Ledakan NPL di Perbankan Milik Konglomerat
Bank Besar di Indonesia, seperti PT Bank MNC Internasional Tbk. (MNC Bank), PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank INA), dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (Bank MAYA), mengalami peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada kuartal III/2024. MNC Bank, yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo, mencatatkan peningkatan NPL gross menjadi 4,69%, sedangkan NPL net meningkat menjadi 3,32%. Meskipun demikian, MNC Bank tetap optimis bisa mencapai target aset Rp30 triliun pada 2025 dengan fokus pada segmen kredit wholesale dan konsumer.
Sementara itu, Bank INA, yang dimiliki oleh taipan Anthoni Salim, juga mencatatkan lonjakan signifikan pada rasio NPL gross yang mencapai 4,46%, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan NPL, kedua bank ini berhasil menurunkan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment), yang mendukung pencapaian laba perseroan.
Bank MAYA milik Dato’ Sri Tahir mencatatkan sedikit perbaikan pada rasio kredit bermasalah, namun tetap mengalami pembengkakan kerugian penurunan nilai aset yang berimbas pada penurunan laba bersih.
Meski mengalami peningkatan NPL, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menegaskan bahwa hal ini bersifat siklikal dan tidak menjadi masalah serius, asalkan NPL bank-bank tersebut tetap di bawah ambang batas 5%. Dian menekankan bahwa fluktuasi laba dan kerugian dalam bisnis perbankan adalah hal yang normal, selama bank menjaga rasio keuangan yang sehat, seperti permodalan, likuiditas, dan rasio kredit bermasalah yang terkendali.
Sementara itu, dalam sektor investasi, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi Rosan Roeslani, berfokus pada menarik minat investor asing, khususnya dari sektor energi, seperti energi terbarukan dan teknologi penangkapan karbon. Pemerintah juga mendorong sektor panas bumi (geothermal) untuk menjadi fokus investasi, dan perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, dan BP menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan target net zero emission (NZE) yang telah dicanangkan.
COP 29: Kolaborasi untuk Percepat Transisi Energi
Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan global dalam menangani perubahan iklim. Tokoh pemerintah, khususnya Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat transisi energi nasional, dengan tujuan utama menyelamatkan planet ini untuk generasi mendatang. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam pengembangan proyek-proyek transisi energi yang lebih berkelanjutan.
Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, telah melakukan berbagai upaya dalam dekarbonisasi dan mencapai target net-zero emission, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti biofuel, energi geotermal, dan hidrogen. PT Pupuk Indonesia juga berperan aktif dengan proyek Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA) yang bertujuan untuk mendukung transisi energi hijau global. Selain itu, Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Jepang dalam kerjasama perdagangan karbon internasional melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA), yang memungkinkan pengakuan sistem kredit karbon Indonesia di pasar global.
Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor dan negara, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Upaya Pemerintah Kendalikan Distribusi Pupuk Demi Swasembada Pangan
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memegang tanggung jawab penuh dalam penyaluran pupuk bersubsidi mulai tahun 2025 untuk mempercepat distribusi pupuk kepada petani. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diperkirakan selesai tahun ini, dengan tujuan agar pada Januari 2025, distribusi pupuk tidak lagi menjadi masalah.
Kementan akan langsung mengatur penyaluran pupuk bersubsidi melalui PT Pupuk Indonesia (Persero), yang akan meneruskan distribusi ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan bertanggung jawab untuk memastikan pupuk sampai ke petani yang berhak menerima. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan membayar pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia. Dengan pemangkasan prosedur distribusi ini, diharapkan proses penyaluran akan lebih cepat dan tepat sasaran.
Peraturan Menteri Pertanian No. 1/2024 menetapkan bahwa petani yang berhak menerima subsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Pada tahun 2024, kuota pupuk subsidi meningkat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan sekitar 52% dari total kuota sudah disalurkan per Juni 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan meningkatkan efisiensi distribusi di seluruh Indonesia.
Terbatasnya Modal untuk Mengejar Target Ambisius
Tantangan Berat dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Seleksi Ketat dalam Memilih Saham BUMN
Produk Derivatif Jadi Opsi Investasi Alternatif
Proyek Baru Angkat Performa Kinerja CTRA
Presiden Prabowo tak akan menoleransi korupsi
Para pengusaha AS diajak tidak ragu berbisnis di Indonesia. RI siap menyediakan iklim usaha sehat, termasuk lewat pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha AS, Senin (11/11) siang waktu Washington DC atau Selasa dini hari WIB. Pengusaha yang ditemui merupakan anggota The United States-Indonesia Society (Usindo). Presiden menegaskan sikap pada korupsi. Bagi Presiden, korupsi kanker dalam perekonomian. Oleh karena Presiden tak akan menoleransi segala bentuk korupsi. ”Beliau bahkan menyampaikan, kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem, misalkan, kontak langsung kepada beliau,” ucap Rosan.
Ia menyebutkan, pengusaha senang dengan pesan positif Presiden. Pesan itu sangat jelas dan diapresiasi. Kepada Presiden, menurut Rosan, pengusaha juga menyinggung soal birokrasi yang masih berbelit. Penting mengurai masalah itu agar pemilik modal tertarik berinvestasi di Indonesia. ”Kami sangat gembira karena memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia, yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut, baik bisnis AS maupun bisnis dari negara lain,” kata Wakil Dubes AS di Jakarta sekaligus penasihat Usindo, Ted Osius. (Yoga)
Susu peternak sapi ditolak dan terpaksa dibuang
Pekan ini, dunia peternakan Tanah Air heboh seusai peternak di Pasuruan, Jatim, membuang susu yang tertolak masuk ke pabrik. Berikutnya, rentetan aksi protes serupa terjadi di Boyolali, Jateng. Aksi buang susu tidak sekali ini terjadi. Pernah karena penyakit mulut dan kuku atau karena kualitas produksi tak sesuai ketentuan. Namun, pembuangan karena ditolak oleh pabrik baru kali ini terjadi. Penolakan itu dikatakan karena kuota penerimaan dipotong atau dibatasi. Peternak yang susu produksinya tertolak pabrik berasal dari PT Nawasena Satya Perkasa (NSP) asal Purwodadi, Pasuruan. Disebutkan, 150 ton susu dibuang ke sungai sejak Sabtu (9/11). Kejadian bermula saat PT NSP menyetor susu ke pabrik di Jabar. Dikatakan bahwa kuota penerimaan pabrik dikurangi. PT NSP lalu memilih membuang susu karena sudah lewat masa aman konsumsi susu. ”Kalau (susu) diberikan kepada masyarakat, kondisinya cukup mengkhawatirkan.
Kalau dibawa balik ke Pasuruan, rugi di ongkos angkutan dan kondisi susu semakin rusak,” kata Manajer PT NSP Abednego Wahyu Adi Permana, di Pasuruan, Senin (11/11). Selama ini mereka memasok 70 ton susu pada pabrik per hari. Namun, sejak akhir September 2024, penerimaan susu pabrik di Jabar menjadi 40 ton per hari. Dengan adanya pembatasan, ia membatasi penerimaan susu dari peternak dan pengepul. Pilihan lain adalah mengalihkan penjualan susu pada usaha yang membutuhkan susu, misal permen rasa susu, dengan harga rendah. Rendahnya harga jual bakal berdampak pada turunnya harga beli susu dari peternak. Harga beli susu ke peternak, Rp 7.000-Rp 7.800 per liter. Ada 2.000 peternak di Pasuruan yang menyetor susu ke PT NSP. Selain PT NSP, penolakan susu saat disetor dialami Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Nongkojajar, Pasuruan.
Biasanya mereka menyetor 100 ton susu segar per hari. Namun, sejak akhir September 2024, industri pengolahan susu membatasi pembelian. Per Minggu, jumlah susu belum disetor 80 ton. ”Kami memiliki sistem pendingin yang baik sehingga susu dari peternak bisa ditampung. Namun, tak bisa lama karena tiap hari datang susu baru. Butuh solusi bagi peternak sapi perah,” kata Sulistyanto, Ketua KPSP Setia Kawan. Dengan kebutuhan 17 kg per kapita, Indonesia masih mengimpor susu. Hingga 2022 sesuai data BPS, produksi susu segar dalam negeri 968.980 ton atau 20 % kebutuhan nasional 4,4 juta ton. Kementerian Koperasi menyebut, masuknya susu impor dipicu adanya negara pengekspor yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan bea masuk produk susu, sehingga produk mereka 5 % lebih rendah dari harga global. Kondisi ini diperparah ulah pelaku industri pengolahan susu yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan skim atau susu bubuk. (Yoga)









