Pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan atau orang kaya pasca program pengampunan pajak masih melempem. Hal itu tecermin dari kontribusi setoran pajak dari kalangan atas yang masih rendah.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, pembayaran pajak dari kelompok orang kaya hanya berkontribusi sekitar 1%. Persoalan ini, selain disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah, juga menurunnya jumlah wajib pajak orang pribadi nonkaryawan (WP OPNK) yang melakukan pembayaran. 

Dalam laporan tersebut, otoritas pajak mengidentifikasi tiga masalah terkait kepatuhan wajib pajak orang kaya, yaitu terjadi penurunan WP OPNK terdaftar 2018 yang melakukan pembayaran pada 2019, kepatuhan WP OPNK terdaftar 2018 tidak tercapai karena sulitnya menjaga komunikasi pasca pengampunan pajak, dan terdapat WP yang hanya membayar pada saat melakukan pendaftaran. 

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memastikan proses pengawasan WP OP pasca pengampunan pajak tetap menjadi prioritas. Dia mengklaim, kepatuhan peserta tax amnesty lebih dari 75% telah lapor SPT Tahunan 2019 sampai akhir April 2020. 

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat, otoritas pajak perlu terus mengeluarkan kebijakan secara berkesinambungan, sehingga dampak positif terhadap penerimaan juga bisa berjalan secara jangka panjang.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk perusahaan-perusahaan lokapasar dan dagang-el, bakal diwajibkan menyerahkan seluruh data transaksinya kepada pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Terhadap PPMSE luar negeri, pemerintah mewajibkan perusahaan menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan nama yang sama. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengatakan pertimbangan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut adalah karena selama ini pemerintah belum memiliki data transaksi PPMSE. 

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemerintah mengeluarkan Permendag No. 50/2020 pada momentum yang tepat. Terlebih, disrupsi digital sedang terjadi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai sifat alami dari bisnis berbasis digital, sehingga ketika terjadi gejolak-gejolak tertentu, hal tersebut dapat diintervensi secara memadai. 

Lebih jauh, Permendag No. 50/2020 dianggap lebih ditujukan kepada transaksi elektronik PPMSE dalam negeri yang dinilai masih belum jelas jika dibandingkan dengan PPMSE luar negeri. Selain itu, Permendag No. 50/2020 dinilai bisa menjadi cara pemerintah untuk mampu memahami ekosistem PPMSE di Indonesia dengan lebih baik. 

AVP of Public Policy & Government Relations Bukalapak Bima Laga mengatakan diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan upaya mendapatkan data keseluruhan transaksi dari platform lokapasar (marketplace), dagang-el, ritel daring, ataupun media sosial. 

Dihubungi secara terpisah, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia Budi Primawan mengatakan perusahaan siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dengan implementasi Permendag No. 50/2020, serta memastikan seluruh data dan informasi terlindungi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sebanyak 90 persen perusahaan negara terkena dampak Covid-19. 

Menurut Erick, 10 persen BUMN yang bertahan tersebut bergerak di sektor telekomunikasi, farmasi, dan perkebunan yang berhubungan dengan makanan. 

Salah satu kebijakan guna memperkuat perusahaan negara setelah Covid-19 yang akan diterapkan adalah merampingkan 27 kluster menjadi 12 kluster BUMN agar lebih berfokus pada bisnis inti, sebagai contoh BUMN farmasi dan rumah sakit menjadi satu kluster, dan badan usaha semen dengan karya akan menjadi kluster sesuai dengan rantai pasok (supply chain).

Menurut Erick, hal itu dilakukan karena ke depan ada tiga tantangan yang akan dihadapi perusahaan negara, yaitu teknologi, logistik, dan mempertahankan rantai pasok.

Selain memangkas jumlah kluster, Erick akan memperkuat subholding BUMN yang berfokus pada kesamaan bisnis inti setiap BUMN.

Produk digital dari luar negeri resmi dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Juli 2020. Kebijakan ini dianggap tidak bertentangan dengan proses konsensus internasional sepanjang syarat pungutan tidak menggunakan kriteria ekonomi.

Pengenaan PPN terhadap produk digital dari luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020. Regulasi ini menyebutkan, produk digital dalam bentuk jasa ataupun barang tidak berwujud yang diakses konsumen dari dalam negeri dikenai pajak 10 persen.

Pengajar Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Adrianto Dwi Nugroho berpendapat, pemungutan itu jadi langkah awal pengenaan pajak layanan digital di Indonesia.

Mal menjadi salah satu fokus perhatian Presiden Joko Widodo dalam konsep new normal-nya. Didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Jenderal Idham Azis, kemarin, setelah mengunjungi Stasiun MRT Bundaran HI, Presiden menyambangi Summarecon Mall Bekasi untuk memeriksa persiapan protokol kesehatan menuju kehidupan tatanan baru yang akan diterapkan setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir.

Di Jakarta, mal direncanakan buka lebih cepat ketimbang Bekasi. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jakarta mengumumkan sebanyak 67 mal siap kembali beroperasi pada 5 Juni mendatang, disusul enam lokasi lain pada 8 Juni.

Ketua APPBI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan agenda itu didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2020 yang menyatakan DKI akan memasuki masa transisi kehidupan new normal jika pembatasan sosial tak lagi diperpanjang. Berbagai protokol kesehatan juga tengah disiapkan.

Ellen mengatakan ada kemungkinan tidak semua gerai buka kembali secara serentak. Mereka masih menunggu arahan pemerintah DKI soal kepastian izin operasi bagi sejumlah penyedia jasa hiburan yang dinilai sulit menerapkan aturan jaga jarak, seperti salon, bioskop, dan arena permainan anak.

DKI belum memutuskan masa akhir penerapan pembatasan sosial. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan kepastian perpanjangan PSBB akan mengacu pada pemantauan angka penularan Covid-19 oleh para ahli. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pembukaan mal sebelum masalah pandemi selesai hanya akan menimbulkan kluster penularan baru penyebaran Covid-19. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menyelesaikan terlebih dulu pekerjaan rumah utama, yaitu menekan penularan virus corona.

Alvin Lie, anggota Ombudsman, khawatir pembukaan mal akan membuat penumpukan pengunjung, seperti saat awal pemerintah membuka penerbangan komersial secara terbatas pada 14 Mei lalu. Dia meminta pemerintah daerah bersama pengelola membuat simulasi secara detail.

Investor pasar modal merespons positif rencana pemerintah memberlakukan tatanan hidup baru atau new normal bersama Covid-19. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat menguat 1,78 persen ke level 4.626,79 diikuti oleh bangkitnya kinerja emiten di berbagai sektor.

Analis saham dari OSO Sekuritas, Sukarno Alatas, mengatakan kebijakan new normal cukup ampuh untuk membangkitkan kembali optimisme dan tingkat kepercayaan investor. Namun, euforia menghijaunya indeks ini berpotensi hanya terjadi sesaat.

Di sisi lain, investor asing mulai membukukan aksi beli bersih (net buy) dalam sepekan terakhir, artinya ada permintaan rupiah yang menguat dan IHSG bisa bertahan di atas level sekarang dalam jangka pendek. Managing Director PT Nusantara Capital Sekuritas, Janson Nasrial, mengungkapkan kinerja positif indeks turut didukung oleh perkembangan positif penemuan vaksin Covid-19.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menambahkan, sentimen lain yang masih akan membayangi pergerakan indeks ke depan adalah perkembangan upaya pengendalian penyebaran wabah corona di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Samsul Hidayat, berujar performa bursa yang menguat diharapkan dapat terus berlanjut, seiring dengan pemberlakuan skenario new normal oleh pemerintah dan dunia usaha.

Adapun nilai tukar rupiah mengalami nasib yang berbeda dengan performa indeks saham. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim, mengatakan ketegangan tensi AS dan Cina menjadi sentimen utama yang menahan laju penguatan rupiah. 

Sentimen utama pendukung penguatan, kata dia, akan berasal dari upaya stabilitas perekonomian oleh Bank Indonesia dan pemerintah, serta intervensi lanjutan untuk menjaga ketahanan nilai tukar mata uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi aliran dan transaksi penggunaan dana darurat penanganan Covid-19. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan anggaran dalam penanganan krisis. 

Lembaga intelijen keuangan tersebut ingin memastikan agar proses penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penanganan krisis virus corona bisa lebih tepat sasaran. Apalagi, PPATK mencium indikasi modus baru pencucian uang yang memanfaatkan pandemi Covid-19. 

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp75 triliun untuk penanganan Covid-19. Sementara total dana yang dialokasikan untuk penanganan dampak terhadap perekonomian dan sistem keuangan mencapai Rp405,1 triliun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengarahkan seluruh daya upaya guna menangani pandemi dan memulihkan perekonomian nasional.

Pandemi Covid-19 tak sepenuhnya menyurutkan aktivitas masyarakat pada Lebaran 2020. Roda ekonomi tetap berputar meski tak sekencang pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebaran tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah yang membatasi aktivitas masyarakat. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk mudik.

Pasar tradisional tercatat menjadi episentrum keramaian jelang Lebaran. Masyarakat menyerbu pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan Lebaran mulai dari kebutuhan pokok hingga pakaian. 

Keramaian pasar tradisional tak hanya terjadi di Jabodetabek, tetapi juga di luar Jabodetabek. Keramaian aktivitas masyarakat juga terpantau pada hari pertama Lebaran. 

Meski roda perekonomian masih berjalan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, omzet penjualan sektor ritel di Tanah Air turun lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan untuk pelaku usaha di sektor makanan dan minuman non-modern, penurunan dilaporkan mencapai 70%. 

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan meski ada geliat konsumsi pada momen Lebaran, masyarakat akan kembali menyimpan dananya dan tidak akan banyak berbelanja. 

Setelah Lebaran, konsumsi diproyeksikan kembali melambat dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2020 dipastikan bakal berada pada level kontraksi. Dari sisi transportasi, terjadi penurunan aktivitas yang cukup signifikan selama masa Ramadan dan Lebaran tahun ini, baik pada aktivitas maskapai penerbangan maupun volume kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Sejalan dengan turunnya aktivitas transportasi, industri pariwisata bahkan nyaris tak berdenyut.

Sejumlah perusahaan multifinance memperkirakan kinerja bisnis pembiayaan pada kuartal II tahun ini akan turun cukup dalam sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance Stanley Atmadja menjelaskan dampak pandemi Covid-19 telah menekan bisnis cukup berat sehingga kinerja perusahaan bakal terdampak signifikan. Sebagai gambaran, akhir kuartal I/2020, MUF telah mengucurkan kredit senilai total Rp2,55 triliun atau masih tumbuh sebesar 26% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Leasing dari grup Bank Mandiri tersebut membiayai enam segmen produk yaitu mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, multiguna, dan syariah. Saat ini wilayah distribusi sebagian besar pembiayaan perseroan atau sekitar 60% masih didominasi wilayah Jawa sehingga fokus perseroan masih akan menggarap daerah tersebut pada tahun ini. 

Direktur Sales dan Distribusi MTF Harjanto Tjitohardjojo berujar, PT Mandiri Tunas Finance menghitung perkiraan bisnis pembiayaan pada kuartal II/2020 akan turun sekitar 30% (yoy). Tidak hanya kinerja yang akan turun. Harjanto menyatakan perolehan laba juga bakal makin berat akibat terus berkurangnya permintaan pembiayaan dari masyarakat akibat pandemi Covid-19. Padahal biasanya momen Ramadan serta Lebaran adalah waktu yang ditunggu oleh leasing, karena permintaan mobil akan meningkat untuk digunakan mudik ke kampung halaman. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu permintaan kredit mobil menjelang Lebaran bisa naik sampai 15% hingga 20% dari rerata penyaluran kredit bulanan. 

Sementara itu, Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim mengakui bahwa tekanan telah terasa signifikan sejak April, kinerja perseroan hanya mencapai 30% dari target yang ditetapkan, atau mengalami penurunan hingga 70%. Tidak hanya kredit mobil, produk lainnya seperti pembiayaan multiguna bahkan diprediksi bakal makin turun dalam. 

Upaya menahan penurunan juga dilakukan oleh PT Buana Finance Tbk. Emiten multifinance berkode saham BBLD itu telah mengupayakan sejumlah langkah dan strategi untuk menahan potensi penurunan pendapatan, diantaranya meningkatkan kerja sama dengan seluruh mitra bisnis, meningkatkan efisiensi kinerja SDM, dan memberikan restrukturisasi kepada nasabah terdampak pandemi.

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Synthesis Development menawarkan virtual marketing experience kepada para calon konsumen properti. 

Sales & Marketing General Manager Synthesis Devlopment, Imron Rosyadi menerangkan, program ini disiapkan agar memudahkan siapa saja yang tertarik dengan dunia properti dalam kondisi di tengah pandemi global. Saat ini, selain menggarap empat proyek apartemen yang berada di pusat kota Jakarta, Samara Suites, Synthesis Residence Kemang, Pajawangsa City, dan Bassura City, Synthesis Development juga mengembangkan kawasan perumahan Synthesis Homes di Tangerang Selatan dan Green Synthesis Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Menurut dia, peminat properti dapat menjelajahi seluruh proyek tersebut secara virtual kapan saja dan darimana pun. Caranya, cukup menghubungi tim property advisors online Synthesis Development. 

Dia mengatakan, digitalisasi bisnis menjadi salah satu upaya berkelanjutan bagi Synthesis Development.