”Ini tahun yang sangat berat,” ucap Menkeu Sri Mulyani dalam rapat perdananya dengan Komisi XI DPR sejak ia dilantik kembali menjadi bendahara negara di kabinet Presiden Prabowo, Rabu (13/11). Menurut dia, sesuai prediksi yang dibuat pemerintah lima bulan lalu, penerimaan negara tahun ini tidak akan mencapai target. Pertumbuhan pajak negatif akibat turunnya harga sejumlah komoditas andalan Indonesia, seperti CPO dan batubara. Berdasarkan proyeksi tengah tahun Kemenkeu, setoran pajak hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya bisa mencapai Rp 1.921,9 triliun atau 96,6 % dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Sampai 31 Oktober 2024, dua bulan jelang akhir tahun, setoran pajak baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 %.

Sebagai perbandingan, tahun lalu, di periode yang sama per 31 Oktober 2023, penerimaan pajak sudah bisa mencapai 88,7 % dari target. Di sisi lain, ketika penerimaan seret, pemerintah tidak bisa membendung bengkaknya belanja sepanjang tahun ini. Prediksi tengah tahun Kemenkeu, belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % target awal yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Akibat setoran pajak yang seret dan belanja yang bengkak itu, defisit anggaran pada akhir 2024 pun diperkirakan melebar menjadi 2,7 % dari dari PDB, dari rencana 2,29 % PDB. Pelebaran itu sangat signifikan karena nyaris menyentuh batas defisit yang diatur di undang-undang, yakni 3 % terhadap PDB.

Tak heran, menjelang akhir tahun, pemerintah tiba-tiba ”mengencangkan ikat pinggang”. Kemenkeu mengeluarkan SE No S-1023/MK.02/2024 yang meminta kementerian/lembaga (K/L) menghemat anggaran belanja perjalanan dinas hingga 50 % pada tahun anggaran 2024. SE itu meminta pimpinan K/L menyisir kembali belanja perjalanan dinas pada sisa tahun 2024 yang bisa dihemat minimal 50 % dari sisa pagu belanja perjalanan dinas di tiap K/L. Pembatasan belanja perjalanan dinas itu dilakukan secara mandiri oleh pimpinan tiap K/L melalui mekanisme revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). (Yoga)

Mentan, Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa susu sapi produksi peternak lokal wajib diserap industri pengolahan susu. Namun, peternak diminta menghasilkan susu yang berkualitas. Pembinaan terhadap peternak menjadi tanggung jawab bersama. ”Ini tonggak kebangkitan susu Indonesia. Nanti, industri diwajibkan serap susu di seluruh Indonesia. Selebihnya baru impor. Tetapi, di sisi lain, kami minta peternak jaga kualitas (susu produksinya),” kata Amran saat berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Jatim Kamis (14/11). Kunjungan itu dalam rangka Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar Dalam Negeri. Menurut Amran, ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal pangan bergizi, termasuk di dalamnya susu.

”Jadi, kami yakin ke depan produksi susu akan meningkat karena permintaan meningkat dengan (adanya) program makan bergizi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan kesepakatan bersama antara industri pengolahan susu danpeternak soal penyerapan seluruh produksi susu lokal. Ada pula penandatanganan kesepahaman (MoU) penyerapan susu segar antara koperasi/pengepul dan industri pengolahan susu. Selain dua kegiatan itu, ada pula gerakan minum susu untuk 10.000 anak sekolah sekabupaten Pasuruan. Para siswa didatangkan dari sejumlah wilayah di Pasuruan. Menurut Amran, pembinaan diperlukan untuk menjamin kualitas susu dari peternak bagus. Pembinaan itu merupakan tanggung jawab bersama. Dengan susu yang memiliki kualitas sesuai standar, kata Amran, tidak ada alasan lagi bagi industri untuk tidak menyerap susu dari peternak lokal. ”Doakan perpres-nya segera selesai,” kata Amran merujuk pada aturan tentang kewajiban menyerap susu dari peternak lokal. (Yoga)

Masyarakat yang berencana liburan Natal dan Tahun Baru menggunakan bus di Jabar diminta lebih teliti saat memilih bus pariwisata. Sebab, berdasarkan pemeriksaan Badan Pengelola Transportasi Darat Jabar, 1.090 bus pariwisata di wilayah ini tidak laik jalan. Data itu berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar lima bulan terakhir di destinasi wisata di sejumlah daerah di Jabar, seperti Subang, Bandung, Bandung Barat, dan Garut. Dari total 3.651 bus pariwisata yang diperiksa, 1.090 bus tak laik jalan. Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Jabar Agus Gunadi di Bandung, Kamis (14/11) menyatakan, mayoritas bus itu tidak laik jalan karena tak punya hasil uji kendaraan bermotor atau kir.

Padahal, kir wajib dilaksanakan setiap enam bulan untuk angkutan penumpang atau barang. Selain masalah kir, BPTD Jabar juga menemukan pelanggaran dalam kartu pengawasan (KPS). Banyak bus yang diperiksa memiliki KPS yang masa berlakunya habis. ”Semua temuan ini telah ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Upaya ini untuk evaluasi izin operasi ribuan bus yang tidak laik jalan,” kata Agus. Ia menambahkan, masyarakat diimbau lebih teliti memilih bus pariwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat memilih bus, warga diharapkan memeriksa apakah bus itu memiliki hasil uji kir terkini atau tidak. Menurut Agus, bus pariwisata yang tidak laik jalan memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Tahun ini, setidaknya terjadi dua kecelakaan besar bus pariwisata di Jabar. Pertama, kecelakaan tunggal bus Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana asal Depok, Jabar, di Ciater, Subang, 11 Mei 2024. Peristiwa yang dipicu gagalnya sistem rem bus ini mengakibatkan 11 korban tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kedua, kecelakaan bus wisata Blue Star yang membawa rombongan dosen Universitas Pamulang di Tol Cipali di Majalengka, Jabar, pada 24 Juli 2024. Seorang dosen tewas dalam insiden ini. (Yoga)

Warga menilai pembangunan delapan pos pantau dan pengawasan jam operasi efektif mencegah kecelakaan lalu lintas. Mereka berharap pengawasan dan pembatasan jam operasional truk dilanjutkan demi mencegah risiko kecelakaan. Pada Kamis (7/11) truk pengangkut material tanah berpelat polisi B 9304 KYW yang dikendarai DWA (21) menabrak seorang anak,ANP (9), sehingga mengalami luka serius di bagian kaki, di Jalan Salembaran, Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga melampiaskan kemarahannya dengan membakar truk kontainer atau kerap disebut ”transformer” dalam kecelakaan itu. Kemarahan warga didorong fakta bahwa kecelakaan serupa sering terjadi sebelumnya.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, polisi terus berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang untuk mengawasi lalu lintas dan membatasi jam operasional truk di Jalan Salembaran pada pukul 22.00-05.00 WIB. ”Sejak Sabtu (9/11) hingga saat ini (Kamis, 14/11) diterapkan larangan truk melintas. Pembatasan ini untuk menjaga kondusivitas kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat). Kami juga dirikan delapan pos pantau,” ujar Zain. Pos pantau itu tersebar di Rawa Bokor, Kecamatan Benda; Kebon Nanas, Kecamatan Tangerang; Buaran Indah, Kecamatan Cipondoh; Suryadharma, Kecamatan Neglasari; Telesonic dan Palem Semi, Kecamatan Jatiuwung; Cadas, Kecamatan Sepatan; dan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga. Setiap pos dijaga petugas gabungan Polres Metro Tangerang Kota, anggota TNI, petugas dishub dan satpol PP. (Yoga)

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan luar negeri ke Peru, untuk membahas isu kelaparan dan kemiskinan. Presiden dijadwalkan membahas itu dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). KTT APEC digelar di Lima, Peru, 14-15 November 2024. KTT itu menjadi forum multilateral pertama Prabowo sebagai Presiden RI. Sementara Peru merupakan negara ketiga yang disambangi Presiden setelah dilantik.

Sebelum ke Peru, Presiden terlebih dulu ke China dan AS. Sejumlah isu dijadwalkan dibahas Presiden dalam KTT APEC. Ada upaya Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, Presiden juga berbicara tentang reformasi kelembagaan dan tata kelola dunia. Di sela KTT APEC, digelar pula serangkaian pertemuan bilateral dan forum lain. Dalam siaran pers Istana Kepresidenan disebut, Presiden akan menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin sejumlah negara. (Yoga)

Keberadaan guru sebagai tenaga pengajar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan di Indonesia. Sayangnya baik jumlah maupun kualitas guru di Indonesia terbilang terbatas, dengan tingkat kesejahteraan yang rata-rata masih dibawah standar. Di tambah lagi, saat ini banyak guru yang mengalami tindakan kriminalisasi yang membuat nasib pahlawan tanpa tanda jasa ini makin memprihatinkan. Karena itu,  pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap permasalahan guru di Indonesia, agar target menuju Indonesia Emas 2045 bisa terealisasi.

Menurut Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal  Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dirilis kemdikbud.go.id, pada Semester Ganjil 2024/2025 terdapat 3,39 juta Guru di Tanah Air, tersebar diseluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar Indonesia yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Tenaga pendidik kebanyakan berada di Pulau Jawa, yakni sebanyak 44,1%. Sebaliknya, provinsi paling minim guru tercatat mendominasi Indonesia bagian timur. Papua Selatan sebanyak 8,4 guru, diikuti oleh Papua Barat Daya (10 ribu guru), Papua Tengah (10,1 ribu guru), dan Papua Barat (10,4 ribu guru). (Yetede)

Kemenangan Donald Trump pada Pemilu AS tanggal 5 November 2024 lalu dengan cepat menimbulkan banyak spekulasi tentang arah perdagangan dunia selanjutnya, paling tidak hingga tahun 2029. Dapat dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan di masa pemerintahannya yang pertama dari Januari 2017 hingga Januari 2021 akan dia lanjutkan. Namun dipercaya, kali ini kebijakan-kebijakan nasionalisme ekonominya akan didorong oleh determinasi yang lebih kuat, cakupan yang lebih luas, dan tindakan yang lebih dalam. Itulah antara lain yang ia janjikan dalam kampanyenya untuk memenangkan Pemilu baru-baru ini berdasarkan penilaiannya atas kebijakan Presiden Joe Biden yang dianggapnya lemah dan kompromistis kecuali kepada RRT. Di tengah semakin tingginya ketegangan di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, patut diduga bahwa pemerintahan Trump juga akan mengoptimalkan alasan pertimbangan keamanan nasional untuk menaikkan tarif atau melarang ekspor beberapa produk berdasarkan Section 232 dari Trade Expansion Act of 1962. Kita bisa seagera memperkirakan bahwa technology decoupling antara AS dan sekutu-sekutunya di satu pihak dengan RRT di lain pihak juga akan semakin meluas. (Yetede)

Penjajakan PT Aneka Antam Tbk (ANTM) bersama konsorsium LG Energy Solution (LGES) yang beranggotakan Hauyou, LX International, dan Posco untuk membentuk Joint Venture (JV)  pembangunan proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) senilai US$ 9,8 miliar atau setara Rp 155,58 triliun, masih menghadapi tantangan. Kedua pihak belum deal setelah menjalani perundingan hampir dua tahun. Lamanya masa penjajakan ini diakui sendiri oleh Direktur Utama Antam Nico D. Kanter dalam konferensi pers selepas perseroan menggelar RUPSLB  di Jakarta, Rabu (13/11/2024). Masalah utama yang membuat perlindungan Antam dengan konsorsium LG berlangsung panjang adalah karena size konsorsium LG besar dan lebih rumit daripada konsorsium CATL. (Yetede)

Ekspektasi pemangkasan suku bunga moneter tahun depan dinilai tidak akan signifikan seperti proyeksi sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi biaya dana (cost of fund) perbankan yang masih mahal dan berimplikasikan pada likuiditas. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, likuiditas domestik dan global kemungkinan akan menghadapi tekanan. Dia menegaskan bahwa didepan tidak akan mudah bagi industri perbankan, terlebih dengan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) tentu kebijakannya akan mendorong inflasi AS naik seperti kebijakan tarif impor dan penurunan pajak. Hal tersebut dinilai akan sulit bagi The Fed untuk memangkas suku bunga Fed Fund Rate secara agresif kedepannya. "Sehingga tekanan likuiditas ini akan menjadi beban signifikan bagi perbankan kedepan untuk ekspansi di 2025," ucap Royke. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menahan yield Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tetap tinggi, juga memengaruhi himpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Lantaran yield SRBI lebih menarik dibandingkan bunga deposito perbankan, sehingga pemilik dana akan menempatkan dana di SRBI. "Ini memengaruhi DPK kita keluar dari sistem dan masuk ke pemerintah, tekanan likuiditas tinggi di rupiah. (Yetede)

Kondisi PT Sri Rejeli Iman Tbk (Sritex) yang pailit dan kekurangan bahan baku menjadi pantauan pemerintah. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan memantau ketersediaan bahan baku PT Sritex yang saat ini hanya baku PT Sritex yang saat ini hanya cukup unuk tiga minggu ke depan Kementerian Perindustrian (Kemeperin) juga masih menunggu hasil kasasi yang sebelumnya diajukan oleh Sritex untuk tindakan lebih lanjut. "Masih menunggu hasil kasasi," ujar dia di Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita menambahkan, bahan baku yang dibutuhkan oleh Sritex saat ini masih dalam proses importasi. Hal itu karena ketika perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut dinyatakan pailit, akses ke zona berikat sempat dibekukan. "Ketika itu dipailitkan Bea Cukai mengantisipasi, mungkin dia terlalu atraktif atau apa, akhirnya semua fasilitasnya dibekukan, bahasanya. Nah itu ketika udah dibekukan, kita ada proses membuka kembali," kata Dia.