Para pengusaha AS diajak tidak ragu berbisnis di Indonesia. RI siap menyediakan iklim usaha sehat, termasuk lewat pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha AS, Senin (11/11) siang waktu Washington DC atau Selasa dini hari WIB. Pengusaha yang ditemui merupakan anggota The United States-Indonesia Society (Usindo).  Presiden menegaskan sikap pada korupsi. Bagi Presiden, korupsi kanker dalam perekonomian. Oleh karena Presiden tak akan menoleransi segala bentuk korupsi. ”Beliau bahkan menyampaikan, kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem, misalkan, kontak langsung kepada beliau,” ucap Rosan.

Ia menyebutkan, pengusaha senang dengan pesan positif Presiden. Pesan itu sangat jelas dan diapresiasi. Kepada Presiden, menurut Rosan, pengusaha juga menyinggung soal birokrasi yang masih berbelit. Penting mengurai masalah itu agar pemilik modal tertarik berinvestasi di Indonesia. ”Kami sangat gembira karena memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia, yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut, baik bisnis AS maupun bisnis dari negara lain,” kata Wakil Dubes AS di Jakarta sekaligus penasihat Usindo, Ted Osius. (Yoga)

Pekan ini, dunia peternakan Tanah Air heboh seusai peternak di Pasuruan, Jatim, membuang susu yang tertolak masuk ke pabrik. Berikutnya, rentetan aksi protes serupa terjadi di Boyolali, Jateng. Aksi buang susu tidak sekali ini terjadi. Pernah karena penyakit mulut dan kuku atau karena kualitas produksi tak sesuai ketentuan. Namun, pembuangan karena ditolak oleh pabrik baru kali ini terjadi. Penolakan itu dikatakan karena kuota penerimaan dipotong atau dibatasi. Peternak yang susu produksinya tertolak pabrik berasal dari PT Nawasena Satya Perkasa (NSP) asal Purwodadi, Pasuruan. Disebutkan, 150 ton susu dibuang ke sungai sejak Sabtu (9/11). Kejadian bermula saat PT NSP menyetor susu ke pabrik di Jabar. Dikatakan bahwa kuota penerimaan pabrik dikurangi. PT NSP lalu memilih membuang susu karena sudah lewat masa aman konsumsi susu. ”Kalau (susu) diberikan kepada masyarakat, kondisinya cukup mengkhawatirkan.

Kalau dibawa balik ke Pasuruan, rugi di ongkos angkutan dan kondisi susu semakin rusak,” kata Manajer PT NSP Abednego Wahyu Adi Permana, di Pasuruan, Senin (11/11). Selama ini mereka memasok 70 ton susu pada pabrik per hari. Namun, sejak akhir September 2024, penerimaan susu pabrik di Jabar menjadi 40 ton per hari. Dengan adanya pembatasan, ia membatasi penerimaan susu dari peternak dan pengepul. Pilihan lain adalah mengalihkan penjualan susu pada usaha yang membutuhkan susu, misal permen rasa susu, dengan harga rendah. Rendahnya harga jual bakal berdampak pada turunnya harga beli susu dari peternak. Harga beli susu ke peternak, Rp 7.000-Rp 7.800 per liter. Ada 2.000 peternak di Pasuruan yang menyetor susu ke PT NSP. Selain PT NSP, penolakan susu saat disetor dialami Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Nongkojajar, Pasuruan.

Biasanya mereka menyetor 100 ton susu segar per hari. Namun, sejak akhir September 2024, industri pengolahan susu membatasi pembelian. Per Minggu, jumlah susu belum disetor 80 ton. ”Kami memiliki sistem pendingin yang baik sehingga susu dari peternak bisa ditampung. Namun, tak bisa lama karena tiap hari datang susu baru. Butuh solusi bagi peternak sapi perah,” kata Sulistyanto, Ketua KPSP Setia Kawan. Dengan kebutuhan 17 kg per kapita, Indonesia masih mengimpor susu. Hingga 2022 sesuai data BPS, produksi susu segar dalam negeri 968.980 ton atau 20 % kebutuhan nasional 4,4 juta ton. Kementerian Koperasi menyebut, masuknya susu impor dipicu adanya negara pengekspor yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan bea masuk produk susu, sehingga produk mereka 5 % lebih rendah dari harga global. Kondisi ini diperparah ulah pelaku industri pengolahan susu yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan skim atau susu bubuk. (Yoga)

Penyidik Kejagung kembali menyita uang ratusan miliar rupiah dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group. Kali ini, uang yang disita Rp 301,9 miliar. Dalam kasus ini penyidik sudah tiga kali menyita uang yang diduga hasil korupsi dengan nominal mencapai Rp 1,1 triliun. Direktur Penyidikan Jakmpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (12/11) menyampaikan, dari perkembangan perkara tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan PT Duta Palma Group, penyidik menemukan adanya aliran dana dari lima perusahaan atau korporasi kelapa sawit yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang.

Kelima perusahaan dimaksud adalah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Menurut Abdul, lima perusahaan tersebut telah membuat perkebunan kelapa sawit dan mengelola di kawasan hutan tanpa disertai pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selain kelima perusahaan itu, penyidik Kejagung juga menetapkan dua perusahaan lainnya sebagai tersangka pencucian uang. Keduanya adalah PT Asset Pacific yang merupakan perusahaan properti dan PT Darmex Plantations yang merupakan induk usaha perkebunan. Menurut Abdul, dana dari lima perusahaan tersebut ditransfer ke rekening Yayasan Darmex.

”Dari hasil tindak pidana atas penguasaan dan pengelolaan lahan, kemudian dialihkan dan ditempatkan pada PT Darmex Plantations selaku holding perkebunan yang lalu disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar Rp 301,98 miliar sebagaimana yang ada di hadapan kita,” tutur Abdul seraya menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp 100.000. Abdul menyebutkan, penyitaan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Surya Darmadi selaku pemilik PT DutaPalma Group dan Raja Thamsir Rachman selaku bekas Bupati Indragiri Hulu. (Yoga)

Hubungan ekonomi Indonesia-China terjalin dalam berbagai sektor. Masih banyak peluang memperluas hubungan itu, termasuk pada pasar dan industri halal. Upaya perluasan antara lain lewat pameran dan pertemuan bisnis produk pangan di Jakarta, 11-15 November 2024. Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT) menjadi tuan rumah forum yang dihadiri perwakilan 175 perusahaan RI-China itu. Ketua LIT sekaligus mantan Dubes RI di Beijing, Sudrajat, menyebut forum itu bagian dari pengenalan pasar halal di kedua negara. Dari Indonesia, dihadirkan pembicara yang membahas soal sertifikasi jaminan halal.

Selain itu, ada juga perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. ”Tahun 2023, ekspor produk pangan Indonesia 46 miliar USD, mencakup 34 %i PDB Republik Indonesia. Peluang semakin besar untuk meningkatkan produksi dan ekspor pangan jika bekerja sama dengan China yang memiliki skala bisnis jauh lebih besar dari kita. Intinya adalah maju bersama demi masa depan kita yang merupakan dua negara besar di Asia Pasifik,” kata Sudrajat dalam seminar di pertemuan itu. Angka 46 miliar USD baru 2 % dari nilai pasar produk pangan halal dunia.

Padahal, Indonesia adalah negeri subur yang dapat melakukan produksi sepanjang tahun. Berbeda dengan negara-negara empat musim yang tak bisa menghasilkan pangan sepanjang tahun. Pertumbuhan pasar makanan halal terus melonjak. Nilainya 1,4 triliun USD pada 2017. Setelah itu naik berturut-turut pada 2018, 2019, dan 2020 menjadi 1,6 triliun USD, 1,7 triliun USD dan 1,9 triliun USD. Sudrajat mengingatkan, kehalalan produk menjadi hal utama bagi pasar Indonesia. Karena itu, pemahaman soal produk halal atau Qing Zhen dibahas secara khusus. (Yoga)

Negara-negara pihak Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB Ke-29 atau COP29 di Baku, Azerbaijan, mencapai konsensus dalam standar pasar karbon berdasar Artikel 6.4 Kesepakatan Paris. Hal ini akan memastikan pasar karbon internasional berjalan dengan integritas di bawah pengawasan PBB. Demikian disampaikan Lead Negotiator COP29, Yalchin Rafiyev, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) Simon Stiell, dan Climate Change High-Level Champion COP29, igar Arpadarai di Blue Zone, Baku Stadium, Azerbaijan, Selasa (12/11). Rafiyev menuturkan, negara pihak mencapai konsensus terkait Artikel 6.4 dan mekanisme dinamis untuk memperbaruinya.

Ini jadi perangkat untuk mengarahkan sumber daya pada negara-negara berkembang dan menghemat 250 miliar USD per tahun saat menerapkan rencana iklim. Negara pihak yang hadir di COP29 menunjukkan fleksibilitas, kolaborasi, dan mencapai kesepakatan. ”Kita melihat antusiasme dan determinasi yang belum ada sebelumnya pada Artikel 6,” ujarnya. Pada pertemuan puncak pemimpin negara, Selasa-Rabu (12-13 November 2024) para pemimpin negara diharapkan berbicara dan mengambil langkah kuat. Dunia menanti mereka berbicara dan bertindak mengatasi krisis iklim. Menurut Simon Stiell, Artikel 6 Kesepakatan Paris bukan birokrasi rumit PBB. Ketika sudah berjalan, pasar karbon membantu negara-negara menerapkan rencana iklim demi menekan emisi lebih cepat dan murah. (Yoga)

Penyelenggaraan program JKN dalam 11 tahun terakhir memiliki dampak terhadap peningkatan pertumbuhan eko-nomi regional. Secara empiris, keberlangsungan program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPKS Kesehatan berkaitan juga dengan produktivitas dan daya konsumsi masyarakat. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI berjudul ”Dampak Program JKN terhadap Ekonomi dan Kemiskinan” yang dirilis November 2024.

Peneliti LPEM UI, Jahen F Rezki, menyebut, secara ekonomi makro, JKN memberikan dampak terhadap PDB, baik regional maupun nasional, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sekaligus membuka sejumlah kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan jalannya program. Hasil estimasi studi yang dilakukan pada 2016, 2020, dan 2023 menunjukkan, terdapat asosiasi positif antara peningkatan utilisasi kesehatan dan peningkatan angka harapan hidup. Adapun angka harapan hidup berdampak langsung terhadap produktivitas dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. ”Kami menemukan bukti yang menunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, akan meningkatkan kegiatan ekonomi,” ujarnya, Selasa (12/11). (Yoga)

Pengembang perumahan mengapresiasi rencana pemerintah menerapkan skema gotong royong penyediaan rumah murah dan gratis untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Namun, skema ini perlu diperjelas agar memenuhi aspek keberlanjutan. Agar berkelanjutan, dibutuhkan regulasi dan skema yang terencana. Menurut Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, pihaknya mengapresiasi program gotong royong perumahan yang digulirkan Kemenpera dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan lintas kementerian/lembaga dan pelaku swasta.

Program 3 juta rumah memerlukan pola atau skema yang berkelanjutan dan bisa dikerjakan bersama-sama. Ia menambahkan, bergulirnya program bantuan rumah gratis di sisi lain menyebabkan sebagian kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menunda akad pembelian rumah karena menunggu bantuan rumah gratis. Padahal, bantuan rumah gratis belum tentu tersebar merata. Guna menggenjot realisasi 3 juta rumah per tahun, REI akan mendukung program-program yang sudah dirumuskan oleh tim Satgas Perumahan terkait skema pembiayaan dan suplai program 3 juta rumah.

Satgas Perumahan dibentuk pada Maret 2024 oleh Prabowo sebagai tim transisi untuk pembentukan Kemenpera dan Kawasan Permukiman. Skema pembiayaan yang dirumuskan Satgas Perumahan, antara lain, bauran sumber dana perumahan dari sejumlah lembaga keuangan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri. Lembaga-lembaga keuangan ini diharapkan bisa menempatkan dananya di bank-bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). (Yoga)

Mulai Mei 2025, utang macet pelaku UMKM sektor tertentu akan diputihkan.Alih-alih hanya memutihkan, kebijakan ini juga diharapkan turut diiringi upaya mempermudah dan memperluas akses kredit bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, industri perbankan tengah mengidentifikasi jumlah kredit macet yang nantinya akan dihapus tagih. Presiden Prabowo telah menandatangani PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKMpada 5 November 2024. Pemutihan utang tersebut mulai berlaku setelah enam bulan regulasi disahkan, dimana pemutihan berlaku per 5 Mei 2025. Hapus tagih tersebut dilakukan BUMN atau lembaga keuangan nonbank BUMN yang sebelumnya dihapus bukukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank BUMN hanya bisa menghapus tagih kredit yang nilai pokok piutang macet maksimal mencapai Rp 500 juta per nasabah.

Lebih lanjut, kredit tersebut hanya bisa dihapus tagih apabila telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku. Kemudian, kredit tersebut bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit serta tidak memiliki agunan atau agunan kredit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, Selasa (12/11) menyambut baik upaya pemerintah yang hendak memutihkan kredit UMKM. Kendati demikian, ia menyangsikan kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menjamin pelaku UMKM dapat mengakses kredit kembali. ”Mereka yang belum pernah diberikan kesempatan saja masih sulit mengajukan bantuan kredit. Dalam hal ini, pelaku UMKM yang belum cacat (masuk catatan hitam) ini minta dibantu saja sulit, apalagi yang sudah punya cacatan hitam,” katanya saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)