Perusahaan Umum Bulog menargetkan 28.200 ton gula kristal putih yang diimpor dari India tiba di Indonesia pada Juni mendatang. 

Bulog sudah memperoleh izin untuk mendatangkan 50 ribu ton gula kristal. Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi, prosesnya sempat terhambat kebijakan pemerintah India yang menerapkan karantina wilayah alias lockdown akibat pandemi Covid-19. 

Stok baru itu diproyeksi bakal mencukupi kebutuhan konsumsi yang sempat surut dan memicu lonjakan harga eceran tertinggi. Impor komoditas pemanis ini pun diperoleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, masing-masing juga sebanyak 50 ribu ton.

Tri berharap gula impor itu dijual dengan ketetapan harga eceran tertinggi, yaitu maksimal Rp 12.500 per kilogram. Untuk memastikan kestabilan harga setelah impor masuk, Bulog menggencarkan operasi pasar sejak akhir pekan lalu.

Pakar epidemiologi menyatakan pemerintah harus memenuhi sejumlah syarat sebelum menghentikan pembatasan sosial berskala besar dan memberlakukan keadaan “normal baru”. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, normal baru yang berarti mengizinkan masyarakat beraktivitas seperti semula akan meningkatkan risiko penularan Covid-19.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, mendesak pemerintah menggunakan data yang valid sebelum melonggarkan kebijakan penanganan wabah. Sejauh ini, kata dia, pemerintah tak menyajikan data secara transparan. Selain itu, Dicky mengimbuhkan, angka reproduksi kasus (Ro) di suatu daerah yang ingin menerapkan keadaan normal baru harus mendekati nol. 

Epidemiolog dari Universitas Padjadjaran, Panji Hadisoemarto, mengatakan bahwa sebelum membahas tatanan normal baru, pemerintah harus memastikan kesiapan sistem kesehatan yang harus didukung metode pelacakan dan identifikasi kasus secara cepat dan akurat jika terdapat lonjakan kasus. 

Menurut dia, selama masa persiapan menuju normal baru, pemerintah tetap tidak boleh melonggarkan restriksi sosial. 

Sayangnya, berdasarkan evaluasi Panji, hingga kini belum ada daerah yang siap melonggarkan pembatasan sosial untuk memasuki normal baru. Jakarta, sebagai daerah yang paling awal memberlakukan pembatasan sosial sekalipun, belum ada bukti penurunan jumlah kasus baru. Trennya dianggap masih fluktuatif.

Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan Jakarta juga belum mampu membatasi pergerakan warga, sebanyak separuh penduduk Ibu Kota masih beraktivitas di luar rumah. 

Panji menyarankan pemerintah agar mengacu pada kebijakan Selandia Baru. Pemerintah negara itu baru menempuh pelonggaran pembatasan sosial setelah tidak ada lagi laporan kasus baru sejak akhir April lalu.

Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan pemerintah masih mengkaji berbagai strategi untuk menghadapi tantangan normal baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan mencapai Rp 1.028 triliun. Nilai itu setara dengan 6,27 persen produk domestik bruto (PDB), melebihi target defisit 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

Menurut Sri Mulyani, defisit diperlukan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 serta mendorong perekonomian agar tetap bertahan. Selama ini, penanggulangan tersebut ditalangi lewat pembiayaan langsung dan pengadaan surat berharga. 

Dia menyebutkan pendapatan negara diprediksi turun 13,6 persen ketimbang realisasi tahun lalu. Tapi angka belanja justru meningkat.

Postur belanja ini terdiri atas belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Ada pula tambahan kompensasi Rp 76,08 triliun untuk dua badan usaha pelat energi, terbagi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan tengah mengumpulkan alat bukti terkait dengan dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. KPK menyatakan akan baru mengumumkan tersangka kasus tersebut saat penahanan.

Menurut Ali, pihaknya belum bisa mengumumkan nama tersangka lantaran adanya kebijakan baru KPK, yaitu pengumuman tersangka dilakukan setelah KPK menahan atau menangkap orang yang bersangkutan. 

Menurut Ali, penyidik masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa saksi untuk memperkuat konstruksi kasus. 

Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembuatan pesawat.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Bawono Kristiaji menyampaikan, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan digital membutuhkan dukungan mekanisme sanksi. Bawono menilai, saat ini, pemerintah sudah memiliki basis aturan untuk menerapkan sanksi tersebut dan hanya menunggu proses implementasi.

Berdasarkan Pasal 7 Perppu No 1 Tahun 2020 telah disebutkan, ketidakpatuhan atas pengaturan mengenai PPN dan PPh dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan di bidang pajak. Ini dilakukan oleh menteri yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. PMK Nomor 48 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama turut menyampaikan, berdasar kan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pelaku PMSE dapat menunjuk pihak lain di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban pemungutan PPN, untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan digital yang tidak memiliki kantor atau perwakilan di Indonesia. Selain itu, Hestu menyampaikan, Ditjen Pajak sudah memiliki sejumlah sumber data serta analisis untuk melihat potensi pajak digital baik saat ini maupun ke depannya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan surat edaran nomor S- 336/MBU/05/2020 tentang antisipasi skenario the new normal BUMN pada Jumat (15/5) lalu. Erick menyebutkan, pemulihan kegiatan perusahaan pelat merah dilakukan dalam lima fase.

Fase pertama akan dimulai pada 25 Mei 2020. Erick mengatakan, karyawan berusia di bawah 45 tahun mulai berkantor dan bekerja dari rumah bagi yang berusia di atas 45 tahun sesuai batasan operasi. 

Pada fase kedua, Erick meminta para direktur utama BUMN mengantisipasi secara lebih dini skenario the new normal di BUMN dengan membentuk task force penanganan Covid-19. Erick meminta setiap BUMN mengampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi the new normal, melalui penggunaan tagar #CovidSafe BUMN pada setiap momentum/media yang relevan. Erick menyebutkan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario the new normal pada masing-masing BUMN menjadi tanggung jawab direktur utama dan dilaporkan secara berkala kepada wakil menteri BUMN terkait.

Pada fase ketiga (8 Juni 2020) ini diperuntukkan bagi sektor jasa wisata di mana mulai dilakukan pembukaan tempat wisata, online ticket dan sistem scan, juga ditujukan untuk sektor jasa pendidikan, dimana mulai pembukaan tempat pendidikan.

Pada fase keempat (29 Juni 2020), akan dilakukan pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor sesuai dengan kondisi fase ketiga dengan tambahan evaluasi untuk penambahan kapasitas operasi menuju normal dengan protokol kesehatan ketat.

Fase terakhir, yakni fase kelima (13 dan 20 Juli), dimana akan dilakukan evaluasi fase keempat untuk seluruh sektor dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi lainnya menuju skala normal.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berujar, jika di tanggal-tanggal tersebut di wilayah tersebut masih PSBB, kita akan mematuhinya. Namun, jika PSBB di suatu wilayah sudah tidak berlaku, maka protokol tersebut otomatis berlaku. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin mengatakan, perusahaan sudah menerima surat edaran menteri BUMN. Sambil menunggu kapan akan dimulai, kami menyiapkan protokol Covid-19 untuk menerapkan skenario the new normal di BUMN ini. Arviyan menambahkan, skenario protokol ini juga akan disesuaikan dengan keunikan yang dimiliki perusahaan, seperti lokasi usaha, jenis usaha, dan lain-lain. Direktur Utama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero) ANS Kosasih mengatakan, Taspen sejak jauh-jauh hari telah mempersiapkan protokol PSBB untuk menangkal penyebaran Covid-19 dan membentuk task force untuk menyambut the new normal. Kementerian BUMN menyampaikan kepada kami bahwa berbagai masukan skenario dari masing-masing sektor BUMN akan dijadikan pertimbangan pada saat penyusunan kebijakan mengantisipasi the new normal.

Beberapa vertical startup alias perusahaan rintisan berbasis teknologi diprediksi masih mampu menorehkan pendanaan dan kinerja yang moncer di tengah tantangan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani memprediksi vertikal (startup) sektor pendidikan, kesehatan, teknologi finansial (tekfin), gim, agrobisnis, dan logistik memiliki prospek moncer pada saat dan pascapandemi virus corona. 

Dia menilai makin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap platform teknologi pada masa pandemi membuat berbagai vertikal startup memperbaiki kualitas layanan mereka. 

Setelah pandemi berakhir pun, lanjutnya, kinerja beberapa vertikal seperti tekfin justru akan makin berjaya. Pasalnya, dia memprediksi perbankan bakal kian ketat memberikan kredit sehingga menjadi peluang bagi startup tekfin untuk mengisi kebutuhan pendanaan atau permodalan. 

Dia lantas mengimbau pelaku startup melakukan tiga langkah agar bisa tetap bertahan setelah pandemi Covid-19 usai. Pertama, meminimalisasi pengeluaran. Kedua, mendata kembali kebiasaan setiap pelanggan yang telah beralih ke digital semasa pandemi. Ketiga, membuat peta jalan baru untuk strategi bisnis mereka ke depan. 

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Astindo) Handito Joewono mengatakan pendanaan yang masuk kuartal I/2020 senilai US$1,3 miliar merupakan keistimewaan yang patut disyukuri sehingga akan memberi optimisme lebih besar bagi pengembangan perusahaan rintisan Tanah Air ke depan.  

Menurutnya, vertikal pertanian, perikanan, dan kehutanan, akan menjadi primadona pada masa depan. Di sisi lain, dia juga berpendapat Indonesia memerlukan vertikal-vertikal startup baru yang harus dikembangkan untuk menyokong perekonomian nasional, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengembangan startup yang eksis.

Partner East Ventures Melissa Irene melihat ada dorongan transformasi digital yang makin cepat setelah pandemi usai karena masyarakat mulai terbiasa dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar melalui pendekatan daring. Para pelaku industri startup di Indonesia harus sigap memantau pergeseran apa saja yang akan terjadi di masyarakar agar rencana bisnis tetap sesuai dengan target pasar.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat ke depan, industri startup akan lebih mengarah pada pengembangan digital 4.0 dan industri kreatif.

Direktur Utama Kresna Life Kurniadi Sastrawinata dalam surat tersebut menjelaskan bahwa saat ini terjadi keadaan kahar di luar kendali perusahaan, yakni pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis global. Hal tersebut menurutnya membuat kemampuan finansial perseroan terganggu. 

Kurniadi menjelaskan bahwa pihaknya tidak mampu memenuhi kewajiban polis K-LITA dan PIK karena terdapat masalah likuiditas portofolio investasi (underlying investments). Menurutnya, hal tersebut sebagai imbas krisis perekonomian dan pasar modal di Indonesia. 

Dijelaskan Kresna Life akan menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan/ atau telah jatuh tempo dan akan menunda pembayaran manfaat investasi sesuai ketentuan polis yang telah jatuh tempo. Periode penundaan transaksi penebusan polis dan pembayaran manfaat investasi itu akan disesuaikan oleh Kresna Life melalui pemberitahuan lebih lanjut. 

Menurut Dosen Program MM-Fakuktas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kepler A. Marpaung, kondisi tersebut harus menjadi alarm yang sangat nyaring bagi industri asuransi, yang dinilai belum melakukan kajian dan analisa sejauh mana dampak Covid-19 bagi bisnis. Kepler menjelaskan bahwa yang ada saat ini masih sebatas kebijakan countercyclical.

Kepler pun menyampaikan bahwa salah satu perusahaan reasuransi terbesar di dunia telah melakukan riset dan analisa dengan membuat skenario-skenario dampak Covid-19 bagi industri asuransi. Namun, belum dipublikasikan secara resmi. Perusahaan tersebut membuat skenario optimistis, moderat, dan serius.

Sepanjang kuartal I/2020, data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menunjukkan penjualan semen di pasar domestik dan luar negeri mengalami penurunan sebesar 4,71% secara tahunan. 

Meski begitu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan anak usahanya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) masih dapat mencatatkan kinerja positif di tengah tren penurunan itu. Keduanya masih mencatatkan pertumbuhan penjualan yang kemudian menjadi penopang laba. 

Direktur Solusi Bangun Indonesia Agung Wiharto menuturkan bahwa perolehan laba ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan perseroan. Efisiensi pada sejumlah pos beban seperti beban pokok, dan beban usaha turut berkontribusi terhadap profit perseroan. 

Menurutnya, guncangan terhadap pasar konsumsi semen pada kuartal I/2020, lebih banyak disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kebijakan pembatasan sosial.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) Oey Marcos mengatakan bahwa meski alokasi berkurang, perseroan akan tetap melakukan menjalankan proyek-proyek investasi sesuai rencana. Namun, pelaksanaannya sebagian ditunda ke tahun depan. Perseroan juga memperkirakan penjualan akan mengalami penurunan.

Analis PT Reliance Indonesia Sekuritas Tbk. Anissa Septiwijaya menyatakan meski masih ada sejumlah emiten yang mampu mencatatkan kinerja positif, hal itu diperkirakan tak akan bertahan berlanjut pada kuartal II/2020.

Perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat menghadapi Covid-19. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiga potensi risiko kredit, pasar, dan likuiditas juga tidak terkecuali untuk bank syariah. Meskipun demikian, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Toni E.B. Subari mengatakan bank syariah sebenarnya memiliki keuntungan dalam menghadapi risiko pandemi Covid-19, karena konsep bisnis yang berbeda dari bank konvensional. 

Penerapan konsep bagi hasil misalnya, secara natural bisa memitigasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, ada beberapa produk bank syariah yang tidak sensitif terhadap pricing sehingga tidak terdampak, misalnya simpanan dengan akad wadiah atau tanpa bunga. Simpanan jenis ini trennya terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data OJK, kinerja aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (BUS) masih tumbuh dua digit secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga awal tahun ini. 

Toni, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mengungkapkan dampak yang akan terlihat akibat Covid-19 adalah dari sisi pendapatan, yang akan mengalami penurunan dikarenakan bank harus secara masif melakukan restrukturisasi. Toni memaparkan, skema restrukturisasi yang dilakukan Mandiri Syariah adalah membagi nasabah terdampak Covid-19 ke dalam empat kuadran, yaitu nasabah yang pendapatannya turun 20%-25%, 25%-50%, 50%-75%, dan 75% ke atas. Perseroan memberikan perlakuan berbeda bagi keempatnya. 

Strategi lainnya adalah mencari sumber pendapatan lain, yaitu melalui pendapatan berbasis komisi dengan memperkuat divisi digital dengan mobile banking dan bisnis gadai emas. Perseroan juga menghemat biaya operasional. Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Indra Falatehan mengatakan perseroan akan mengoptimalkan stimulus-stimulus yang diberikan oleh otoritas serta mempercepat proses restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak wabah Covid-19. BJBS akan tetap mempertahankan pertumbuhan bisnis secara selektif dan prudent dengan mengoptimalkan nasabah existing yang masih potensial.