Indonesia segera memiliki payung hukum yang memberi kepastian investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini seiring disepakatinya naskah revisi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan pemerintah yang berlangsung kemarin. Naskah yang disepakati tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR. RUU Minerba memberi jaminan perpanjangan operasi bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemberian perpanjangan operasi itu mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan operasi bila KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.

Dengan ketentuan ini maka sejumlah PKP2B yang segera habis masa berlakunya mendapatkan ke-pastian investasi. Adapun perusahaan yang dimaksud yakni PT Arutmin In-donesia yang berakhir pada tahun ini, PT Kendilo Coal Indonesia pada 2021, PT Kaltim Prima Coal pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025. Disebutkan pula insentif jangka waktu operasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK yang terintegrasi dengan smelter maupun pengembangan dan pemanfaatan batu bara. Insentif tersebut berupa konsesi selama 30 tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

RUU Minerba ini pun menguatkan peran badan usaha milik negara (BUMN) dengan mendapatkan prio-ritas dalam lelang wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Kemudian BUMN pun mendapat prioritas pembelian saham divestasi. Dalam beleid ini disebutkan secara tegas nilai divestasi sebesar 51% yang dilepas secara bertahap. Naskah RUU ini juga menegaskan peraturan pelaksanaan harus ditetapkan dalam waktu satu tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mewa-kili pemerintah menyampaikan apre-siasi kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan dan perhatian dalam menyusun RUU Minerba. Dia berharap RUU Minerba dapat menjawab perma-salahan pengelolaan pertambangan saat ini dan juga tantangan pengelolaan pertambangan di masa mendatang.

Pemerintah fokus memutus mata rantai pandemi Covid-19 dan menyelamatkan ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan sosial untuk menekan penularan virus corona tersebut sudah memukul sektor riil dan berdampak pula pada sektor keuangan, namun kondisinya stabil didukung bauran kebijakan sinergis Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bank Indonesia juga mulai mem-beli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk pembiayaan defisit APBN yang kini melebar di atas 3% produk domestik bruto (PDB), Nasabah terdam-pak pandemi juga diberi insentif dengan kredit yang direstrukturisasi,perbankan yang kini semuanya ikut skema restruk-turiasi pinjaman nasabah itu akan disediakan kebutuhan likuiditasnya yang bertambah, oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Untuk mendukung penyediaan likuiditas tersebut, Presiden Joko Widodo juga telah meneken Per-aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pan-demi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 10 menyebutkan, dalam rangka pe lak-sanaan Program Pemulihan Ekono mi Nasional (PEN), pemerintah da pat me lakukan penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan du-kung an likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kre dit/pembiayaan dan/atau mem-berikan tambahan kredit/pembiay-aan modal kerja

Demikian benang merah keterangan KSSK dalam kon-ferensi pers virtual di Jakarta, Senin (11/5), yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komi-sioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gu-bernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Lem-baga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. Selain itu, keterangan dari Deputi Komi-sioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo yang disampaikan secara terpisah.

Wimboh Santoso mengata-kan, OJK segera melakukan finalisasi untuk menetapkan se-jumlah bank yang akan ditunjuk sebagai bank jangkar atau bank peserta. Bank jangkar nantinya berfungsi sebagai channeling bank atau penyalur dana dari Kementerian Keuangan kepada bank lain yang membutuhkan likuiditas saat pandemi Covid-19. Caranya, bank yang kesulitan likuiditas menggadai-kan kredit nasabah terdampak Covid-19 yang direstrukturisasi berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020, kepada bank jangkar.Wimboh mengatakan, pe-milihan bank jangkar dilandasi data bank yang selalu menjadi penyuplai utama pinjaman di pasar uang antar bank (PUAB).

Sri Mulyani mengatakan lebih lanjut, pemerintah sedang meny-usun kajian untuk memitigasi penanganan pandemi Covid-19 dari berbagai aspek, dengan aspek kesehatan menjadi per-timbangan utama. Pemerintah kini mencari kemungkinan keseimbangan kebutuhan untuk menjaga kese-hatan dan keselamatan, sambil membuat skema interaksi sosial pascapandemi Covid-19 atau new normal. Ini seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol, yang membuat kriteria kegiatan atau interaksi sosial-ekonomi mana saja yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan. Perry juga mengatakan, BI juga telah mengucurkan likuiditas (quantitative easing/QE) sebe-sar Rp 503,8 triliun.

Sementara itu, Halim Alam-syah mengatakan, meski per-tumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara umum mengalami perlambatan, namun pertum-buhan DPK masih relatif aman dan mayoritas ditopang oleh komponen tabungan

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan pengusaha yang bergabung dalam Kadin Indonesia ber-harap, DPR segera menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PT XL Axiata Tbk (EXCL) berhasil meraih peningkatan pendapatan sebesar 9% menjadi Rp 6,5 triliun pada kuartal I-2020 dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,3%. Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan, peningkatan pendapatan ini didorong oleh kenaikan penetrasi penggunaan smartphone mencapai 86% pada akhir kuartal pertama, sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan data sebesar 17%.

Perseroan juga berhasil mencetak kenaikan EBITDA perseroan yang meningkat sebesar 40% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan revenue, efisiensi biaya dan implementasi IFRS16, sehingga laba bersih perseroan juga terangkat menjadi Rp 1,5 triliun. Adapun beban usaha perseroan menurun 10% YoY karena beberapa hal diantaranya beban biaya infrastruktur yang lebih rendah sebagai hasil dari adopsi IFRS 16, biaya interkoneksi dan biaya lainnya turun karena menurunnya interkoneksi dari trafik layanan voice serta biaya pemasaran juga turun karena terjadinya pergeseran pengeluaran ke digital.

Dian menambahkan, neraca perseroan saat ini dalam kondisi sehat dengan saldo kas yang lebih tinggi setelah proses penjualan menara. Sementara itu, total trafik hingga kuartal I-2020 meningkat 41% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya secara YoY yang dinilai disebabkan oleh dampak kebijakan pemerintah terkait ‘Kerja dari Rumah’ atau Work From Home. Pihaknya juga menekankan Meskipun pandemi Covid-19 instalasi jaringan terus berjalan sesuai rencana tanpa gangguan.

Tokocrypto, pedagang aset uang digital (crypto) pertama yang terdepan di Indonesia dan telah teregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengumumkan keberhasilannya mendapatkan investasi dari Binance, perusahaan blockchain global di balik pedagang aset crypto terbesar di dunia dari sisi volume transaksi dan pengguna.Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan bisnis Tokocr ypto dan Ekspansi yang akan dilakukan secara nasional.

Co-Founder dan CEO Tokocrypto Pang Xue Kai mengatakan, investasi di Tokocrypto tersebut menjadi penegasan kepercayaan dari pemimpin pasar aset crypto secara global terhadap potensi blockchain ekosistem di Indonesia yang sangat menjanjikan. Didirikan pada awal 2018, Tokocrypto bertujuan untuk mendorong adopsi dan aksesibilitas berkelanjutan   dari aset kripto di Indonesia melalui transaksi perdagangan dan layanannya. Pada awal berdirinya, Tokocrypto juga telah berhasil mendapat pendanaan putaran awal (seed funding) dari QCP Capital, perusahaan perdagangan aset digital dan investasi yang berbasis di Singapura.

Pendiri dan CEO Binance Chang-peng Zhao (CZ) menyatakan bahwa dengan adopsi teknologi yang cepat, pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia akan menjadi salah satu pusat terkemuka dari ekosistem blockchain di Asia Tenggara.Tokocrypto juga didukung oleh dewan penasihat yang sangat berpengalaman dalam dunia aset crypto, termasuk Joshua Ho dan Darius Sit dari QCP Capital, serta Shaun Djie dari Digix, yang telah menjadi penasihat tim sejak 2018.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4,5-5,5%, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini pasca mencuatnya pandemi Covid-19 yaitu 2,3%. Inflasi 2-4%, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun 6,67-9,56%, dan nilai tukar rupiah antara Rp 14.900-15.300 per dolar AS. Target pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu besaran indikator ekonomi makro yang diusulkan pemerintah kepada DPR sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun diperlukan penyesuaian fundamental pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara.

Sri Mulyani, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal 2021 berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi. Dengan perspektif ini, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, kebijakan fiskal 2021, mengangkat tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Tema ini selaras dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Menkeu juga menyampaikan defisit APBN 2021 diperkirakan di kisaran 3,21%-4,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan rasio utang di kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB. Dan diharapkan agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.

Pemerintah, lanjut dia, akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Pemerintah juga melakukan berbagai hal diantaranya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan per umahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikkutnya, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor. Terakhir dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan sovereign wealth fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.

Sementara itu, terkait penerimaan negara, pemerintah mengusulkan target rasio pajak atau tax ratio yang dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan RAPBN 2021 adalah 8,25% hingga 8,63%. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.proyeksi tax ratio tersebut memperhitungkan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Berbagai kebijakan juga diarahkan pada optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.

Rencana relokasi pabrik farmasi asal Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok ke Indonesia dinilai akan menguatkan daya saing industri farmasi nasional. Itu sebabnya, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, agar makin banyak industri AS di Tiongkok mau merelokasi pabrik ke Indonesia. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, saat ini, utilisasi industri farmasi dalam negeri baru berkisar 55-60%, dengan ketergantungan bahan baku impor 90% lebih. Dengan demikian, realokasi ini selain meningkatkan daya saing, meningkatkan interkonektivitas rantai pasokan dalam jangka panjang.

Shinta menerangkan, selain industri farmasi, industri AS yang bergerak di garmen dan alas kaki perlu dibidik. Pasalnya, ketergantungan bahan baku dan kapasitas industri garmen sangat terbatas dan tertekan oleh pandemi Covid-19. Dengan menarik relokasi industri ini, ketergantungan terhadap impor di negara lain serta pemulihan industri garmen/tekstil dapat berlangsung lebih cepat. Ia menekankan, untuk dapat melancarkan proses relokasi, persiaan lahan perlu dilaksanakan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi Indonesia, terutama dengan turunnya angka investasi pe-nanaman modal asing (PMA). Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang harus dilakukan secara lebih serius dan lebih cepat terutama di pandemi ini. Hal ini tentu bisa dicapai melalui peningkatan layanan investasi (service-oriented), terutama di segi manufaktur, peningkatan cakupan daerah untuk dapat mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online.

Belanja iklan tetap tumbuh kuartal-I tahun ini, di tengah pandemi Covid-19 namun melemah memasuki April 2020. Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, pergeseran perilaku dan kebutuhan konsumen selama menjalani proses di rumah saja juga memicu beberapa merek mengambil kesempatan ini untuk lebih banyak beriklan. Di antaranya Telkomsel dan Tokopedia yang melihat meningkatnya kebutuhan akan data internet dan belanja daring (online), Nutella yang mengambil peluang dari meningkatnya aktivitas sarapan di rumah, Indomie yang dipicu dari meningkatnya kebutuhan kon sumen akan stok makanan instan, dan Vidio melalui iklannya menawarkan kebutuhan inhome entertainment yang sedang banyak dicari oleh konsumen.

Hellen menerangkan, kategori layanan online, komunikasi, perawatan rambut, makanan/mi instan, kopi/teh, susu untuk pertumbuhan, vitamin/suplemen memilih menambah budget iklannya di media TV dan digital. Sementara itu, kategori jus dan iklan pemerintah/partai politik mengalokasikan bujet iklannya lebih banyak ke media digital. Sejak diberlakukan nya kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kepemirsaan TV lebih tinggi.

Meskipun pada periode ramadan kali ini konsumen lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, menurut Hellen, pemilik merek dapat memanfaatkan pergeseran perilaku yang terjadi untuk tetap berkomunikasi dengan konsumennya, tentunya dengan menyeimbangkan tujuan merek dengan mempertahankan kreatifitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, serta bersiap untuk kondisi normal yang baru di masa mendatang.

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 931,3 miliar pada kuartal I-2020, melonjak 99,72% dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 466,3 miliar. Efisiensi dan laba selisih kurs mata uang asing menjadi pendorong naiknya laba bersih emiten produsen makanan dan minuman olahan ini. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, efisiensi terlihat dari beban pokok penjualan yang tercatat sebesar Rp 3,72 triliun atau menyu sut 14,51% sementara membukukan laba selisih kurs mata uang asing sebesar Rp 605 miliar. Di sisi lain, penjualan bersih Mayora tercatat sebesar Rp 5,37 triliun pada periode kuartal I-2020 atau terkoreksi 10,64% dengan seba gian besar masih ditopang oleh penjua lan makanan olahan dalam kemasan. Dari sisi neraca, total aset pers eroan mencapai Rp 19,47 triliun hingga akhir Maret 2020 naik 2,31% dibanding total aset pada akhir Desember 2019 sebesar Rp 19,03 triliun. Jumlah liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp 8,62 triliun, menyusut 5,58% dibanding jumlah liabilitas pada akhir Desember 2019 sebesar Rp 9,13 triliun.

Penyerapan lahan industri dan pergudangan di Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada triwulan I-2020 anjlok 64,8% dan 56,2% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Permintaan menurun secara signifikan karena dampak pandemi Covid-19 membatasi kunjungan investor dari luar negeri ke Indonesia. Managing Partner Coldwell Banker Commercial (CBC) Tommy H Bastamy mengatakan survei terbaru dari National Association of Manufacturers (NAM), sekitar 80% pengusaha sektor industrial sependapat bahwa Covid-19 berdampak terhadap finansial perusahaan. Tommy mengatakan, kinerja pasar primer kawasan industri pada awal 2020 tetap positif meskipun melambat karena adanya pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan khususnya di industri yang bahan bakunya diimpor dari China dimana industry ini telah mengurangi produksinya hingga lebih dari 25% selama pandemi.

Sementara itu, Director Strategic konsultan property Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo, menilai bahwa kawasan Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadi alternatif baru bagi kawasan industri. Lahan di wilayah itu dinilai masih cukup besar dan harganya masih terjangkau. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengganggu ekspansi perusahaan dan investor untuk membeli lahan di kawasan industri. Dibandingkan dengan kuartal terakhir 2019, penerimaan bersih anjlok 51,9% per kuartal dan 45,9% yoy ini menyiratkan bahwa wabah Covid-19 juga berdampak pada penjualan lahan industri. Sebagian besar investor, terutama investor asing cenderung menunda transaksi.

Kondisi ini telah memaksa sebagian besar industrialis mempertahankan harga yang ada untuk menjaga hubungan bisnis. Saat ini, industrialis memanfaatkan komunikasi digital dan penjualan online sebagai upaya untuk mendekati klien  prospektif dan menjaga hubungan. Mereka dituntut untuk memberikan solusi win-win selama wabah ini sampai kondisinya pulih meskipun harga lahan di kawasan industri rata-rata meningkat yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dollar AS dan Kelangkaan lahan yang tersisa di wilayah Jabodetabek

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya untuk peserta mandiri dan peserta bukan pekerja (PBP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa, mengatakan hal ini mendesak karena lembaga jaminan kesehatan itu tak mampu membayar tunggakan utang klaim kepada rumah sakit.

Kunta mengatakan kondisi saat ini lebih sulit dari tahun sebelumnya, karena anggaran pemerintah juga menipis untuk penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, Kunta mengatakan kenaikan iuran dapat menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 6,9 triliun di akhir tahun ini. Kunta mengatakan angka tersebut sudah termasuk peralihan atau carry over defisit 2019 yang mencapai Rp 15,5 triliun. 

Kunta mengatakan ada beberapa rangkaian kebijakan jangka menengah hingga panjang antara lain rasionalisasi manfaat program sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua fasilitas kesehatan, dan penyederhanaan tarif. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, mengatakan utang klaim rumah sakit pelan-pelan dilunasi, agar cash flow lancar dan pelayanan bisa lebih baik. Fahmi mengatakan lembaganya juga memperbaiki exclusion dan inclusion error, ketika ada masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran tapi tidak dapat, begitu juga sebaliknya.

Pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan pandemi Covid-19 menempatkan pemerintah pada dilema. Di satu sisi, kata dia, pemerintah sadar jika kenaikan iuran terjadi tengah penurunan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, juga meminta pemerintah mencari skema pembiayaan lain dan menyempurnakan pelaksanaan program yang belum efisien. Saleh juga menyoroti ketidakpekaan pemerintah yang mengumumkan kenaikan iuran di tengah situasi pandemi.