Pasar saham Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), berhasil melewati dua momentum besar dalam waktu 30 hari terakhir, yang masing-masing berhubungan dengan transisi pemerintahan dan perkembangan politik global.

Momentum pertama adalah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, yang berjalan lancar tanpa banyak menggoyahkan pasar saham. Pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo, yang sebagian besar mempertahankan struktur perekonomian yang ada, dilihat oleh pelaku pasar sebagai kebijakan yang ramah terhadap pasar (friendly market). Hal ini tercermin dari kenaikan IHSG sebesar 3,47% pada 22 Oktober 2024. Meskipun setelah itu terjadi aksi ambil untung, pasar tetap mencatatkan tren positif.

Momentum kedua terjadi setelah kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024, yang memberikan dorongan sementara terhadap IHSG, meskipun hanya terungkit tipis sebesar 0,17%. Kemenangan Trump juga memengaruhi sentimen pasar, mengingat pengalaman sebelumnya yang menunjukkan kebijakan luar negeri Trump yang cenderung menghadirkan ketegangan perdagangan, terutama dengan China. Namun, langkah-langkah bank sentral global, seperti penurunan suku bunga oleh The Fed, dan keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 6%, turut mendukung optimisme pasar.

Selain faktor eksternal, sektor korporasi Indonesia juga menunjukkan kinerja positif, terutama di sektor perbankan besar, sementara pemain baru seperti anak usaha PT Adaro Energy yang akan melakukan IPO semakin memperkuat keyakinan pelaku pasar terhadap prospek pasar saham domestik.

Namun, meskipun ada optimisme, pelaku pasar diingatkan untuk berhati-hati terhadap potensi ketegangan global yang bisa mempengaruhi arah ekonomi domestik. Proyeksi untuk IHSG hingga akhir tahun 2024 masih berada di kisaran 7.900-8.000, dengan peluang untuk mencapainya dalam sisa waktu 1,5 bulan terakhir.

Bank Besar di Indonesia, seperti PT Bank MNC Internasional Tbk. (MNC Bank), PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank INA), dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (Bank MAYA), mengalami peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada kuartal III/2024. MNC Bank, yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo, mencatatkan peningkatan NPL gross menjadi 4,69%, sedangkan NPL net meningkat menjadi 3,32%. Meskipun demikian, MNC Bank tetap optimis bisa mencapai target aset Rp30 triliun pada 2025 dengan fokus pada segmen kredit wholesale dan konsumer.

Sementara itu, Bank INA, yang dimiliki oleh taipan Anthoni Salim, juga mencatatkan lonjakan signifikan pada rasio NPL gross yang mencapai 4,46%, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan NPL, kedua bank ini berhasil menurunkan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment), yang mendukung pencapaian laba perseroan.

Bank MAYA milik Dato’ Sri Tahir mencatatkan sedikit perbaikan pada rasio kredit bermasalah, namun tetap mengalami pembengkakan kerugian penurunan nilai aset yang berimbas pada penurunan laba bersih.

Meski mengalami peningkatan NPL, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menegaskan bahwa hal ini bersifat siklikal dan tidak menjadi masalah serius, asalkan NPL bank-bank tersebut tetap di bawah ambang batas 5%. Dian menekankan bahwa fluktuasi laba dan kerugian dalam bisnis perbankan adalah hal yang normal, selama bank menjaga rasio keuangan yang sehat, seperti permodalan, likuiditas, dan rasio kredit bermasalah yang terkendali.

Sementara itu, dalam sektor investasi, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi Rosan Roeslani, berfokus pada menarik minat investor asing, khususnya dari sektor energi, seperti energi terbarukan dan teknologi penangkapan karbon. Pemerintah juga mendorong sektor panas bumi (geothermal) untuk menjadi fokus investasi, dan perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, dan BP menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan target net zero emission (NZE) yang telah dicanangkan.

Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan global dalam menangani perubahan iklim. Tokoh pemerintah, khususnya Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat transisi energi nasional, dengan tujuan utama menyelamatkan planet ini untuk generasi mendatang. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam pengembangan proyek-proyek transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, telah melakukan berbagai upaya dalam dekarbonisasi dan mencapai target net-zero emission, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti biofuel, energi geotermal, dan hidrogen. PT Pupuk Indonesia juga berperan aktif dengan proyek Green Ammonia Initiative from Aceh (GAIA) yang bertujuan untuk mendukung transisi energi hijau global. Selain itu, Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Jepang dalam kerjasama perdagangan karbon internasional melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA), yang memungkinkan pengakuan sistem kredit karbon Indonesia di pasar global.

Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor dan negara, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.