Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengakui ada polemik mengenai jumlah gula yang seharusnya didistribusikan ke konsumen, yang tidak sesuai dengan perencanaan, yang menyebabkan seretnya pasokan gula pada Ramadan sehingga harga tak kunjung turun.

Dalam rapat koordinasi untuk mengamankan pasokan pangan selama Ramadan yang digelar beberapa waktu lalu, Suhanto mengatakan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah sepakat bakal menyalurkan 160 ribu ton gula rafinasi, yang merupakan merupakan subtitusi gula pasir.

Namun, Ketua Aprindo Roy Mandey mengatakan jumlah 93 ribu ton tak cukup lantaran pasokan harus dipotong untuk memenuhi kebutuhan rekanan peretail. Walhasil, kata Roy, gula yang bisa disalurkan oleh peretail ke konsumen cuma 30 ribu ton mengakibatkan permintaan yang meningkat sehingga harga gula melesat menjadi Rp 19 ribu per kilogram. 

Untuk meningkatkan pasokan, AGRI didorong untuk memperbanyak kanal penjualan ke dinas pangan pemerintah daerah.

Selain persoalan koordinasi antara AGRI dan Aprindo, lambatnya proses importisasi, seperti yang Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh keluhkan, menjadi pemicu kelangkaan gula di pasar. 

Bulog pun sudah ancar-ancar membuka lelang pengadaan impor raw sugar sejak Desember lalu melalui anak usaha PT Gendhis Multi Manis. Pemerintah juga memutuskan mempercepat eksekusi impor gula kristal mentah sebanyak 495 ton dari India.

Pemilihan rekanan negara impor dari India merupakan bagian dari perjanjian bilateral pertukaran dagang kedua negara, yakni impor gula mentah dan ekspor CPO. 

Belakangan, lantaran mewabahnya virus corona dan penerapan lockdown di India, importasi terhambat hingga April 2020. Pemerintah hanya mendapat pasokan 150 ribu ton. Adapun realisasi impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan per 20 April hanya sebesar 283 ribu ton dengan surat persetujuan impor untuk 683 ribu ton. 

Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan pasokan gula pasir bakal aman pada Juni.

Kementerian Pertanian menemukan sejumlah pabrik belum menjual gula sesuai komitmen. Kepala Distribusi Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Inti Pertiwi meminta pabrik gula yang mendapatkan tugas mengolah gula rafinasi milik industri untuk menjual gula sesuai kesepakatan guna menekan harga jual komoditas tersebut. Inti mengatakan, pemerintah telah menugaskan sejumlah pabrik gula untuk mengolah gula rafinasi milik industri menjadi gula kristal putih (GKP) demi memenuhi kebutuhan gula masyarakat. Kebijakan itu ditempuh karena pasar dalam negeri membutuhkan tambahan pasok an GKP dalam waktu cepat sembari menunggu kedatangan gula impor dan panen gula tebu petani lokal. Inti mengatakan, sesuai aturan, harga gula dari pabrik sebesar Rp 11.900 per kilogram (kg). Selanjutnya, seiring dengan rantai distribusi, harga gula meningkat menjadi Rp 12 ribu per kg di tingkat distributor dan Rp 12.500 di tingkat eceran yang diterima konsumen. Kementan menyatakan akan segera melakukan operasi pasar gula lewat Toko Tani Indonesia Centre atau Pasar Mitra Tani (PTM) mulai pekan depan. Kementan akan menggunakan pasokan gula kristal putih (GKP) yang dikonversi dari gula rafinasi milik industri makanan-minuman.Inti menjelaskan, khusus di wilayah Jabodetabek, pabrik gula yang ditugaskan pemerintah akan memasok gula sekitar tiga hingga lima ton per hari untuk 12 PTM. Volume itu di nilainya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan, pasokan gula impor tersebut telah tiba pada pekan lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Namun, gula belum dapat langsung didistribusikan ke pasar lantaran harus melalui proses pengemasan 1 kilogram. Awaluddin menuturkan, Bulog juga berencana melakukan operasi pasar gula ke beberapa wilayah di Jabodetabek yang mengalami kenaikan harga tertinggi, yang saat ini dihargai lebih dari Rp 16 ribu per kilogram.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus memotong anggaran investasi sebesar Rp 500 miliar atau 30 persen dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 900 miliar pada 2020 demi bertahan dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Investasi yang ditunda, Ira mengatakan, yakni investasi yang tidak menyumbang kepada pendapatan langsung. Namun, pihaknya tidak mengurangi investasi untuk aspek keselamatan.

Investasi yang tidak dipotong adalah soal safety (keselamatan) dan hal-hal sifatnya mandatori atau peraturan, yang juga program besar kita, seperti Labuan Bajo, ada beberapa hal program nasional untuk mendatangkan tamu internasional 2020, Padang Bai akan kita touch up lagi.

Berdasarkan data ASDP, terjadi penurunan volume angkutan barang (R4) sebesar delapan persen, penumpang dengan kendaraan pribadi (R4) sebesar 44 persen. Kemudian, penumpang turun sebesar 39 persen.

Ira menambahkan, efisiensi tersebut di antaranya hal-hal yang bersifat operasional dan estetis, seperti penghematan penggunaan BBM dan perawatan yang bersifat keindahan.

ASDP saat ini juga memperketat akses masuk menuju Pelabuhan, untuk menambah pengawasan setelah diterbitkannya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun.

Sebelum pelabuhan sudah ada buffer zone tenaga pengamanan dan petugas juga sekaligus check point, kata Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi.

Kalangan ekonom memprediksi kinerja impor sepanjang bulan lalu terjun bebas akibat pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas manufaktur di Tanah Air. Kondisi ini diyakini akan mendorong neraca dagang pada April 2020 mencatatkan surplus.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, kuartal II/2020 menjadi periode terberat bagi manufaktur menyusul diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Dia memprediksi, ekspor pada April 2020 mencatatkan penurunan sebesar 6,38% (year-on-year/ yoy) dan jeblok 12,74% (month to-month/mtm). Adapun impor diperkirakan turun 23,91% (yoy) dan 12,24% (mtm). 

Kepala Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto menambahkan, penurunan impor pada bulan lalu terjadi terhadap migas maupun nonmigas. Demikian juga pada industri transportasi yang menurun, sejak pemerintah membatasi pergerakan sosial dan melarang pulang kampung.  

Untuk kinerja ekspor, menurutnya masih tertahan oleh penurunan permintaan di negara-negara terdampak Covid-19. Di sisi lain, koreksi harga komoditas belum menunjukkan adanya perbaikan. 

Penurunan laju impor menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede disebabkan oleh harga minyak dunia disertai dengan penurunan aktivitas manufaktur di Indonesia. Kondisi tersebut diperkuat oleh kecenderungan penurunan impor barang konsumsi seiring dengan lemahnya permintaan dalam negeri pada April yang ditandai dengan perlambatan tingkat inflasi inti. 

Di sisi lain, penurunan ekspor cenderung diakibatkan oleh menurunnya harga komoditas utama Indonesia disertai oleh perlambatan aktivitas negara mitra dagang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, sektor yang menjadi prioritas pihaknya dalam 6 bulan kedepan dalam mendatangkan investasi yaitu manufaktur, hilirisasi, dan alat kesehatan. Terkait dengan sektor alat kesehatan, BKPM telah mengadakan rapat dengan Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) serta Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI).

Menurutnya, wabah Covid-19 ini akan berdampak sistemik, masif, dan terstruktur terhadap investasi di Indonesia, sehingga realisasi investasi pada triwulan II akan turun. Dalam menghadapi kondisi ini BKPM memiliki strategi 3+1, yaitu mengoptimalkan realisasi investasi yang sudah ada, menyelesaikan investasi mangkrak, melakukan promosi investasi, serta membangun konsolidasi yang melibatkan 3 pihak yaitu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha untuk bersiap menghadapi kondisi pasca Covid-19. Dalam hal ini BKPM tidak hanya mencari investasi dari luar negeri. Namun juga mengoptimalkan potensi investasi domestik. Misalnya dengan memperhatikan ekspansi perusahaan dan insentif apa yang dapat difasilitasi.

Ia mengatakan lebih lanjut, pada periode ini pertama kalinya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih besar dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA) hal ini dikarenakan reschedule untuk implementasi realisasi investasinya akibat wabah Covid-19.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya juga menyarankan agar BKPM mengubah strategi dan target investasi ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Sebab banyak perusahaan sudah melakukan relokasi dari Tiongkok. Ia mengingatkan agar pemerintah harus mendorong sektor manufaktur saat ini. Sebab investasi yang banyak masuk di sektor jasa, tidak terlalu banyak menciptakan lapangan kerja

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia membawa sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, masyarakat didorong masuk revolusi industri 4.0 melalui penggunaan teknologi baru, sedangkan sisi negatifnya menimbulkan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, yang tidak tahu sampai kapan. Meski begitu, ekspor dan neraca perdagangan Indonesia masih positif kuartal I-2020. Adapun pertumbuhan ekonomi pada periode itu melambat menjadi 2,97%.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan, secara tidak sadar, semua orang dipaksa dan membiasakan diri untuk hidup dalam teknologi baru. Dia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumen sudah harus membiasakan diri membeli barang melalui pasar online atau e-commerce, di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Demikian pula dengan sistem pembayaran yang turut mendukung transaksi jual beli, seperti OVO dan yang lain.

Mochtar menerangkan, revolusi industri menjadi penting, karena dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi besar seperti Tiongkok. Dia mengatakan, teknologi digital bisa mengatasi kemiskinan di daerah. Sebab, selama ini petani menjual hasil pertanian dengan harga murah, sedangkan petani harus membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada di kota, karena adanya masalah distribusi. Mochtar menilai, teknologi digital dapat menjadi persoalan logistik dan suatu saat orang desa bisa menjual barang dengan harga yang lebih baik. Selain itu, teknologi digital akan membuat dunia pendidikan menjadi lebih baik.

Sementara itu, dia menilai, efek negatif dari pandemi itu dapat dilihat dari kejatuhan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, mulai dari Singapura, Amerika Serikat (AS), Tiongkok hingga Uni Emirat Arab (UEA). Berbagai negara lain juga mengalami krisis finansial dan ekonomi yang sangat serius dan tidak ada yang tahu sampai kapan akan berakhir. Dia membandingkan dengan krisis ekonomi 2008 yang membutuhkan 6-7 tahun hingga dapat kembali pulih. Ia menyarankan pemerintah mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara maju seperti Tiongkok, India dan Amerika Serikat (AS) karena dianggap memilikisumber daya manusia hingga teknologi yang sangat baik.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, neraca perdagangan surplus US$ 2,6 miliar kuartal I tahun ini. Walau begitu dia tidak memungkiri, pandemi Covid-19 telah memberikan efek negatif pada perdagangan secara signifikan, mulai dari stok komoditas, pasokan, permintaan, perjanjian perdagangan internasional, dan negosiasi perjanjian dagang. Dia menerangkan, pertumbuhan ekonomi negara pada 2020 diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2020. Proyeksi tersebut dibagi ke dalam dua skenario, yakni skenario buruk dan terburuk. Dalam skenario buruk, ekonomi tumbuh sekitar 2,3% dan terburuk turun 0,4%. Skenario ini masih lebih rendah dibanding prediksi Lembaga Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 0,5%.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan sampai kini sektor konstruksi cukup terpengaruh dengan pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia meyakini sektor konstruksi bisa bangkit lebih cepat daripada sektor lain setelah pandemi virus corona berakhir.

Menurutnya, hal itu dapat dicapai dengan catatan sektor konstruksi tetap berjalan atau tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, kondisi di lapangan ada pekerjaan konstruksi yang terhenti meskipun termasuk sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Peter menekankan bahwa sektor konstruksi bisa tetap bekerja dengan catatan menerapkan prosedur dan protokol Covid-19, mulai dari manajemen, rantai pasok, hingga pekerjaan di lapangan. Peter menyatakan saat ini yang menjadi kendala adalah karantina wilayah proyek dan pekerja proyek di area tersebut. Peter melanjutkan sektor konstruksi memiliki sekitar 10 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) yang cukup besar. 

Data Badan Pusat Statistik mencatat peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia terlihat dari persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,60% sepanjang kuartal III/2019. Peter juga mengapresiasi stimulus yang diberikan melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) berupa pengurangan pajak. Bendahara Umum Inkindo Kasim Kasmin menambahkan bahwa pandemi Covid-19 sangat dirasakan di sektor konstruksi seperti omzet yang menurun hingga 50% pada bulan ini. Dia mencatat lebih kurang 70% anggota Inkindo atau sebanyak 5.000 perusahaan akan mengalami kesulitan sebagai dampak Covid-19. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memprioritaskan sejumlah proyek yang masuk paket kontraktual sebesar Rp7,83 triliun bisa dikerjakan pada 2021. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2021 beberapa waktu lalu, paparnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa tema 2021 adalah pemulihan ekonomi dan program yang harus dimasukkan adalah salah satunya meluncurkan program-program yang ditunda tahun ini. Sementara itu, Anggota DPR Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suryadi menyatakan keberlanjutan proyek yang dapat dijamin adalah yang sudah kontrak karena sudah terikat dengan pihak ketiga. Namun, dia menyatakan tidak demikian untuk proyek yang belum kontrak. 

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap mulai Juli 2020. Keputusan ini tercantum dalam beleid Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan adanya kenaikan iuran tersebut, BPJS Kesehatan berpotensi mencatat surplus Rp 1,76 triliun pada akhir tahun ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, kenaikan iuran tersebut masih lebih rendah dari perhitungan aktuaria. Apabila tidak ada kenaikan, seiring putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, maka defisit BPJS tahun ini diperkirakan mencapai Rp 6,9 triliun dan dapat melebar hingga 2021. Dia berharap dengan adanya penyesuaian tarif melalui Perpres 64/2020 tak hanya langkah untuk mengatasi defisit BPJS, tetapi juga sebagai langkah lanjutan dalam memperbaiki dan menjaga kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan (JKN). Kunta mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU), bahwa penyesuaian tarif dimungkinkan untuk dilakukan dua tahun sekali dan pemerintah juga telah mengkaji dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, justr u kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres 64/2020 tersebut mer upakan bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Dengan  adanya kenaikan iuran ini, pemerintah bisa menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan berkesinambungan bagi masyarakat dan mengembalikan nilai nilai fundamental JKN.Dan mengembalikan kepada undang-undang BPJS, bahwa program bersama gotong-royong, membangun solidaritas,saling kontribusi satu sama lain dan pemerintah hadir, sangat komit. Fahmi juga mengatakan, berdasarkan data BPJS Kesehatan, per 30 April 2020, pemerintah telah membayar iuran untuk lebih dari 132 juta jiwa.

Fahmi berharap, dengan adanya kenaikan, defisit dapat teratasi, sehingga tunggakan ke rumah sakit bisa terbayar. Kemudian cash flow rumah sakit terbantu dan pelayanan kepada masyarakat pun bisa semakin meningkat. Kementerian Keuangan mencatat BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke rumah sakit senilai Rp 4,4 triliun, melalui klaim yang diajukan hingga 13 Mei 2020. Untuk diketahui saja  klaim yang sudah dibayar kepada faskes sejak 2018 senilai Rp 192,54 triliun.

Upaya pemulihan industri pariwisata nasional mulai ditempuh pemerintah dengan menawarkan pinjaman modal bagi pengusaha agen perjalanan yang bisnisnya terdampak pandemi Covid-19. Nilai bantuan pun bervariasi mulai Rp25 juta hingga lebih dari Rp200 juta.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi mengungkapkan pengusaha agen perjalanan mulai melakukan pendataan untuk mendapatkan pinjaman modal setelah mengalami banyak kerugian akibat pandemi. 

Pendataan itu dilakukan melalui formulir kuesioner yang akan diisi para pelaku bisnis perjalanan wisata. Namun demikian, sebut Didien, hingga saat ini pemerintah belum menyusun lini masa maupun peta jalan eksekusi program tersebut. 

Terkait dengan upaya pemerintah untuk memulihkan destinasi pariwisata, Didien mengatakan Bali akan menjadi prioritas utama. Sementara itu, pemulihan untuk destinasi lainnya baru akan dieksekusi pascapandemi, dimulai dari 5 destinasi superprioritas. 

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah menuturkan sektor pariwisata cukup sulit untuk ‘sembuh’ jika masih ada kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19. 

Menurutnya, agar sektor pariwisata pulih, pemerintah perlu membantu pengusaha untuk keluar dari keterpurukannya, supaya saat pandemi berakhir mereka siap beraktivitas kembali. 

Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan saat ini yang harus jadi prioritas adalah pemulihan pergerakan wisatawan domestik, khususnya yang tinggal dengan jarak terdekat dari destinasi pariwisata dengan akses paling mudah dan paling dekat dengan populasi terbesar.

Ketika dimintai konfirmasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, untuk pemulihan sektor pariwisata, pemerintah akan fokus menggarap pergerakan wisatawan nusantara terlebih dahulu. 

Wishnutama mengatakan sebetulnya Kemenparekraf telah menyusun berbagai skenario strategis yang sifatnya sangat dasar dalam Rencana Kerja Tahun 2020 seperti fasilitas wisata yang sesuai standar higienitas, kebersihan toilet, keselamatan, keamanan, serta protokol-protokol kesehatan di bandara, restoran, hotel, tempat hiburan, bioskop.

Kegiatan budidaya dan pembesaran benih lobster di Tanah Air mulai bergairah. Namun, gairah itu surut seiring kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 4 Mei 2020. Mengacu pada peraturan itu, pengeluaran benih bening lobster (Puerulus) dari wilayah RI mensyaratkan antara lain:

• Penetapan kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster sesuai hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) setiap tahun
• Eksportir benih telah melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi pemerintah.
• Benih diperoleh dari nelayan kecil yang terdaftar.

Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong pesimistis budidaya lobster di Indonesia mampu tumbuh berbarengan dengan kebijakan ekspor benih. Meskipun, pemerintah mensyaratkan eksportir wajib mengembangkan budidaya lobster. Sebaliknya, ekspor benih lobster justru akan memajukan budidaya lobster di Vietnam yang selama ini mengandalkan pasokan benih dari Indonesia. Effendy menambahkan, lobster hasil budidaya di Indonesia dipastikan kalah bersaing dengan Vietnam untuk mengisi pasar China. Sebab, produk Vietnam masuk ke China melalui jalan darat, sedangkan produk Indonesia harus menggunakan pesawat dan kena pajak impor.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Badung, mencegah penyelundupan benih lobster dari wilayah Indonesia ke luar negeri. Dalam pencegahan itu, petugas menyita delapan kantong plastik yang berisikan 10.008 benih lobster dan menahan seorang penumpang berinisial AH. Tahun 2019, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan merilis, aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp 300 miliar-Rp 900 miliar per tahun. Dana dipakai pengepul dalam negeri untuk membeli benih tangkapan nelayan lokal. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP merilis, penyelundupan benih lobster antara lain ke Vietnam dan Singapura. Benih selundupan itu dibesarkan sehingga memberi nilai tambah lebih besar.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyebutkan, kebijakan ekspor benih lobster menandai babak baru eksploitasi sumber daya perikanan untuk tujuan jangka pendek, yakni menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan. Kondisi ini bertolak belakang dengan hasil kajian Komnas Kajiskan, yaitu tingkat pemanfaatan sumber daya lobster di beberapa wilayah dalam status eksploitasi berlebih. Halim menambahkan, kebijakan ekspor benih justru menghantam usaha budidaya (pembesaran) lobster Tanah Air yang mulai bergairah. Pembudidaya terancam kesulitan memperoleh benih lobster yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Secara terpisah, Ketua Komnas Kajiskan periode 2016-2019 Indra Jaya menuturkan, Komnas Kajiskan belum pernah mengkaji potensi benih lobster dan jumlah yang boleh dieksploitasi. Kajian yang dilakukan baru potensi dan pemanfaatan lobster ukuran dewasa. Data terakhir Komnas Kajiskan pada 2016, tingkat pemanfaatan lobster pada 6 dari 11 wilayah pengelolaan pengairan (WPP) RI dalam status penangkapan berlebih atau zona merah, sedangkan 5 WPP dalam status sudah termanfaatkan penuh atau zona kuning.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengemukakan, pemerintah tengah menyiapkan petunjuk teknis terkait ekspor benih lobster. Petunjuk teknis itu antara lain mengatur ekspor benih lobster hanya diizinkan jika pelaku usaha terbukti sudah punya fasilitas budidaya lobster yang berhasil.