Sebanyak 22 karya seni rupa dipajang di Rumah Anno 1925 di tepian Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Kalsel. Dari 22 karya yang dipajang, sebanyak 20 merupakan lukisan, 1 mural, dan 1 instalasi. Beberapa pengunjung mendatangi Rumah Anno 1925 pada Rabu (13/11) sore. Setelah membayar tiket masuk seharga Rp 20.000, mereka masuk ke rumah peninggalan kolonial Belanda itu untuk melihat berbagai karya seni rupa. Mereka juga menuliskan kesan sebelum meninggalkannya. ”Event yang sangat bagus. Saya sangat suka dengan lukisannya. Beruntung bisa langsung ketemu pelukisnya,” tulis Diva, salah seorang pengunjung. Nazwa Umairoh, pengunjung lain, senang bisa menyaksikan pameran seni rupa itu. ”Sukses terus untuk para senimannya,” kata mahasiswi Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat ini.

Pameran seni rupa di Rumah Anno 1925 merupakan salah satu agenda Banjarmasin Art Week (BAW) III 2024 yang digelar pada 9-17 November 2024. Di acara pameran seni rupa ini, pengunjung bisa bertemu langsung dengan seniman rupa dan menyimak obrolan para perupa dalam Artist Talk. Devi Silvia (31), perupa dari Banjarmasin, menuturkan, dirinya baru pertama kali ikut pameran seni rupa dalam rangkaian acara BAW. Namun, ia pernah mengikuti pameran lukisan Bias Borneo. Di pameran ini, Devi menampilkan mural pada dinding berukuran 200 x 400 cm, diberi judul ”Predator” yang terinspirasi dari pengalamannya sehari-hari sebagai guru di sebuah TK. Devi mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur makin menjadi, bahkan tak pandang jender. Seolah anak adalah sasaran empuk bagi para paedofil atau  predator seksual.

Direktur Kepanitiaan BAW 2024, Muhammad Ali Nafiah Noor mengatakan, Dari panggilan terbuka karya, tersaring 22 karya seni rupa (20 lukisan, 1 mural, dan 1 instalasi) serta tiga karya seni pertunjukan yang mewakili seni tari, musik, dan teater. Guna melengkapi karya perupa muda itu, ditampilkan juga karya perupa senior Kalsel, Misbach Tamrin, Nanang M Yus, Rokhyat, dan Cahyo Purwadi, yang masih aktif berkarya. ”Mereka ikut dalam pameran kali ini sebagai undangan,” katanya. Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin Hajriansyah mengatakan, BAW hadir sejak 2022 untuk menjembatani pikiran serta gagasan kesenian seniman dan pemikir seni dengan masyarakat luas. Pameran seni rupa di Banjarmasin seyogianya tidak hanya memantik tumbuhnya perupa-perupa muda, tetapi juga memantik kehidupan berkesenian di Banjarmasin. (Yoga)

PN Jaksel, Selasa (12/11) mengabulkan praperadilan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Sementara ini ia pun bebas. Sebelumnya, KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka korupsi kasus pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel. KPK bisa saja meneruskan penanganan kasus karena putusan praperadilan oleh hakim tunggal PN Jaksel, Afrizal, tak diikuti dengan perintah penghentian penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi itu (Kompas, 13/11/2024). Sehari setelah memenangi gugatan praperadilannya, Sahbirin mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Isu ini memberi sinyal serius bagi negara mengenai lemahnya penegakan hukum yang memberikan peluang bagi tersangka untuk memakai praperadilan sebagai perisai.

Selain itu, ada masalah pula dengan profesionalisme penegak hukum sehingga ada celah bagi hakim untuk membatalkan proses hukum terhadap tersangka korupsi. Padahal, Presiden Prabowo mengingatkan, korupsi adalah kanker ekonomi. Sebagai ancaman besar, korupsi dapat menggerogoti sistem perekonomian nasional dan mengancam kesejahteraan rakyat serta melemahkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Cerita Sahbirin menunjukkan pemberantasan korupsi bukan sekadar penangkapan dan pengadilan, melainkan penegakan keadilan yang seharusnya bisa bertahan dari tekanan. Menggugurkan status tersangka melalui praperadilan memang sah menurut hukum, tetapi seharusnya tidak menjadi jalan pintas untuk lari dari jeratan hukum.(Yoga)

Intensitas hujan yang mulai meningkat menandakan musim hujan telah tiba. Memasuki musim hujan, masyarakat harus tetap waspada akan risiko berbagai penyakit, salah satunya demam berdarah dengue. Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Yudhi Pramono, di Jakarta, Kamis (14/11) menuturkan, kasus DBD banyak dilaporkan saat musim hujan. Biasanya, lonjakan kasus akan terjadi mulai awal bulan Desember. ”Peningkatan risiko demam berdarah ini semakin tinggi dengan terjadinya fenomena El Nino dan perubahan iklim. Di Indonesia, penyakit demam berdarah masih menjadi masalah kesehatan dengan beban penyakit yang cukup tinggi dan sering menimbulkan kejadian luar biasa,” tutur Yudhi.

Dari data Kemenkes, jumlah kasus DBD, baik kasus penyakit maupun kasus kematian, pada 2024 dilaporkan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, secara kumulatif dilaporkan ada 114.720 kasus DBD dengan 894 kematian. Sementara pada tahun 2024 hingga minggu ke-43 sudah dilaporkan terdapat 210.644 kasus dengan 1.239 kematian. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina menambahkan, selain peningkatan kasus, data juga menunjukkan terjadi perluasan jumlah kabupaten atau kota yang terjangkit DBD. Pada 2023 dilaporkan 478 kabupaten/kota dengan kasus DBD, pada 2024 sebanyak 482 kabupaten/kota sudah melaporkan adanya kasus penyakit tersebut. kewaspadaan akan penularan DBD penting untuk ditingkatkan lantaran hampir semua kabupaten atau kota di Indonesia sudah dinyatakan endemis dengue. (Yoga)

Ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi baru ekonomi nasional mesti disertai kesadaran korporasi untuk menjalani prinsip keberlanjutan. Upaya perusahaan mengintegrasikan bisnis utama dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau ESG penting bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Chairperson of ESG Task Force Kadin Indonesia, Maria Rosaline Nindita Radyati, dalam diskusi terbatas CEO Connect dengan tema ”Indonesia Emas 2045: Optimalisasi Hilirisasi dan Kolaborasi Industri dalam Meningkatkan Penerapan ESG di Indonesia” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Maria menekankan, berdasarkan prinsip ESG, risiko keberlanjutan yang dihadapi industri dalam menjalankan program hilirisasi tidak hanya datang dari aspek lingkungan dan tata kelola, tetapi juga aspek sosial.

Ia menyoroti pentingnya perusahaan menghormati HAM, mmastikan kesejahteraan karyawan, dan berkontribusi terhadap masyarakat. ”Dalam melakukan hilirisasi, perusahaan harus mempersiapkan aspek sosial seoptimal mungkin. Bukan hanya terhadap karyawan, konsumen, atau supplier, melainkan juga dari calon mitra bisnis, serta komunitas masyarakat yang terdampak jalannya bisnis,” ujarnya. Dalam rezim ekonomi global saat ini, kata Maria, ESG bukan sekadar tanggung jawab moral perusahaan terhadap aspek keberlanjutan, tetapi juga kunci daya tarik investasi. Rating ESG yang rendah dapat menghambat minat investor berinvestasi sehingga dapat mengganggu jalannya program hilirisasi. (Yoga)

Berbagai kalangan mengkritik keputusan pemerintah yang tetap menaikkan tarif PPN pada tahun 2025. Kebijakan itu dinilai semakin menekan daya beli masyarakat dan mengganggu roda ekonomi dunia usaha di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu. Rencana kenaikan tarif menjadi 12 % itu tertuang dalam UU No 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan (UU HPP).Targetnya, kebijakan itu akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Pemerintah akhirnya menegaskan, tarif PPN tetap dinaikkan menjadi 12 % pada 2025 sesuai rencana. Alasannya, kenaikan tarif pajak dibutuhkan untuk menjaga kesehatan APBN di saat prospek penerimaan seret akibat kondisi global yang tidak pasti.

Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, Kamis (14/11) mengatakan, keputusan menaikkan tarif PPN tidak masalah jika kondisi ekonomi sedang normal, masalahnya, belakangan ini, kondisiisi ekonomi sedang tidak menentu. Berbagai indikator menunjukkan daya beli masyarakat sedang tertekan. Tercermin lewat data pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama empat triwulan berturut-turut telah tumbuh di bawah 5 persen. Daya beli masyarakat yang lesu itu berdampak pada turunnya permintaan dan penjualan berbagai sektor usaha. (Yoga)

”Ini tahun yang sangat berat,” ucap Menkeu Sri Mulyani dalam rapat perdananya dengan Komisi XI DPR sejak ia dilantik kembali menjadi bendahara negara di kabinet Presiden Prabowo, Rabu (13/11). Menurut dia, sesuai prediksi yang dibuat pemerintah lima bulan lalu, penerimaan negara tahun ini tidak akan mencapai target. Pertumbuhan pajak negatif akibat turunnya harga sejumlah komoditas andalan Indonesia, seperti CPO dan batubara. Berdasarkan proyeksi tengah tahun Kemenkeu, setoran pajak hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya bisa mencapai Rp 1.921,9 triliun atau 96,6 % dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Sampai 31 Oktober 2024, dua bulan jelang akhir tahun, setoran pajak baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 %.

Sebagai perbandingan, tahun lalu, di periode yang sama per 31 Oktober 2023, penerimaan pajak sudah bisa mencapai 88,7 % dari target. Di sisi lain, ketika penerimaan seret, pemerintah tidak bisa membendung bengkaknya belanja sepanjang tahun ini. Prediksi tengah tahun Kemenkeu, belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 % target awal yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Akibat setoran pajak yang seret dan belanja yang bengkak itu, defisit anggaran pada akhir 2024 pun diperkirakan melebar menjadi 2,7 % dari dari PDB, dari rencana 2,29 % PDB. Pelebaran itu sangat signifikan karena nyaris menyentuh batas defisit yang diatur di undang-undang, yakni 3 % terhadap PDB.

Tak heran, menjelang akhir tahun, pemerintah tiba-tiba ”mengencangkan ikat pinggang”. Kemenkeu mengeluarkan SE No S-1023/MK.02/2024 yang meminta kementerian/lembaga (K/L) menghemat anggaran belanja perjalanan dinas hingga 50 % pada tahun anggaran 2024. SE itu meminta pimpinan K/L menyisir kembali belanja perjalanan dinas pada sisa tahun 2024 yang bisa dihemat minimal 50 % dari sisa pagu belanja perjalanan dinas di tiap K/L. Pembatasan belanja perjalanan dinas itu dilakukan secara mandiri oleh pimpinan tiap K/L melalui mekanisme revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). (Yoga)

Mentan, Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa susu sapi produksi peternak lokal wajib diserap industri pengolahan susu. Namun, peternak diminta menghasilkan susu yang berkualitas. Pembinaan terhadap peternak menjadi tanggung jawab bersama. ”Ini tonggak kebangkitan susu Indonesia. Nanti, industri diwajibkan serap susu di seluruh Indonesia. Selebihnya baru impor. Tetapi, di sisi lain, kami minta peternak jaga kualitas (susu produksinya),” kata Amran saat berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Jatim Kamis (14/11). Kunjungan itu dalam rangka Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar Dalam Negeri. Menurut Amran, ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal pangan bergizi, termasuk di dalamnya susu.

”Jadi, kami yakin ke depan produksi susu akan meningkat karena permintaan meningkat dengan (adanya) program makan bergizi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan kesepakatan bersama antara industri pengolahan susu danpeternak soal penyerapan seluruh produksi susu lokal. Ada pula penandatanganan kesepahaman (MoU) penyerapan susu segar antara koperasi/pengepul dan industri pengolahan susu. Selain dua kegiatan itu, ada pula gerakan minum susu untuk 10.000 anak sekolah sekabupaten Pasuruan. Para siswa didatangkan dari sejumlah wilayah di Pasuruan. Menurut Amran, pembinaan diperlukan untuk menjamin kualitas susu dari peternak bagus. Pembinaan itu merupakan tanggung jawab bersama. Dengan susu yang memiliki kualitas sesuai standar, kata Amran, tidak ada alasan lagi bagi industri untuk tidak menyerap susu dari peternak lokal. ”Doakan perpres-nya segera selesai,” kata Amran merujuk pada aturan tentang kewajiban menyerap susu dari peternak lokal. (Yoga)

Masyarakat yang berencana liburan Natal dan Tahun Baru menggunakan bus di Jabar diminta lebih teliti saat memilih bus pariwisata. Sebab, berdasarkan pemeriksaan Badan Pengelola Transportasi Darat Jabar, 1.090 bus pariwisata di wilayah ini tidak laik jalan. Data itu berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar lima bulan terakhir di destinasi wisata di sejumlah daerah di Jabar, seperti Subang, Bandung, Bandung Barat, dan Garut. Dari total 3.651 bus pariwisata yang diperiksa, 1.090 bus tak laik jalan. Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Jabar Agus Gunadi di Bandung, Kamis (14/11) menyatakan, mayoritas bus itu tidak laik jalan karena tak punya hasil uji kendaraan bermotor atau kir.

Padahal, kir wajib dilaksanakan setiap enam bulan untuk angkutan penumpang atau barang. Selain masalah kir, BPTD Jabar juga menemukan pelanggaran dalam kartu pengawasan (KPS). Banyak bus yang diperiksa memiliki KPS yang masa berlakunya habis. ”Semua temuan ini telah ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Upaya ini untuk evaluasi izin operasi ribuan bus yang tidak laik jalan,” kata Agus. Ia menambahkan, masyarakat diimbau lebih teliti memilih bus pariwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat memilih bus, warga diharapkan memeriksa apakah bus itu memiliki hasil uji kir terkini atau tidak. Menurut Agus, bus pariwisata yang tidak laik jalan memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Tahun ini, setidaknya terjadi dua kecelakaan besar bus pariwisata di Jabar. Pertama, kecelakaan tunggal bus Putera Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana asal Depok, Jabar, di Ciater, Subang, 11 Mei 2024. Peristiwa yang dipicu gagalnya sistem rem bus ini mengakibatkan 11 korban tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kedua, kecelakaan bus wisata Blue Star yang membawa rombongan dosen Universitas Pamulang di Tol Cipali di Majalengka, Jabar, pada 24 Juli 2024. Seorang dosen tewas dalam insiden ini. (Yoga)

Warga menilai pembangunan delapan pos pantau dan pengawasan jam operasi efektif mencegah kecelakaan lalu lintas. Mereka berharap pengawasan dan pembatasan jam operasional truk dilanjutkan demi mencegah risiko kecelakaan. Pada Kamis (7/11) truk pengangkut material tanah berpelat polisi B 9304 KYW yang dikendarai DWA (21) menabrak seorang anak,ANP (9), sehingga mengalami luka serius di bagian kaki, di Jalan Salembaran, Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga melampiaskan kemarahannya dengan membakar truk kontainer atau kerap disebut ”transformer” dalam kecelakaan itu. Kemarahan warga didorong fakta bahwa kecelakaan serupa sering terjadi sebelumnya.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, polisi terus berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang untuk mengawasi lalu lintas dan membatasi jam operasional truk di Jalan Salembaran pada pukul 22.00-05.00 WIB. ”Sejak Sabtu (9/11) hingga saat ini (Kamis, 14/11) diterapkan larangan truk melintas. Pembatasan ini untuk menjaga kondusivitas kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat). Kami juga dirikan delapan pos pantau,” ujar Zain. Pos pantau itu tersebar di Rawa Bokor, Kecamatan Benda; Kebon Nanas, Kecamatan Tangerang; Buaran Indah, Kecamatan Cipondoh; Suryadharma, Kecamatan Neglasari; Telesonic dan Palem Semi, Kecamatan Jatiuwung; Cadas, Kecamatan Sepatan; dan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga. Setiap pos dijaga petugas gabungan Polres Metro Tangerang Kota, anggota TNI, petugas dishub dan satpol PP. (Yoga)