Peran Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi
Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mengalami kesulitan besar lebih dari satu dekade terakhir, yang diperburuk dengan masuknya barang impor ilegal yang mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Salah satu titik balik penting adalah kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), yang merupakan salah satu pemain terbesar di Asia Tenggara, yang memicu kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi sektor TPT domestik. Selain Sritex, sudah ada 38 pabrik lain yang gulung tikar, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan.
Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya volume impor barang TPT, yang pada 2018 mencatatkan angka tertinggi, mencapai 2,56 juta ton senilai US$10,02 miliar. Proteksi terhadap produk lokal sangat lemah, sehingga produk dalam negeri kesulitan bersaing dalam harga. Bahkan, kebijakan pemerintah terkait impor mengalami perubahan yang membingungkan, seperti penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang justru melonggarkan impor, bukannya memperketatnya.
Selain itu, maraknya penyelundupan barang-barang ilegal semakin memperburuk kondisi ini, dengan impor ilegal yang mencapai Rp4,6 triliun pada tahun 2024, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha logistik. Dalam menghadapi situasi ini, para pengusaha dan pelaku industri mendesak pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam pengendalian impor, dengan kembali ke Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, serta melakukan pembatasan impor dan pemberlakuan bea masuk antidumping.
Pemerintah diminta untuk lebih berpihak pada industri dalam negeri dengan menanggulangi masalah impor ilegal dan memperkuat proteksi terhadap produk lokal untuk memastikan kelangsungan hidup industri TPT di Indonesia. Kebijakan yang lebih konsisten dan protektif dianggap penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sektor ini.
Peringatan Dini Krisis Ekonomi Kian Nyaring
Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sedang mengalami krisis yang serius, ditandai dengan banyaknya perusahaan tekstil yang mengalami kesulitan, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), yang tengah menghadapi proses pailit. Selain itu, perusahaan lain seperti PT Sejahtera Bintang Abadi Textile (SBAT) dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) juga mengalami masalah keuangan. Penutupan puluhan pabrik dan tingginya angka PHK menjadi indikasi buruknya kondisi industri ini. Faktor-faktor penyebabnya antara lain proteksi impor yang tidak maksimal, ketegangan geopolitik, dan lemahnya daya beli domestik. Meski pemerintah telah berusaha mengatasi masalah ini dengan kebijakan seperti proteksi impor dan restrukturisasi, hasilnya belum optimal. Pemerintah dinilai perlu lebih serius dalam mengatasi impor ilegal dan memberikan dukungan lebih konkret untuk menyelamatkan industri TPT, termasuk perbaikan regulasi dan penguatan daya saing produk lokal.
Reduksi PDB Jadi Ancaman Nyata Ekonomi RI
Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp136,57 triliun pada tahun lalu, setara dengan 1,11% dari total PDB nasional. Namun, sektor ini tengah menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk banjir produk impor, terbatasnya ekspor, pelemahan daya beli domestik, serta penurunan utilitas produksi, yang menyebabkan pertumbuhan PDB sektor TPT tergerus, bahkan tercatat negatif pada kuartal II/2024.
Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, telah mengusulkan sejumlah langkah untuk mempertahankan kontribusi sektor TPT terhadap perekonomian nasional, seperti pengendalian impor bahan baku dan desain ulang kebijakan tata niaga impor. Reni Yanita, Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, menekankan perlunya kebijakan baru untuk melindungi sektor ini dari pengaruh barang impor yang membanjiri pasar.
Selain itu, kalangan pengusaha, seperti Firman Bakri dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), juga menilai pentingnya penguatan daya saing sektor TPT dengan memperbaiki aspek-aspek yang terkait dengan perizinan, ketenagakerjaan, dan akses pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Para ekonom juga menyoroti dampak besar dari krisis industri tekstil terhadap perekonomian secara keseluruhan. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menjelaskan bahwa lesunya sektor tekstil berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga, yang merupakan motor utama perekonomian. Hal ini juga berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, yang semakin lemah akibat pengurangan lapangan pekerjaan di sektor ini. Bhima Yudhistira dari CELES menambahkan bahwa krisis di sektor tekstil juga dapat memengaruhi investasi asing dan cadangan devisa negara, mengingat pentingnya sektor ini dalam ekspor.
Untuk itu, upaya penyelamatan sektor TPT dianggap sangat mendesak. Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan dan sekolah tekstil serta memastikan kelengkapan pabrik-pabrik tekstil dari hulu hingga hilir dalam rantai pasok, guna memulihkan ekosistem industri ini. Jika tidak, kontribusi sektor tekstil terhadap PDB akan terus tergerus, dan perekonomian Indonesia akan semakin tertekan.
Maskapai Didorong Tingkatkan Armada untuk Pemulihan
Penurunan harga tiket pesawat menjadi masalah penting yang harus segera diatasi oleh maskapai penerbangan di Indonesia, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Dwi Marhen Yono, menyatakan bahwa salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat domestik adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan armada pesawat, yang masih jauh dari kapasitas normal sebelum pandemi. Saat ini, jumlah pesawat yang beroperasi hanya sekitar 300 unit, padahal jumlah penumpang sudah kembali ke level normal, yakni sekitar 120 juta orang per tahun.
Faktor lain yang turut mempengaruhi tingginya tarif tiket pesawat adalah tingginya beban utang yang dimiliki oleh maskapai, seperti Garuda Indonesia, serta harga bahan bakar pesawat (avtur), onderdil, dan biaya sewa pesawat yang masih tinggi. Dwi Marhen Yono mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mencari solusi agar harga tiket pesawat tetap terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga menguntungkan bagi maskapai, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penurunan harga tiket menjelang liburan Nataru.
Selain itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan, juga menegaskan komitmennya untuk menurunkan harga tiket pesawat sebelum Nataru 2025, mengikuti instruksi pemerintah. Tim Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait terus melakukan kajian untuk memastikan tarif yang terjangkau, sambil memperhatikan keberlanjutan industri penerbangan nasional.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menambahkan bahwa sejumlah kementerian dan maskapai telah melakukan perhitungan biaya operasional untuk menurunkan harga tiket pesawat. Diskusi dan kajian lebih lanjut diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang transparan terkait penurunan tarif tiket pesawat, agar dapat mengurangi beban masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri penerbangan.
Incar Dana di Detik-detik Akhir Tahun
Wajib Pajak Siapkan Diri untuk Sistem Baru
Kinerja Emiten Terhambat Beban PPN
Diversifikasi Jadi Kunci Strategi Bisnis
Sinar Harapan di Emiten Semen
Praktik Culas kandaskan Penantian Panjang Guru Honorer
Guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun menaruh harapan besar agar bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Asa mereka sirna karena adanya indikasi kecurangan dalam seleksi salah satu kategori ASN tersebut. Tiap seleksi ASN guru berlangsung, Dian Novindra (38) menaruh harap agar mendapat kesempatan menjadi guru tetap. Setidaknya sejak 2005, dia telah menjadi guru honorer di Kabupaten Langkat. Dari sekian kali percobaan seleksi selama sekitar 19 tahun, dia belum juga diangkat sebagai guru tetap. Meski begitu, dia tetap sabar sambil melanjutkan statusnya sebagai guru honorer. Dia sering mendapat kabar kolega guru honorer yang titip nama di sekolah tertentu, tetapi tidak pernah mengajar. Yang paling mengagetkan bagi Dian, mereka yang tidak pernah mengajar justru bisa lulus menjadi guru PPPK. Kabar semacam itu ditemukan hampir setiap tahun usai pengumuman seleksi.
”Sudah berapa kali awak (saya) dicurangi. Pernah waktu masih ujian tertulis, sudah tertera nama awak, terus hilang. Di Langkat ini, bisa gaib kayak begitu,” ucap Dian. Puncak kekecewaan Dian adalah saat seleksi PPPK tahun 2023. Dian mengupayakan segala kemampuan, bahkan tergoda untuk minta bantuan dari seorang kenalan calo. Kendati begitu, dia tetap mengasah kemampuan untuk tes seleksi. Pada hari pengumuman nilai tes komputer atau dikenal sebagai computer assisted test (CAT), Dian cukup puas ka-rena mendapat skor cukup baik di tayangan Live Score Seleksi Kompetensi PPPK. Dian mendapatkan skor kumulatif 556 poin yang tergolong bagus untuk berkesempatan lulus sebagai PPPK. Di hari pengumuman kelulusan tiba-tiba ada penundaan.
Pengumuman yang ditunda sepekan berbuah tes bernama Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Nilai SKTT tahun 2023 itu menuai polemik karena ditentukan langsung oleh Dinas Pendidikan Langkat tanpa ada ujian apa pun. Dian mendapat nilai SKTT rendah, yakni 15 dari indikator 0-135. Dian, yang tadinya berkesempatan lulus PPPK dengan nilai tergolong bagus, tergeser dari formasi guru kelas. Dari formasi 400 guru kelas, Dian ada di peringkat ke-412. ”Setelah lihat hasil live score, awak sudah semangat. Tiba-tiba ditunda tadi, baru muncul SKTT. Nilai banyak peserta berubah dan saya enggak lulus,” ucap Dian. Dian tidak sendiri. Di Langkat, ada 103 guru honorer yang menggugat hasil seleksi PPPK Langkat tahun 2023 karena indikasi malaadministrasi dan kecurangan.
Dari hasil itu, PTUN Medan mengabulkan gugatan yang meminta seleksi PPPK Langkat tahun 2023 dibatalkan. Dian yang telah mengabdi sebagai honorer selama 19 tahun hidup serba terbatas dengan gaji Rp 850.000 per bulan. Gaji itu tak cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Alhasil, dia bekerja sampingan sebagai pengojek di aplikasi daring sepulang mengajar, dari sore hingga malam. Dia juga menambah pendapatannya dengan menjadi wasit sepak bola antarkampung. Dia berharap agar seleksi guru PPPK selanjutnya tidak diwarnai lagi kecurangan. (Yoga)