Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Eko Ariantoro mengatakan, bersiap menghimpun dana simpanan dan menyalurkan pembiayaan perumahan, terutama untuk pekerja berpenghasilan rendah, dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta.

Menurut Eko, ada banyak perbedaan antara program tabungan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dan BP Tapera. BP Tapera tak hanya mengelola dana simpanan pegawai negeri, tentara, dan polisi, tapi juga karyawan swasta.

Pada tahap awal, pelayanan BP Tapera difokuskan pada aparat sipil negara yang akan dimulai pada tahun ini. Kemudian secara bertahap mulai tahun depan diperluas ke pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, serta tentara dan polisi. 

Eko menjelaskan, pengelolaan dana Tapera meliputi kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, dan pemanfaatan dana untuk pembiayaan perumahan bagi peserta yang tergolong kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. 

Selain membeli rumah, pembiayaan dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri atau melakukan renovasi. Pembiayaan, kata Eko, akan disalurkan melalui berbagai pilihan mitra perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. 

Salah satu bank yang akan bersinergi dengan BP Tapera adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

Kedua lembaga tersebut selanjutnya dapat bersinergi untuk penyediaan dana murah jangka panjang yang nantinya akan disalurkan pada program KPR ASN, TNI/Polri, ataupun program perumahan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah. Skema tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Ekspor mobil pada bulan April 2020 anjlok hingga 57% menjadi US$ 282,8 juta dibanding bulan Maret 2020 yang sebesar US$ 656,2 juta. Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir semua negara dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat nilai ekspor mobil turun tajam pada bulan April kemarin. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, meski industri otomotif diberi keleluasaan untuk tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tetap tidak bisa berjalan optimal. Hal ini dikarenakan memang pasar otomotif di negara tujuan ekspor sedang turun, selain itu juga dampak dari penerapan PSBB di dalam negeri yang membuat beberapa pabrik terpaksa tutup, sehingga mempengaruhi pasokan ekspor. Keterbatasan komponen impor dan produksi komponen dalam negeri karena PSBB juga turut memberikan kontribusi.

Secara keseluruhan, impor mobil sepanjang Januari-April 2020 turun 18,06% dibanding periode sama tahun lalu. Nangoi mengaku, kebijakan beberapa negara yang berencana melonggarkan aturan karantina wilayah (lockdown) dikhawatirkan semakin menekan ekspor otomotif Indonesia. Pasalnya, potensi pasar otomotif Indonesia di luar negeri bisa diisi oleh negara-negara produsen otomotif seperti Vietnam, Thailand, ataupun Malaysia yang berencana melonggarkan aturan lockdownnya. Sementara, kasus Covid-19 di Indonesia masih belum terlihat adanya tanda-tanda pemulihan.

Industri otomotif, lanjut Nangoi, berharap pemerintah memberikan insentif agar kendaraan yang diproduksi lebih laku dijual. Salah satu upaya untuk menggairahkan kembali penjualan mobil, Gaikindo mengundur pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di BSD-City ke bulan Oktober-November mendatang dengan pertimbangan, kasus Covid-19 sudah mulai menurun dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Hal senada juga diutarakan Ketua III Gaikindo Rizwan Alamsjah bahwa pameran GIIAS 2020 The Series di Surabaya dan Jakarta akan tetap berlangsung di tahun 2020 sementara GIIAS Makassar dan GIIAS Medan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021. Kehadiran GIIAS The Series di tahun yang sangat berat ini, lanjut dia, adalah bukti konsistensi dan upaya industri otomotif untuk terus bergerak maju bagi masyarakat Indonesia.

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) menggeber persiapan kawasan industri di Brebes, Jawa Tengah, untuk menyambut investor asing. Perusahaan menargetkan pembangunan tahap awal dapat dimulai tahun depan.

Direktur Operasional PT KIW Ahmad Fauzie Nur menyatakan zona industri ini akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan serta terintegrasi dengan permukiman dan area komersial. Perusahaan menggandeng pemenang sayembara desain ibu kota baru, Urban+, untuk merancangnya. 

Fauzie menuturkan perusahaan menunggu suntikan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk mulai mengakuisisi lahan. Perusahaan juga telah mengalokasikan seluruh modal tahun ini untuk proyek tersebut. 

Project Manager Kawasan Industri Brebes Abdul Muis menyatakan bantuan pendanaan dari pemerintah dapat menekan harga lahan. Selain harga tanah murah, kawasan tersebut menawarkan upah tenaga kerja yang kompetitif.

Pemerintah telah menetapkannya sebagai proyek strategis nasional. Normalnya, pembangunan berlangsung sekitar tiga hingga lima tahun.

Proyek ini juga diawasi langsung oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menawarkan Kawasan Industri Brebes kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai alternatif relokasi perusahaan mereka dari Cina. Amerika sedang menyiapkan insentif pemindahan pabrik yang dipicu oleh ketegangan hubungan kedua negara.

Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan komunikasi Indonesia dan Amerika sudah berjalan intens mengenai rencana relokasi ini. Proposal investasi yang dirancang pemerintah Indonesia diklaim disambut baik.

Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizal Calvary, menyatakan sedang membenahi masalah perizinan usaha untuk menyambut peluang investasi dari Amerika dan Jepang tersebut. 

Pemerintah tak ingin kehilangan momentum seperti tahun lalu saat 33 perusahaan dari Cina merelokasi pabriknya tapi tak satu pun memilih Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih hijrah ke Vietnam. Sisanya menyebar, antara lain, ke Kamboja, Malaysia, dan Thailand.

Pekerjaan rumah besar menanti pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar konsumsi masyarakat yang melemah menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera dicarikan jalan keluarnya. 

Skenario kebijakan tatanan baru atau new normal menjadi kunci utama, dengan mulai mendorong aktivitas ekonomi dan sosial secara perlahan, diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

Sri Mulyani sebelumnya menyatakan pemerintah akan memastikan ketersediaan dana bantuan sosial dalam jumlah besar, untuk menjaga daya beli dan minat konsumsi masyarakat. Adapun program bansos, termasuk subsidi tarif listrik, dikucurkan pemerintah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 172,1 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pelemahan konsumsi yang kemudian menyebabkan penurunan tingkat inflasi menjadi perhatian bank sentral.
Meski demikian, inflasi harga pangan ke depan tetap perlu diwaspadai akibat adanya potensi rantai pasokan global yang terganggu. Bank sentral memperkirakan inflasi tahun ini masih akan berada dalam sasaran yang ditetapkan, yaitu pada kisaran 2-4 persen.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan tren inflasi yang rendah serta konsumsi masyarakat yang melemah akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi 2020. 

Meski pemerintah telah merancang skenario tatanan normal baru, menurut Josua, kebijakan itu belum akan banyak berpengaruh pada kinerja perekonomian. Tak hanya mengoptimalkan program bantuan sosial, dia mengatakan, realisasi stimulus untuk dunia usaha juga perlu diprioritaskan.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan merosot hingga 0 persen atau tidak tumbuh sama sekali. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph van Doorn, mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak April, Mei, dan awal Juni ini memukul perekonomian cukup telak. Terlebih, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi secara masal.

New normal diyakini makin membuat prospek komoditas kelapa sawit makin berkilau. Demi mencegah infeksi Covid-19 masyarakat dunia merasa harus hidup lebih bersih, misalnya dengan makin sering mandi dan cuci tangan, mencuci pakaian, meningkatkan sanitasi peralatan makan, perabot, dan rumah, cleaning service dan Dinas Kebersihan juga akan secara teratur menyemprot desinfektan. Dengan begitu, produk biosurfaktan dan biodesinfektan makin dibutuhkan dan semuanya berasal dari minyak sawit. Pendapat ini yang diyakini juga Pengamat ekonomi agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribisiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung. Kelapa sawit adalah penghasil vitamin A (betakaroten) dan E (tokoferol) terbesar di antara tanaman apa pun di dunia. Selain ramah lingkungan juga penyediaanya berkelanjutan. Minyak sawit juga mengandung asam lemak palmitat yang sangat penting untuk memelihara fungsi paru-paru.

Sementara itu, CEO Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak luas kepada banyak kelompok masyarakat, tidak hanya pada aspek kesehatan tapi juga ekonomi sosial. Untuk itu, Minamas memberikan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya kepada Yayasan Nur Kebagusan dan Yayasan Sahabat Yatim Indonesia di Jakarta Selatan, yang dilakukan bersama Forum Wartawan Pertanian (Forwatan). Sebelumnya, Minamas Plantation sudah menyerahkan bantuan dalam penanggulangan Covid-19 yang dilakukan hampir di seluruh unit bisnisnya di tujuh provinsi khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sebanyak 5.000 paket dalam bentuk sembako, masker, alat pelindung diri (APD), cairan desinfektan, hand sanitizer, 2.600 liter minyak goreng Alif serta 1.000 masker kain yang langsung didistribusikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalui tim gugus tugas daerah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Singapura Chan Chun Sing menyampaikan bahwa mulai Juni sebagian besar kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergulir kembali. Pada fase pertama, 80% perekonomian semua kembali ke jalurnya. Kemudian sektor-sektor terakhir yang tersisa adalah ritel dan makanan dan minuman, yang dibuka kembali pada akhir Juni. Pemerintah Singapura menyatakan bakal memantau dampak peningkatan aktivitas di fase pertama. Jika tingkat infeksi di masyarakat tetap rendah selama pekan-pekan berikutnya, Singapura akan melanjutkan ke fase kedua.

Singapura memberlakukan pembatasan pada awal April 2020, menutup sementara sekolah-sekolah, meminta sebagian besar kantor bekerja dari rumah. Menurut data Johns Hopkins University, Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona Covid-19 terbanyak di Asia. Sejauh ini lebih dari 34.800 orang yang terinfeksi, dan sebagian besar kasus dikaitkan dengan klaster infeksi di asrama-asrama yang menampung tenaga kerja asing – yang melakukan pekerjaan konstruksi padat karya. Chan mengungkapkan bahwa penularan virus di kalangan masyarakat telah relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama bagi Singapura untuk membersihkan asrama-asrama pekerja dan mengidentifikasi semua kasus, termasuk orang tanpa gejala. Singapura adalah salah satu negara paling awal di luar Tiongkok yang melaporkan kasus infeksi tersebut. Namun, wabah besar di asrama yang penuh sesak menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan memicu pertanyaan tentang kondisi kehidupan tenaga kerja asing. Menurut Chan, Singapura harus melampaui standar-standar ukuran dan kebersihan asrama-asrama ketika negara terus mengkaji situasi.

Sementara Menteri Muda bidang Keuangan dan Pendidikan Indranee Rajah mengatakan baik pemerintah dan masyarakat luas menanggapi untuk memastikan pekerja migran yang tertular infeksi dirawat dengan baik. Rajah juga merespons kekhawatiran di antara beberapa orang tua tentang pembukaan kembali sekolah. Dia mengatakan, pihak berwenang Singapura akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjaga siswa tetap aman di lingkungan sekolah. Ia juga menjelaskan pandemi Covid-19 kemungkinan tetap ada untuk jangka waktu yang cukup lama, atau setidaknya sampai vaksin ditemukan Namun, pihaknya tidak akan mungkin membuat lembaga pendidikan tutup dalam jangka waktu yang lama.

Di sisi lain, walau sebagian besar negara tampak berhasil mengatasi infeksi. Namun saat ini mereka khawatir tentang gelombang kedua penularan di masyarakat. Di Korea Selatan, misalnya, otoritas setempat telah melaporkan klaster infeksi baru-baru ini dan mendorong pihak berwenang untuk memperkenalkan kembali langkah-langkah jaga jarak sosial. Sementara itu, Chan mengatakan, langkah-langkah pemulihan yang aman di Singapura dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah memperbesar klaster infeksi tertentu yang mungkin muncul saat ekonomi dibuka kembali. Jika sesuatu muncul lagi, Pemerintah bisa menutup dan mengisolasi masalahnya tanpa harus menutup seluruh perekonomian lagi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprioritaskan enam bidang usaha yang akan beroperasi pertama kali saat protokol tatanan baru atau new normal di sektor pariwisata berjalan. Enam bidang itu adalah jasa akomodasi; jasa makanan dan minuman; jasa daya tarik wisata; jasa perjalanan; penyediaan fasilitas seni; serta produksi film, televisi, video, dan iklan.

Deputi Kajian Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kurleni Ukar, mengatakan sudah menyiapkan draf protokol umum dan khusus, termasuk prosedur tambahan untuk pelaku usaha, pekerja, serta pengunjung. 

Menurut Kurleni, protokol baru ini belum mengikat sehingga terbuka terhadap masukan dari asosiasi setiap bidang usaha dan lembaga lain. Pemberlakuannya juga masih harus menunggu aturan serta disinkronkan dengan regulasi di daerah. Kementerian Pariwisata juga menyusun panduan dalam bentuk buku, infografis, dan video tutorial.   

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Pariwisata, Ari Juliano, mengatakan lembaganya tidak akan buru-buru membuka destinasi wisata, khususnya untuk turis mancanegara. Alasannya, volume kunjungan wisatawan yang sedang buruk.

Akhir bulan lalu, Ari mengumumkan program Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang berisi standardisasi kebutuhan wisatawan. Program itu bakal digelar bertahap di Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau, sebelum kemudian berlangsung di sejumlah destinasi super-prioritas dan ke seluruh Indonesia.

Pemerintah terus menambah penetapan jumlah eksportir benih losbter. Keberhasilan eksportir benih dalam melakukan budidaya lobster belum teruji. Kini, 18 perusahaan eksportir benih lobster itu masih dalam tahap membudidayakan lobster namun belum mendapat kuota ekspor benih. 

Ekspor benih bening lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah RI pada 4 Mei 2020. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengungkapkan, jumlah perusahaan yang mengajukan proposal budidaya dan ekspor benih bening lobster terus bertambah hingga lebih dari 50 perusahaan. Zulficar menambahkan, penetapan eksportir benih telah melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi, dan pengecekan lapangan oleh tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster KKP. Kemudian, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menerbitkan rekomendasi yang disampaikan ke Ditjen Perikanan Tangkap untuk menetapkan eksportir.

Keberhasilan budidaya lobster di dalam negeri ditunjukkan dengan panen secara berkelanjutan dan melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya dan dengan ukuran sesuai hasil panen. Adapun kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster ditetapkan berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Menurut Direktur Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, saat ini eksportir benih bening lobster masih dalam tahap membudidayakan lobster.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai proses penetapan eksportir benih bening lobster janggal. Kejanggalan itu di antaranya penetapan eksportir benih yang tidak didahului rekam jejak keberhasilan budidaya lobster. Kejanggalan lain, pemberian izin ekspor benih lobster kepada sejumlah perusahaan tidak berdasarkan kajian terkini stok benih lobster. Kuota tangkapan benih lobster seharusnya mengacu pada kajian Komnas Kajiskan. Namun, Komnas Kajiskan tidak dilibatkan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanudin mengatakan akan memantau dan menguji pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020. Aturan tersebut dinilai sebagai jalan tengah di tengah kondisi permintaan pasar. Menurut Safri, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui ekspor benih bening lobster sepanjang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Untuk itu, ekspor benih harus dibatasi. Kendala yang berpotensi muncul adalah pengendalian harga. Apabila ekspor benih lobster terus dilakukan, Indonesia akan bersaing dengan Vietnam yang selama ini mengandalkan pasokan benih dari Indonesia dan mendapat nilai tambah dari pembesaran benih.

Dalam persiapan normal baru, perbankan berupaya disiplin menerapkan protokol kesehatan bagi karyawan dan nasabah. Bahkan, ada juga sejumlah bank yang menyediakan angkutan antar-jemput bagi karyawan-karyawannya. Bagi sejumlah bank, normal baru ibarat dua sisi mata uang. Secara internal, perusahaan dapat mengefisiensikan anggaran, tetapi ada pula pengeluaran tak terduga yang muncul demi memenuhi protokol kesehatan.

Bank BCA, BRI Syariah, Bank Mandiri, BRI menyatakan masing – masing pihak telah memastikan seluruh kantor cabang yang kembali membuka kegiatan operasionalnya itu telah mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer bagi pegawai ataupun nasabah, mewajibkan penggunaan masker, penyiapan hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, dan pengaturan jarak minimum bagi pekerjanya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpendapat, normal baru dalam internal perusahaan membuat anggaran lebih efisien. Di sisi lain, perusahaan pun mesti menambah investasi untuk memenuhi protokol kesehatan. Misalnya, memperlebar ruang, menyiapkan ruang khusus istirahat, bahkan BCA telah menyediakan transportasi antar-jemput bagi karyawan yang mesti ke kantor.

Direktur Operasional BRI Syariah Fahmi Subandi memastikan tiap elemen patuh pada protokol untuk menghadapi kenormalan baru. Protokol itu berupa mewajibkan pekerja dan pengunjung mengenakan masker, memberlakukan pembatasan fisik minimal 1 meter, dan memantau status kesehatan karyawan. Jam pelayanan nasabah BRI Syariah di kantor cabang pun menjadi pukul 08.30-15.00. Menurut Fahmi, nasabah dapat memanfaatkan layanan BRIS Online. Sejak imbauan berkegiatan di tempat tinggal berlaku, pertumbuhan penggunaan layanan perbankan secara dalam jaringan mencapai 36 persen dibandingkan dengan biasanya.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rully Setiawan mengatakan, dalam menjalani fase normal baru, Bank Mandiri akan melanjutkan protokol yang telah dilakukan sejak periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung diantaranya pegawai yang bekerja di kantor diprioritaskan berusia 45 tahun ke bawah dan menjalankan tes cepat (rapid test) Covid-19.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Amam Sukriyanto mengatakan, berbagai inisiatif digital disiapkan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan kondisi normal baru yang berbeda dari sebelumnya. BRI mematangkan berbagai layanan perbankan yang terintegrasi sehingga masyarakat tetap nyaman bertransaksi di tengah pembatasan sosial. Bank BRI telah menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di seluruh kantor BRI. BRI juga melanjutkan penerapan sistem terpusat di Banking Command Center dan menyiapkan protokol Business Continuity Management dengan tetap menaruh perhatian terhadap kesehatan pekerja agar dapat melayani masyarakat.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 yang tercatat 5,02%. Namun Proyeksi ini masih lebih baik dibandingkan skenario sangat berat dari pemerintah Indonesia yang mencapai -0,4%. Ini dikarenakan efek nyata dari pelaksanaan dua bulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagiamana dijelaskan ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph van Doorn. Ia mengatakan sisi konsumsi rumah tangga melambat seiring hilangnya pendapatan masyarakat karena aktivitas bisnis menurun, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa, berikutnya kepercayaan di tingkat konsumen juga turut menurun.

Ia juga memperkirakan pertumbuhan investasi akan menurun signifikan, karena ketidakpastian besar terkait dengan wabah Covid-19 dan langkah untuk memutus rantai penyebarannya. Penurunan kegiatan ekonomi di seluruh dunia juga telah berdampak pada menurunnya harga komoditas, bahkan untuk kinerja impor diperkirakan jatuh lebih dalam dibandingkan ekspor.

Sejalan dengan belanja negara yang lebih besar karena pemerintah memberikan beragam stimulus fiskal untuk mencegah dan memitigasi dampak lebih dalam dari Covid-19, maka kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2020 pun turut melebar. Hal itu bila data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit fiskal tahun ini dinaikkan menjadi 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2020. Dengan begitu, ia menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan pemulihan ekonomi dengan prioritas sisi sumber daya manusia (SDM) dan memastikan kesehatan fiskal dan sektor keuangan, serta mendorong pengeluaran untuk infrastruktur. Seiring dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ralph memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan meningkat sampai 3,6% atau hingga 9,6 juta orang pada tahun ini akibat dampak pandemi Covid-19.

Rambatan Dampak Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, Covid-19 telah membawa rambatan dampak tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi, dan keuangan. Oleh karena itu, dalam mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius disertai dengan dukungan pendanaan pembiayaan yang dibutuhkan dalam prioritas utama di APBN 2020.