Mal menjadi salah satu fokus perhatian Presiden Joko Widodo dalam konsep new normal-nya. Didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Jenderal Idham Azis, kemarin, setelah mengunjungi Stasiun MRT Bundaran HI, Presiden menyambangi Summarecon Mall Bekasi untuk memeriksa persiapan protokol kesehatan menuju kehidupan tatanan baru yang akan diterapkan setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir.

Di Jakarta, mal direncanakan buka lebih cepat ketimbang Bekasi. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jakarta mengumumkan sebanyak 67 mal siap kembali beroperasi pada 5 Juni mendatang, disusul enam lokasi lain pada 8 Juni.

Ketua APPBI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan agenda itu didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 yang menyatakan DKI akan memasuki masa transisi kehidupan new normal jika pembatasan sosial tak lagi diperpanjang. Berbagai protokol kesehatan juga tengah disiapkan.

Ellen mengatakan ada kemungkinan tidak semua gerai buka kembali secara serentak. Mereka masih menunggu arahan pemerintah DKI soal kepastian izin operasi bagi sejumlah penyedia jasa hiburan yang dinilai sulit menerapkan aturan jaga jarak, seperti salon, bioskop, dan arena permainan anak.

DKI belum memutuskan masa akhir penerapan pembatasan sosial. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan kepastian perpanjangan PSBB akan mengacu pada pemantauan angka penularan Covid-19 oleh para ahli. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pembukaan mal sebelum masalah pandemi selesai hanya akan menimbulkan kluster penularan baru penyebaran Covid-19. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menyelesaikan terlebih dulu pekerjaan rumah utama, yaitu menekan penularan virus corona.

Alvin Lie, anggota Ombudsman, khawatir pembukaan mal akan membuat penumpukan pengunjung, seperti saat awal pemerintah membuka penerbangan komersial secara terbatas pada 14 Mei lalu. Dia meminta pemerintah daerah bersama pengelola membuat simulasi secara detail.

Investor pasar modal merespons positif rencana pemerintah memberlakukan tatanan hidup baru atau new normal bersama Covid-19. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat menguat 1,78 persen ke level 4.626,79 diikuti oleh bangkitnya kinerja emiten di berbagai sektor.

Analis saham dari OSO Sekuritas, Sukarno Alatas, mengatakan kebijakan new normal cukup ampuh untuk membangkitkan kembali optimisme dan tingkat kepercayaan investor. Namun, euforia menghijaunya indeks ini berpotensi hanya terjadi sesaat.

Di sisi lain, investor asing mulai membukukan aksi beli bersih (net buy) dalam sepekan terakhir, artinya ada permintaan rupiah yang menguat dan IHSG bisa bertahan di atas level sekarang dalam jangka pendek. Managing Director PT Nusantara Capital Sekuritas, Janson Nasrial, mengungkapkan kinerja positif indeks turut didukung oleh perkembangan positif penemuan vaksin Covid-19.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menambahkan, sentimen lain yang masih akan membayangi pergerakan indeks ke depan adalah perkembangan upaya pengendalian penyebaran wabah corona di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Samsul Hidayat, berujar performa bursa yang menguat diharapkan dapat terus berlanjut, seiring dengan pemberlakuan skenario new normal oleh pemerintah dan dunia usaha.

Adapun nilai tukar rupiah mengalami nasib yang berbeda dengan performa indeks saham. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim, mengatakan ketegangan tensi AS dan Cina menjadi sentimen utama yang menahan laju penguatan rupiah. 

Sentimen utama pendukung penguatan, kata dia, akan berasal dari upaya stabilitas perekonomian oleh Bank Indonesia dan pemerintah, serta intervensi lanjutan untuk menjaga ketahanan nilai tukar mata uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi aliran dan transaksi penggunaan dana darurat penanganan Covid-19. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan anggaran dalam penanganan krisis. 

Lembaga intelijen keuangan tersebut ingin memastikan agar proses penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penanganan krisis virus corona bisa lebih tepat sasaran. Apalagi, PPATK mencium indikasi modus baru pencucian uang yang memanfaatkan pandemi Covid-19. 

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan Covid-19. Sementara total dana yang dialokasikan untuk penanganan dampak terhadap perekonomian dan sistem keuangan mencapai Rp405,1 triliun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengarahkan seluruh daya upaya guna menangani pandemi dan memulihkan perekonomian nasional.

Pandemi Covid-19 tak sepenuhnya menyurutkan aktivitas masyarakat pada Lebaran 2020. Roda ekonomi tetap berputar meski tak sekencang pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebaran tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah yang membatasi aktivitas masyarakat. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk mudik.

Pasar tradisional tercatat menjadi episentrum keramaian jelang Lebaran. Masyarakat menyerbu pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan Lebaran mulai dari kebutuhan pokok hingga pakaian. 

Keramaian pasar tradisional tak hanya terjadi di Jabodetabek, tetapi juga di luar Jabodetabek. Keramaian aktivitas masyarakat juga terpantau pada hari pertama Lebaran. 

Meski roda perekonomian masih berjalan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, omzet penjualan sektor ritel di Tanah Air turun lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan untuk pelaku usaha di sektor makanan dan minuman non-modern, penurunan dilaporkan mencapai 70%. 

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan meski ada geliat konsumsi pada momen Lebaran, masyarakat akan kembali menyimpan dananya dan tidak akan banyak berbelanja. 

Setelah Lebaran, konsumsi diproyeksikan kembali melambat dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2020 dipastikan bakal berada pada level kontraksi. Dari sisi transportasi, terjadi penurunan aktivitas yang cukup signifikan selama masa Ramadan dan Lebaran tahun ini, baik pada aktivitas maskapai penerbangan maupun volume kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Sejalan dengan turunnya aktivitas transportasi, industri pariwisata bahkan nyaris tak berdenyut.

Sejumlah perusahaan multifinance memperkirakan kinerja bisnis pembiayaan pada kuartal II tahun ini akan turun cukup dalam sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance Stanley Atmadja menjelaskan dampak pandemi Covid-19 telah menekan bisnis cukup berat sehingga kinerja perusahaan bakal terdampak signifikan. Sebagai gambaran, akhir kuartal I/2020, MUF telah mengucurkan kredit senilai total Rp2,55 triliun atau masih tumbuh sebesar 26% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Leasing dari grup Bank Mandiri tersebut membiayai enam segmen produk yaitu mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, multiguna, dan syariah. Saat ini wilayah distribusi sebagian besar pembiayaan perseroan atau sekitar 60% masih didominasi wilayah Jawa sehingga fokus perseroan masih akan menggarap daerah tersebut pada tahun ini. 

Direktur Sales dan Distribusi MTF Harjanto Tjitohardjojo berujar, PT Mandiri Tunas Finance menghitung perkiraan bisnis pembiayaan pada kuartal II/2020 akan turun sekitar 30% (yoy). Tidak hanya kinerja yang akan turun. Harjanto menyatakan perolehan laba juga bakal makin berat akibat terus berkurangnya permintaan pembiayaan dari masyarakat akibat pandemi Covid-19. Padahal biasanya momen Ramadan serta Lebaran adalah waktu yang ditunggu oleh leasing, karena permintaan mobil akan meningkat untuk digunakan mudik ke kampung halaman. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu permintaan kredit mobil menjelang Lebaran bisa naik sampai 15% hingga 20% dari rerata penyaluran kredit bulanan. 

Sementara itu, Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim mengakui bahwa tekanan telah terasa signifikan sejak April, kinerja perseroan hanya mencapai 30% dari target yang ditetapkan, atau mengalami penurunan hingga 70%. Tidak hanya kredit mobil, produk lainnya seperti pembiayaan multiguna bahkan diprediksi bakal makin turun dalam. 

Upaya menahan penurunan juga dilakukan oleh PT Buana Finance Tbk. Emiten multifinance berkode saham BBLD itu telah mengupayakan sejumlah langkah dan strategi untuk menahan potensi penurunan pendapatan, diantaranya meningkatkan kerja sama dengan seluruh mitra bisnis, meningkatkan efisiensi kinerja SDM, dan memberikan restrukturisasi kepada nasabah terdampak pandemi.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Synthesis Development menawarkan virtual marketing experience kepada para calon konsumen properti. 

Sales & Marketing General Manager Synthesis Devlopment, Imron Rosyadi menerangkan, program ini disiapkan agar memudahkan siapa saja yang tertarik dengan dunia properti dalam kondisi di tengah pandemi global. Saat ini, selain menggarap empat proyek apartemen yang berada di pusat kota Jakarta, Samara Suites, Synthesis Residence Kemang, Pajawangsa City, dan Bassura City, Synthesis Development juga mengembangkan kawasan perumahan Synthesis Homes di Tangerang Selatan dan Green Synthesis Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Menurut dia, peminat properti dapat menjelajahi seluruh proyek tersebut secara virtual kapan saja dan darimana pun. Caranya, cukup menghubungi tim property advisors online Synthesis Development. 

Dia mengatakan, digitalisasi bisnis menjadi salah satu upaya berkelanjutan bagi Synthesis Development.

Sejumlah pelaku usaha menyambut positif disahkannnya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Keberadaan UU ini diharapkan menjadi angin segar investasi pertambangan yang sempat stagnan beberapa tahun terakhir. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menuturkan UU Minerba diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan rasa adil serta dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam industri pertambangan mineral dan batu bara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia juga mengapresiasi kesepakatan yang tercapai penyusunan RUU Minerba. Dia mengungkapkan jaminan kelanjutan operasi bagi pemegang PKP2B dalam UU Minerba selaras dengan aspirasi yang selama ini disampaikan dan menunjukkan pemerintah berkomitmen memberi kepastian iklim usaha.

Sementara Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handoyo mengatakan bahwa UU ini memberikan jawaban positif bagi investor yang pernah ragu-ragu berinvestasi terkait poin mengenai kewajiban pembangunan smelter. Dia mengungkapkan kejelasan lisensi smelter sudah lama disuarakan oleh pihaknya. Dengan peralihan lisensi ke Kementerian Perindustrian maka hanya ada satu rujukan jelas bagi investor. Jonatan meyakini investasi smelter meningkat pasca Covid-19 mereda. Namun dia mengingatkan agar peraturan turunan yang diterbitkan kelak sejalan dengan amanat UU Minerba. Mengingat selama ini Kementerian ESDM memiliki wewenang mengevaluasi pembangunan smelter setiap enam bulan dan dapat memberikan sanksi pencabutan izin ekspor. Menurutnya evaluasi pembangunan smelter diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mewakili pemerintah mengatakan ditetapkannya Undang-Undang Minerba dapat menjawab permasalahan pengelolaan pertambangan saat ini dan juga tantangan pengelolaan pertambangan di masa yang akan datang. Kemudian mengubah paradigma kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang selama ini masih dianggap hanya berfokus pada penjualan material mentah tanpa terlebih dahulu dilakukan peningkatan nilai tambah. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan RUU Minerba ini sudah disingkronkan dengan RUU Cipta Kerja dimana telah juga mempertimbangkan masukan dari seluruh stakeholder terkait.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Peduli Minerba mengkritisi UU ini, dimana anggotanya yang juga mantan dirjen Minerba Kementerian ESDM Simon F Sembiring menilai pemerintah harus berdaulat dan tidak perlu menjamin. Seharusnya bahasa yang sudah berterima secara nasional maupun global bahwa permohonan tergantung kepada persetujuan Pemerintah. Menurut dia, apabila Pemerintah menolak dengan alasan yang tidak berdasarkan Peraturan Perundangan dan demi kesejahteraan rakyat, tentunya pengusaha berhak juga untuk membawa Pemerintah ke Arbitrase

Validus, platform pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) terbesar di Singapura, juga hadir di Indonesia (Batumbu) dan Vietnam (Validus Vietnam), berhasil meraih pendanaan Seri B senilai lebih dari US$ 14 juta dengan komitmen permodalan US$ 20 juta. Babak pendanaan ini dipimpin Vertex Growth Fund (Vertex Growth) dan Orion Fund milik Kuok Group yang dikelola K3 Venture Partners. Kedua pihak bergabung dengan sejumlah penyedia dana Validus, termasuk FMO (bank pembangunan publik-privat asal Belanda), Vertex Ventures Asia Tenggara dan India, Openspace Ventures, AddVentures (Siam Cement Group) asal Thailand, serta Vina Capital Ventures asal Vietnam yang kembali memodali dan mendukung Validus dalam babak pendanaan terbaru ini

Salah satu pendiri Validus Nikhilesh Goel mengatakan, dengan dana segar ini, Validus akan terus mengembangkan dana secara besar-besaran dalam teknologi dan inovasi, serta memperkuat posisinya di tiga negara Asean yang menjadi wilayah operasionalnya. Validus juga akan mendanai usaha barunya di Thailand pada kuartal IV-2020. Managing Director Vertex Growth James Lee menambahkan, saat ini industri tengah berubah sebab permintaan terhadap pembiayaan usaha dan manajemen arus kas UKM berkembang pesat. Pihaknya pun yakin, Validus berada di posisi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan UKM dengan terus menjalankan pendekatan dengan prinsip kehatihatian di tengah kondisi saat ini

Sementara, MX Kuok dari K3 Ventures mengatakan, pihaknya juga sangat terkesan dengan kepemimpinan dan luasnya pengalaman Validus dalam pengelolaan kredit. “Tim mereka telah menunjukkan keahlian unik untuk menghimpun poin-poin data penting. Mereka juga memanfaatkan berbagai fitur machine learning ketika mencari sejumlah UKM potensial namun belum memperoleh layanan perbankan biasa,” kata Kuok

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan tidak ada trade-off di antara keduanya. Ia mengibaratkan kedua hal tersebut tak ubahnya seperti bayi kembar siam yang tidak terpisahkan. 

Olah karena itu, ia melanjutkan, pada saat terjadi pandemi Covid-19, langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp 75 triliun khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari dampak virus corona baru tersebut. 

Sebagai menteri keuangan, ia menegaskan, dirinya memiliki tanggung jawab dan andil di dalam formulasi kebijakan, sehingga akan berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan berbagai pandangan dan aspirasi di luar domain fiskal yang memiliki dampak terhadap keuangan negara.

Ia berharap, semua tenaga medis dan tenaga kesehatan terus menyuarakan semangat untuk melawan Covid-19 karena semangat tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ‘sinyal harapan’ bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) berhasil membukukan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 66,52% menjadi Rp 446 miliar pada kuartal I-2020. Pertumbuhan laba bersih tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan sebesar 5,57% menjadi Rp 8,58 triliun. Hal ini dicapai meski berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) terungkap data konsumsi semen nasional pada kuartal I-2020 yang turun 4,91% dari pencapaian periode sama tahun lalu. Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso mengatakan, perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan dengan penurunan 0.64% , meningkatkan volume penjualan 4,71% dengan mencatatkan total ekspor tumbuh 23,2%. Secara konsolidasi, penjualan domestik dan ekspor Semen Indonesia, termasuk TLCC Vietnam pada periode Januari hingga Maret 2020 mencapai 9,37 juta ton atau naik sebesar 7,04% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 8,75 juta ton

President and Representative Director Taiheiyo Cement Masafumi Fushihara mengatakan, perseroan telah melakukan kesepakatan awal dengan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait akuisisi 15% saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) atau SBI, anak usaha Semen Indonesia. Perusahaan asal Jepang tersebut memiliki komitmen investasi sekitar US$ 220 juta untuk menjalin kerja sama strategis dengan SBI dan Semen Indonesia. Perseroan berencana membangun kemitraan secara jangka panjang sebagaimana. Sekretaris Perusahaan Solusi Bangun Indonesia Andika Lukmana menambahkan, kerja sama strategis antara para pihak yang terlibat dalam MoU ini meliputi rencana investasi saham oleh Taiheiyo Cement dalam perusahaan, kesepakatan mengenai ekspor ke Taiheiyo Cement dan rencana kemitraan