperkuat reputasi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang makin sehat dan menjadi kebanggaan Indonesia. Langkah awal Wamildan sebagai dirut adalah meninjau kembali kondisi keuangan dan operasional Garuda Indonesia secara menyeluruh. Dengan cara itu, pihaknya dapat menentukan langkah-lang-kah taktis selanjutnya. ”Terkait dengan kondisi keuangan, kami akan tunggu proses pelaksanaan review atau evaluasi sampai selesai,” ujarnya. Kondisi Garuda Indonesia yang saat ini mengalami penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tentu melonggarkan biaya operasional. Namun, langkah konkret dan cara menyelesaikannya butuh waktu hingga tinjauan terhadap kondisi keuangan dan operasional tuntas. Wamildan meyakinkan, Garuda Indonesia tetap harus untung. Pengalamannya dari maskapai penerbangan bertarif rendah (low cost carrier/LCC) akan menjadi modalnya membenahi Garuda Indonesia. (Yoga)