Setop Ganti Menteri Ganti Kebijakan Kurikulum Pendidikan
Kurikulum Merdeka memang memiliki sejumlah titik lemah, sehingga perlu dievaluasi. Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai, kurikulum itu jangan diganti, karena malah akan kontraproduktif ke sistem pendidikan nasional. Alasannya, penerapan kurikulum baru bisa menimbulkan persoalan bagi tenaga pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan, karena mereka terus beradaptasi. Lebih parah lagi, siswa bisa bingung, guru stres, dan orang tua panik, jika kurikulum terus diganti setiap lima tahun sekali, lantaran harus memulai dari nol lagi. Pada titik ini, penyempurnaan kurikulum itu dinilai lebih bijak diakukan pemerintahn Prabowo Subianto.
Hal ini bisa memperbaiki sekaligus mencegah gejolak di pendidikan nasional. Gayung pun bersambut. DPR membuka peluang untuk menyusun jurikulum pendidikan yang bersifat tetap dengan jangka berlaku 20-30 tahun ke depan. Kurikulum merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahapp sejak 2021. Kurikulum ini resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024-2025. Namun implementasinya tergantung pada kesiapan satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Ada masa transisi hingga maksimal tiga tahun ke depan. (Yetede)
Trump dan Kebijakan Ekonomi yang Akan Ditempuhnya
Himbara Kejar Penyaluran KUR Tahun Ini Bisa Tercapai
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meyakini target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini bisa tercapai. Selain mengejar target yang di tetapkan pemerintah, bank pelat merah ini juga mendorong adanya debitur UMKM yang naik kelas. Adapun, PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar mendapatkan alokasi dari pemerintah senilai Rp 165 triliun, dengan rincian KUR mikro Rp 148 triliun, dan KUR kecil Rp 15 triliun. Sampai dengan September 2024, BRI telah menyalurkan KUR dengan total disbursment sebesar Rp141,9 triliun, setara 86,05% dari total alokasi 2024. Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada lebih dari 3,02 juta debitur dengan kualitas relatif terjaga (non performing loan/NPL) di level 2,27%.
Direktur BRI Sunarso mengatakan, tren penyaluran KUR terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 KUR yang disalurkan BRI sebesar Rp87,9 triliun kepada 4,1 juta debitur. Berikutnya, penyaluran KUR naik menjadi Rp138,5 triliun kepada 5,4 juta debitur 2020, lalu di 2021 yang disalurkan senilai Rp149,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. "Karena sekitar 70% dari total KUR nasional itu yang menyalurkan adalah BRI. Maka tertinggi di 2022 kepada 6,6 juta nasabah yang menerima KUR sebesar Rp 257,4 triliun. Sampai tahun ini target BRI Rp 165 triliun, dan sudah tersalur Rp141,9 triliun, sehingga sisa waktu tiga bulan ini kami kejar kekurangan Rp 23,1 triliun," ucap Sunarso. (Yetede)
Pemerintah Meminta Dukungan DPR dalam Penegakan Hukum di Sektor Migas dan Pertambangan
Pemerintah meminta dukungan DPR dalam penegakan hukum di sektor migas dan pertambangan. Hal ini seiring dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementeraian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktorat khusus ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu juga menyebutkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penegakan HUKUM ESDM dipimpin oleh Direktur Jendral yang berasal daru unsur Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI.
"Saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau mau commit, kita buat barang ini bagus," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia. Bahlil mengatakan pihaknya sedang menyusun struktur organisasi Ditjen Gakum. Ia menegaskan dalam waktu dekat struktur tersebut rampung. Nantinya direktorat ini dipimpin oleh sosok bisa berasal dari kalangan Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI. Namun, Bahlil menegaskan Dirjen Gakum nanti merupakan sosok yang memiliki integritas. Lebih lanjut ia menyebut direksi teranyar ini akan menyasar kegiatan tambang ilegal dan pengeboran migas ilegal. (Yetede)
Percepatan Ekspansi Industri Nikel
Sejumlah emiten nikel di Indonesia sedang aktif mengembangkan bisnis penghiliran nikel untuk meningkatkan pendapatan jangka panjang sekaligus mendukung program penghiliran yang berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. Beberapa proyek pengembangan smelter yang signifikan sedang berlangsung di antaranya oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT United Tractors Tbk. (UNTR), dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).
PT Aneka Tambang (ANTM) bersama Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) merencanakan proyek smelter senilai US$5,8 miliar, yang mencakup pabrik pengolahan nikel dan baterai, serta fasilitas daur ulang baterai. Proyek ini diharapkan bisa dimulai pada awal 2025. Sementara itu, MDKA melalui anak usahanya Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) juga memperluas kapasitas produksi nikel dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2025. United Tractors (UNTR), bagian dari Grup Astra, juga memulai konstruksi smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) pada Desember 2024, dengan kapasitas produksi mencapai 130.000-140.000 ton per tahun. Sementara itu, Vale Indonesia (INCO) menargetkan untuk meningkatkan produksi nikel hingga empat kali lipat dalam satu dekade mendatang dengan fokus pada operasi yang rendah karbon.
Meskipun prospek jangka panjang tampak cerah, harga komoditas nikel dalam jangka pendek mengalami tekanan akibat oversupply di pasar global. Analis pasar, seperti Rizal Nur Rafly dari Panin Sekuritas, mencatat bahwa meskipun ada tantangan terkait harga nikel, saham perusahaan-perusahaan nikel seperti MBMA dan NCKL masih menarik, dengan potensi peningkatan volume penjualan pada 2025. Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas menyarankan investor untuk mempertimbangkan emiten nikel dengan diversifikasi bisnis yang solid, seperti ANTM dan Harum Energy Tbk. (HRUM), untuk menghadapi kemungkinan penurunan harga nikel di pasar pada tahun 2025.
Dengan adanya program penghiliran nikel yang semakin berkembang, sektor nikel Indonesia diharapkan dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar, memperkuat ketahanan industri, dan mendukung transisi energi hijau di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan daya saing global Indonesia dalam industri baterai dan kendaraan listrik.
Ketidakstabilan Keuangan BPJS Kesehatan Jadi Sorotan
BPJS Kesehatan kini menghadapi potensi defisit yang cukup besar, meskipun sebelumnya institusi ini mencatatkan surplus selama masa pandemi Covid-19. Kondisi defisit ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara klaim yang dibayar untuk manfaat kesehatan dengan pendapatan premi yang diperoleh. Salah satu penyebab utama adalah rasio kerugian aktuaria, khususnya pada kelas II dan III, dengan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang paling terdampak. Diperkirakan jika masalah ini tidak segera teratasi, BPJS Kesehatan bisa mengalami aset neto negatif pada November 2025, dan potensi gagal bayar bisa terjadi pada pertengahan 2026.
Selama pandemi, BPJS Kesehatan mendapat keuntungan dari berkurangnya jumlah pengunjung fasilitas kesehatan dan klaim yang menurun, sehingga tercatat surplus. Namun, setelah pandemi, tantangan baru muncul dengan biaya kesehatan yang terus melambung, inflasi yang meningkat, dan beban lainnya seperti bocornya peserta BPJS, yakni banyak peserta yang tidak aktif atau menunggak iuran. Selain itu, faktor lainnya yang memperburuk defisit adalah rendahnya kenaikan upah pascapandemi, tingginya piutang pemerintah daerah, serta pengelolaan data yang belum optimal.
Meskipun demikian, ada beberapa solusi yang diusulkan untuk mengurangi defisit ini, seperti penyesuaian iuran, sistem sharing iuran antara pemerintah daerah dan badan usaha, serta amnesti tunggakan iuran selektif untuk yang bukan penerima upah. Selain itu, perbaikan sistem teknologi untuk mencegah manipulasi data dan peningkatan efisiensi dalam layanan kesehatan juga menjadi langkah penting.
Manajemen BPJS Kesehatan perlu terus berinovasi dan mengimplementasikan strategi yang tepat agar bisa menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan tetap memberikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membebani biaya iuran yang tinggi.
Penerimaan Pajak Hadapi Tantangan Elastisitas
Tax buoyancy Indonesia pada periode Januari-September 2024 tercatat -0,47, yang berarti penerimaan pajak tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini pertama kali tercatat negatif sejak 2009 dan menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03% YoY pada periode yang sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa 2024 adalah tahun yang berat dalam hal penerimaan pajak, dengan sektor-sektor utama seperti pertambangan dan industri pengolahan mengalami kontraksi yang signifikan.
Penyebab utama dari kondisi ini adalah penurunan harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah (CPO), gas, dan batu bara, yang berimbas pada penerimaan pajak. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pencairan restitusi PPh badan dan pengurangan angsuran PPh 25 juga turut memengaruhi hasil penerimaan pajak.
Pada sisi lain, Prianto Budi Saptono, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyoroti bahwa sektor pertambangan, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB, hanya menyumbang sekitar 6% terhadap penerimaan pajak dengan kontraksi pertumbuhan -41,4%. Kondisi ini, menurut Prianto, berkaitan erat dengan harga komoditas yang belum pulih, serta dampak dari situasi geopolitik global.
Darussalam, pendiri DDTC, menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi pajak secara menyeluruh dengan meredesain empat aspek utama: (1) mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor besar, (2) beralih dari pendekatan pemungutan pajak yang lebih ketat (enforced compliance) menjadi pendekatan kooperatif (cooperative compliance), (3) menyederhanakan regulasi pajak, terutama PPN, dengan mengurangi pengecualian dan pembebasan, dan (4) meningkatkan fleksibilitas kelembagaan otoritas pajak untuk memperbaiki penganggaran dan rekrutmen SDM.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani mengakui bahwa pencapaian tax buoyancy yang negatif ini menjadi tantangan besar untuk pemenuhan kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp3.325,1 triliun pada 2024, meskipun pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan target mencapai Rp1.921,9 triliun hingga akhir tahun.
Hilirisasi Ekonomi Menuju Era Keemasan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya melanjutkan program hilirisasi sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai tambah dari komoditas sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah telah mengubah nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk fokus pada pengembangan sektor hilir dan mendorong investasi yang dapat meningkatkan nilai tambah SDA. Ahmad Faisal Suralaga, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, menjelaskan bahwa sejak 2020, kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor nikel, telah memberikan hasil positif dengan total nilai investasi mencapai Rp1.245,8 triliun hingga 2024.
Selain itu, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hilirisasi, seperti smelter nikel, minyak dan gas (migas), dan industri kendaraan listrik, serta menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas. Ikhsan Adhi, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa sektor hilirisasi menjadi salah satu faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan pajak dan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk memfasilitasi investasi di sektor hilirisasi. Proyek investasi yang tersedia mencakup berbagai sektor, dari pengolahan nikel hingga industri kendaraan listrik. Melalui hilirisasi, pemerintah berharap dapat menciptakan kemandirian nasional, membuka lapangan kerja, serta memastikan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat, dengan harapan dapat mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kereta Otonom di IKN: Harapan dan Tantangan
Kementerian Perhubungan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Budi Rahardjo, menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki kewenangan penuh dalam mengevaluasi dan menentukan kelayakan sistem kereta otonom (autonomous rail transit/ART) yang sedang diuji coba di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara OIKN dan Norinco International Cooperation Ltd., yang menggunakan teknologi ART dari CRRC Qingdao Sifang.
Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh OIKN selama dua bulan menunjukkan bahwa sistem ART, khususnya teknologi otonom, belum berfungsi dengan baik di IKN. Meskipun demikian, Budi Rahardjo menegaskan bahwa negara tidak akan dirugikan dalam proses ini karena pembiayaan uji coba sepenuhnya ditanggung oleh vendor ART.
Pengujian ART telah dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute yang melibatkan mixed traffic, di mana ART berbagi jalur dengan kendaraan lain. Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Muhammad Ali Berawi, menyatakan bahwa meskipun uji coba telah selesai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa teknologi otonom ART masih perlu perbaikan dan penyempurnaan agar dapat mencapai performa yang optimal.
Secara keseluruhan, meskipun teknologi ART di IKN masih dalam tahap pengembangan, evaluasi yang dilakukan oleh OIKN menunjukkan adanya kemajuan dan upaya perbaikan untuk memastikan sistem transportasi ini dapat memenuhi standar dan kebutuhan IKN di masa depan.
