Sejumlah emiten nikel di Indonesia sedang aktif mengembangkan bisnis penghiliran nikel untuk meningkatkan pendapatan jangka panjang sekaligus mendukung program penghiliran yang berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. Beberapa proyek pengembangan smelter yang signifikan sedang berlangsung di antaranya oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT United Tractors Tbk. (UNTR), dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

PT Aneka Tambang (ANTM) bersama Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) merencanakan proyek smelter senilai US$5,8 miliar, yang mencakup pabrik pengolahan nikel dan baterai, serta fasilitas daur ulang baterai. Proyek ini diharapkan bisa dimulai pada awal 2025. Sementara itu, MDKA melalui anak usahanya Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) juga memperluas kapasitas produksi nikel dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2025. United Tractors (UNTR), bagian dari Grup Astra, juga memulai konstruksi smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) pada Desember 2024, dengan kapasitas produksi mencapai 130.000-140.000 ton per tahun. Sementara itu, Vale Indonesia (INCO) menargetkan untuk meningkatkan produksi nikel hingga empat kali lipat dalam satu dekade mendatang dengan fokus pada operasi yang rendah karbon.

Meskipun prospek jangka panjang tampak cerah, harga komoditas nikel dalam jangka pendek mengalami tekanan akibat oversupply di pasar global. Analis pasar, seperti Rizal Nur Rafly dari Panin Sekuritas, mencatat bahwa meskipun ada tantangan terkait harga nikel, saham perusahaan-perusahaan nikel seperti MBMA dan NCKL masih menarik, dengan potensi peningkatan volume penjualan pada 2025. Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas menyarankan investor untuk mempertimbangkan emiten nikel dengan diversifikasi bisnis yang solid, seperti ANTM dan Harum Energy Tbk. (HRUM), untuk menghadapi kemungkinan penurunan harga nikel di pasar pada tahun 2025.

Dengan adanya program penghiliran nikel yang semakin berkembang, sektor nikel Indonesia diharapkan dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar, memperkuat ketahanan industri, dan mendukung transisi energi hijau di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan daya saing global Indonesia dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

Tax buoyancy Indonesia pada periode Januari-September 2024 tercatat -0,47, yang berarti penerimaan pajak tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini pertama kali tercatat negatif sejak 2009 dan menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03% YoY pada periode yang sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa 2024 adalah tahun yang berat dalam hal penerimaan pajak, dengan sektor-sektor utama seperti pertambangan dan industri pengolahan mengalami kontraksi yang signifikan.

Penyebab utama dari kondisi ini adalah penurunan harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah (CPO), gas, dan batu bara, yang berimbas pada penerimaan pajak. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pencairan restitusi PPh badan dan pengurangan angsuran PPh 25 juga turut memengaruhi hasil penerimaan pajak.

Pada sisi lain, Prianto Budi Saptono, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyoroti bahwa sektor pertambangan, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB, hanya menyumbang sekitar 6% terhadap penerimaan pajak dengan kontraksi pertumbuhan -41,4%. Kondisi ini, menurut Prianto, berkaitan erat dengan harga komoditas yang belum pulih, serta dampak dari situasi geopolitik global.

Darussalam, pendiri DDTC, menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi pajak secara menyeluruh dengan meredesain empat aspek utama: (1) mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor besar, (2) beralih dari pendekatan pemungutan pajak yang lebih ketat (enforced compliance) menjadi pendekatan kooperatif (cooperative compliance), (3) menyederhanakan regulasi pajak, terutama PPN, dengan mengurangi pengecualian dan pembebasan, dan (4) meningkatkan fleksibilitas kelembagaan otoritas pajak untuk memperbaiki penganggaran dan rekrutmen SDM.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani mengakui bahwa pencapaian tax buoyancy yang negatif ini menjadi tantangan besar untuk pemenuhan kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp3.325,1 triliun pada 2024, meskipun pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan target mencapai Rp1.921,9 triliun hingga akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya melanjutkan program hilirisasi sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai tambah dari komoditas sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah telah mengubah nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk fokus pada pengembangan sektor hilir dan mendorong investasi yang dapat meningkatkan nilai tambah SDA. Ahmad Faisal Suralaga, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, menjelaskan bahwa sejak 2020, kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor nikel, telah memberikan hasil positif dengan total nilai investasi mencapai Rp1.245,8 triliun hingga 2024.

Selain itu, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hilirisasi, seperti smelter nikel, minyak dan gas (migas), dan industri kendaraan listrik, serta menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas. Ikhsan Adhi, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa sektor hilirisasi menjadi salah satu faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan pajak dan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk memfasilitasi investasi di sektor hilirisasi. Proyek investasi yang tersedia mencakup berbagai sektor, dari pengolahan nikel hingga industri kendaraan listrik. Melalui hilirisasi, pemerintah berharap dapat menciptakan kemandirian nasional, membuka lapangan kerja, serta memastikan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat, dengan harapan dapat mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kementerian Perhubungan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Budi Rahardjo, menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki kewenangan penuh dalam mengevaluasi dan menentukan kelayakan sistem kereta otonom (autonomous rail transit/ART) yang sedang diuji coba di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara OIKN dan Norinco International Cooperation Ltd., yang menggunakan teknologi ART dari CRRC Qingdao Sifang.

Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh OIKN selama dua bulan menunjukkan bahwa sistem ART, khususnya teknologi otonom, belum berfungsi dengan baik di IKN. Meskipun demikian, Budi Rahardjo menegaskan bahwa negara tidak akan dirugikan dalam proses ini karena pembiayaan uji coba sepenuhnya ditanggung oleh vendor ART.

Pengujian ART telah dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute yang melibatkan mixed traffic, di mana ART berbagi jalur dengan kendaraan lain. Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Muhammad Ali Berawi, menyatakan bahwa meskipun uji coba telah selesai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa teknologi otonom ART masih perlu perbaikan dan penyempurnaan agar dapat mencapai performa yang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun teknologi ART di IKN masih dalam tahap pengembangan, evaluasi yang dilakukan oleh OIKN menunjukkan adanya kemajuan dan upaya perbaikan untuk memastikan sistem transportasi ini dapat memenuhi standar dan kebutuhan IKN di masa depan.