RAPBN 2021 Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5%
Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4,5-5,5%, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini pasca mencuatnya pandemi Covid-19 yaitu 2,3%. Inflasi 2-4%, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun 6,67-9,56%, dan nilai tukar rupiah antara Rp 14.900-15.300 per dolar AS. Target pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu besaran indikator ekonomi makro yang diusulkan pemerintah kepada DPR sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun diperlukan penyesuaian fundamental pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara.
Sri Mulyani, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal 2021 berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi. Dengan perspektif ini, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, kebijakan fiskal 2021, mengangkat tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Tema ini selaras dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Menkeu juga menyampaikan defisit APBN 2021 diperkirakan di kisaran 3,21%-4,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan rasio utang di kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB. Dan diharapkan agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.
Pemerintah, lanjut dia, akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Pemerintah juga melakukan berbagai hal diantaranya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan per umahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikkutnya, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor. Terakhir dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan sovereign wealth fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.
Sementara itu, terkait penerimaan negara, pemerintah mengusulkan target rasio pajak atau tax ratio yang dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan RAPBN 2021 adalah 8,25% hingga 8,63%. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.proyeksi tax ratio tersebut memperhitungkan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Berbagai kebijakan juga diarahkan pada optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.
Relokasi Pabrik Kerek Daya Saing Industri Farmasi
Rencana relokasi pabrik farmasi asal Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok ke Indonesia dinilai akan menguatkan daya saing industri farmasi nasional. Itu sebabnya, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, agar makin banyak industri AS di Tiongkok mau merelokasi pabrik ke Indonesia. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, saat ini, utilisasi industri farmasi dalam negeri baru berkisar 55-60%, dengan ketergantungan bahan baku impor 90% lebih. Dengan demikian, realokasi ini selain meningkatkan daya saing, meningkatkan interkonektivitas rantai pasokan dalam jangka panjang.
Shinta menerangkan, selain industri farmasi, industri AS yang bergerak di garmen dan alas kaki perlu dibidik. Pasalnya, ketergantungan bahan baku dan kapasitas industri garmen sangat terbatas dan tertekan oleh pandemi Covid-19. Dengan menarik relokasi industri ini, ketergantungan terhadap impor di negara lain serta pemulihan industri garmen/tekstil dapat berlangsung lebih cepat. Ia menekankan, untuk dapat melancarkan proses relokasi, persiaan lahan perlu dilaksanakan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi Indonesia, terutama dengan turunnya angka investasi pe-nanaman modal asing (PMA). Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang harus dilakukan secara lebih serius dan lebih cepat terutama di pandemi ini. Hal ini tentu bisa dicapai melalui peningkatan layanan investasi (service-oriented), terutama di segi manufaktur, peningkatan cakupan daerah untuk dapat mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu perusahaan farmasi AS berencana merelokasi pabriknya dariTiongkok ke Indonesia. Rencananya, pabrik tersebut akan dibangun di lahan seluas 4.000 hektare (ha), di Jawa Tengah. Untuk mempersiapkan lahan ini Luhut juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan untuk pembangunannya sudah mulai dikerjakan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan produksi bahan baku, untuk menghilangkan ketergantungan impor dari dari Tiongkok dan India. Masuknya pemain asing dalam industri farmasi, juga dinilai mampu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.Belanja Iklan Tetap Tumbuh di Tengah Covid
Belanja iklan tetap tumbuh kuartal-I tahun ini, di tengah pandemi Covid-19 namun melemah memasuki April 2020. Executive Director Nielsen Media Indonesia Hellen Katherina mengungkapkan, pergeseran perilaku dan kebutuhan konsumen selama menjalani proses di rumah saja juga memicu beberapa merek mengambil kesempatan ini untuk lebih banyak beriklan. Di antaranya Telkomsel dan Tokopedia yang melihat meningkatnya kebutuhan akan data internet dan belanja daring (online), Nutella yang mengambil peluang dari meningkatnya aktivitas sarapan di rumah, Indomie yang dipicu dari meningkatnya kebutuhan kon sumen akan stok makanan instan, dan Vidio melalui iklannya menawarkan kebutuhan inhome entertainment yang sedang banyak dicari oleh konsumen.
Hellen menerangkan, kategori layanan online, komunikasi, perawatan rambut, makanan/mi instan, kopi/teh, susu untuk pertumbuhan, vitamin/suplemen memilih menambah budget iklannya di media TV dan digital. Sementara itu, kategori jus dan iklan pemerintah/partai politik mengalokasikan bujet iklannya lebih banyak ke media digital. Sejak diberlakukan nya kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kepemirsaan TV lebih tinggi.
Meskipun pada periode ramadan kali ini konsumen lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, menurut Hellen, pemilik merek dapat memanfaatkan pergeseran perilaku yang terjadi untuk tetap berkomunikasi dengan konsumennya, tentunya dengan menyeimbangkan tujuan merek dengan mempertahankan kreatifitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, serta bersiap untuk kondisi normal yang baru di masa mendatang.
Kuartal I Laba Bersih Mayora Naik Hampir 100%
PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 931,3 miliar pada kuartal I-2020, melonjak 99,72% dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 466,3 miliar. Efisiensi dan laba selisih kurs mata uang asing menjadi pendorong naiknya laba bersih emiten produsen makanan dan minuman olahan ini. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, efisiensi terlihat dari beban pokok penjualan yang tercatat sebesar Rp 3,72 triliun atau menyu sut 14,51% sementara membukukan laba selisih kurs mata uang asing sebesar Rp 605 miliar. Di sisi lain, penjualan bersih Mayora tercatat sebesar Rp 5,37 triliun pada periode kuartal I-2020 atau terkoreksi 10,64% dengan seba gian besar masih ditopang oleh penjua lan makanan olahan dalam kemasan. Dari sisi neraca, total aset pers eroan mencapai Rp 19,47 triliun hingga akhir Maret 2020 naik 2,31% dibanding total aset pada akhir Desember 2019 sebesar Rp 19,03 triliun. Jumlah liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp 8,62 triliun, menyusut 5,58% dibanding jumlah liabilitas pada akhir Desember 2019 sebesar Rp 9,13 triliun.
Penyerapan Lahan Industri dan Pergudangan Anjlok
Penyerapan lahan industri dan pergudangan di Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada triwulan I-2020 anjlok 64,8% dan 56,2% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Permintaan menurun secara signifikan karena dampak pandemi Covid-19 membatasi kunjungan investor dari luar negeri ke Indonesia. Managing Partner Coldwell Banker Commercial (CBC) Tommy H Bastamy mengatakan survei terbaru dari National Association of Manufacturers (NAM), sekitar 80% pengusaha sektor industrial sependapat bahwa Covid-19 berdampak terhadap finansial perusahaan. Tommy mengatakan, kinerja pasar primer kawasan industri pada awal 2020 tetap positif meskipun melambat karena adanya pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan khususnya di industri yang bahan bakunya diimpor dari China dimana industry ini telah mengurangi produksinya hingga lebih dari 25% selama pandemi.
Sementara itu, Director Strategic konsultan property Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo, menilai bahwa kawasan Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadi alternatif baru bagi kawasan industri. Lahan di wilayah itu dinilai masih cukup besar dan harganya masih terjangkau. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengganggu ekspansi perusahaan dan investor untuk membeli lahan di kawasan industri. Dibandingkan dengan kuartal terakhir 2019, penerimaan bersih anjlok 51,9% per kuartal dan 45,9% yoy ini menyiratkan bahwa wabah Covid-19 juga berdampak pada penjualan lahan industri. Sebagian besar investor, terutama investor asing cenderung menunda transaksi.
Kondisi ini telah memaksa sebagian besar industrialis mempertahankan harga yang ada untuk menjaga hubungan bisnis. Saat ini, industrialis memanfaatkan komunikasi digital dan penjualan online sebagai upaya untuk mendekati klien prospektif dan menjaga hubungan. Mereka dituntut untuk memberikan solusi win-win selama wabah ini sampai kondisinya pulih meskipun harga lahan di kawasan industri rata-rata meningkat yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dollar AS dan Kelangkaan lahan yang tersisa di wilayah Jabodetabek
Terjerat Tunggakan Klaim Rumah Sakit
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya untuk peserta mandiri dan peserta bukan pekerja (PBP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa, mengatakan hal ini mendesak karena lembaga jaminan kesehatan itu tak mampu membayar tunggakan utang klaim kepada rumah sakit.
Kunta mengatakan kondisi saat ini lebih sulit dari tahun sebelumnya, karena anggaran pemerintah juga menipis untuk penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, Kunta mengatakan kenaikan iuran dapat menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 6,9 triliun di akhir tahun ini. Kunta mengatakan angka tersebut sudah termasuk peralihan atau carry over defisit 2019 yang mencapai Rp 15,5 triliun.
Kunta mengatakan ada beberapa rangkaian kebijakan jangka menengah hingga panjang antara lain rasionalisasi manfaat program sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua fasilitas kesehatan, dan penyederhanaan tarif.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, mengatakan utang klaim rumah sakit pelan-pelan dilunasi, agar cash flow lancar dan pelayanan bisa lebih baik. Fahmi mengatakan lembaganya juga memperbaiki exclusion dan inclusion error, ketika ada masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran tapi tidak dapat, begitu juga sebaliknya.
Pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan pandemi Covid-19 menempatkan pemerintah pada dilema. Di satu sisi, kata dia, pemerintah sadar jika kenaikan iuran terjadi tengah penurunan kondisi ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, juga meminta pemerintah mencari skema pembiayaan lain dan menyempurnakan pelaksanaan program yang belum efisien. Saleh juga menyoroti ketidakpekaan pemerintah yang mengumumkan kenaikan iuran di tengah situasi pandemi.
Anomali Harga Pangan di Tengah Pandemi
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, lonjakan permintaan komoditas mendekati Lebaran dan sentimen konsumsi masyarakat di tengah situasi wabah corona mendorong kenaikan harga. Kondisi itu ditambah urusan logistik yang sedikit terganggu oleh tidak meratanya kebijakan pengecualian logistik pangan di sejumlah daerah, menyebabkan mayoritas harga pangan tak sesuai dengan harga eceran tertinggi.
Agung mencontohkan harga beras tetap stabil, tak kunjung turun. Agung juga menyoroti tingginya harga gula meski importasi dan substitusi dari gula rafinasi sudah dilakukan. Harga gula rata-rata nasional, kata dia, ada di angka Rp 17 ribu per kilogram, lebih tinggi Rp 4.500 dari harga eceran tertinggi yang dipatok Rp 12.500 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah.
Ketua Asosiasi Peritel Indonesia, Roy Mandey, mengatakan gula menjadi komoditas yang paling langka saat ini karena importasi yang dilakukan oleh Bulog, terlambat datang ke pasar akibat kebijakan lockdown di negara importir, seperti India.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan gula impor sudah datang 22 ribu ton dari kuota 50 ribu ton yang diberikan sejak pekan lalu. Dia pun mengklaim bakal segera mendistribusikan gula tersebut ke masyarakat pekan ini juga.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, mengatakan pasokan pangan, seperti beras, sebenarnya aman. Harga tetap tinggi karena persaingan mendapatkan beras di rantai distribusi tingkat menengah amat ketat.
Sutarto mengatakan akan lebih baik jika pengadaan bantuan sosial wabah corona dilakukan oleh satu entitas negara, seperti Bulog.
Laba BRI Capai Rp 8,17 T
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mencatatkan laba secara konsolidasian sebesar Rp 8,17 triliun pada kuartal I 2020 di tengah kondisi yang sedemikian menantang, dengan fokus pada kesehatan aset produktif.
BRI akan fokus pada penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya perseroan sebagai langkah counter cyclical terhadap UMKM agar roda perekonomian terus berputar. BRI mampu tetap tumbuh melalui selective growth dan prudent (prinsip kehati-hatian) dalam menyalurkan fasilitas pinjaman.
Hal ini tecermin dari pengelolaan rasio kredit bermasalah (NPL) pada akhir Maret 2020 sebesar tiga persen. Kemudian, dana murah atau CASA masih mendominasi portofolio simpanan BRI, mencapai 55,90 persen dari total DPK.
Sejauh ini, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada lebih dari 1,4 juta nasabah yang terdampak Covid-19.
Bank pelat merah tersebut menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit akan memberikan dampak bagi likuiditas maupun pendapatan bagi perbankan. Menyusul adanya kebijakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit.
Sunarso yang juga merupakan ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga sempat meminta adanya penempatan dana baru dari pemerintah untuk memenuhi likuiditas perusahaan yang berkurang akibat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19.
Direktur Utama Bank Mandiri Roy ke Tumilaar mengatakan, pihaknya keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh bank pelat merah tersebut. Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan.
Menurut Wimboh, risiko kredit dari kredit yang direstrukturisasi dan dijadikan jaminan tetap menjadi tanggung jawab bank bersangkutan. Pemerintah hanya menanggung risiko pada bank peserta atau tempat pemerintah menempatkan dana.
Modal Ventura Tetap Melaju
Industri modal ventura masih mampu mengalami pertumbuhan di tengah penyebaran virus corona pada kuartal pertama tahun ini, kendati sejumlah sektor bisnis di Tanah Air sudah mulai terimbas dampak pandemi. Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri modal ventura mampu mengukir pertumbuhan signifikan baik pada sisi neraca keuangan maupun pada kegiatan bisnis.
Pada Maret 2020, industri tercatat membukukan laba bersih senilai Rp163 miliar, meroket 297,56% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan kegiatan usaha, terjadi pertumbuhan sebesar 50,19% (yoy) menjadi Rp13,33 triliun pada Maret 2020. Managing Partner PT Kejora Ventures Eri Reksoprodjo menyebutkan bahwa kinerja perseroan masih dalam kondisi baik tidak terdampak Covid-19 dan pihaknya berinvestasi ke sejumlah perusahaan melalui equity investor.
Saat ini, Kejora Venture sedang fokus berinvestasi di tiga sektor utama, yaitu teknologi finansial (fintech), pendidikan, dan logistik. Kenaikan bisnis pembiayaan dirasakan oleh PT Astra Mitra Ventura, mencatatkan kenaikan pembiayaan sebesar 10% (yoy) pada kuartal I/2020. Presiden Direktur AMV Jefri R. Sirait menjelaskan, kinerja perseroan masih menunjukkan hasil yang positif hingga akhir Maret 2020, namun kondisi tersebut berubah pada April.
Co-founder dan Managing Partner East Venture Willson Cuaca menyebutkan saat ini pihaknya sedang fokus membantu portofolio yang dimiliki dan melakukan bisnis seperti biasa untuk mengarungi krisis sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menghasilkan bisnis-bisnis baru. Dia melanjutkan, East Ventures mengambil posisi konservatif jika krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan berlangsung lama. Pihaknya pun memilih mengambil posisi tidak over-analysis karena pergerakan krisis ini sangat cepat dan dinamika dunia startup juga bergerak sangat cepat.
Ada atau tidak ada krisis, pihaknya yakin banyak entrepreneur yang kuat dan berkarakter akan terus bermunculan.
Rezeki Jasa Kurir Kian Melimpah
Mayoritas perusahaan pengiriman ekspres optimistis volume kiriman barang selama Ramadan dan Idul fitri tahun ini bisa melonjak di atas 30% dari hari biasa, didorong gaya hidup baru belanja daring.Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Mohamad Feriadi mencatat volume kiriman barang sepanjang April dan Mei 2020 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 2019. Dia berasumsi peningkatan volume itu terjadi karena shifting belanja dari luar jaringan (luring) ke daring. Selain itu, lonjakan volume dipicu imbauan pemerintah agar tetap tinggal di rumah dan larangan mudik. Feriadi berharap kegiatan pengiriman barang tetap lancar sehingga saat puncak menjelang Lebaran tidak terjadi masalah berat. Dia juga meyakini aktivitas pengiriman barang tetap tinggi saat larangan mudik Lebaran 2020.
Memasuki pekan kedua Ramadan, Chief Marketing Officer SiCepat Ekspress Wiwin Dwi Herawati memaparkan jumlah paket yang ditangani perusahaan mencapai 700.000-unit untuk transaksi 4 Mei 2020. Sejak pemberlakuan PSBB, papar Public Relations J&T Express Elena ada kenaikan volume pengiriman hingga 15% dibandingkan biasanya. Oleh karena itu, dia yakin volume akan meningkat selama Ramadan dan Idulfitri karena didukung promosi dan kerja sama dengan marketplace. Saat ini, tegasnya, tantangan terbesar di tengah pandemi virus corona adalah infrastruktur. Dengan adanya PSBB dan pelarangan mudik, dia menyatakan sempat membuat aktivitas kargo udara terganggu.
Sementara itu, Head of Brand Reputation Ninja Xpress Ribka Pratiwi mengatakan tidak memasang target khusus selama periode Lebaran, namun, dia menyatakan pada periode PSBB sejak April 2020 mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan pada periode normal.
Sebaliknya, perusahaan pelat merah PT Pos Indonesia tidak mencatatkan kinerja moncer khusus pengiriman barang selama pandemi virus corona. Vice President Kurir dan Pengembangan Produk Logistik di PT Pos Indonesia Djoko Suhartanto mengatakan telah terjadi penurunan pendapatan dari aktivitas jasa kurir secara keseluruhan dan mengalami penurunan hingga 15%.









