Kemenaker menyatakan memantau kondisi buruh industri tekstil dan garmen dengan cara berkoordinasi dengan Kemenperin dan Kemendag. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya PHK di sektor industri tersebut. ”Ini bukan hanya terkait kasus yang dialami Sritex. Mungkin ada ’Sritex-Sritex’ lain. Sudah ada di agenda saya untuk berkunjung ke beberapa pabrik tekstil, seperti PT Dupatex dan PT Panatex,” ujar Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan saat konferensi pers bersama Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rabu (13/11) di kantor Kemenaker, Jakarta.

Selain kunjungan untuk mengecek hak buruh di industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, dia menyebutkan, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu dan Kementerian BUMN. ”Yang pasti negara harus hadir atas isu yang dialami pekerja. Ini terkait dengan narasi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” kata Immanuel. Terkait kasus pailit Sritex, Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada kesempatan yang sama menegaskan, sampai saat ini Sritex tidak melakukan PHK. Namun, Sritex sudah mulai meliburkan karyawan. Jumlahnya mencapai 2.500 orang dan tetap mendapatkan hak-hak, seperti gaji. (Yoga)

Ombudsman RI akan berupaya membuka blokir yang dilakukan terhadap rekening milik UD Pramono di Boyolali, Jateng. Pemblokiran rekening disebabkan perkara perpajakan yang menimpa tempat pengepulan susu perah tersebut. Para peternak berharap masalah itu segera selesai agar tak lagi waswas terkait serapan susu produksi sapi-sapi mereka. UD Pramono mengalami pemblokiran rekening sejak 4 Oktober 2024. Rekening yang terblokir itu berisi uang yang digunakan untuk membayar setoran susu para peternak mitranya yang berjumlah 1.300 orang. Pramono (67), pemilik usaha, dinilai menunggak pajak sebesar Rp 670 juta pada tahun 2018 sehingga rekeningnya diblokir. Padahal, ia menganggap masalah tersebut telah tuntas dengan setoran senilai Rp 200 juta sebagaimana arahan dari petugas pajak ketika itu.

Perkara pajak yang tak kunjung rampung itu mengundang anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, datang ke UD Pramono di Boyolali, Rabu (13/11). Dari pertemuan dengan Pramono, Yeka menemukan permasalahan yang terjadi terkait penghitungan jumlah pajak dan ketepatan prosedur penanganan dalam pemeriksaan pajak. ”Terkait dua hal ini, Ombudsman akan mencoba mengumpulkan data yang terkait. Jadi, pekan depan, kami akan meminta keterangan dan klarifikasi dari Dirjen Pajak,” kata Yeka sesudah menemui Pramono. Yeka juga akan melakukan advokasi agar opsi pembukaan blokir bagi rekening UD Pramono dipertimbangkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Ombudsman berharap agar langkah itu bisa segera dilakukan, karena ada ribuan peternak yang bergantung pada tempat pengepulan susu tersebut. (Yoga)

Ribuan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT, hampir kehabisan bahan makanan. Pemerintah diharapkan segera mengirim bantuan ke sana mengingat desa itu terisolasi akibat erupsi. Warga terdampak berada di Desa Lewotobi sebanyak 1.036 jiwa, Desa Lewoawang 1.376 jiwa, dan Desa Riangrita 703 jiwa. Ketiga desa itu berada di Kecamatan Ile Bura, salah satu kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Nikolaus Nara, Sekdes Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, sudah menyurati BPBD Flores Timur dua hari lalu, yakni 11 November 2024. Hingga Rabu (13/11) sore, surat belum direspons oleh pemda. Nikolaus mengatakan, akibat erupsi, warga Lewotobi tak bisa ke kebun dan ke pasar untuk membeli bahan makanan. Jika ke kebun, mereka terkena hujan abu vulkanik serta material.

Banyak tanaman, seperti umbi-umbian dan pisang, mati terpapar belerang serta panas terik selama 10 bulan terakhir. Jika hendak ke pasar, mereka melewati jalan yang dekat dengan aliran lava. Oleh Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki, jalur itu masuk kategori zona merah sehingga tidak boleh dilewati untuk sementara waktu. Jubir tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Heri Lamawuran, mengatakan, informasi terkait kekurangan makanan itu segera diteruskan ke bagian terkait. ”Diteruskan ke posko” katanya. Heri menyatakan, hingga Rabu pagi, jumlah pengungsi yang terdampak erupsi sebanyak 13.166 orang, tersebar di 11 kecamatan di Flores Timur dan dua kecamatan di Sikka. Jumlah  pengungsi yang sakit 1.317 orang dengan kasus ISPA 382 orang, disusul hipertensi 125 kasus. Kekurangan masker menjadi salah satu penyebab tingginya angka ISPA. (Yoga)

Satu kawasan, tetapi bak dua dunia berbeda. Begitu potret desa sekitar dan Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang, Banten. Kisah warga desa dominan tentang dampak proyek, seperti hilir mudik truk tanah tak kenal waktu, tergusur dari rumah dan kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PIK 2 menjadi proyek strategis nasional atau PSN PIK Tropical Coastland dengan konsep kawasan hijau dan kota berwawasan lingkungan. Sepekan ini, warga Kecamatan Kosambi dan Teluknaga sedikit lega. Hilir mudik truk tanah berhenti sementara sampai Kamis (14/11) akibat kecelakaan lalu lintas berujung kericuhan pada Kamis (7/11). Rabu (13/11), truk pengangkut beton melintas ke area proyek di Kampung Melayu Timur, Teluknaga. Beton-beton itu bakal jadi pagar pembatas setinggi 1-2 m antara PIK 2 dan kawasan sekitar. Permukiman warga desa kotor di sana-sini. Sebagian jalan desa berlubang dan tergenang karena saluran air mampat. Padahal, jalan ini penghubung antar desa dan ke jalan utama.

Siang itu, Komar (45), warga Muara, kurang bersemangat lantaran hasil menjala ikan hanya laku Rp 60.000. ”Melaut harus makin jauh. Makan ongkos. Apa-apa susah. Bingung kerja yang lain. Dari kecil sudah melaut,” ujar Komar. Komar, salah satu warga yang direlokasi dari Kampung Muara karena pengembangan PIK 2. Rumah barunya terletak 500 meter dari lokasi lama di tepi muara. Selain berkurangnya hasil laut, kerap kebanjiran membuatnya juga ikut direlokasi. Saat itu, ia mendapat Rp 2,3 juta per meter persegi. Pindah tempat tinggal dan mendapat uang tidak membuat ia lebih sejahtera. Ia hanya berharap Pemkab Tangerang, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, menaruh perhatian kepada nelayan.

Pemerintah menetapkan PIK Tropical Coastland sebagai satu dari 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta pada 18 Maret 2024. Areanya seluas 1.755 hektar di PIK 2. Menparekraf saat itu, Sandiaga Uno, mengusulkan PIK 2 sebagai PSN dengan pertimbangan lokasi strategis, dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu dan Kota Tua-Sunda Kelapa, dapat membuka peluang usaha dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga Banten dan sekitarnya. Selain itu, PIK 2 juga mengakomodasi wisata mangrove dan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg. Nilai investasinya Rp 65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

 PIK 2 adalah kelanjutan usaha patungan Agung Sedayu Group dan Salim Group setelah mengembangkan PIK 1 dan pulau reklamasi Golf Island and Ebony dengan luasan pengembangan 1.600 hektar. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyerukan presiden meninjau ulang, mencabut penetapan status PSN, dan menghentikan pembangunan PIK 2. Bupati Tangerang diminta menghentikan sementara pembangunan PIK 2 dan mengevaluasi operasional pembangunan. Lalu meminta pertanggungjawaban pihak PT PIK Dua Tbk atas dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial yang muncul dari pembangunan yang dikerjakan secara serampangan dan melawan hukum. (Yoga)

Dampak teknologi terhadap media dan jurnalistik merupakan tantangan yang mesti dihadapi. Di sisi lain, media, bersama masyarakat, bertanggung jawab untuk mengatasi disinformasi dan misinformasi. Hal itu terungkap dalam diskusi ASEAN-Korea Media Forum bertema ”The Impact of Technology on Journalism, Response to Disinformation” yang diselenggarakan Korea Press Foundation (KPF) dalam rangkaian KPF Journalism Conference 2024 di Seoul, Korselea Selatan, Rabu (13/11). Diskusi yang dimoderatori Jaemin Jung, pengajar di College of Liberal Arts and Convergence Science, itu menghadirkan jurnalis di ASEAN dan Korsel sebagai panelis.

Wan Muhammad Aslah Wan Razali, wartawan agensi Berita Nasional Malaysia (Bernama), mengatakan, salah satu kesulitan yang ditimbulkan teknologi adalah kemampuan media untuk tetap terhubung dengan pembaca muda. ”Pembaca muda cenderung tak peduli dengan berita. Maka, kami berusaha menyampaikan berita secepat mungkin melalui media sosial. Bentuknya bisa artikel atau video,” ujarnya. Menurut Ng Soon Kiat, Associate News Editor SPH Media, dampak teknologi bagi media di SPH Media Singapura ditandai dengan transformasi dari cetak ke mobile first audience. Distribusi dari cetak menjadi orientasi platform media sosial. ”Kami membagi konten kami ke platform berbeda, misalnya di Tiktok, Facebook, dan Instagram. konten lebih singkat sehingga lebih mudah dimengerti,” katanya.

Transformasi tersebut, diakuinya, membuat koran terlihat ”tua”. Maka, perusahaan melakukan sejumlah langkah, di antaranya rebranding agar selaras dengan transformasi. Keoxomphou Sakdavong, Deputy Head of Business News Section, Vientiane Times, Laos, menyampaikan, perubahan akibat teknologi yang bergerak cepat membuat media berubah dari berorientasi cetak ke digital. Namun, hal itu memicu isu baru, yakni pendapatan iklan digital yang tidak setinggi iklan cetak. ”Masalah yang juga muncul, newsroom jadi sepi. Kami rapat di kantor satu kali dalam seminggu. Padahal, saat masih berorientasi cetak, kami rapat setiap hari,” ujarnya. Menurut Laporan Risiko Global 2024 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia pada Januari 2024, misinformasi dan dis- informasi menempati posisi pertama dalam daftar risiko global. (Yoga)

PT Petrosea Tbk (PTRO) memiliki masa depan cerah setelah mengamankan kontrak pertambangan baru senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 22 triliun. Angka ini meliputi 60% dari backing kontrak perseroan di 2023 yang sebesar US$ 2,3 miliar. Basis  kontrak yang mayoritas  bersifat jangka menengah dan panjang melindungi Petrosea dari ancaman turbulensi. Masa depan Petrosea kian bertambah mentereng berkat backup penuh dari pengendali barunya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang tidak lain dan tidak bukan merupakan portfolio pertambangan Barito Group, milik konglomerat Prajogo Pangestu (PP). Sokongan Group Barito terbukti telah memberikan tenaga baru bagi PTRO dalam meraih kontrak di segmen penambangan dari EPC dengan capaian US$ 1,8 miliar atau ekuivalen Rp28,38 triliun.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari memperkirakan, perolehan kontrak baru PTRO itu akan mendongkrak pendapatan dan laba perseroan dalam beberapa tahun kedepan. Dari sisi pendapatan di segmen EPC, perseroan diestimasikan meraup kenaikan besar 152% menjadi US$ 747  miliar. Sedangkan, pendapatan di segmen penambahan akan melejit 60% menjadi US$ 3,7 miliar. Proyeksi pertumbuhan ini, kata Yoga, pada gilirannya akan membuat leverage PTRO lebih baik dibanding posisi sebelumnya. Tidak kalah penting basis kontrak PTRO yang kebanyakan bersifat jangka menengah dan panjang juga akan membantu perseroan mempertahankan aliran pendapatannya sekaligus mengurangi risiko likuiditas di masa depan. (Yetede)