Aspek kesehatan dan ekonomi dijalankan pemerintah beriringan. Jika berfokus pada kesehatan saja, lumpuhnya ekonomi diyakini pemerintah bakal membuat sumber daya kesehatan bakal bertumbangan. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah berfokus pada roda perekonomian, wabah mudah menyebar yang ujung-ujungnya mematikan aktivitas perekonomian.

Situasi di Indonesia dengan standar WHO menunjukkan banyak perbedaan, diantaranya penambahan kasus baru di Indonesia masih fluktuatif dan belum melewati titik puncak, sedangkan WHO berpedoman penurunan minimal 50 persen selama lebih dari tiga pekan sejak puncak pandemi dan penambahan kasus terus menurun jika ingin membuka lagi roda perekonomian. Kemudian di Indonesia, angka positif, pasien rawat ICU, dan jumlah kematian tersebab oleh corona juga masih berfluktuasi, dan standar pelayanan kesehatan juga berbeda-beda di setiap daerah.

Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dan alat tes Covid-19 dengan terus memperbanyak produksi alat kesehatan yang menunjang penanganan wabah.

Lumpuhnya aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah yang terkena dampak selama dua bulan (terhitung April-Juni 2020), upaya pemulihan ekonomi bisa terjadi di kuartal IV 2020. Sedangkan, di daerah yang terkena dampak lebih dari dua bulan, upaya pemulihan ekonomi bisa terjadi di kuartal III-IV 2021.

Dampak Covid-19 pada sektor produksi di Kuartal 2-3 terlihat pada sektor Pariwisata, transportasi, akomodasi, makanan, dan minuman. Perdagangan menurun tajam, dan manufaktur merosot.

Pada Kuartal 4 diharapkan aktivitas pariwisata mulai hidup kembali, perdagangan meningkat, dan manufaktur mulai beraktivitas Kembali.
Sedangkan, dampak pada sektor konsumsi yaitu PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan, dan menyebabkan kemiskinan dan pengangguran, khususnya sektor nonformal.

Pada kuartal 2 dan 3, Pemerintah memberikan stimulus konsumsi kepada masyarakat berupa program bansos dan subsidi energi, serta di sektor pariwisata, restoran, hotel, dan transportasi. Pemerintah juga memberikan stimulus kepada Usaha–Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diantaranya berupa penundaan pokok dan bunga kredit, subsidi bunga kredit, dan penjaminan kredit modal kerja.

Pada sektor industri dan BUMN, insentif yang diberikan diantaranya berupa insentif perpajakan industri, dana talangan ke BUMN, penyaluran kredit modal kerja BUMN, dan dana talangan program biodiesel B30.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi mengatakan, Indonesia menghadapi tuduhan antidumping atau subsidi produk ekspor dari negara mitra dagang.

Menurut Bachrul, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di semua negara. Nyaris semua negara memberikan insentif ekspor dan berupaya menghambat impor. Negara tujuan ekspor yang mulai mengincar tindakan pengamanan, di antaranya, adalah Amerika Serikat, Eropa, Turki, India, Ukraina, dan Mesir. 

Bachrul mengatakan Indonesia juga melakukan inisiasi penyelidikan dua kasus soal antidumping oleh negara mitra dagang. Adapun potensi tuduhan tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan karena industri domestik mengalami penurunan produksi akibat pandemi.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, mengatakan potensi tuduhan dumping atau subsidi sangat tergantung jenis insentif yang diberikan suatu negara. Menurut dia, sepanjang insentif yang diterima pelaku usaha tidak melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hal tersebut tidak akan jadi soal.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kebijakan perdagangan berbagai negara dari sisi ekspor dan impor yang diberlakukan sejak wabah Covid-19 bersifat sangat distortif terhadap persaingan dagang yang sehat. Hal itu, kata dia, mengganggu kelancaran dan kebebasan untuk berdagang.

Namun Shinta mengatakan sebagian produk sudah dilaporkan kepada WTO secara resmi sebagai pengecualian, yang sifatnya sementara. Kebijakan perdagangan yang sudah diperhitungkan sebagai exceptions (pengecualian) dianggap bukan sebagai kecurangan perdagangan.

Lima perusahaan pelat merah yang memperoleh dana talangan, yaitu Krakatau Steel, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara (Persero), serta Perum Perumnas, berharap bantuan senilai Rp 19,65 triliun segera terealisasi untuk menambal arus kas perseroan. 

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, menuturkan stimulus itu akan digunakan untuk menopang kinerja perusahaan yang tertekan akibat wabah Covid-19 selama tiga bulan terakhir. Permintaan baja turun hingga 50 persen. Tanpa stimulus, kegiatan industri dapat terhambat. 

Menurut Vice President Public Relation KAI Joni Martinus, tekanan yang sama dialami PT Kereta Api Indonesia (Persero). Meluasnya pandemi menyebabkan jumlah penumpang KAI turun hingga 93 persen. Menurut rencana, dana talangan dari pemerintah itu akan digunakan untuk mengurangi defisit. 

Adapun Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan peruntukan dana talangan masih dalam pembahasan. Garuda Indonesia kini hanya dapat mengandalkan penerbangan domestik dengan kapasitas angkutan penumpang maksimal 50 persen dari seluruh kursi. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan dana talangan untuk kelima BUMN itu diberikan sebagai modal kerja jangka pendek. Suntikan dana diberikan kepada perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat. Perseroan nantinya diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan bunga yang akan ditentukan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai kebijakan dana talangan tak menjamin kondisi perusahaan membaik. Pemerintah dinilai perlu memikirkan solusi lanjutan untuk membantu meningkatkan pendapatan perusahaan setelah dana talangan dikucurkan.

Data resmi pemerintah menunjukkan aktivitas pabrik-pabrik di Tiongkok telah berekspansi dalam kecepatan yang lebih lambat pada Mei. Hal ini karena Negeri Tirai Bambu itu sedang berusaha kembali ke jalur pasca pandemi virus corona Covid-19 menyusul dicabutnya karantina atau lockdown. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional (NBS), Purchasing Managers 'Index (PMI) yang menjadi tolok ukur utama aktivitas di pabrik-pabrik Tiongkok – pada Mei tercatat berada pada 50,6, turun dari 50,8 poin pada bulan sebelumnya, dan 52,0 poin pada Maret. Jika berada di bawah 50 poin maka pertumbuhan mengalami kontraksi.

Ahli statistik senior NBS Zhao Qinghe pun memperlihatkan kelemahan dalam impor dan ekspor Tiongkok. Dia mengatakan, situasi epidemi dan situasi ekonomi secara global tetap parah dan kompleks, dan permintaan pasar luar negeri masih menyusut seperti tekstil dan pakaian jadi. Di sisi lain, PMI non-manufaktur pada Mei tercatat berada di 53,6 poin atau sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Menanggapi catatan itu, NBS menandai bahwa industri konstruksi dan jasa menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, aktivitas bisnis di industri budaya, olahraga, dan hiburan tetap rendah karena banyak tempat hiburan yang masih ditutup di tengah kekhawatiran gelombang kedua.

Para analis Nomura mengatakan dalam laporan pekan ini, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama di Eropa dan Amerika yang diprediksi turun sekitar 15% year-on-year (yoy) pada Kuartal II, ekspor Tiongkok tampaknya siap untuk turun. Mereka bahkan menambahkan, ekspor pasokan medis terkait virus corona memberikan dorongan dalam beberapa pekan terakhir, tapi tidak mungkin mengimbangi tantangan eksternal.

Para ekonom juga mengkhawatirkan masalah ketenagakerjaan. Bahkan Kepala penelitian UOB Suan Teck Kin menunjukkan indeks pekerjaan di bidang manufaktur dan jasa berada di bawah 50 poin. Laporan kerja tahunan Perdana Menteri Li Keqiang yang disampaikan di Kongres Rakyat Nasional menjadikan stabilisasi pekerjaan menjadi prioritas utama. Dia menargetkan lapangan kerja baru di perkotaan lebih dari sembilan juta – turun dari 11 juta yang ditargetkan pada 2019 – menyusul pandemi Covid-19 yang melanda.

Sedangkan Kepala ekonom ING untuk wilayah Greater China, Iris Pang mengatakan kepada AFP, bahwa angka yang tercatat di atas 50 poin pada Mei telah menunjukkan beberapa peningkatan permintaan domestik sebagai kompensasi untuk pasar yang lemah di luar negeri. Para pembuat kebijakan telah lama berupaya menghentikan Tiongkok untuk melakukan ekspor murah dan belanja pemerintah demi konsumsi dalam negeri. Namun belum diketahui dengan jelas apakah hal itu akan membuahkan hasil. Pang menambahkan, kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah, jika jumlah lapangan kerja yang hilang terus bertambah dan sektor domestik tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi orang-orang yang diberhentikan.

Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Eko Ariantoro mengatakan, bersiap menghimpun dana simpanan dan menyalurkan pembiayaan perumahan, terutama untuk pekerja berpenghasilan rendah, dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta.

Menurut Eko, ada banyak perbedaan antara program tabungan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dan BP Tapera. BP Tapera tak hanya mengelola dana simpanan pegawai negeri, tentara, dan polisi, tapi juga karyawan swasta.

Pada tahap awal, pelayanan BP Tapera difokuskan pada aparat sipil negara yang akan dimulai pada tahun ini. Kemudian secara bertahap mulai tahun depan diperluas ke pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, serta tentara dan polisi. 

Eko menjelaskan, pengelolaan dana Tapera meliputi kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, dan pemanfaatan dana untuk pembiayaan perumahan bagi peserta yang tergolong kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. 

Selain membeli rumah, pembiayaan dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri atau melakukan renovasi. Pembiayaan, kata Eko, akan disalurkan melalui berbagai pilihan mitra perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. 

Salah satu bank yang akan bersinergi dengan BP Tapera adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

Kedua lembaga tersebut selanjutnya dapat bersinergi untuk penyediaan dana murah jangka panjang yang nantinya akan disalurkan pada program KPR ASN, TNI/Polri, ataupun program perumahan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah. Skema tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Ekspor mobil pada bulan April 2020 anjlok hingga 57% menjadi US$ 282,8 juta dibanding bulan Maret 2020 yang sebesar US$ 656,2 juta. Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir semua negara dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat nilai ekspor mobil turun tajam pada bulan April kemarin. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, meski industri otomotif diberi keleluasaan untuk tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tetap tidak bisa berjalan optimal. Hal ini dikarenakan memang pasar otomotif di negara tujuan ekspor sedang turun, selain itu juga dampak dari penerapan PSBB di dalam negeri yang membuat beberapa pabrik terpaksa tutup, sehingga mempengaruhi pasokan ekspor. Keterbatasan komponen impor dan produksi komponen dalam negeri karena PSBB juga turut memberikan kontribusi.

Secara keseluruhan, impor mobil sepanjang Januari-April 2020 turun 18,06% dibanding periode sama tahun lalu. Nangoi mengaku, kebijakan beberapa negara yang berencana melonggarkan aturan karantina wilayah (lockdown) dikhawatirkan semakin menekan ekspor otomotif Indonesia. Pasalnya, potensi pasar otomotif Indonesia di luar negeri bisa diisi oleh negara-negara produsen otomotif seperti Vietnam, Thailand, ataupun Malaysia yang berencana melonggarkan aturan lockdownnya. Sementara, kasus Covid-19 di Indonesia masih belum terlihat adanya tanda-tanda pemulihan.

Industri otomotif, lanjut Nangoi, berharap pemerintah memberikan insentif agar kendaraan yang diproduksi lebih laku dijual. Salah satu upaya untuk menggairahkan kembali penjualan mobil, Gaikindo mengundur pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di BSD-City ke bulan Oktober-November mendatang dengan pertimbangan, kasus Covid-19 sudah mulai menurun dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Hal senada juga diutarakan Ketua III Gaikindo Rizwan Alamsjah bahwa pameran GIIAS 2020 The Series di Surabaya dan Jakarta akan tetap berlangsung di tahun 2020 sementara GIIAS Makassar dan GIIAS Medan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021. Kehadiran GIIAS The Series di tahun yang sangat berat ini, lanjut dia, adalah bukti konsistensi dan upaya industri otomotif untuk terus bergerak maju bagi masyarakat Indonesia.

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) menggeber persiapan kawasan industri di Brebes, Jawa Tengah, untuk menyambut investor asing. Perusahaan menargetkan pembangunan tahap awal dapat dimulai tahun depan.

Direktur Operasional PT KIW Ahmad Fauzie Nur menyatakan zona industri ini akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan serta terintegrasi dengan permukiman dan area komersial. Perusahaan menggandeng pemenang sayembara desain ibu kota baru, Urban+, untuk merancangnya. 

Fauzie menuturkan perusahaan menunggu suntikan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk mulai mengakuisisi lahan. Perusahaan juga telah mengalokasikan seluruh modal tahun ini untuk proyek tersebut. 

Project Manager Kawasan Industri Brebes Abdul Muis menyatakan bantuan pendanaan dari pemerintah dapat menekan harga lahan. Selain harga tanah murah, kawasan tersebut menawarkan upah tenaga kerja yang kompetitif.

Pemerintah telah menetapkannya sebagai proyek strategis nasional. Normalnya, pembangunan berlangsung sekitar tiga hingga lima tahun.

Proyek ini juga diawasi langsung oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menawarkan Kawasan Industri Brebes kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai alternatif relokasi perusahaan mereka dari Cina. Amerika sedang menyiapkan insentif pemindahan pabrik yang dipicu oleh ketegangan hubungan kedua negara.

Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan komunikasi Indonesia dan Amerika sudah berjalan intens mengenai rencana relokasi ini. Proposal investasi yang dirancang pemerintah Indonesia diklaim disambut baik.

Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizal Calvary, menyatakan sedang membenahi masalah perizinan usaha untuk menyambut peluang investasi dari Amerika dan Jepang tersebut. 

Pemerintah tak ingin kehilangan momentum seperti tahun lalu saat 33 perusahaan dari Cina merelokasi pabriknya tapi tak satu pun memilih Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih hijrah ke Vietnam. Sisanya menyebar, antara lain, ke Kamboja, Malaysia, dan Thailand.

Pekerjaan rumah besar menanti pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar konsumsi masyarakat yang melemah menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera dicarikan jalan keluarnya. 

Skenario kebijakan tatanan baru atau new normal menjadi kunci utama, dengan mulai mendorong aktivitas ekonomi dan sosial secara perlahan, diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

Sri Mulyani sebelumnya menyatakan pemerintah akan memastikan ketersediaan dana bantuan sosial dalam jumlah besar, untuk menjaga daya beli dan minat konsumsi masyarakat. Adapun program bansos, termasuk subsidi tarif listrik, dikucurkan pemerintah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 172,1 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pelemahan konsumsi yang kemudian menyebabkan penurunan tingkat inflasi menjadi perhatian bank sentral.
Meski demikian, inflasi harga pangan ke depan tetap perlu diwaspadai akibat adanya potensi rantai pasokan global yang terganggu. Bank sentral memperkirakan inflasi tahun ini masih akan berada dalam sasaran yang ditetapkan, yaitu pada kisaran 2-4 persen.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan tren inflasi yang rendah serta konsumsi masyarakat yang melemah akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi 2020. 

Meski pemerintah telah merancang skenario tatanan normal baru, menurut Josua, kebijakan itu belum akan banyak berpengaruh pada kinerja perekonomian. Tak hanya mengoptimalkan program bantuan sosial, dia mengatakan, realisasi stimulus untuk dunia usaha juga perlu diprioritaskan.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan merosot hingga 0 persen atau tidak tumbuh sama sekali. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph van Doorn, mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak April, Mei, dan awal Juni ini memukul perekonomian cukup telak. Terlebih, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi secara masal.

New normal diyakini makin membuat prospek komoditas kelapa sawit makin berkilau. Demi mencegah infeksi Covid-19 masyarakat dunia merasa harus hidup lebih bersih, misalnya dengan makin sering mandi dan cuci tangan, mencuci pakaian, meningkatkan sanitasi peralatan makan, perabot, dan rumah, cleaning service dan Dinas Kebersihan juga akan secara teratur menyemprot desinfektan. Dengan begitu, produk biosurfaktan dan biodesinfektan makin dibutuhkan dan semuanya berasal dari minyak sawit. Pendapat ini yang diyakini juga Pengamat ekonomi agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribisiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung. Kelapa sawit adalah penghasil vitamin A (betakaroten) dan E (tokoferol) terbesar di antara tanaman apa pun di dunia. Selain ramah lingkungan juga penyediaanya berkelanjutan. Minyak sawit juga mengandung asam lemak palmitat yang sangat penting untuk memelihara fungsi paru-paru.

Sementara itu, CEO Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak luas kepada banyak kelompok masyarakat, tidak hanya pada aspek kesehatan tapi juga ekonomi sosial. Untuk itu, Minamas memberikan bantuan sosial sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya kepada Yayasan Nur Kebagusan dan Yayasan Sahabat Yatim Indonesia di Jakarta Selatan, yang dilakukan bersama Forum Wartawan Pertanian (Forwatan). Sebelumnya, Minamas Plantation sudah menyerahkan bantuan dalam penanggulangan Covid-19 yang dilakukan hampir di seluruh unit bisnisnya di tujuh provinsi khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Sebanyak 5.000 paket dalam bentuk sembako, masker, alat pelindung diri (APD), cairan desinfektan, hand sanitizer, 2.600 liter minyak goreng Alif serta 1.000 masker kain yang langsung didistribusikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalui tim gugus tugas daerah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Singapura Chan Chun Sing menyampaikan bahwa mulai Juni sebagian besar kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergulir kembali. Pada fase pertama, 80% perekonomian semua kembali ke jalurnya. Kemudian sektor-sektor terakhir yang tersisa adalah ritel dan makanan dan minuman, yang dibuka kembali pada akhir Juni. Pemerintah Singapura menyatakan bakal memantau dampak peningkatan aktivitas di fase pertama. Jika tingkat infeksi di masyarakat tetap rendah selama pekan-pekan berikutnya, Singapura akan melanjutkan ke fase kedua.

Singapura memberlakukan pembatasan pada awal April 2020, menutup sementara sekolah-sekolah, meminta sebagian besar kantor bekerja dari rumah. Menurut data Johns Hopkins University, Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona Covid-19 terbanyak di Asia. Sejauh ini lebih dari 34.800 orang yang terinfeksi, dan sebagian besar kasus dikaitkan dengan klaster infeksi di asrama-asrama yang menampung tenaga kerja asing – yang melakukan pekerjaan konstruksi padat karya. Chan mengungkapkan bahwa penularan virus di kalangan masyarakat telah relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama bagi Singapura untuk membersihkan asrama-asrama pekerja dan mengidentifikasi semua kasus, termasuk orang tanpa gejala. Singapura adalah salah satu negara paling awal di luar Tiongkok yang melaporkan kasus infeksi tersebut. Namun, wabah besar di asrama yang penuh sesak menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan memicu pertanyaan tentang kondisi kehidupan tenaga kerja asing. Menurut Chan, Singapura harus melampaui standar-standar ukuran dan kebersihan asrama-asrama ketika negara terus mengkaji situasi.

Sementara Menteri Muda bidang Keuangan dan Pendidikan Indranee Rajah mengatakan baik pemerintah dan masyarakat luas menanggapi untuk memastikan pekerja migran yang tertular infeksi dirawat dengan baik. Rajah juga merespons kekhawatiran di antara beberapa orang tua tentang pembukaan kembali sekolah. Dia mengatakan, pihak berwenang Singapura akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjaga siswa tetap aman di lingkungan sekolah. Ia juga menjelaskan pandemi Covid-19 kemungkinan tetap ada untuk jangka waktu yang cukup lama, atau setidaknya sampai vaksin ditemukan Namun, pihaknya tidak akan mungkin membuat lembaga pendidikan tutup dalam jangka waktu yang lama.

Di sisi lain, walau sebagian besar negara tampak berhasil mengatasi infeksi. Namun saat ini mereka khawatir tentang gelombang kedua penularan di masyarakat. Di Korea Selatan, misalnya, otoritas setempat telah melaporkan klaster infeksi baru-baru ini dan mendorong pihak berwenang untuk memperkenalkan kembali langkah-langkah jaga jarak sosial. Sementara itu, Chan mengatakan, langkah-langkah pemulihan yang aman di Singapura dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah memperbesar klaster infeksi tertentu yang mungkin muncul saat ekonomi dibuka kembali. Jika sesuatu muncul lagi, Pemerintah bisa menutup dan mengisolasi masalahnya tanpa harus menutup seluruh perekonomian lagi.