Tax buoyancy Indonesia pada periode Januari-September 2024 tercatat -0,47, yang berarti penerimaan pajak tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini pertama kali tercatat negatif sejak 2009 dan menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03% YoY pada periode yang sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa 2024 adalah tahun yang berat dalam hal penerimaan pajak, dengan sektor-sektor utama seperti pertambangan dan industri pengolahan mengalami kontraksi yang signifikan.

Penyebab utama dari kondisi ini adalah penurunan harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah (CPO), gas, dan batu bara, yang berimbas pada penerimaan pajak. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pencairan restitusi PPh badan dan pengurangan angsuran PPh 25 juga turut memengaruhi hasil penerimaan pajak.

Pada sisi lain, Prianto Budi Saptono, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyoroti bahwa sektor pertambangan, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB, hanya menyumbang sekitar 6% terhadap penerimaan pajak dengan kontraksi pertumbuhan -41,4%. Kondisi ini, menurut Prianto, berkaitan erat dengan harga komoditas yang belum pulih, serta dampak dari situasi geopolitik global.

Darussalam, pendiri DDTC, menyarankan agar pemerintah melakukan reformasi pajak secara menyeluruh dengan meredesain empat aspek utama: (1) mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor besar, (2) beralih dari pendekatan pemungutan pajak yang lebih ketat (enforced compliance) menjadi pendekatan kooperatif (cooperative compliance), (3) menyederhanakan regulasi pajak, terutama PPN, dengan mengurangi pengecualian dan pembebasan, dan (4) meningkatkan fleksibilitas kelembagaan otoritas pajak untuk memperbaiki penganggaran dan rekrutmen SDM.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani mengakui bahwa pencapaian tax buoyancy yang negatif ini menjadi tantangan besar untuk pemenuhan kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp3.325,1 triliun pada 2024, meskipun pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan target mencapai Rp1.921,9 triliun hingga akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya melanjutkan program hilirisasi sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai tambah dari komoditas sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah telah mengubah nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk fokus pada pengembangan sektor hilir dan mendorong investasi yang dapat meningkatkan nilai tambah SDA. Ahmad Faisal Suralaga, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, menjelaskan bahwa sejak 2020, kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor nikel, telah memberikan hasil positif dengan total nilai investasi mencapai Rp1.245,8 triliun hingga 2024.

Selain itu, pemerintah terus mendorong investasi di sektor hilirisasi, seperti smelter nikel, minyak dan gas (migas), dan industri kendaraan listrik, serta menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas. Ikhsan Adhi, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa sektor hilirisasi menjadi salah satu faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan pajak dan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk memfasilitasi investasi di sektor hilirisasi. Proyek investasi yang tersedia mencakup berbagai sektor, dari pengolahan nikel hingga industri kendaraan listrik. Melalui hilirisasi, pemerintah berharap dapat menciptakan kemandirian nasional, membuka lapangan kerja, serta memastikan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat, dengan harapan dapat mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kementerian Perhubungan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Budi Rahardjo, menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki kewenangan penuh dalam mengevaluasi dan menentukan kelayakan sistem kereta otonom (autonomous rail transit/ART) yang sedang diuji coba di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara OIKN dan Norinco International Cooperation Ltd., yang menggunakan teknologi ART dari CRRC Qingdao Sifang.

Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh OIKN selama dua bulan menunjukkan bahwa sistem ART, khususnya teknologi otonom, belum berfungsi dengan baik di IKN. Meskipun demikian, Budi Rahardjo menegaskan bahwa negara tidak akan dirugikan dalam proses ini karena pembiayaan uji coba sepenuhnya ditanggung oleh vendor ART.

Pengujian ART telah dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dengan dua rute yang melibatkan mixed traffic, di mana ART berbagi jalur dengan kendaraan lain. Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Muhammad Ali Berawi, menyatakan bahwa meskipun uji coba telah selesai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa teknologi otonom ART masih perlu perbaikan dan penyempurnaan agar dapat mencapai performa yang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun teknologi ART di IKN masih dalam tahap pengembangan, evaluasi yang dilakukan oleh OIKN menunjukkan adanya kemajuan dan upaya perbaikan untuk memastikan sistem transportasi ini dapat memenuhi standar dan kebutuhan IKN di masa depan.

Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tengah menghadapi beberapa tekanan, prospeknya hingga akhir 2024 tetap cerah dengan peluang mencapai level 7.900. Terdapat sejumlah katalis yang diprediksi akan mendukung pergerakan IHSG ke depan, antara lain potensi penurunan suku bunga dari The Federal Reserve dan Bank Indonesia, kinerja emiten yang solid, dan adanya peluang window dressing menjelang akhir tahun.

Pada 12 November 2024, IHSG ditutup pada level 7.321,98, meskipun dalam sebulan terakhir mengalami koreksi sekitar 4%. Meskipun ada tekanan dari euforia kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS, yang memicu capital outflow dan penguatan dolar AS, investor asing tetap menunjukkan minat di pasar domestik dengan net buy YtD mencapai Rp31,11 triliun.

Menurut Rizkia Darmawan, Research Analyst dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sektor-sektor yang akan mendongkrak IHSG antara lain perbankan, komoditas, dan konsumer, dengan laba bersih emiten-emiten besar yang tumbuh positif. Sektor energi dan perbankan diprediksi akan mendapat dorongan dari stabilitas ekonomi Indonesia dan kebijakan luar negeri AS yang cenderung mendukung penggunaan energi fosil, termasuk batu bara. Selain itu, sektor perkebunan, khususnya CPO, mendapat keuntungan dari harga komoditas yang terus melonjak.

Meskipun terdapat tekanan dari fenomena capital outflow dan penguatan dolar AS, sektor-sektor yang menunjukkan ketahanan seperti perbankan, energi, dan perkebunan memberikan optimisme. Beberapa sekuritas, seperti Maybank Sekuritas, memproyeksikan IHSG akan mencapai 7.900 pada akhir tahun 2024, sementara MNC Sekuritas menargetkan IHSG mencapai 7.700. Selain itu, potensi window dressing di akhir tahun dan rilis emiten jumbo yang berencana melakukan IPO turut meningkatkan prospek pasar saham Indonesia.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif dan adanya katalis yang mendukung, IHSG berpeluang mencatatkan performa solid hingga tutup buku 2024, meskipun tantangan eksternal masih perlu diwaspadai.