Sekitar 20 perusahaan dari Indonesia dan China menandatangani komitmen kerja sama senilai total US$ 10,07 miliar atau setara Rp 157,81 triliun di bidang manufaktur canggih,  energi terbarukan, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan. Penandatanganan yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto tersebut dilakukan dalam acara Indonesia-China Bussines Forum 2024 di Beijing,  Minggu (10/11/2024). Sehari sebelumnya, juga telah ditandatangani delapan kerja sama di antara dua negara atau governance to governance to governance (G to G) yang salah satunya adalah soal dukungan  pemerintah China terhadap program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Terkait ini, disepakati kerja sama pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Sedangkan tujuh kesepakatan kerja sama G to G yang lain adalah meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tingkok, Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, dan Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi meluncurkan SuperApp BYOND by BSI sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan dan keuangan yang semakin kompleks di era digital. BYOND by BSI merupakan SuperApp layanan finansial, sosil, dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman di akses, dengan keamanan yang semakin maksimal. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan antusiasme atas peluncuran aplikasi BYOND. Erick juga mengapresiasi langkah  BSI yang terus  melakukan inovasi dan transformasi tanpa henti, sehingga mampu terus bertumbuh dan berkembang serta membalikkan stigma yang selama ini banyak melekat pada industri perbankan syariah. Dia menegas bahwa pemerintah akan terus mendukung BSI dalam upaya membangun ekosistem Islam yang terintegrasi dan inklusi. "InsyaAllah, BYOND by BSI dapat memenuhi harapan kita semua, memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan eksosistem ekonomi Islam. Kemudian hal-hal terkait layanan umroh dan haji juga bisa disinergikan dengan accesbility BSI ke depan. Apalagi saat ini BSI sedang menjajaki peluang untuk, membuka cabang di Arab Saudi, setelah sebelumnya berhasil di Dubai," ungkap Erick. (Yetede)

Menteri Komukasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap, perusahaan raksasa teknologi yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yaitu Microsoft, dan Yandex Group, perusahaan teknologi yang berbasis di Rusia, berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Keduanya  tertarik untuk mengembangkan ekosistem kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Indonesia. Meutya mengaku banyak perusahaan teknologi informasi global yang berminat investasi mengembangkan ekosistem AI di Indonesia Menurut Meutya, keterikan kedua perusahaan tersebut, karena melihat potensi pengembangan teknologi AI sangat besar dan stratgeis untuk mendukung kemajuan digital di Indonesia. "AI berkembang sangat cepat di dunia. Peran AI bagi manusia pun terus meningkat di berbagai sektor. Kami mengapresiasi  minat yandex Group dan Microsoft untuk menanamkan investasi di Indonesia," ungkap Meutya.

Kebijakan proteksionisme yang kemungkinan akan kembali dilakukan Donald Trump saat kembali jadi Presiden AS, dapat memberikan efek negatif ke industri manufaktur. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, kebijakan tersebut dapat membuat China mencari tujuan ekspor lainnya karena dihadang AS dan ujungnya membanjiri pasar Indonesia. "Kita harus waspadai jangan sampai over production China semakin membanjiri market yakni dengan memperkuat dengan Trade Remedies untuk  melindungi pasar domestik Indonesia di tengah utilitas industry TPT yang masih lemah," ucap dia. Kebijakan proteksionisme ini merupakan kebijakan ekonomi Trump dalam melindungi industri dalam negerinya. Trump berencana akan meningkatkan tarif impor hingga 10% untuk barang-barang asing. Angkat itu diklaim bisa meningkat, seandainya pihak mitra dagang terbukti memanipulasi atau terlibat perdagangan tak adil. Oleh karena itu, terang Jemmy, pemerintah Indonesia perlu melakukan negosiasi dalam mendorong kegiatan ekspor ke Amerika Serikat. Di sisi lain Indonesia harus mencoba menegosiasi Trade Agreement dengan Amerika Serikat. (Yetede)

Puluhan anggota TNI Batalyon Artileri Medan-2/Kilap Sumagan menyerang perkampungan warga di dekat markasnya di Desa Selamat, Deli Serdang, Sumut. Seorang warga, Raden Barus (60) tewas. Delapan warga luka berat dan belasan orang lainnya luka ringan akibat serangan itu.”Kami tidak tahu pasti alasan mereka menyerang warga kami. Kata mereka, ada cekcok antara anggota Armed dan warga saat melintas di jalan dengan sepeda motor. Mereka menyerang kami dengan membabi buta,” kata Kades Selamat, Bahrun dalam acara adat pemakaman Raden, Minggu (10/11). Panglima Kodam I/Bukit Barisan Letjen Mohamad Hasan hadir dalam acara pemakaman itu. Di hadapan Hasan, anggota keluarga menangis histeris. Keluarga meminta keadilan dan proses hukum terhadap anggota TNI pembunuh Raden.

Hasan mengatakan, dirinya meminta maaf atas apa yang dilakukan anggotanya dan memastikan peristiwa ini tidak terulang lagi. Hasan berjanji akan memproses hukum semua anggota Artileri Medan-2 (Armed-2) yang terlibat penyerangan itu. Delapan korban luka berat dirawat di RS Putri Hijau milik Kodam I/Bukit Barisan. Bahrun mengatakan, perkampungan mereka diserang puluhan anggota Armed-2 Medan-2/Kilap Sumagan pada Jumat (8/11) malam hingga Sabtu pagi. Warga terkejut dengan kedatangan puluhan anggota TNI tanpa seragam pukul 22.00 WIB. Mereka menyisir perkampungan dan mendobrak rumah warga. Warga yang berada di rumah diseret keluar, dipukul, dan beberapa dihantam pisau. Raden kebetulan sedang di luar. Ia ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan.

Terdapat luka di kepala dan badannya. ”Saat ditemukan, Raden masih hidup, tapi kritis. Kami sempat membawa ke RS, tetapi meninggal di jalan,” kata Bahrun. Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan Kolonel Dody Yudha menjelaskan, proses hukum telah berjalan terhadap anggota Armed-2 yang terlibat dalam penyerangan warga itu. ”Yang terkonfirmasi ada 33 orang. Mereka diperiksa di PM Kodam I/BB,” katanya. Pangdam I/Bukit Barisan sudah melaksanakan jam komandan di Armed-2 untuk memberikan arahan kepada semua prajurit. Pangdam I/Bukit Barisan juga memimpin langsung mediasi dengan warga. Dugaan awal, anggota Armed-2 terlibat perkelahian dengan beberapa pemuda Desa Selamat pada Jumat sore. Perkelahian diawali cekcok anggota TNI dan warga yang melintas di jalan. (Yoga)

Ada banyak analisis soal penyebab kemenangan besar Republikan. Salah satunya, Trump dan Republikan menangkap aspirasi pemilih. Padahal, merujuk data Komisi Pemilihan Federal (FEC) AS, Kamala Harris dan Demokrat menghabiskan belanja kampanye jauh lebih besar dibandingkan Trump dan Republikan. Capres, calon anggota DPR, dan calon senator Demokrat menghabiskan 3,53 miliar USD. Republikan 1,8 miliar USD. Demokrat juga unggul soal pengumpulan dana kampanye, total 3,93 miliar USD. Republikan cuma 2,07 milyar USD. Faktanya, Trump unggul di lebih dari separuh negara bagian AS. Dari 538 suara dewan elektoral, hanya 226 diraih Harris.

Suara mayoritas, baik pilihan langsung (popular vote) maupun suara elektoral (electoral vote), dikuasai Trump. Pilihan isu kampanye berkontribusi pada kemenangan Trump. Ia membahas inflasi. Ia berulang berbicara soal periuk nasi. Trump juga membahas soal penegakan hukum dan penindakan terhadap imigran ilegal. Bagi ibu-ibu, merujuk pada data sebaran pemilih Harris-Trump, isu itu lebih penting dari masalah demokrasi atau aborsi. Warga sudah memberi suara, mayoritas mendukung Trump. Pemilih di North Carolina sampai Florida marah besar soal bantuan dampak badai.

Hanya 344 juta USD dikucurkan untuk korban Badai Helene. Sementara untuk bantuan militer Ukraina dan Israel sudah habis puluhan miliar dollar AS. Banyak warga bertanya, kenapa uang sebanyak itu tidak dipakai saja untuk mengurus berbagai masalah domestik? Penganggur banyak, harga aneka kebutuhan melonjak. Demokrat dan Harris gagal menjawab pertanyaan dan kegelisahan itu. Demokrat dan Harris malah membahas hal-hal yang, menurut jajak pendapat ataupun hasil pemilu, tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari warga. Penurunan inflasi dan periuk nasi terisi. Itu yang diinginkan warga. Bukan ceramah demokrasi. (Yoga)

Mudzakarah Perhajian Indonesia memutuskan hasil investasi setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) calon jemaah haji boleh digunakan untuk membiayai jemaah haji lain. Selain itu, hewan dam bisa disembelih di luar Tanah Suci di Arab Saudi atau hingga di Indonesia. Keputusan ini disepakati dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 yang diikuti sejumlah ahli fikih dari beberapa organisasi masyarakat, akademisi, praktisi haji, serta para Kakanwil Kemenag dan Kabid pada kanwil Kemenag provinsi. Keputusan dibacakan Aris Ni’matullah dari Pesantren Buntet Cirebon. Tiga isu utama yang dibahas adalah hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi dana setoran awal (biaya penyelenggaraan ibadah haji) untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain, skema tanazul (meninggalkan) mabit di tenda Mina, serta hukum menyembelih dan mendistribusikan hewan dam di luar tanah haram.

”Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah (diizinkan),” kata Aris dalam keterangan pers yang disampaikan di Bandung, Jabar,  Sabtu (9/11). Menurut Aris, penentuan persentase besaran pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH itu harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahat-an. Hal ini berlaku bagi jemaah haji masa tunggu ataupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan. Persentase pemanfaatan harus memastikan keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang. Hal ini demi menjamin keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. ”Pemerintah (Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH) berwenang mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH dengan mempertimbangkan prinsip syariah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur,” ujarnya. (Yoga)