Jumlah korban akibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cipularang Kilometer 92, Purwakarta, Jabar, Senin (11/11) sore, mencapai 23 orang. Satu di antaranya tewas dan 22 orang lain mengalami luka-luka. Kecelakaan ini menambah kasus di Km 91-104. Sebagian besar korban dilarikan ke RS Abdul Rojak dan RS Siloam Purwakarta,” kata Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah. Dari data Jasamarga Metropolitan Tollroad, kecelakaan beruntun itu terjadi pada Senin pukul 15.15 WIB, di jalan tol arah Jakarta. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas di ruas Tol Cipularang Km 92 arah Jakarta ditutup. Menurut data Polda Jabar, kecelakaan itu melibatkan 19 kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Ada satu kendaraan meloncat melewati beton pembatas ke arah jalan berlawanan.

Dalam video yang beredar di media sosial, para korban selamat tampak meninggalkan kendaraannya. Sebagian berjalan tertatih-tatih ke pinggir jalan tol. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abast menyebut, kecelakaan itu diduga dipicu truk barang yang mengalami rem blong. Truk menabrak kendaraan di depannya. Truk itu juga ditabrak kendaraan di belakangnya. ”Truk ini diduga mengalami rem blong karena mengangkut muatan barang yang melebihi kapasitas,” ujarnya. Kecelakaan kemarin menambah panjang daftar kecelakaan maut di jalur rawan antara Km 91 dan Km 104 di jalan tol itu. Dalam catatan Kompas dan perbincangan bersama sejumlah pengemudi, sejumlah kecelakaan terjadi di titik rawan di Km 91 sampai Km 104. Kejadian fatal sebelumnya terjadi di Km 91 arah Bandung menuju Jakarta pada Senin, 2 September 2019, melibatkan belasan kendaraan, menewaskan delapan orang.

Kecelakaan dipicu saat truk pengangkut tanah yang dikemudikan Dedi Hidayat(45) melaju kencang di jalan menurun di Km 91 dari arah Bandung lalu kehilangan kendali sehingga memicu tabrakan beruntun. Pada Juni 2019, enam kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Km 95, dengan delapan orang luka-luka. Desember 2012, delapan orang tewas dan 34 orang luka-luka setelah bus pariwisata menyeruduk bagian belakang truk di Km 100. Pada 2011, enam orang tewas saat minibus sarat penumpang menabrak truk di Km 93. Dari hasil penelusuran Kompas, Tol Cipularang memang memiliki beberapa titik rawan kecelakaan. Lokasi paling rawan tidak lain di Km 92 sampai Km 104. Faktor kelalaian manusia tetap menjadi faktor penyebab utama di luar masalah titik-titik rawan di jalan tol tersebut. (Yoga)

Hingga Senin (11/11) masih ada delapan warga yang dirawat di RS Putri Hijau milik Kodam I Bukit Barisan.  Dari penganiayaan itu, ada warga yang tangannya hampir putus, kepala sobek, punggung ditusuk, dan luka lebam di sekujur tubuh. ”Mereka sudah ditangani di RS. Semoga kondisinya bisa pulih kembali,” kata Bahrun, Kepala Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Senin. Bahrun mengatakan, di luar delapan korban yang masih dirawat, kondisi sebagian warga yang mengalami luka-luka sudah membaik. Ada pula warga yang sudah dibolehkan pulang dari RS. Sejumlah warga yang menjadi korban serangan itu mengaku tidak mengetahui alasan penyerangan. Beberapa warga menjadi korban saat kebetulan melintasi jalan desa pada hari kejadian, Jumat (8/11). Penyerangan perkampungan berawal dari kedatangan puluhan anggota Artileri Medan-2 ke Desa Selamat. Mereka membawa pisau, double stick, dan alat lainnya.

Situasi itu, dituturkan Sri Ulina Perangin-Angin (30), yang menjadi korban penganiayaan anggota TNI Batalyon Armed-2/KS. Jumat malam itu, ia melintasi jalan Desa Selamat dengan sepeda motor. Ia terkejut melihat segerombolan orang yang menyerang warga, sekitar pukul 22.30 WIB. ”Saat melintas, seorang tentara menendang sepeda motor saya dari samping hingga saya terpental ke parit. Sepeda motor saya juga masuk ke parit,” kata Sri. Ia langsung lari ke rumah seorang warga setelah melihat gerombolan anggota TNI mengamuk dan ada yang membawa senjata tajam. Raden Barus (60), warga lainnya, ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Kepalanya mengeluarkan darah. Wajahnya lebam. Di punggung sebelah kiri ada luka akibat benda tajam. Setelah serangan itu, suasana desa mencekam.

Warga marah dan berduka atas meninggalnya Raden, tokoh masyarakat setempat. Warga sempat membawa jenazah Raden ke depan markas Armed-2 sebagai bentuk protes. Warga tidak tahu pasti penyebab tentara menyerang kampung mereka. Ada informasi, ada tentara cekcok dengan warga saat melintas di jalan dengan sepeda motor, berujung pengejaran warga dan penyerangan ke Desa Selamat. Panglima Kodam I Bukit Barisan, Letjen Mohamad Hasan datang ke markas Armed-2 dan menemui warga. Hasan meminta maaf secara langsung kepada warga, khususnya ke keluarga korban. Dia menjamin anggotanya tidak akan melakukan serangan lagi kepada warga. Hasan berjanji akan memproses hukum semua anggota Armed-2 yang terlibat dalam peristiwa penyerangan itu. Data sementara, ada 33 anggota TNI yang terlibat penyerangan. (Yoga)

Mendagri Tito Karnavian menyetujui usulan anggota Komisi II DPR untuk menghentikan sementara distribusi bansos hingga seusai pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Penyaluran bansos selama pilkada dikhawatirkan disalahgunakan untuk memenangkan salah satu calon di pilkada. Persetujuan Mendagri Tito Karnavian disampaikan Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto saat rapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11). Mendagri bakal menerbitkan surat edaran ke seluruh pemda untuk menghentikan sementara penyaluran bansos tersebut.  Rapat digelar untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Dalam rapat, dugaan pelanggaran netralitas ASN disorot.

Selain itu juga rentannya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemenangan calon, utamanya petahana atau calon yang dekat dengan pejabat di pemda. Awalnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, mengatakan, Mengingat kuatnya peran ASN, termasuk pj kepala daerah, dalam memobilisasi birokrasi serta anggaran, Deddy mengusulkan semua bansos dari pemda dihentikan sementara hingga pelaksanaan pilkada selesai. Jadi, tidak ada yang diuntungkan, baik itu (calon kepala daerah) dari PDI Perjuangan maupun dari mana pun. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin sepakat dengan usulan Deddy. Penghentian sementara bansos penting agar semua calon yang berkontestasi di Pilkada 2024 diperlakukan adil dan setara oleh pemda. (Yoga)

Sejak tahun 1990-an hingga 2000-an, di Bali terjadi alih fungsi lahan persawahan 750 hektar tiap tahun. Fenomena ini jadi ancaman serius keberlangsungan subak yang mendapat pengakuan internasional sebagai warisan duniaUNESCO sejak tahun 2012. Ketua Unit Subak Bidang Sosial Ekonomi Universitas Udayana, I Ketut Suamba mengungkap, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya alih fungsi lahan, pada 2050 mendatang, ketersediaan lahan persawahan di Bali semakin mengkhawatirkan. ”Karena itu, muncul kebijakan ada lahan sawah dilestarikan atau LSD, di mana harus ada sekian hektar lahan sawah yang tak boleh dialihfungsikan, mengingat di beberapa kabupaten ada yang minus luasan area persawahannya,” ucapnya di Temu Budaya Subak 2024 yang digelar oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK) Kementerian Kebudayaan, Senin (11/11) di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Menurut riset Pusat Arkeologi Nasional (kini BRIN) pada 2019, luas lahan sawah di Bali 76.000 hektar. Lahan itu dikelola 1.602 organisasi subak (Kompas,5Juli 2019). Tahun ini, menurut Suamba, jumlah subak di Bali berkurang jadi 1.596 subak. ”Perlu komitmen pemda untuk melarang pembangunan di area subak dan warga bisa diarahkan untuk mengembangkan homestay sehingga mereka bisa menikmati manfaat pariwisata tanpa membangun di persawahan, melainkan memanfaatkan perumahan untuk homestay,” ujarnya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace mengatakan, pemerintah sebagai regulator mesti memberi perhatian lebih kepada petani sebagai pengelola subak tradisional.

”Kami tak ingin petani hanya dijadikan ’cagar budaya’. Manfaat pengakuan UNESCO untuk subak mesti dioptimalkan untuk pelestarian budaya dan lingkungan, meningkatkan wisata budaya dan akses bantuan internasional,” tuturnya. Tiap hektar sawah di Bali menghasilkan 6 ton gabah kering dengan harga sekitar Rp 5 juta yang dipanen 4-6 bulan sekali. Harga ini belum dipotong biaya produksi, pembelian bibit, dan pupuk. Jika punya luas lahan 2 are (200 meter persegi), hasilnya amat sedikit. Sebaliknya, jika menjual tanah Rp 300 juta per 2 are, mereka mendapat uang Rp 600 juta. ”Apabila petani menjual sawah, hilanglah subak. Jika pemerintah ingin mereka bertahan, perhatikan kesejahteraan mereka,” ujarnya. (Yoga)

Merespons peristiwa peternak membuang susu hasil produksinya karena tidak dibeli industri pengolahan susu, pemerintah akan mengeluarkan Perpres yang isinya mewajibkan industri pengolahan susu menyerap susu produksi peternak lokal, agar produksi susu peternak bisa terserap oleh industri dan mengurangi besaran impor. Peternak susu juga akan terus dibina agar bisa meningkatkan kualitas produksi sehingga mendukung program makan bergizi yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dikemukakan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers seusai pertemuan antara pemerintah, industri pengolahan susu, dan peternak susu di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Amran, merespons peristiwa tidak terserapnya susu produksi peternakan oleh industri pengolahan karena terbatas kuota yang terjadi di sejumlah daerah beberapa hari terakhir, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan semua industri pengolahan membeli susu produksi peternak lokal. Ia menjelaskan, regulasi itu akan muncul dalam bentuk perpres dan akan dirilis dalam waktu dekat. Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional wajib menyerap semua susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Mentan Amran meyakini kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi. ’’Kami harapkan industri bersama pemerintah turun tangan membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri, agar industri pengolahan dan peternak bisa tumbuh bersama,” ujar Amran. (Yoga)

Keberlangsungan program JKN terancam defisit antara pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, defisit tercatat Rp 12,83 triliun. Opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayar masyarakat menjadi keniscayaan demi keberlangsungan program yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Dirut BPJS Kesehatan, selaku pengelola program JKN, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, iuran peserta JKN perlu dinaikkan karena lembaganya tengah dihadapkan dengan kondisi dan ancaman defisit hingga gagal bayar klaim. Menurut rencana, kenaikan itu dilakukan pada pertengahan 2025.

”Akhir Juni atau awal Juli akan ditentukan, berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif akan disesuaikan,” ujar Ali usai peluncuran buku Tabel Morbiditas Penduduk Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (11/11). Sebagai payung hukum, ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres itu sebab dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres No 59/ 2024 hanya disebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025. (Yoga)