PT Petrosea Tbk (PTRO) memiliki masa depan cerah setelah mengamankan kontrak pertambangan baru senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 22 triliun. Angka ini meliputi 60% dari backing kontrak perseroan di 2023 yang sebesar US$ 2,3 miliar. Basis  kontrak yang mayoritas  bersifat jangka menengah dan panjang melindungi Petrosea dari ancaman turbulensi. Masa depan Petrosea kian bertambah mentereng berkat backup penuh dari pengendali barunya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang tidak lain dan tidak bukan merupakan portfolio pertambangan Barito Group, milik konglomerat Prajogo Pangestu (PP). Sokongan Group Barito terbukti telah memberikan tenaga baru bagi PTRO dalam meraih kontrak di segmen penambangan dari EPC dengan capaian US$ 1,8 miliar atau ekuivalen Rp28,38 triliun.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari memperkirakan, perolehan kontrak baru PTRO itu akan mendongkrak pendapatan dan laba perseroan dalam beberapa tahun kedepan. Dari sisi pendapatan di segmen EPC, perseroan diestimasikan meraup kenaikan besar 152% menjadi US$ 747  miliar. Sedangkan, pendapatan di segmen penambahan akan melejit 60% menjadi US$ 3,7 miliar. Proyeksi pertumbuhan ini, kata Yoga, pada gilirannya akan membuat leverage PTRO lebih baik dibanding posisi sebelumnya. Tidak kalah penting basis kontrak PTRO yang kebanyakan bersifat jangka menengah dan panjang juga akan membantu perseroan mempertahankan aliran pendapatannya sekaligus mengurangi risiko likuiditas di masa depan. (Yetede)

Kurikulum Merdeka memang memiliki sejumlah titik lemah, sehingga perlu dievaluasi. Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai, kurikulum itu jangan diganti, karena malah akan kontraproduktif ke sistem pendidikan nasional. Alasannya, penerapan kurikulum baru bisa menimbulkan persoalan bagi tenaga pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan, karena mereka terus beradaptasi. Lebih parah lagi, siswa bisa bingung, guru stres, dan orang tua panik, jika kurikulum terus diganti setiap lima tahun sekali, lantaran harus memulai dari nol lagi. Pada titik ini, penyempurnaan kurikulum itu dinilai lebih bijak diakukan pemerintahn Prabowo Subianto.

Hal ini bisa memperbaiki sekaligus mencegah gejolak di pendidikan nasional. Gayung pun bersambut. DPR membuka peluang untuk menyusun jurikulum pendidikan yang bersifat tetap dengan jangka berlaku 20-30 tahun ke depan. Kurikulum merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahapp sejak 2021. Kurikulum ini resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024-2025. Namun implementasinya tergantung pada kesiapan satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Ada masa transisi hingga maksimal tiga tahun ke depan. (Yetede)

Seperti diperkirakan banyak pengamat, Donald Trump akhirnya memenangkan pemilihan umum 5 November lalu dan bersiap menduduki tampuk kepemimpinan AS untuk kedua kalinya meskipun tidak secara berturut-turut. Banyak analisis yang dilakukan mengenai kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Trump, dan para analis umumnya memberi fokus pada tiga hal: kebijakan perdagangan, kebijakan imigrasi, dan kebijakan fiskal. Berdasarkan janji-janjinya yang penuh retorika selama masa kampanye dan bila segera diterapkan pada hari-hari pertama pemerintahannya, maka bauran kebijakan perdagangan, imigrasi dan fiskal Donald Trump diperkirakan akan menyebabkan penurunan pertumbuhan real PDB pada tahun 2025 sebesar 1,5 persen dan kenaikan inflasi sebesar 2,23 persen. Namun bisa berbagai retorika dipisahkan dari perhitungan yang lebih realistik, para pengamat meyakini bahwa real PDB akan melemah 0,8% dari tahun lalu, sementara harga-harga akan meningkat sebesar 1,2%. Dampak dari kombinasi keduanya diperkirakan akan mendorong bank Sentral (the Fed) untuk menaikkan suku bunga antar-bank sebesar 20 basis poin. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meyakini target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini bisa tercapai. Selain mengejar target yang di tetapkan pemerintah, bank pelat merah ini juga mendorong adanya debitur UMKM yang naik kelas. Adapun, PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar mendapatkan alokasi dari pemerintah senilai Rp 165 triliun, dengan rincian KUR mikro Rp 148 triliun, dan KUR kecil Rp 15 triliun. Sampai dengan September 2024, BRI telah menyalurkan KUR dengan total disbursment sebesar Rp141,9 triliun, setara 86,05% dari total alokasi 2024. Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada lebih dari 3,02 juta debitur dengan kualitas relatif terjaga (non performing loan/NPL) di level 2,27%.

Direktur BRI Sunarso mengatakan, tren penyaluran KUR terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 KUR yang disalurkan BRI sebesar Rp87,9 triliun kepada 4,1 juta debitur. Berikutnya, penyaluran KUR naik menjadi Rp138,5 triliun kepada 5,4 juta debitur 2020, lalu di 2021 yang disalurkan senilai Rp149,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. "Karena sekitar 70% dari total KUR nasional itu yang menyalurkan adalah BRI. Maka tertinggi di 2022 kepada 6,6 juta nasabah yang menerima KUR sebesar Rp 257,4 triliun. Sampai tahun ini target BRI Rp 165 triliun, dan sudah tersalur Rp141,9 triliun, sehingga sisa waktu tiga bulan ini kami kejar kekurangan Rp 23,1 triliun," ucap Sunarso. (Yetede)

Pemerintah meminta dukungan DPR dalam penegakan hukum di sektor migas dan pertambangan. Hal ini seiring dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementeraian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktorat khusus ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu juga menyebutkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penegakan HUKUM ESDM dipimpin oleh Direktur Jendral yang berasal daru unsur Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI.

"Saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau mau commit, kita buat barang ini bagus," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia. Bahlil mengatakan pihaknya sedang menyusun struktur organisasi Ditjen Gakum. Ia menegaskan dalam waktu dekat struktur tersebut rampung. Nantinya direktorat ini dipimpin oleh sosok bisa berasal dari kalangan Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI. Namun, Bahlil menegaskan Dirjen Gakum nanti merupakan sosok yang memiliki integritas. Lebih lanjut ia menyebut direksi teranyar ini akan menyasar kegiatan tambang ilegal dan pengeboran migas ilegal. (Yetede)