Bahaya di Balik Rencana Pemulihan Ekonomi

;

Bahaya di Balik Rencana Pemulihan Ekonomi

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 17 May 2020 Tempo, 13 May 2020

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan ada risiko besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah. Dia menyoroti skema penyertaan modal negara (PMN) yang memungkinkan pemerintah menyuntikkan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terkena dampak wabah Covid-19.

Aviliani juga menyoroti ketiadaan parameter yang jelas dalam pemanfaatan modal negara tersebut. Padahal dana yang bakal dikucurkan kepada BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan program PEN sangat besar, mencapai Rp 155,60 triliun. BUMN yang akan mendapat suntikan modal adalah Garuda Indonesia, Krakatau Steel, PTPN, PLN, Pertamina, dan Perum Bulog.

Skema lain yang berpotensi memicu persoalan adalah penempatan dana untuk likuiditas perbankan. Dalam skema itu, pemerintah menunjuk bank BUMN dan bank swasta nasional yang memiliki kriteria tertentu untuk berperan sebagai bank jangkar. Aviliani mengatakan skema ini membahayakan ketahanan sistem keuangan.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan kecukupan likuiditas industri perbankan seharusnya menjadi wewenang dan tugas Bank Indonesia tanpa melibatkan pihak lain.

Di luar skema penyaluran, sumber dana untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional juga dibayangi risiko besar. Sebab, pemerintah mengandalkan penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli secara bertahap oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) karena dapat mengancam kesinambungan fiskal dan keuangan di kemudian hari. Auditor Utama II BPK, Laode Nusriadi, mengatakan salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan utang ialah pembuatan perencanaan terkait dengan penetapan imbal hasil atau yield SBN.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan anggaran penanggulangan dampak Covid-19. Dia menegaskan, BPK tidak memberikan pelonggaran audit.