Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden memeriahkan perayaan 75 tahun relasi kedua negara. Biden menyebut relasi RI-AS dalam kondisi terkuat sepanjang sejarah. Biden menerima Prabowo di Gedung Putih, Selasa (12/11) waktu Washington DC, AS. ”AS bagi kami adalah teman yang sangat baik. AS mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkan. Karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia-AS,” ujar Prabowo.

Biden menekankan pentingnya peringatan 75 tahun relasi RI-AS. ”Saya bangga bahwa kemitraan di antara negara kita adalah yang terkuat yang pernah ada,” ungkapnya. Selepas pertemuan, dikeluarkan pernyataan resmi bersama. ”Sebagai bagian dari hubungan yang terus berkembang ini, setahun yang lalu, Indonesia dan AS meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) dan melembagakan upaya untuk memperluas kerja sama di tengah tantangan global dan yang sedang berkembang.” Demikian sebagian isi pernyataan itu. (Yoga)

Pemerintah menargetkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan di setiap daerah. Setidaknya pelayanan untuk tindakan dasar pada lima penyakit prioritas, yakni jantung, kanker, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak, bisa dilakukan di rumah sakit madya di tingkat kabupaten/kota. Tindakan dasar yang dapat diakses di RS di kabupaten/kota itu antara lain intervensi nonbedah pemasangan ring jantung, kemoterapi dan bedah tumor dasar untuk kanker, hemodialisis dan continuous ambulatory peritoneal dialysis dewasa, terapi batu saluran kemih, serta penanganan persalinan bayi prematur dengan berat badan kurang dari 1.800 gram.

”Kami targetkan pemerataan layanan rujukan untuk lima penyakit ini bisa mencapai 100 % pada 2027. Setidaknya setiap kabupaten/kota memiliki satu rumahsakit dengan tingkat madya,” ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (13/11). Menurut dia, pemerataan layanan ini diharapkan bisa mendekatkan masyarakat pada pelayanan kesehatan terstandar tanpa harus ke kota besar, seperti Jakarta. Upaya ini juga bisa mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit vertikal. Jejaring pengampuan Selama ini, sejumlah rumah sakit di daerah tidak mampu memberikan pelayanan untuk tindakan medis tertentu. Akibatnya, pasien harus dirujuk ke RS di tingkat provinsi atau RS vertikal. Hal ini membuat antrean pelayanan kepada pasien semakin panjang. Penanganan pasien pun sering kali menjadi terlambat. (Yoga)

Pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan penguatan sistem menjadi prasyarat krusial dalam upaya mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga hal tersebut terimplementasikan, pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mencapai 8 %, bakal lebih banyak ditopang oleh sektor swasta. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu dalam diskusi terbatas ”CEO Connect: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %, Kolaborasi Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur Hijau, Digitalisasi, dan Pengembangan SDM” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Menurut Dradjad, untuk mendukung tercapainya cita-cita pertumbuhan 8 %, perlu ada pertumbuhan dari stimulus Keynesian atau kebijakan stimulus dan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan.

”Namun, lebih penting lagi ialah pemangkasan birokrasi dan deregulasi agar swasta berkembang. Ini krusial. Kalau kita mengandalkan pada negara, enggak bisa karena kemampuan pemerintah terbatas. Pemerintah harus sedikit hands off agar swasta bisa berperan maksimal,” ujarnya. Dalam 10 tahun terakhir, kendati sudah diupayakan, problem rumitnya birokrasi masih mendera, yang bahkan dikeluhkan Presiden Jokowi sebelum jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Menurut Dradjad, berbagai upaya tersebut mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta pihak-pihak kredibel yang menerapkannya. (Yoga)

Tidak semua subsektor di dalam e-dagang memiliki prospek pasar yang semakin bagus. Layanan belanja daring kebutuhan sehari-hari atau e-groceries, misalnya. Daya beli masyarakat pun sedang menurun. Hal itu mengemuka dalam laporan riset ”e-Conomy SEA 2024” yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company. Laporan riset ini bersifat tahunan. Tahun 2024 adalah tahun kesembilan laporan riset dipublikasikan. Sesuai laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan, sektor e-dagang masih menjadi kontributor terbesar terhadap total ekonomi internet di Indonesia pada 2024. Total ekonomi internet sampai akhir tahun 2024 diproyeksikan 90 miliar USD, sedang nilai e-dagang mencapai 65 miliar USD.

”Situasi itu seiring dengan terus berinovasinya platform lokapasar besar yang menawarkan fitur-fitur baru, seperti video commerce, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja daring.  Indonesia merupakan pasar pertumbuhan tercepat kedua terkait jumlah video yang diunggah oleh kreator dengan rata-rata peningkatan per tahun 16 % dari 2022 hingga 2024,” ujar Veronica dalam media briefing laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Rabu (13/11) di Jakarta. Menurut Direktur Program Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance Eisha Maghfiruha Rachbini, daya beli masyarakat sedang turun sehingga konsumsi melambat.  akibatnya, ada pos pengeluaran masyarakat yang dikurangi. ”Porsi pengeluaran gaya hidup dikurangi sehingga berdampak pada belanja daring,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah mengaku sulit mengejar target penerimaan pajak tahun ini di tengah lesunya kondisi perekonomian global dan domestik. Kemenkeu pun intens menggodok strategi penerimaan baru untuk memajaki aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy demi membiayai kebutuhan belanja negara yang semakin ekspansif. Berdasarkan data Kemenkeu, sampai 31 Oktober 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 % dari target awal Rp 1.988,9 triliun. Artinya, hingga menjelang akhir tahun, pertumbuhan penerimaan pajak masih tercatat negatif, yakni minus 0,4 %. Padahal, hanya tersisa waktu dua bulan untuk mengejar target setoran pajak tersebut.

Menkeu Sri Mulyani mengakui penerimaan pajak tahun ini memang berat untuk dikejar. ”Kami telah sampaikan, tahun ini memang tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak yang negatif. Sebab, harga-harga dari komoditas CPO dan batubara masih mengalami penurunan,” katanya dalam raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (13/11). Lesunya setoran pajak itu terlihat dari angka-angka kinerja penerimaan sepanjang Januari-Oktober 2024. Kemenkeu mencatat, setoran pajak dari sektor utama pendorong ekonomi Indonesia seret. Contohnya, industri pengolahan yang pertumbuhan pajaknya terkontraksi minus 6,3 % secara neto dan minus 0,4 % secara bruto.

Demikian pula sektor pertambangan mengalami pertumbuhan pajak yang terkontraksi minus 41,4 % secara neto dan minus 28,3 % secara bruto. Sejalan dengan itu, Kemenkeu menyampaikan, rasio pajak (tax ratio) hingga akhir Oktober 2024 pun baru mencapai 10,02 %. Jika dibanding rasio pajak 2023 di 10,31 %, capaian itu masih lebih rendah, terutama mengingat tahun ini praktis tinggal tersisa dua bulan. Sri Mulyani dengan gamblang mengatakan, setoran pajak pada 2024 memang tidak akan tercapai sesuai target. Hal itu sejalan dengan prediksi outlook kinerja APBN yang diproyeksikan Kemenkeu pada Juli. (Yoga)

Kemenaker menyatakan memantau kondisi buruh industri tekstil dan garmen dengan cara berkoordinasi dengan Kemenperin dan Kemendag. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya PHK di sektor industri tersebut. ”Ini bukan hanya terkait kasus yang dialami Sritex. Mungkin ada ’Sritex-Sritex’ lain. Sudah ada di agenda saya untuk berkunjung ke beberapa pabrik tekstil, seperti PT Dupatex dan PT Panatex,” ujar Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan saat konferensi pers bersama Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rabu (13/11) di kantor Kemenaker, Jakarta.

Selain kunjungan untuk mengecek hak buruh di industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, dia menyebutkan, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu dan Kementerian BUMN. ”Yang pasti negara harus hadir atas isu yang dialami pekerja. Ini terkait dengan narasi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” kata Immanuel. Terkait kasus pailit Sritex, Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada kesempatan yang sama menegaskan, sampai saat ini Sritex tidak melakukan PHK. Namun, Sritex sudah mulai meliburkan karyawan. Jumlahnya mencapai 2.500 orang dan tetap mendapatkan hak-hak, seperti gaji. (Yoga)

Ombudsman RI akan berupaya membuka blokir yang dilakukan terhadap rekening milik UD Pramono di Boyolali, Jateng. Pemblokiran rekening disebabkan perkara perpajakan yang menimpa tempat pengepulan susu perah tersebut. Para peternak berharap masalah itu segera selesai agar tak lagi waswas terkait serapan susu produksi sapi-sapi mereka. UD Pramono mengalami pemblokiran rekening sejak 4 Oktober 2024. Rekening yang terblokir itu berisi uang yang digunakan untuk membayar setoran susu para peternak mitranya yang berjumlah 1.300 orang. Pramono (67), pemilik usaha, dinilai menunggak pajak sebesar Rp 670 juta pada tahun 2018 sehingga rekeningnya diblokir. Padahal, ia menganggap masalah tersebut telah tuntas dengan setoran senilai Rp 200 juta sebagaimana arahan dari petugas pajak ketika itu.

Perkara pajak yang tak kunjung rampung itu mengundang anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, datang ke UD Pramono di Boyolali, Rabu (13/11). Dari pertemuan dengan Pramono, Yeka menemukan permasalahan yang terjadi terkait penghitungan jumlah pajak dan ketepatan prosedur penanganan dalam pemeriksaan pajak. ”Terkait dua hal ini, Ombudsman akan mencoba mengumpulkan data yang terkait. Jadi, pekan depan, kami akan meminta keterangan dan klarifikasi dari Dirjen Pajak,” kata Yeka sesudah menemui Pramono. Yeka juga akan melakukan advokasi agar opsi pembukaan blokir bagi rekening UD Pramono dipertimbangkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Ombudsman berharap agar langkah itu bisa segera dilakukan, karena ada ribuan peternak yang bergantung pada tempat pengepulan susu tersebut. (Yoga)