Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, lonjakan permintaan komoditas mendekati Lebaran dan sentimen konsumsi masyarakat di tengah situasi wabah corona mendorong kenaikan harga. Kondisi itu ditambah urusan logistik yang sedikit terganggu oleh tidak meratanya kebijakan pengecualian logistik pangan di sejumlah daerah, menyebabkan mayoritas harga pangan tak sesuai dengan harga eceran tertinggi.

Agung mencontohkan harga beras tetap stabil, tak kunjung turun. Agung juga menyoroti tingginya harga gula meski importasi dan substitusi dari gula rafinasi sudah dilakukan. Harga gula rata-rata nasional, kata dia, ada di angka Rp 17 ribu per kilogram, lebih tinggi Rp 4.500 dari harga eceran tertinggi yang dipatok Rp 12.500 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah.

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia, Roy Mandey, mengatakan gula menjadi komoditas yang paling langka saat ini karena importasi yang dilakukan oleh Bulog, terlambat datang ke pasar akibat kebijakan lockdown di negara importir, seperti India.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan gula impor sudah datang 22 ribu ton dari kuota 50 ribu ton yang diberikan sejak pekan lalu. Dia pun mengklaim bakal segera mendistribusikan gula tersebut ke masyarakat pekan ini juga.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, mengatakan pasokan pangan, seperti beras, sebenarnya aman. Harga tetap tinggi karena persaingan mendapatkan beras di rantai distribusi tingkat menengah amat ketat. 

Sutarto mengatakan akan lebih baik jika pengadaan bantuan sosial wabah corona dilakukan oleh satu entitas negara, seperti Bulog.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mencatatkan laba secara konsolidasian sebesar Rp 8,17 triliun pada kuartal I 2020 di tengah kondisi yang sedemikian menantang, dengan fokus pada kesehatan aset produktif.

BRI akan fokus pada penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya perseroan sebagai langkah counter cyclical terhadap UMKM agar roda perekonomian terus berputar. BRI mampu tetap tumbuh melalui selective growth dan prudent (prinsip kehati-hatian) dalam menyalurkan fasilitas pinjaman.

Hal ini tecermin dari pengelolaan rasio kredit bermasalah (NPL) pada akhir Maret 2020 sebesar tiga persen. Kemudian, dana murah atau CASA masih mendominasi portofolio simpanan BRI, mencapai 55,90 persen dari total DPK.

Sejauh ini, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada lebih dari 1,4 juta nasabah yang terdampak Covid-19.

Bank pelat merah tersebut menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit akan memberikan dampak bagi likuiditas maupun pendapatan bagi perbankan. Menyusul adanya kebijakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit.

Sunarso yang juga merupakan ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga sempat meminta adanya penempatan dana baru dari pemerintah untuk memenuhi likuiditas perusahaan yang berkurang akibat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19.

Direktur Utama Bank Mandiri Roy ke Tumilaar mengatakan, pihaknya keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh bank pelat merah tersebut. Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan.

Menurut Wimboh, risiko kredit dari kredit yang direstrukturisasi dan dijadikan jaminan tetap menjadi tanggung jawab bank bersangkutan. Pemerintah hanya menanggung risiko pada bank peserta atau tempat pemerintah menempatkan dana.

Industri modal ventura masih mampu mengalami pertumbuhan di tengah penyebaran virus corona pada kuartal pertama tahun ini, kendati sejumlah sektor bisnis di Tanah Air sudah mulai terimbas dampak pandemi. Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri modal ventura mampu mengukir pertumbuhan signifikan baik pada sisi neraca keuangan maupun pada kegiatan bisnis. 

Pada Maret 2020, industri tercatat membukukan laba bersih senilai Rp163 miliar, meroket 297,56% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan kegiatan usaha, terjadi pertumbuhan sebesar 50,19% (yoy) menjadi Rp13,33 triliun pada Maret 2020. Managing Partner PT Kejora Ventures Eri Reksoprodjo menyebutkan bahwa kinerja perseroan masih dalam kondisi baik tidak terdampak Covid-19 dan pihaknya berinvestasi ke sejumlah perusahaan melalui equity investor.

Saat ini, Kejora Venture sedang fokus berinvestasi di tiga sektor utama, yaitu teknologi finansial (fintech), pendidikan, dan logistik. Kenaikan bisnis pembiayaan dirasakan oleh PT Astra Mitra Ventura, mencatatkan kenaikan pembiayaan sebesar 10% (yoy) pada kuartal I/2020. Presiden Direktur AMV Jefri R. Sirait menjelaskan, kinerja perseroan masih menunjukkan hasil yang positif hingga akhir Maret 2020, namun kondisi tersebut berubah pada April. 

Co-founder dan Managing Partner East Venture Willson Cuaca menyebutkan saat ini pihaknya sedang fokus membantu portofolio yang dimiliki dan melakukan bisnis seperti biasa untuk mengarungi krisis sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menghasilkan bisnis-bisnis baru. Dia melanjutkan, East Ventures mengambil posisi konservatif jika krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan berlangsung lama. Pihaknya pun memilih mengambil posisi tidak over-analysis karena pergerakan krisis ini sangat cepat dan dinamika dunia startup juga bergerak sangat cepat. 

Ada atau tidak ada krisis, pihaknya yakin banyak entrepreneur yang kuat dan berkarakter akan terus bermunculan.

Mayoritas perusahaan pengiriman ekspres optimistis volume kiriman barang selama Ramadan dan Idul fitri tahun ini bisa melonjak di atas 30% dari hari biasa, didorong gaya hidup baru belanja daring.Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Mohamad Feriadi mencatat volume kiriman barang sepanjang April dan Mei 2020 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 2019. Dia berasumsi peningkatan volume itu terjadi karena shifting belanja dari luar jaringan (luring) ke daring. Selain itu, lonjakan volume dipicu imbauan pemerintah agar tetap tinggal di rumah dan larangan mudik. Feriadi berharap kegiatan pengiriman barang tetap lancar sehingga saat puncak menjelang Lebaran tidak terjadi masalah berat. Dia juga meyakini aktivitas pengiriman barang tetap tinggi saat larangan mudik Lebaran 2020. 

Memasuki pekan kedua Ramadan, Chief Marketing Officer SiCepat Ekspress Wiwin Dwi Herawati memaparkan jumlah paket yang ditangani perusahaan mencapai 700.000-unit untuk transaksi 4 Mei 2020. Sejak pemberlakuan PSBB, papar Public Relations J&T Express Elena ada kenaikan volume pengiriman hingga 15% dibandingkan biasanya. Oleh karena itu, dia yakin volume akan meningkat selama Ramadan dan Idulfitri karena didukung promosi dan kerja sama dengan marketplace. Saat ini, tegasnya, tantangan terbesar di tengah pandemi virus corona adalah infrastruktur. Dengan adanya PSBB dan pelarangan mudik, dia menyatakan sempat membuat aktivitas kargo udara terganggu. 

Sementara itu, Head of Brand Reputation Ninja Xpress Ribka Pratiwi mengatakan tidak memasang target khusus selama periode Lebaran, namun, dia menyatakan pada periode PSBB sejak April 2020 mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan pada periode normal. 

Sebaliknya, perusahaan pelat merah PT Pos Indonesia tidak mencatatkan kinerja moncer khusus pengiriman barang selama pandemi virus corona. Vice President Kurir dan Pengembangan Produk Logistik di PT Pos Indonesia Djoko Suhartanto mengatakan telah terjadi penurunan pendapatan dari aktivitas jasa kurir secara keseluruhan dan mengalami penurunan hingga 15%. 

Pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Aturan ini menetapkan perubahan tarif iuran untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyesuaian tarif diperlukan untuk lembaga jaminan kesehatan tersebut.

Berdasarkan peraturan itu, iuran kelas mandiri diatur sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan untuk kelas I dan sebesar Rp 110 ribu untuk kelas II. Adapun iuran kelas III sebesar Rp 25.500, dan akan naik menjadi Rp 35 ribu pada 2021. Tarif tiga kelas ini berlaku mulai Juli mendatang.

Kenaikan tarif ini terjadi setelah Mahkamah Agung sebelumnya membatalkan kenaikan iuran yang berlaku mulai awal tahun 2020. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintah seharusnya memberi kelonggaran untuk masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat wabah virus corona alias Covid-19. Dia khawatir para peserta BPJS Kesehatan dari golongan bukan penerima upah alias peserta mandiri akan menghadapi kendala untuk membayar iuran.

Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dalam program PEN khusus UMKM, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp 34,15 triliun. Dana tersebut mengucur dalam bentuk subsidi bunga dan penundaan cicilan pokok 3-6 bulan. Febrio mengatakan kebijakan ini juga membantu perbankan yang kesulitan likuiditas dan terancam kredit macet.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan merestrukturisasi kredit UMKM cukup efektif jika dibandingkan dengan keringanan pajak. Sebab, kata dia, banyak pelaku usaha, khususnya mikro, yang belum menjadi wajib pajak, baik karena disengaja maupun karena kurang informasi. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Garibaldi Thohir juga meminta pemerintah memberikan bantuan likuiditas bagi UMKM. Kepala Eksekutif PT Adaro Energy Tbk ini menilai insentif pajak bisa membantu perusahaan besar. Namun, kata dia, skema tersebut tak membantu perusahaan lain yang tak menuai untung sama sekali. 

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan pemerintah sudah menyampaikan semua rencana program Pemulihan Ekonomi Nasional, rencana pelaksanaannya, hingga pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mengakomodasi pendanaan yang diperlukan. 

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan alternatif pembiayaan seperti utang tak bisa dihindari di saat krisis seperti ini. Tapi, menurut dia, sumber dana dari penghematan APBN belum maksimal.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun ini bakal lebih rendah ketimbang pada triwulan pertama. Pada tiga bulanan pertama, angkanya diumumkan sebesar 2,7 persen.

Tingkat pertumbuhan di triwulan I 2020 pun sudah lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia pada awal tahun, sebesar 4 persen karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Namun realisasinya berbeda. Menurut Destry, sejumlah lembaga dunia sudah memperkirakan terjadinya resesi ekonomi pada tahun ini. 

Dia mencontohkan JP Morgan, Economist Intelligence Unit (EIU), International Monetary Fund (IMF), HSBC, dan Fitch Rating memperkirakan pertumbuhan global tahun ini berupa negative persentase. Kondisi itu membuat bank sentral di berbagai negara melonggarkan fiskal dengan defisit yang semakin besar.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan ada risiko besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah. Dia menyoroti skema penyertaan modal negara (PMN) yang memungkinkan pemerintah menyuntikkan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terkena dampak wabah Covid-19.

Aviliani juga menyoroti ketiadaan parameter yang jelas dalam pemanfaatan modal negara tersebut. Padahal dana yang bakal dikucurkan kepada BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan program PEN sangat besar, mencapai Rp 155,60 triliun. BUMN yang akan mendapat suntikan modal adalah Garuda Indonesia, Krakatau Steel, PTPN, PLN, Pertamina, dan Perum Bulog. 

Skema lain yang berpotensi memicu persoalan adalah penempatan dana untuk likuiditas perbankan. Dalam skema itu, pemerintah menunjuk bank BUMN dan bank swasta nasional yang memiliki kriteria tertentu untuk berperan sebagai bank jangkar. Aviliani mengatakan skema ini membahayakan ketahanan sistem keuangan. 

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan kecukupan likuiditas industri perbankan seharusnya menjadi wewenang dan tugas Bank Indonesia tanpa melibatkan pihak lain. 

Di luar skema penyaluran, sumber dana untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional juga dibayangi risiko besar. Sebab, pemerintah mengandalkan penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli secara bertahap oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) karena dapat mengancam kesinambungan fiskal dan keuangan di kemudian hari. Auditor Utama II BPK, Laode Nusriadi, mengatakan salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan utang ialah pembuatan perencanaan terkait dengan penetapan imbal hasil atau yield SBN.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan anggaran penanggulangan dampak Covid-19. Dia menegaskan, BPK tidak memberikan pelonggaran audit.

Holding badan usaha milik negara (BUMN) farmasi, PT. Bio Farma (Persero), mulai memproduksi alat tes Covid-19 berbasis polymerase chain reaction (PCR) atau BioCov-19. Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengatakan Bio Farma bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk produksi alat tersebut.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza mengatakan produksi alat tes PCR ini sudah melalui uji validasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan dan sejumlah rumah sakit. Harapannya, alat tes bisa diproduksi dengan total 100 ribu test kit.

Hammam menuturkan BioCov-19 merupakan hasil pengembangan Task Force Riset Inovasi Covid-19 (TFRIC-19) yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT bekerja sama dengan Nusantics Genetics, Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L), dan Bio Farma.

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan produksi ventilator sudah memasuki tahap uji klinis terhadap manusia sejak pekan lalu. Tahap ini dilakukan setelah ventilator tersebut telah lolos uji teknis di Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK). 

Pengembangan ventilator ini merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan dibantu PT Pindad. Saat ini uji klinis dilakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia.

Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Muhammad?Ridlo Akbar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lini produksi ventilator. Namun, kata Ridlo, saat ini prosesnya masih harus melalui perizinan produksi ke Kementerian Kesehatan. Perusahaan tengah mencari sumber pemasok bahan baku.

Pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan kembali sektor riil dan moneter dari hantaman pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan menyebutkan alokasi anggaran untuk program PEN minimal Rp 318,09 triliun. Program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Program PEN menyasar pemulihan sektor riil dan moneter melalui beberapa skema, yaitu penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana dukungan likuiditas perbankan, investasi pemerintah, dan penjaminan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan upaya pemulihan ekonomi akan berlangsung hingga 2021. Menurut Sri, kebijakan ekonomi makro dan fiskal hingga tahun depan berfokus pada upaya pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan sokongan dana pemulihan ekonomi harus disalurkan untuk mengantisipasi kebutuhan sektor riil yang perlahan bangkit seiring dengan penurunan siklus wabah. 

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengusulkan agar pemerintah membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional yang berfokus merumuskan langkah, strategi, program, serta kebijakan yang akan dilakukan setelah wabah Covid-19 berakhir. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menjalankan kewenangan dalam perpu itu dengan hati-hati, memegang prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berlandaskan akuntabilitas.

Perpu tersebut disahkan ketika gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) bergulir di Mahkamah Konstitusi. Koalisi menolak perpu, antara lain karena adanya pasal yang memberikan imunitas atau kekebalan hukum bagi para pengambil kebijakan pada masa darurat.