Ketidakstabilan Keuangan BPJS Kesehatan Jadi Sorotan

;

Ketidakstabilan Keuangan BPJS Kesehatan Jadi Sorotan

Ekonomi Hairul Rizal 14 Nov 2024 Bisnis Indonesia

BPJS Kesehatan kini menghadapi potensi defisit yang cukup besar, meskipun sebelumnya institusi ini mencatatkan surplus selama masa pandemi Covid-19. Kondisi defisit ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara klaim yang dibayar untuk manfaat kesehatan dengan pendapatan premi yang diperoleh. Salah satu penyebab utama adalah rasio kerugian aktuaria, khususnya pada kelas II dan III, dengan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang paling terdampak. Diperkirakan jika masalah ini tidak segera teratasi, BPJS Kesehatan bisa mengalami aset neto negatif pada November 2025, dan potensi gagal bayar bisa terjadi pada pertengahan 2026.

Selama pandemi, BPJS Kesehatan mendapat keuntungan dari berkurangnya jumlah pengunjung fasilitas kesehatan dan klaim yang menurun, sehingga tercatat surplus. Namun, setelah pandemi, tantangan baru muncul dengan biaya kesehatan yang terus melambung, inflasi yang meningkat, dan beban lainnya seperti bocornya peserta BPJS, yakni banyak peserta yang tidak aktif atau menunggak iuran. Selain itu, faktor lainnya yang memperburuk defisit adalah rendahnya kenaikan upah pascapandemi, tingginya piutang pemerintah daerah, serta pengelolaan data yang belum optimal.

Meskipun demikian, ada beberapa solusi yang diusulkan untuk mengurangi defisit ini, seperti penyesuaian iuran, sistem sharing iuran antara pemerintah daerah dan badan usaha, serta amnesti tunggakan iuran selektif untuk yang bukan penerima upah. Selain itu, perbaikan sistem teknologi untuk mencegah manipulasi data dan peningkatan efisiensi dalam layanan kesehatan juga menjadi langkah penting.

Manajemen BPJS Kesehatan perlu terus berinovasi dan mengimplementasikan strategi yang tepat agar bisa menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan tetap memberikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membebani biaya iuran yang tinggi.