;

Perlu langkah konkrit penyelesaian konflik agraria

Yoga 16 Nov 2024 Kompas

Penuntasan konflik agraria di bawah kabinet baru diminta jangan sebatas gertak sambal. Perlu langkah konkret yang segera dilakukan agar penyelesaian konflik tak mengulang kegagalan sebelumnya. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, hasil pemetaan menemukan 6,4 juta hektar tanah rawan konflik pertanahan. Lokasinya tersebar merata di sejumlah daerah di Indonesia (Kompas.id, 31/10/2024). Tercatat setidaknya 537 perusahaan sawit memiliki izin usaha perkebunan tanpa hak guna usaha (HGU). Mereka beroperasi di lahan seluas 2,5 juta hektar. Nusron menjanjikan penataan menyeluruh, dan perusahaan yang melanggar akan segera dikenai denda yang saat ini sedang dihitung BPKP.

Pelanggaran itu juga terjadi di Kalteng. Bahkan, Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan pelanggaran oleh perusahaan perkebunan sawit paling luas di Indonesia. Data Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara menunjukkan, dari 3.374.041 hektar tutupan sawit di kawasan hutan di Indonesia, sebanyak 632.133,96 hektar di antaranya berada di Kalteng. Luasan ini melebihi luas Pulau Bali. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika berpendapat, dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan serta mafia tanah, pihaknya mencatat setidaknya ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan berdampak terhadap 1,7 juta rumah tangga petani sepanjang 2015-2023.

”Semoga omongan untuk menuntaskan konflik agrarian tak sebatas lip service dan gertak sambal,” kata Dewi, Jumat (15/11). Dewi menambahkan, akar utama penyebab konflik agraria adalah penerbitan sepihak HGU, HGB, dan konsesi-konsesi korporasi di atas permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Proses penerbitan konsesi yang tidak transparan dan tidak partisipatif itu memicu lahirnya konflik agraria antara masyrakat dan perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik HGU dan HGB. (Yoga)


Manajemen Sritex harapkan putusan keberlanjutan usaha

Yoga 16 Nov 2024 Kompas

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex berharap kurator dan hakim pengawas menyetujui usulan going concern atau asas keberlanjutan usaha. Perusahaan perlu beroperasi demi menjamin hajat hidup ribuan pekerja yang dibayangi PHK. Kasasi ke MA jadi tumpuan pencabutan putusan pailit. Harapan itu mengemuka di sela-sela kegiatan doa bersama ribuan pegawai PT Sritex di Lapangan Sandang Sejahtera PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Jumat (15/11). Usulan going concern diajukan para kreditor dan buruh Sritex dalam rapat kreditor di PN Semarang, Kota Semarang, Jateng, Kamis (14/11).

”Kalau dari hakim pengawas tidak mengizinkan keberlanjutan usaha, atau going concern itu, dalam tiga minggu ke depan kami kehabisan bahan baku. Dari 2.500 karyawan yang sudah kami rumahkan, jumlahnya akan bertambah seiring berjalannya waktu,” kata Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto seusai acara tersebut. Putusan pailit mengakibatkan PT Sritex kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai hartanya. Kedua hak itu berpindah ke tangan kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk pengadilan.

Dampaknya, perusahaan itu tidak lagi bisa membeli bahan baku atau menjual barang-barang yang sudah produksi. Sejauh ini, pekerja yang dirumahkan atau diliburkan se mentara berasal dari sektorspinning dan weaving. Hanya finishing dan garmen yang masih beroperasi. Iwan mengatakan, pihaknya tetap memenuhi hak pekerja selama libur sementara. Pihaknya menjamin pegawainya dipekerjakan lagi ketika kondisi perusahaan kembali normal. (Yoga)


Pisau Bermata Dua Kemenangan Trump

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Investor Daily (H)

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dinilai tidak melulu mendatangkan dampak buruk ke perekonomian Indonesia, terutama sektor perdagangan internasional. Kemunculan kandidat dari Partai Republik sebagai pemenang dengan menumbangkan Kamal Harris dari Partai Demokrat tersebut, bisa diandaikan atau bak pisau bermata dua. Di satu sisi, semboyan 'America Firts' yang semasa periode pertama pemerintahannya (2017-2021) diimplementasikan dalam kebijakan proteksionisme, bisa menciptakan beberapa risiko bagi akses produk Indonesia ke pasar AS.

Namun demikian, di sisi lain, hal itu juga membuka ruang bagi Indonesia untuk memasok produk alternatif dari produk-produk China yang akan dikenakan tarif hingga 60%. "Trump memiliki approuch yang lebih transaksional. Misalnya, dalam era Trumph sebelumnya, ada pembicaraan tentang Limited Trade Deals yang memungkinkan produk ekspor unggulan Indonesia, seperti garmen, mendapatkan kemudahan akses pasar di AS jika menggunakan cotton asli AS," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani kepada Investor Daily.  Apindo memandang, penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang muncul dari pergeseran rantai pasok global. (Yetede)

Pemerintah Berupaya Mempercepat Penurunan Harga Tiket Pesawat Sebelum Nataru

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah berupaya mempercepat penurunan harga tiket pesawat sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Pemerintah masih memutar otak demi mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna menurunkan harga tiket pesawat yang diharapkan terealisasi sebelum Desember 2024. AHY menyatakan, rapat tersebut sudah dua hari lalu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pariwisata. Tujuannya agar harga tiket pesawat  bisa turun di periode high season. "Nataru selalu mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri, tetapi mancanegara. Kami ingin menurunkan harga tiket agar terjangkau dan bisa memutar perekonomian," kata AHY. Menurut AHY, Kementerian Koordinator Bidang Infrsttruktur dan Pembangunan kewilayahan berkomitmen dalam mempercepat proses penurunan harga tiket tersebut dalam kurun waktu hingga dua minggu ke depan. (Yetede)

Grup Sinar Mas Jual Sebagian Kepemilikannya di Saham Smartfren

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Investor Daily (H)
Emiten Grup Sinar Mas, PT Dian Swatatika Sentosa Tbk (DSSA), menjual sebagian kepemilikan sahamnya di PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) kepada PT Bali Media Telekomunikasi (BMT). Penjualan 22,48 miliar sham FREN (4,72%) senilai Rp 562,16 miliar tersebut, merupakan upaya restrukturisasi internal dan penataan kembali portfolio investasi perseroan. "Melalui penjualan saham, perseroan berharap dapat berfokus pada pengembangan usaha dan pengelolaan portfolio investasi yang lebih sistematis," kata  manajemen Dian Swastika. Manajemen DSSA mengungkapkan,  sejak beberapa tahun terakhir perseroan telah menyusun dan melaksanakan rencana strategis untuk beralih menuju bisnis energi baru dan terbarukan serta pengembangan eksositem digital yang mendukung visi jangka panjang perseroan. Untuk menciptakan landasan bagi tercapainya rencana strategis, memberdayakan aset, dan melakukan penataan kembali porftolio investasi. "Sebagai kelanjutan, pada tanggal 15 November 2024, perseroan melaksanakan transaksi penjualan saham yang dimiliki oleh perseroan dalam FREN dengan nilai transaksi penjualan saham sebesar Rp562,15 miliar," tulis manajemen FREN. (Yetede)

UMKM Cenderung Melambat

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Investor Daily (H)
Kredit UMKM akhir-akhir ini cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit yang meningkat. Kondisi ini membuat pihak perbankan perlu hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM. Risiko kredit UMKM yang masih cukup tinggi dibandingkan kredit non UMKM karena pelaku UMKM didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, serta kecenderungan perekonomian saat ini mengarah pada capital intensive seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) pada berbagai aspek. "Selain itu, masuknya produk impor ilegal yang biasanya menawarkan harga lebih murah juga memberikan tekanan terhadap bisnis UMKM," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dia mengatakan, dari data yang ada menyebutkan kredit UMKM per September  tumbuh 5,04% secara year on year (yoy), atau melambat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,2% yoy. "Per September 2024, kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 5,04% yoy. Tren pertumbuhan UMKM memang cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit UMKM yang meningkat ditandai dengan NPL yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," kata Dian. (Yetede)

Naik 8,3%, Utang Luar Negeri

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Investor Daily
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar US$ 427,8 miliar, atau secara tahunan tumbuh 8,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik. Posisi ULN kuartal III-2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk nilai tukar rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, karena didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. "Peran ULN juga akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," jelas Ramdan. (Yetede)

Menkomdigi Kerja Sama dengan OJK untuk Berantas Judol

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Tempo
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi masalah pemblokiran situs judi online atau judol. Kerja sama tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pendukung pelaporan judi online Komdigi dan OJK. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan kerja sama itu merupakan upaya untuk meningkatkan layanan pelaporan praktik perjudian via daring. “Komdigi terus mengembangkan situs cekrekening.id, yang nanti insyaallah akan bekerja sama dengan anti-scam center yang digagas oleh OJK,” kata Meutya melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 16 November 2024.

Menurut Meutya, pusat pelaporan situs judi online yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat mengenali rekening-rekening yang terindikasi terkait judi online. Dengan begitu, kata dia, modus-modus judi online akan lebih mudah dideteksi dan dihindari.  Meutya menyampaikan penggabungan sistem pelaporan merupakan salah satu wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi online. “Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi bekerjasama, bersatu-padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online,” ucap Meutya. Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini pusat anti-penipuan atau anti-scam center milik OJK saat ini masih dalam tahap finalisasi agar dapat terhubung dengan sarana pelayanan keuangan digital dan perniagaan daring. (Yetede)

Dampak Kenaikan PPN

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Tempo
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN tahun depan naik dari 11 persen menjadi 12 persen. Meski meningkat 1 persen dibanding pada tahun ini, sejumlah ekonom memperkirakan penerimaan negara tak otomatis ikut terdongkrak. Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025 ini sudah melalui beragam pertimbangan. "Ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 November 2024.

Dia juga memastikan, dalam implementasinya, Kementerian Keuangan bakal berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. "Sudah ada undang-undangnya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik,” kataya. PPN adalah pajak yang wajib dibayar konsumen saat melakukan transaksi jual-beli yang termasuk dalam obyek barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Perusahaan atau lembaga yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib menyetorkan PPN ke negara.

Barang yang kena PPN antara lain benda-benda elektronik, pakaian, tanah dan bangunan, perabot rumah tangga, makanan olahan yang diproduksi kemasan, serta kendaraan bermotor. Selain itu, jasa layanan streaming musik dan film, seperti Spotify serta Netflix, menjadi target pengenaan PPN. Adapun kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam aturan itu disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025. (Yetede)

Kemenperin Proyeksikan Pasar Ekspor Industri Tekstil Tumbuh 3,17 Persen

Yuniati Turjandini 16 Nov 2024 Tempo
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan pasar ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki akan tumbuh sebesar 3,17 persen pada 2024 hingga 2028. Sedangkan pasar ekspor pakaian jadi diproyeksikan akan tumbuh sebesar 2,81 persen. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, menilai ekspor itu akan mendatangkan pendapatan hingga USD 798,4 miliar pada 2028. Di antara berbagai kawasan, ia menilai Asia akan menjadi pasar terbesar ekspor tekstil dari Indonesia. “Saat ini, Korea Selatan menjadi negara tujuan ekspor TPT yang menduduki urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang, dengan nilai ekspor tahun 2023 sebesar USD492,77 juta, dengan pangsa pasar 4,24 persen,” kata Andi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 November 2024.

Potensi pasar ekspor TPT nasional ke Korea Selatan saat ini terus meluas. Andi mengatakan, kondisi ini perlu disambut positif para pelaku industri. Mereka dapat terus mengembangkan produk-produk lokal yang mampu memenuhi permintaan buyer internasional. Andi berujar, Kemenperin terus mendorong industri TPT untuk memperluas akses pasarnya ke negara-negara nontradisional yang potensial. Kemenperin juga memfasilitasi industri TPT dapat memanfaatkan perjanjian kerja sama perdagangan yang saat ini telah terjalin dengan berbagai negara. Namun, potensi itu tak selaras dengan kondisi industri tekstil dalam negeri yang saat ini belum membaik. Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan sudah sekitar dua tahun pabrik tekstil tutup karena merosotnya pasar ekspor. Padahal industri tekstil nasional masih didominasi perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor. (Yetede)

Pilihan Editor