Kalangan pengusaha mengapresiasi rencana pemerintah memperluas stimulus fiskal untuk sektor riil yang terkena dampak pandemi corona virus disease 2019 atau Covid-19. Namun demikian, pemerintah diminta mempercepat implementasi kebijakan stimulus tersebut dan mempermudah prosedurnya untuk mencegah sektor riil dari kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar. Di sisi lain, besaran stimulus ekonomi diusulkan bisa mencapai Rp 1.600 triliun Demikian rangkuman pandangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto.

Sejauh ini pemerintah telah meluncurkan tiga paket kebijakan stimulus fiskal untuk menangani pandemi Covid-19 dan menjaga kesinambungan perekonomian. Di samping itu, kementerian/lembaga dan pemda melakukan penghematan sebesar dan realokasi belanja yang diprioritaskan untuk kegiatan menangani Covid-19. Untuk membantu sektor riil, pemerintah akan memperluas sektor penerima keringanan dalam membayar pajak penghasilan (PPh), PPh Impor, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) kepada 18 kelompok sektor usaha termasuk pembebasan pajak terhadap UMKM selama 6 bulan agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Untuk mendukung perluasan insentif tersebut, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak. Selain pemerintah, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan moneter dan makroprudensial guna meningkatkan likuiditas perbankan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM dan restrukturisasi kredit / pembiayaan bagi UMKM.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan para pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah memperluas stimulus ekonomi bagi sektor usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 agar iklim usaha tetap kondusif. Rosan mengungkapkan, perluasan stimulus ini disambut baik para pelaku usaha sebagai dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan aktivitas dunia usaha. Pasalnya, stimulus tersebut akan menopang daya tahan perusahaan atas dampak ekonomi pandemi, utamanya di sektor riil dan sektor vital lainnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan, pihaknya mengapreasiasi perluasan sektor untuk stimulus pajak, karena sesuai permintaan dunia usaha. Sebab, tidak hanya sektor industri saja yang terkena dampak wabah Covid-19, tapi juga sektor usaha lainnya seperti perdagangan dan logistik untuk mengurangi PHK dengan penambahan dana stimulus, pihaknya telah mengusulkan dana yang diperlukan sebesar Rp 1.600 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) atau jaring pengaman sosial (social safety net), kesehatan, usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor riil.

Hal ini juga sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Ia menambahkan sektor-sektor yang paling terdampak Covid-19 adalah pariwisata, penerbangan, otomotif, konstruksi, real estate, jasa keuangan, pendidikan, serta industri minyak dan gas. Namun demikian, Shinta mengakui, stimulus pemerintah secara realistis tidak akan cukup untuk menyelamatkan semua sektor ekonomi nasional, karena kemampuan finansial pemerintah untuk melakukan bailout atau economic remedies terbatas. Sehingga ekspektasi terhadap efek stimulus pun harus diubah lebih realistis, yakni untuk menyelamatkan kegiatan ekonomi yang masih bisa diselamatkan sepanjang wabah Covid-19, meringankan sebanyak mungkin beban usaha, dan memaksimalkan kelancaran pendapatan yang masih bisa direalisasikan. Beban finansial terbesar pelaku usaha saat ini adalah beban fixed cost dan pajak. Sementara keringanan biaya listrik, pelaku usaha sebetulnya sangat berharap biaya energi bisa turun secara objektif berdasarkan penurunan harga minyak dunia atau sesuai pemakaian tanpa biaya langganan (minimum payment).

Menurut Shinta, masalah terbesar pemberian stimulus kredit adalah ketidaklancaran distribusi stimulus di sektor perbankan. Pasalnya, pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia absen memberikan petunjuk teknis kepada perbankan. Akibatnya, bank enggan menjalankan aturan tersebut karena tidak ada kepastian terkait penanggungan risiko.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga turut mengapresiasi langkah pemerintah, ia menuturkan hal ini sangat baik bagi industri hilir sawit termasuk pengolahan minyak nabati berbasis sawit di Tanah Air dan diharapkan meringankan cash flow perusahaan sehingga operasional perusahaan tetap berjalan. Hanya saja, kata Sahat Sinaga, bukan saja implementasinya yang mesti dipercepat namun proses di lapangan harus dengan prosedur yang mudah. Di sisi lain, perlu dibuat time limit atau batas waktu tertentu sehingga dampaknya terasa ke industri khususnya industri sawit mengingat sawit memberikan sumbangan devisa yang besar bagi negara.Sahat memastikan hingga saat ini industri hilir minyak nabati masih berjalan normal, belum ada perusahaan yang berhenti operasi ataupun melakukan lay off pekerja. Namun demikian, dia menilai saat ini ada yang urgent untuk segera dicarikan solusinya yakni kelonggaran bagi industri hilir sawit untuk meningkatkan plafon pinjaman kredit guna menutupi tertundanya pembayaran dari para pembeli produk hilir sawit.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menjelaskan, perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup parah terdampak Covid-19. Terdapat sejumlah perusahaan perikanan yang terpaksa merumahkan 50% karyawannya akibat pembatalan order pembelian dari luar negeri. Saat ini, pengiriman hasil perikanan segar dan hidup selain permintaannya merosot juga terkendala banyaknya pesawat kargo yang offline. Menurut Yugi, sembari menunggu implementasi stimulus fiskal, yang mendesak dilakukan saat ini di sektor perikanan adalah penyerapan hasil ikan pembudidaya dan nelayan. Selain perlu kewajiban wajib serap oleh BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus, perlu kebijakan serap lainnya seperti produk olahan dengan dijadikan lauk pauk pasukan TNI dan ASN yang distribusinya mudah dan anggarannya sudah ada di APBN tanpa perlu minta persetujuan lagi ke Kementerian Keuangan dan DPR RI. Industri katering juga bisa diberi order dengan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang-orang yang saat ini tidak punya penghasilan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menjelaskan, sektor usaha kehutanan termasuk yang terdampak Covid-19 dimana nilai ekspor kayu turun dan berdampak berantai di sektor hulu sebagai penyedia bahan baku. Menurut Purwadi, pelemahan kinerja ekspor tersebut disebabkan wilayah utama tujuan ekspor seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Korea Selatan termasuk dalam kelompok yang terdampak Covid-19 sangat parah.

Pandemi virus korona (Covid-19) menyebabkan kondisi perekonomian di Tanah Air rentan. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan kluster utang bank menjadi tiga berdasarkan jenis debitur. Yakni usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perusahaan swasta dan BUMN. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI mengatakan hal ini merupakan upaya OJK dan perbankan mencari solusi bagi BUMN yang kinerjanya terganggu akibat Covid-19 sekaligus mengumpulkan data debitur BUMN yang berpotensi mengganggu kinerja bank.

Dimana menurut laporan Bank Indonesia (BI), kredit bank yang disalurkan berdasarkan golongan debitur tercatat kredit BUMN mencapai Rp 550 triliun dan Swasta Rp 4.969 triliun, UMKM dan Non UMKM mencapai Rp 207,2 triliun. Jumlah ini dinilai berpotensi mencapai Rp 1.112,59 triliun. Meski sejauh ini modal bank masih relatif cukup kuat, tapi kredit berisiko atau loan at risk (LAR) diproyeksikan meningkat di tengah banyaknya restrukturisasi kredit. Riset JP Morgan mencatat, dari empat bank terbesar di Tanah Air, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, BNI dan Bank Central Asia (BCA), Mayoritas kredit BRI merupakan kredit mikro, yang risikonya lebih tinggi dibanding segmen korporasi. Namun Hery Gunadi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri tetap optimistis memitigasi risiko. 

Meski pandemi corona atau Covid-19 di dalam negeri belum mereda, pemerintah sudah berancang-ancang menyiapkan tahap-tahap pemulihan ekonomi. Sejumlah kementerian dan lembaga bahkan secara intens membahas peta jalan (roadmap) pemulihan ekonomi yang terbagi dalam lima tahap sebagaimana penjabaran dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Focus Group Discussion (FGD) di acara Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang tersebar ke publik.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir serta Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono tak menampik roadmap  itu, keduanya menyebut, tahapan di peta jalan ini adalah usulan yang merupakan kajian awal di internal Kementerian Koordinator Perekonomian serta sedang dibahas intens dengan kementerian dan lemba terkait, seperti tahapan exit strategy yang juga dilakukan negara-negara lain

Di sisi lain, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta penerapan fase-fase itu harus dengan kehati-hatian tinggi agar tidak kontraproduktif dengan upaya penghentian Covid-19. Maklum, mengacu data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tambahan kasus infeksi masih tinggi. Per hari masih mencapai 300-400 orang yang tertular. Angka infeksi sebanyak 12.776 orang, dengan jumlah kesembuhan 2.381 dan kematian 930 orang.

Meski begitu, Iwan memahami bahwa semakin lama kegiatan usaha setop beroperasi, semakin banyak yang harus pemerintah subsidi. Ia mengakui dengan anggaran terbatas, pilihan terbaik  walaupun tak mudah adalah tetap fokus kesehatan sembari tetap menjaga ekonomi.

Pandemi virus korona mengakibatkan banyak hotel tutup karena tingkat hunian kamar rata-rata nol. Menghadapi keadaan yang amat sulit itu, pengelola hotel tak berdiam diri. Mereka terus berinovasi. Antara lain inovasi yang ada berupa:

• Paket menginap murah bagi keluarga
• Paket bekerja di hotel
• Paket pengantaran makanan untuk sahur
• Penjualan voucer menginap di hotel berbintang dengan harga amat miring
• Paket pembersihan rumah sesuai standar kesehatan
• Tempat menginap tenaga kesehatan

Semua upaya itu dinilai membuat ada hotel mampu memperpanjang ”napas”. Sebagai contoh dilakukan oleh Manajemen Hotel Aryaduta Semanggi Jakarta, Santika Indonesia Hotels and Resorts, dan Hotel 88 di Bekasi, Jawa Barat.

Sebagaimana dikonfirmasi Valentia Agustadi, Group Director of Sales Aryaduta Hotel, pihaknya sudah membuat paket bekerja dari hotel (WFH) dan paket menginap dengan harga diskon. Kamar ada yang berbentuk apartemen dengan satu, dua, atau tiga kamar di dalamnya. Fasilitas yang tersedia, selain ruang keluarga dan ruang makan, juga ada dapur dan alat masak standar maupun alat masak lain jika tamu membutuhkan.  Aryaduta juga menawarkan paket pembersihan rumah bagi masyarakat umum dengan luas rumah minimal 100 meter persegi untuk memberdayakan staf bagian pembersihan kamar dan peralatannya dengan peminatnya pada April kemarin cukup banyak meski Mei agak menurun.

Meski baru berusia dua tahun, Hotel 88 Bekasi tak mau kalah berinovasi di tengah pandemi. Hegar Sangku Kelana, Sales Manager Hotel 88 Bekasi, yang dihubungi secara terpisah menyampaikan, pihaknya membuat paket menginap berbonus pembersihan rumah tamu. Selain dengan protokol kesehatan untuk menghindari pertemuan antar orang, pihak hotel juga memberikan masker dan minuman kesehatan tradisional dan cek suhu badan. Hasilnya tamu mencapai 30 persen dari kapasitas total 70 kamar. Satu lagi yang ditawarkan hotel 88 Bekasi pada Ramadhan ini adalah pengantaran makanan berbuka puasa dalam radius 3 km dari hotel.

Sementara Santika Group of Hotels and Resort lewat L Sudarsana, GM Corporate Marcomm & Business Development Santika, mengatakan sedang menyiapkan menjual voucer menginap berharga miring di semua hotel dalam manajemen mereka yang memiliki 114 hotel meliputi brand Amaris, Santika, Amaya, Kanaya, hingga Anvaya. Voucher ini akan dijual lewat Santika Indonesia Online Travel Fair di aplikasi MySantika dan laman resmi mysantika.com, mulai 25 Mei hingga 6 Juni 2020.Namun, saat ini sebagian besar hotel itu ditutup karena tamu sepi. Selain Hotel Santika Premier di Slipi, Jakarta Barat, yang tetap melayani tamu, Hotel Santika di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, malah penuh tamu sepanjang April lalu. Seluruh kamar hotel itu disewa untuk

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut gembira bermacam upaya itu. Ia paham, pukulan terhadap bisnis hotel dan restoran yang sangat berat membuat para anggotanya tak henti berinovasi. Maulana menyebut, 1.600-an hotel di Indonesia sejak Maret memilih tak lagi beroperasi. Angka itu belum mencakup semua hotel dan restoran di Indonesia karena tak semua pemilik melaporkan usahanya ke PHRI. Tak hanya tutup, sebagian besar pemilik hotel dan restoran sudah merumahkan karyawan karena tak ada pemasukan. Para karyawan yang dirumahkan ada yang masih dibayar, ada juga yang tidak lagi mendapat gaji. Tergantung kebijakan manajemen. Para karyawan grup Hotel Santika yang dirumahkan, misalnya, masih mendapat gaji pokok.

Berdasarkan penelitian Colliers International, hotel merupakan bisnis properti yang paling babak belur akibat Covid-19. Kondisi ini terjadi karena banyak tamu yang membatalkan atau menunda perjalanan karena anjuran untuk tetap tinggal di rumah. Terutama di Bali dimana akibat langkah antisipasi Pemerintah Indonesia menutup penerbangan dari dan ke China sejak awal Februari 2020, pasar kehilangan hamper 96 persen pangsa-nya.

Pendiri Arma Hotel and Resort Bali, Agung Rai, yang terpaksa menutup hotel karena tak ada tamu juga memanfaatkan tabungan untuk membayar gaji 120 karyawannya, ia mengaku pihaknya mengantisipasi hal ini setelah kasus Bom Bali. Selain memberikan penghasilan berupa uang tunai, pengelola juga berusaha berbagi bahan pangan seperti beras dan sayur-sayuran kepada karyawan. Bahan pangan itu berasal dari sawah dan kebun yang dikelola Arma Hotel and Resort Bali.

Menurut Agung Rai, banyak kegiatan pariwisata yang dibatalkan di Bali dan berdampak pada sepinya hotel,  termasuk festival musik jazz berskala internasional, Ubud Village Jazz Festival. Ia mengatakan, Covid-19 bukanlah krisis pertama yang menimpa pariwisata dan kehidupan masyarakat di Bali. Sebelum wabah virus korona baru, setidaknya ada dua kejadian luar biasa yang pernah terjadi, yaitu letusan Gunung Agung pada 1963 dan Bom Bali pada 2002.

Meski demikian, Rai mengingatkan pentingnya pariwisata d Bali memiliki kemandirian dan ketahanan pangan. Masa karantina ini seharusnya menjadi momen untuk kembali membangun citra Bali sebagai tujuan pariwisata yang ramah terhadap alam. Membangun pariwisata itu bukan berarti mengorbankan pertanian dan perkebunan, melainkan harus menyatu dengan pembangunan pariwisata sehingga dapat mengantisipasi krisis.

Untuk melewati kesulitan, efisiensi dan inovasi menjadi kunci utama!

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sangat berpengaruh terhadap sektor otomotif, termasuk pemimpin pasar otomotif nasional, PT Toyota Astra Motor (TAM). 

Direktur Marketing TAM, Anton Jimmy Suwandi mengakui terjadi penurunan penjualan selama pandemi dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penjualan saat ini termasuk yang paling tertekan setelah krisis moneter (krismon) yang melanda negeri ini di 1998. Menurut Anton krismon 1998 termasuk yang paling berat bagi industri otomotif nasional. Selain nilai tukar yang anjlok, suka bunga perbankan saat itu sempat menyentuh angka 40 persen setahun.Dengan suku bunga setinggi itu, konsumen tidak akan mampu membeli kendaraan melalui kredit. Saat ini masyarakat takut keluar rumah, mereka enggan mengunjungi showroom, pameran-pameran mobil pun tidak mungkin lagi dilaksanakan, hal ini juga disebabkan penerapan PSBB.

TAM pun mempertimbangkan merevisi target penjualan tahun 2020, karena diberlakukannya PSBB, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Anton menyatakan, belum bisa menyebutkan secara konkrit revisi target penjualan tahun ini. Dia menilai dampak virus korona terhadap penjualan mobil baru terlihat pada pertengahan Maret, dan saat ini belum dapat melihat perkembangan situasi ke depan.

Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang melanda, membuka kerentanan struktural APBN yang telah menahun: terbatasnya kapasitas fiskal, besarnya beban belanja terikat, defisit anggaran yang telah menjadi norma, dan ketergantungan pada pembiayaan utang yang masif.

Berbekal Perppu No. 1/2020, pemerintah merombak postur dan alokasi APBN 2020 secara signifikan hanya dengan Perpres. Dengan disahkannya Perppu No. 1/2020 yang merelaksasi batas defisit 3 persen dari PDB selama 3 tahun ini menjadi UU, pola stimulus dan defisit signifikan yang dibiayai utang secara masif, diduga kuat akan berulang hingga 2022.

Upaya ambisius meningkatkan kapasitas fiskal sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, dengan program tax amnesty, mengalami kegagalan. Alih-alih meningkat, kapasitas fiskal justru semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Pasca Covid-19, kapasitas fiskal diproyeksi semakin jatuh.

Sebelum pandemi, tax ratio pada APBN 2020 ditargetkan 10,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Pasca pandemi, target tax ratio menjadi hanya 8,7 persen dari PDB, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2,3 persen.

Jatuhnya tax ratio ini merupakan implikasi dari berlimpahnya insentif perpajakan dan penurunan tarif PPh badan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha.

Dengan politik anggaran yang sangat permisif terhadap utang, jatuhnya kapasitas fiskal di masa pandemi ini segera ditutup dengan utang untuk menopang belanja tidak terikat (discretionary expenditure). Stimulus ekonomi melawan dampak Covid-19 harus dibayar amat mahal: mencabut aturan disiplin anggaran pemerintah dan monetisasi defisit anggaran oleh bank sentral.

Dengan timbunan utang sebelum pandemi, stok utang pemerintah semakin melonjak. Posisi stok utang pemerintah jelang pandemi menembus Rp 5.000 triliun. Pada akhir tahun, stok utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp 5.784 triliun.

Utang pun melonjak seiring guyuran stimulus ekonomi. Namun utang bukanlah tanpa biaya, bahkan sangat mahal. Beban bunga utang melonjak hampir empat kali lipat dalam satu dekade terakhir. Penarikan utang yang masif di masa pandemi dipastikan akan meningkatkan beban utang ini secara signifikan di masa depan.

Beban utang yang semakin menghimpit tercermin dari rasio antara bunga utang dengan penerimaan perpajakan, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya. Dengan demikian, beban bunga utang dan cicilan pokok utang akan mencapai 59,6 persen dari penerimaan pajak pada tahun ini.

Dengan lebih dari setengah penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Dengan besarnya non-discretionary expenditure (belanja terikat), maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang dibawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang.

Resiko utang terjaga ketika keseimbangan primer (primary balance), selisih antara penerimaan negara dan belanja negara minus bunga utang, bernilai positif dan jumlahnya mencukupi untuk membayar bunga utang, namun juga cicilan pokok utang.

Bila kita juga memperhitungkan cicilan pokok utang, tidak hanya bunga utang, maka defisit keseimbangan primer jauh semakin memburuk, yaitu menembus Rp 1.000 triliun, atau 6,3 persen dari PDB.

Peningkatan besaran utang baru setiap tahunnya berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang. Utang baru bukanlah fungsi dari defisit anggaran, namun fungsi dari stok utang pemerintah.

Lebih jauh, pandemi tidak hanya meningkatkan stok utang pemerintah, namun juga meningkatkan contingent liablities. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah secara masif mendorong banyak BUMN untuk melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur dengan dana internal perusahaan, utang ke perbankan, dan atau dengan melakukan penyertaan modal negara (PMN).

Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus menurun. Dengan demikian, kebijakan defisit anggaran tidak hanya tidak tepat prioritas, di mana kepentingan birokrasi dan investor lebih diutamakan dari kepentingan rakyat, namun juga tidak tepat sasaran dimana belanja yang penting untuk perekonomian justru semakin menurun alokasi anggarannya.

Secara ironis, hal ini justru semakin memuncak di kala pandemi menghampiri. Sebagai misal, pasca Perppu No.1/2020, beban pembayaran bunga utang tahun ini melonjak menjadi Rp 335,2 triliun. Jumlah ini setara dengan sejumlah besar belanja penting untuk ratusan juta rakyat.

Dengan strategi konvensional, penurunan stok utang dan beban utang hanya bisa ditempuh dengan extra efforts yang sangat mahal. Strategi pengelolaan utang mainstream selama ini sangat pro-kreditor (investor) namun cenderung abai terhadap kondisi debitor.

Dalam jangka pendek, pemerintah setidaknya harus secara intensif mengadopsi pendekatan pembiayaan defisit anggaran yang lebih berbasis instrumen filantropi, bukan instrumen komersial murni.

Instrumen berbasis filantropi yang perlu diintensifkan dalam pembiayaan defisit anggaran ini antara lain adalah socially responsible investment (SRI) bond dan sukuk wakaf.

Pemerintah kembali menggulirkan relaksasi di tengah tekanan ekonomi domestik akibat Covid-19. Kali ini BUMN maupun anak usahanya yang terdampak pandemi dimungkinkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN). Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 mengenai pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain melalui PMN, program dimaksud dapat dilaksanakan melalui penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Data Kemenkeu yang diperoleh bahwa dana percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero), PLN, dan Perum Bulog. Talangan untuk modal kerja dianggarkan sebesar Rp32,65 triiliun disalurkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bulog sebesar, dan Perum Perumnas. 

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyatakan beleid tersebut menjadi langkah terobosan tepat pemerintah karena dapat membantu BUMN strategis untuk menjaga keberlangsungan ekonomi di tengah pandemi. SVP Research PT Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial berpendapat, pemerintah memang sudah sepatutnya menaruh perhatian lebih pada BUMN di sektor penerbangan dan sektor konstruksi yang terdampak cukup parah oleh pandemi Covid-19. Garuda Indonesia yang memang tengah dirundung masalah utang akan mendapatkan dana talangan modal kerja lewat investasi non-pemerintah pada Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Skema pendanaan serupa akan diterima KAI dan Perumnas. Tiko menyatakan pemerintah tidak akan melakukan tambahan PMN kepada emiten berkode saham GIAA tersebut. 

Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Dirman Pardosi menanggapi isi surat perihal Laporan Situasi & Kondisi Terkini Pemegang Polis, Organisasi di Lapangan, dan Usulan yang dikirimkan oleh para Kepala Wilayah Bumiputera menyatakan bahwa isi surat merupakan permasalahan internal.

Terlepas dari isi surat tersebut, Dirman menjelaskan bahwa manajemen dari satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama di Indonesia itu terus berupaya untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan. Berdasarkan salinan surat yang diperoleh, para kepala wilayah menyatakan bahwa saat ini komplain dari para pemegang polis terus meningkat, karena pembayaran klaim yang sangat lambat. 

Kondisi tersebut membuat para agen dan pegawai Bumiputera di daerah-daerah menerima ancaman psikis dan fisik, disertai menurunnya penghasilan karena tidak berani untuk melakukan produksi dan mengutip premi. Para pekerja pun merasa tertekan dan stres dibuatnya. Komunikasi dan pertukaran informasi antara kantor operasional dan kantor pusat pun dinilai terkendala.

Perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi kian kesulitan mengatrol pendapatan dari basis pelanggan baru selama pandemi Covid-19. Head of Corporate Communication PT XL Axiata Tbk. Tri Wahyuningsih menjelaskan saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berbanding lurus dengan stagnasi pendapatan rata-rata per pelanggan (average revenue per user/ ARPU) operator seluler pada kuartal I/2020. Guna melebarkan basis pelanggan baru pada periode selanjutnya, Tri mengatakan XL Axiata tengah berupaya meningkatkan kualitas jaringan dan menyediakan berbagai pilihan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan dengan tarif yang terjangkau. 

Senasib dengan XL Axiata, PT Indosat Tbk. mencatatkan kemerosotan basis pelanggan pada kuartal I/2020 menjadi 56,2 juta pelanggan dari torehan sebanyak 59,3 juta pelanggan pada kuartal sebelumnya. Namun, secara tahunan, ARPU emiten berkode ISAT pada kuartal perdana tahun berjalan meningkat.

Di lain pihak, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah mengungkapkan daya beli masyarakat yang menurun dan adanya peralihan prioritas [belanja]—seperti ke makanan—ditambah dengan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak pada pertumbuhan basis pelanggan dan memengaruhi ARPU operator.

Menanggapi laporan kinerja kuartal I/2020, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai operator perlu memonetisasi layanan digital bernilai tambah yang berbeda dengan kompetitornya, serta lebih memahami kebutuhan pasar.

Efek domino pandemi Covid-19 yang makin memukul daya beli pada kuartal II/2020 bakal menjadi tantangan berat bagi emiten sektor barang konsumsi. Sejumlah korporasi merancang jurus untuk menjaga kinerja.

Direktur Keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Budi Muljono mengatakan pihaknya sudah memprediksi bahwa kinerja keuangan kuartal kedua kemungkinan akan terpukul karena adanya PSBB.

Lebih lanjut, Budi menyatakan Kino masih berfokus pada penjualan produk hand sanitizer dengan merek Eskulin yang masih cukup menonjol di antara variasi produk lain yang diproduksi oleh perseroan. 

Senada, Direktur Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Sandra Pattenden juga menyatakan pada kuartal pertama, penjualan produk alkohol menunjukkan kinerja negatif tecermin dari penurunan volume bir hingga belasan persen. Hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya pariwisata di Bali dan pembatasan di penjualan on trade sebagai bagian dari upaya menghambat penyebaran wabah.

Secara terpisah, Investor Relations PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) Dion Surijata membeberkan pihaknya sudah melakukan efisiensi dengan menekan beban promosi demi menjaga likuiditas perusahaan. 

Di sisi lain, produsen beras Topi Koki tersebut juga lebih berupaya untuk menjaga kualitas beras yang diproduksi. Harga jual beras masih mengacu pada aturan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah.

Presiden Direktur dan CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Anthoni Salim menuturkan perusahaan tetap memandang positif perekonomian Indonesia. Namun, emiten berkode saham INDF itu terus memantau perkembangan global maupun di dalam negeri secara cermat.

Strategi yang dilakukan oleh perseroan pada tahun ini ialah terus memperkuat model bisnis Indofood yang terintegrasi secara vertikal dan meraih peluang pertumbuhan di pasar dalam negeri maupun ekspor. 

Di sisi lain, dua raksasa emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT H.M. Sampoerna Tbk. masih mampu mencetak pertumbuhan laba pada kuartal I/2020. Laba bersih GGRM menebal 3,88% yoy menjadi Rp2,44 triliun saat pendapatan naik 4,06% yoy menjadi Rp27,26 triliun. 

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya mengatakan para pelaku pasar kehilangan salah satu momentum ekonomi terbesar sepanjang tahun, yakni musim libur Ramadan dan Lebaran yang biasanya menjadi musim orang berbelanja.