Menguak Potensi Ekonomi di Sektor Informal

;

Menguak Potensi Ekonomi di Sektor Informal

Ekonomi Hairul Rizal 15 Nov 2024 Kontan

Pemerintah berkomitmen menggali potensi pajak dari aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi (underground economy) untuk meningkatkan penerimaan negara dan rasio pajak (tax ratio). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memetakan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan ilegal seperti perjudian online, serta sektor informal dan usaha kecil. Koordinasi antar-kementerian dan penyusunan roadmap menjadi kunci pelaksanaan rencana ini.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menambahkan bahwa roadmap tersebut akan mencakup baseline, buoyancy, serta dampak implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi seperti kecerdasan buatan dalam CTAS akan memperkuat deteksi transaksi ekonomi informal, sejalan dengan dorongan Bank Indonesia untuk memperluas transaksi nontunai.

Menurut pengamat pajak Fajry Akbar dari CITA, sektor yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan adalah underground production, yakni aktivitas legal yang tidak terlapor karena penghindaran pajak. Namun, ia menyoroti bahwa sektor informal sulit dipajaki tanpa terobosan administrasi yang efisien. Data pihak ketiga dan dukungan Badan Intelijen Keuangan dinilai penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor ini.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan aktivitas underground economy mencapai 15%-20% dari PDB Indonesia, setara Rp 3.600 triliun. Dengan tax ratio 10,4%, potensi penerimaan pajaknya mencapai Rp 375 triliun.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menyebut penerapan CTAS mulai tahun depan akan mengintegrasikan transaksi ekonomi ke dalam sistem resmi. Dengan teknologi dan dukungan kebijakan pemerintah, potensi penerimaan dari sektor ini diyakini dapat dimaksimalkan.

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memajaki sektor ilegal yang tidak berkelanjutan tanpa legalisasi, serta tingginya biaya administrasi di sektor informal.