;

Ledakan NPL di Perbankan Milik Konglomerat

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Bank Besar di Indonesia, seperti PT Bank MNC Internasional Tbk. (MNC Bank), PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank INA), dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (Bank MAYA), mengalami peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada kuartal III/2024. MNC Bank, yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo, mencatatkan peningkatan NPL gross menjadi 4,69%, sedangkan NPL net meningkat menjadi 3,32%. Meskipun demikian, MNC Bank tetap optimis bisa mencapai target aset Rp30 triliun pada 2025 dengan fokus pada segmen kredit wholesale dan konsumer.

Sementara itu, Bank INA, yang dimiliki oleh taipan Anthoni Salim, juga mencatatkan lonjakan signifikan pada rasio NPL gross yang mencapai 4,46%, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan NPL, kedua bank ini berhasil menurunkan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment), yang mendukung pencapaian laba perseroan.

Bank MAYA milik Dato’ Sri Tahir mencatatkan sedikit perbaikan pada rasio kredit bermasalah, namun tetap mengalami pembengkakan kerugian penurunan nilai aset yang berimbas pada penurunan laba bersih.

Meski mengalami peningkatan NPL, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menegaskan bahwa hal ini bersifat siklikal dan tidak menjadi masalah serius, asalkan NPL bank-bank tersebut tetap di bawah ambang batas 5%. Dian menekankan bahwa fluktuasi laba dan kerugian dalam bisnis perbankan adalah hal yang normal, selama bank menjaga rasio keuangan yang sehat, seperti permodalan, likuiditas, dan rasio kredit bermasalah yang terkendali.

Sementara itu, dalam sektor investasi, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi Rosan Roeslani, berfokus pada menarik minat investor asing, khususnya dari sektor energi, seperti energi terbarukan dan teknologi penangkapan karbon. Pemerintah juga mendorong sektor panas bumi (geothermal) untuk menjadi fokus investasi, dan perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, dan BP menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan target net zero emission (NZE) yang telah dicanangkan.


COP 29: Kolaborasi untuk Percepat Transisi Energi

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan global dalam menangani perubahan iklim. Tokoh pemerintah, khususnya Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat transisi energi nasional, dengan tujuan utama menyelamatkan planet ini untuk generasi mendatang. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam pengembangan proyek-proyek transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, telah melakukan berbagai upaya dalam dekarbonisasi dan mencapai target net-zero emission, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti biofuel, energi geotermal, dan hidrogen. PT Pupuk Indonesia juga berperan aktif dengan proyek Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA) yang bertujuan untuk mendukung transisi energi hijau global. Selain itu, Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Jepang dalam kerjasama perdagangan karbon internasional melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA), yang memungkinkan pengakuan sistem kredit karbon Indonesia di pasar global.

Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor dan negara, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.


Upaya Pemerintah Kendalikan Distribusi Pupuk Demi Swasembada Pangan

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Pertanian (Kementan) akan memegang tanggung jawab penuh dalam penyaluran pupuk bersubsidi mulai tahun 2025 untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diperkirakan selesai tahun ini, dengan tujuan agar pada Januari 2025, distribusi pupuk tidak lagi menjadi masalah.

Kementan akan langsung mengatur penyaluran pupuk bersubsidi melalui PT Pupuk Indonesia (Persero), yang akan meneruskan distribusi ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan bertanggung jawab untuk memastikan pupuk sampai ke petani yang berhak menerima. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan membayar pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia. Dengan pemangkasan prosedur distribusi ini, diharapkan proses penyaluran akan lebih cepat dan tepat sasaran.

Peraturan Menteri Pertanian No. 1/2024 menetapkan bahwa petani yang berhak menerima subsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Pada tahun 2024, kuota pupuk subsidi meningkat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan sekitar 52% dari total kuota sudah disalurkan per Juni 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan meningkatkan efisiensi distribusi di seluruh Indonesia.



Terbatasnya Modal untuk Mengejar Target Ambisius

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Kontan (H)
Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan. Data Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa 14 dari 19 indikator pembangunan tahun ini diperkirakan tidak tercapai, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%-6,5% (RPJMN) dan 5,3%-5,7% (RKP) sulit dicapai. Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Core, mengidentifikasi ketergantungan pemerintah pada komoditas SDA dan rendahnya nilai tambah hilirisasi sebagai penyebab utama. Yusuf juga menyoroti kualitas SDM yang masih tertinggal akibat tantangan dalam pendidikan.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menilai bahwa target pembangunan dalam RPJMN terlalu agresif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang realistis adalah 5%-6%, asalkan fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya belajar dari pemerintahan sebelumnya dan memastikan target pembangunan dijalankan oleh tim yang kompeten.

Wijayanto juga menyarankan strategi "carrot and stick" untuk memastikan kinerja kabinet yang optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada Kementerian Keuangan agar didukung oleh kekuatan politik yang memadai. Pemerintah Prabowo harus memperbaiki proses perencanaan target agar lebih realistis dan terukur.

Keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada langkah strategis dalam mengatasi tantangan fiskal, memperbaiki pendidikan, serta mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah nyata pada ekonomi nasional.

Tantangan Berat dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Kontan
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun pada 2025 guna mendanai program prioritas seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan penciptaan lapangan kerja. Target tersebut naik 13,9% dari proyeksi 2024 sebesar Rp 1.921,9 triliun.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan, menekankan perlunya reformasi tata kelola perpajakan, mencegah kebocoran pajak di sektor sumber daya alam (SDA), serta meningkatkan pendapatan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selain itu, upaya ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan, kesehatan, sains, dan teknologi.

Namun, permasalahan struktural dalam sistem perpajakan masih menjadi hambatan. Darussalam, Founder DDTC, menyoroti rendahnya tax ratio Indonesia yang berkisar 9%-12% selama satu dekade, jauh di bawah rata-rata ASEAN dan OECD. IMF merekomendasikan tax ratio minimal 15% untuk menopang pembangunan berkelanjutan. Rendahnya tax buoyancy (0,88% pada 2010-2019) juga mengindikasikan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Darussalam juga menunjukkan ketidakseimbangan kontribusi sektor ekonomi terhadap pajak, seperti sektor pertanian yang menyumbang 13,02% terhadap PDB, namun hanya memberi kurang dari 3% penerimaan pajak. Ia menyarankan perombakan kebijakan perpajakan yang lebih berfokus pada pajak penghasilan perorangan, sesuai dengan praktik di negara-negara OECD.

Selain itu, Hashim Djojohadikusumo mengungkap adanya 300 pengusaha sawit nakal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Penanganan tegas terhadap pelaku pelanggaran ini diperlukan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.

Melalui reformasi perpajakan yang komprehensif dan penegakan hukum yang kuat, pemerintah dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai target ambisius penerimaan untuk mendukung pembangunan nasional. 

Seleksi Ketat dalam Memilih Saham BUMN

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Kontan
Kinerja saham BUMN, khususnya yang tergabung dalam indeks IDX BUMN20, mengalami tekanan sepanjang tahun 2024 dengan koreksi 9,98% secara year to date (ytd). Meskipun demikian, secara fundamental, beberapa BUMN tetap mencatatkan performa keuangan yang solid. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara mencapai Rp 79,7 triliun per Oktober 2024, meningkat 7,5% secara tahunan.

Rizkia Darmawan dari Mirae Asset Sekuritas menyebut keluarnya dana asing sebagai penyebab utama tekanan pada saham BUMN, terutama sektor perbankan, yang memiliki bobot besar di IDX BUMN20. Selain perbankan, saham Telkom Indonesia (TLKM), Semen Indonesia (SMGR), dan Bukit Asam (PTBA) juga mengalami tekanan jual, dipengaruhi sentimen eksternal seperti hasil Pilpres AS.

Namun, Darma memprediksi sentimen negatif ini bersifat sementara. Sektor keuangan diperkirakan menjadi yang pertama pulih saat dana asing kembali masuk, diikuti sektor konsumer dan ritel. Ia merekomendasikan saham-saham seperti BMRI, BBRI, BBNI, dan PTBA dengan target harga Rp 2.500 untuk PTBA.

Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menilai koreksi harga saham BUMN sebagai peluang pembelian secara bertahap, terutama untuk saham-saham bluechip. Sedangkan Pandhu Dewanto dari Investindo Nusantara Sekuritas melihat koreksi pada saham seperti BBRI dan TLKM memberikan kesempatan buy on weakness, mengingat potensi perbaikan kinerja atau valuasi yang lebih murah.

Pandhu menyarankan target harga Rp 5.500 untuk BBRI dan Rp 3.200 untuk TLKM, serta Rp 655 untuk MTEL. Ia juga mencatat pola kenaikan saham MTEL menjelang akhir tahun, yang berpotensi memberikan peluang investasi.

Momentum "window dressing" di bulan Desember bisa menjadi katalis positif bagi investor untuk memanfaatkan valuasi saham BUMN yang tengah terkoreksi dan potensi rebound di awal tahun mendatang.

Produk Derivatif Jadi Opsi Investasi Alternatif

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Kontan
Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Kontrak Berjangka Saham (KBS) atau single stock futures (SSF) pada 12 November 2024. Produk derivatif ini memulai debut perdagangan dengan membukukan 149 kontrak senilai Rp 84,8 juta. Sejak soft launching Agustus lalu, total transaksi SSF mencapai 1.107 kontrak dengan nilai Rp 749,9 juta.

SSF berbasis lima saham unggulan: PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Astra International Tbk (ASII), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Setiap saham memiliki tiga periode kontrak (1, 2, dan 3 bulan), memberikan total 15 seri SSF yang dapat diperdagangkan.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BEI, Firza Rizqi Putra, menyatakan bahwa BEI akan fokus pada edukasi dan sosialisasi SSF hingga akhir 2024. Tahun depan, BEI menargetkan 1 juta kontrak dan peningkatan jumlah investor hingga 5% dari total investor saham. Upaya ini didukung dengan penambahan anggota bursa (AB) derivatif, yang saat ini mencakup PT Binaartha Sekuritas, PT Ajaib Sekuritas Asia, dan PT Phintraco Sekuritas. BEI juga memproses izin bagi 12–13 perusahaan sekuritas lainnya.

Presiden Direktur Phintraco Sekuritas, Ferawati, dan Direktur Utama Binaartha Sekuritas, Adi Indarto Hartono, optimistis terhadap potensi pertumbuhan nasabah derivatif. Ferawati menargetkan lebih dari 1.000 investor, sementara Adi menyebut pihaknya sudah memiliki 200 nasabah derivatif.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menggarisbawahi manfaat SSF sebagai alternatif investasi yang menawarkan keuntungan melalui capital gain dan perlindungan (hedging) saat pasar bearish. Pengamat pasar modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai produk ini akan meningkatkan likuiditas pasar sekaligus memberikan peluang bagi investor agresif. Kehadiran SSF dianggap sebagai langkah positif untuk memperkaya instrumen investasi di Indonesia.

Proyek Baru Angkat Performa Kinerja CTRA

Hairul Rizal 13 Nov 2024 Kontan
PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menunjukkan kinerja yang solid hingga September 2024 dengan laba bersih tumbuh 11,99% year-on-year (yoy) menjadi Rp 1,4 triliun dan pendapatan naik 8% yoy menjadi Rp 7,1 triliun. Kinerja positif ini didukung oleh segmen pengembangan properti yang tumbuh 6,3% yoy dan segmen recurring income yang tumbuh 13,87% yoy, sebagaimana dicatat oleh Analis Phintraco Sekuritas, Nurwachidah.

CTRA juga mencatat pencapaian marketing sales sebesar Rp 8,7 triliun, setara 78% dari target tahun 2024. Portofolio produk yang tersebar di 89 proyek di 34 kota di Indonesia membantu menjaga stabilitas pendapatan. Jabodetabek, Surabaya Raya, dan Sumatera menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi masing-masing 39%, 23%, dan 20%. Peluncuran 1.351 unit properti, termasuk di Citraland Kota Deli Megapolitan, memberikan kontribusi signifikan terhadap marketing sales.

Analis JP Morgan, Henry Wibowo, memandang pencapaian CTRA lebih unggul dibandingkan pengembang properti lainnya dan memperkirakan tren positif ini berlanjut hingga akhir 2024. Rencana peluncuran proyek baru seperti Lake Villa, Elaia Fase 2 di Serpong, dan Emerald di Surabaya diharapkan menambah pra-penjualan sebesar Rp 1,5–Rp 1,8 triliun.

Namun, ada risiko perlambatan pendapatan yang melambat dari 13% pada semester pertama menjadi 8% di sembilan bulan 2024. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, mengingatkan perlambatan ekonomi dapat menekan permintaan properti. Meski demikian, insentif PPN yang ditanggung pemerintah masih menjadi peluang untuk mendorong penjualan.

Nurwachidah memproyeksi pendapatan CTRA mencapai Rp 10,1 triliun dengan laba setelah pajak Rp 2,1 triliun, memberikan rekomendasi buy dengan target harga Rp 1.570. Henry memberikan rekomendasi overweight dengan target harga Rp 1.700, sementara Azis merekomendasikan hold dengan target Rp 1.290.

Presiden Prabowo tak akan menoleransi korupsi

Yoga 13 Nov 2024 Kompas (H)

Para pengusaha AS diajak tidak ragu berbisnis di Indonesia. RI siap menyediakan iklim usaha sehat, termasuk lewat pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha AS, Senin (11/11) siang waktu Washington DC atau Selasa dini hari WIB. Pengusaha yang ditemui merupakan anggota The United States-Indonesia Society (Usindo).  Presiden menegaskan sikap pada korupsi. Bagi Presiden, korupsi kanker dalam perekonomian. Oleh karena Presiden tak akan menoleransi segala bentuk korupsi. ”Beliau bahkan menyampaikan, kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem, misalkan, kontak langsung kepada beliau,” ucap Rosan.

Ia menyebutkan, pengusaha senang dengan pesan positif Presiden. Pesan itu sangat jelas dan diapresiasi. Kepada Presiden, menurut Rosan, pengusaha juga menyinggung soal birokrasi yang masih berbelit. Penting mengurai masalah itu agar pemilik modal tertarik berinvestasi di Indonesia. ”Kami sangat gembira karena memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia, yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut, baik bisnis AS maupun bisnis dari negara lain,” kata Wakil Dubes AS di Jakarta sekaligus penasihat Usindo, Ted Osius. (Yoga)


Susu peternak sapi ditolak dan terpaksa dibuang

Yoga 13 Nov 2024 Kompas (H)

Pekan ini, dunia peternakan Tanah Air heboh seusai peternak di Pasuruan, Jatim, membuang susu yang tertolak masuk ke pabrik. Berikutnya, rentetan aksi protes serupa terjadi di Boyolali, Jateng. Aksi buang susu tidak sekali ini terjadi. Pernah karena penyakit mulut dan kuku atau karena kualitas produksi tak sesuai ketentuan. Namun, pembuangan karena ditolak oleh pabrik baru kali ini terjadi. Penolakan itu dikatakan karena kuota penerimaan dipotong atau dibatasi. Peternak yang susu produksinya tertolak pabrik berasal dari PT Nawasena Satya Perkasa (NSP) asal Purwodadi, Pasuruan. Disebutkan, 150 ton susu dibuang ke sungai sejak Sabtu (9/11). Kejadian bermula saat PT NSP menyetor susu ke pabrik di Jabar. Dikatakan bahwa kuota penerimaan pabrik dikurangi. PT NSP lalu memilih membuang susu karena sudah lewat masa aman konsumsi susu. ”Kalau (susu) diberikan kepada masyarakat, kondisinya cukup mengkhawatirkan.

Kalau dibawa balik ke Pasuruan, rugi di ongkos angkutan dan kondisi susu semakin rusak,” kata Manajer PT NSP Abednego Wahyu Adi Permana, di Pasuruan, Senin (11/11). Selama ini mereka memasok 70 ton susu pada pabrik per hari. Namun, sejak akhir September 2024, penerimaan susu pabrik di Jabar menjadi 40 ton per hari. Dengan adanya pembatasan, ia membatasi penerimaan susu dari peternak dan pengepul. Pilihan lain adalah mengalihkan penjualan susu pada usaha yang membutuhkan susu, misal permen rasa susu, dengan harga rendah. Rendahnya harga jual bakal berdampak pada turunnya harga beli susu dari peternak. Harga beli susu ke peternak, Rp 7.000-Rp 7.800 per liter. Ada 2.000 peternak di Pasuruan yang menyetor susu ke PT NSP. Selain PT NSP, penolakan susu saat disetor dialami Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Nongkojajar, Pasuruan.

Biasanya mereka menyetor 100 ton susu segar per hari. Namun, sejak akhir September 2024, industri pengolahan susu membatasi pembelian. Per Minggu, jumlah susu belum disetor 80 ton. ”Kami memiliki sistem pendingin yang baik sehingga susu dari peternak bisa ditampung. Namun, tak bisa lama karena tiap hari datang susu baru. Butuh solusi bagi peternak sapi perah,” kata Sulistyanto, Ketua KPSP Setia Kawan. Dengan kebutuhan 17 kg per kapita, Indonesia masih mengimpor susu. Hingga 2022 sesuai data BPS, produksi susu segar dalam negeri 968.980 ton atau 20 % kebutuhan nasional 4,4 juta ton. Kementerian Koperasi menyebut, masuknya susu impor dipicu adanya negara pengekspor yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan bea masuk produk susu, sehingga produk mereka 5 % lebih rendah dari harga global. Kondisi ini diperparah ulah pelaku industri pengolahan susu yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan skim atau susu bubuk. (Yoga)


Pilihan Editor