Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang negara (SUN) khusus bagi para diaspora di luar negeri atau diaspora bonds pada akhir 2020.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menjelaskan, Indonesia termasuk terlambat dalam menerbitkan instrumen diaspora bonds untuk membantu kebutuhan pendanaan anggaran negara. Karena itu, pemerintah menilai perlu segera mencoba instrumen baru itu karena telah dikaji sejak awal 2019 lalu.

Deni menjelaskan, pemesanan diaspora bonds direncanakan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar. Obligasi negara itu memiliki tenor selama tiga tahun dengan imbal hasil tetap dan tidak dapat diperdagangkan.

Di sisi lain, regulasi tiap negara yang berbeda-beda juga perlu menjadi perhatian. Hal itu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para diaspora yang berminat membeli.

Diaspora yang bisa membeli instrumen itu di antaranya diaspora warga negara Indonesia (WNI) yang sedang tinggal di luar negeri. Selanjutnya yakni diaspora warga negara asing (WNA) seperti eks WNI, anak eks WNI, maupun WNA yang orang tua nya berstatus WNI. Sebelum bisa membeli diaspora bonds, calon investor harus memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 melebar menjadi sebesar 6,27% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 1.028,5 triliun. Dari pelebaran defisit tersebut, pembiayaan utang pemerintah pun bertambah. Dalam dokumen outlook APBN pembiayaan utang yang ditargetkan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 1.633,6 triliun yang beberapa di antaranya akan dipenuhi dari penerbitan surat utang negara (SUN) di domestik, maupun valas dan penarikan utang program. Sayangnya, tambahan utang tersebut tak sebanding dengan penerimaan pajak maupun ekspor yang semakin merosot di tengah pandemi Covid-19. Alhasil, beban utang pun meningkat.

Dari data Bank Indonesia (BI), rasio utang terhadap pendapatan negara alias debt to service ratio (DSR) pada kuartal I-2020, tercatat sebesar 27,65%, jauh lebih tinggi dari DSR kuartal IV-2019 yang hanya 18%. DSR adalah jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi jumlah penerimaan ekspor. DSR mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Jika rasio DSR semakin besar maka beban utang yang ditanggung negara itu semakin besar.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza A Pujarama menyebut, ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 membuat kemampuan membayar utang dan bunga pemerintah semakin berat. Karenanya, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal yang terkait pembayaran utang, terutama pendapatan negara. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa utang bisa menggerakkan perekonomian. Selain itu, efisiensi belanja sehingga belanja bisa ditutupi dari penerimaan sehingga realisasi utang bisa ditekan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy juga melihat, beban utang Indonesia setelah pandemi Covid-19 makin berat. DSR Indonesia bisa mengalami peningkatan lagi. Sebab kinerja ekspor tidak serta merta akan rebound ke level yang baik. Apalagi dengan masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global, terutama tahun depan.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan, dampak wabah Covid-19 pada keuangan syariah Indonesia diperkirakan lebih minimal dibandingkan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya.

Direktur Pendidikan dan Penelitian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyampaikan, kinerja sektor keuangan syariah Indonesia lebih positif, terutama tecermin dalam indikator indeks pasar modal syariah serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Informasi tersebut tertuang dalam laporan yang diluncurkan KNEKS bersama Dinar Standard terkait dampak Covid-19 kepada keuangan syariah di mayoritas negara-negara OKI. Laporan ini menyajikan analisis data dan perspektif dari para pelaku industri beserta analisis di 12 negara OKI yang merepresentasikan 87 persen aset keuangan syariah global.

Laporan yang dapat diunduh di laman Salaam Gateway menunjukkan kondisi 12 negara Islam dari negara teluk, Asia Tenggara, Afrika, dan Asia Tengah.

Sementara itu, dari indeks pergerakan bursa saham negara OKI, Emir menyampaikan, Indonesia juga mencatat performa paling baik, diikuti oleh Bahrain dan Bangladesh di kala pandemi. Menurut data indeks JII, dalam rata-rata lima bulan terakhir masih mencatat pertumbuhan 0,27 persen.

Wabah Covid-19 dapat menjadi momentum untuk negara-negara Islam menerbitkan sukuk dalam membantu pemulihan ekonomi. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tahun 2019, aset keuangan syariah global pada 2018 tercatat 2,5 triliun dolar AS.

Direktur Bidang Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal KNEKS Taufik Hidayat menambahkan, kondisi ekonomi syariah Indonesia yang lebih baik ini dapat dimanfaatkan untuk menjaring investasi dan kolaborasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu disiapkan agar segera pulih pascapandemi Covid-19.Persiapan dilakukan melalui stimulus perluasan pembiayaan kredit modal kerja dan skema penjaminannya. 
Ia mengatakan, menjaga keberlangsungan UMKM serta mempersiapkannya segera pulih sangat penting mengingat UMKM sebagian besar dikelola oleh umat. Ini juga berkaitan dengan kepentingan masa ke depan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalokasikan anggaran bantuan kepada pedagang kecil keliling. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pandemi berdampak besar pada turunnya pendapatan UMKM karena daya beli anjlok. 
Anne mengatakan, Pemkab Purwakarta telah alokasikan anggaran Rp 2 juta per pedagang untuk 1.000 pedagang kecil yang terdampak wabah Covid- 19. Anne menuturkan, untuk data penerima sendiri diutamakan mereka yang belum terdata atau di luar warga yang sudah menerima BLT dari desa maupun bansos kabupaten.

Di Kabupaten Purbalingga, sebanyak 1.125 pelaku UMKM juga mendapat bantuan sembako. Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi secara simbolis kepada 82 orang perwakilan UMKM di pendopo Setda setempat. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Semarang Hasty Wulandari mengatakan, untuk memasuki era normal baru, protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Lurah Pasar Babadan, Gatot Suwignyo, mengatakan, pengelola pasar juga sudah menyarankan agar pedagang mengurangi jam berjualan. Dalam waktu 2,5 bulan terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang tidak menarik retribusi kepada pedagang pasar. Sebenarnya, selain untuk meringankan beban pedagang, uang retribusi yang tidak ditarik ini bisa dimanfaatkan oleh para pedagang untuk membeli makanan bergizi, makanan seimbang, dan vitamin yang dibutuhkan.

Sekitar 96 pabrik alas kaki berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Bahkan, 75% tenaga kerja kontrak dan trainee sudah dirumahkan dan tidak diperpanjang lagi berdasarkan informasi dari Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri. Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri alas kaki, sudah mulai dirasakan sejak bulan Februari 2020 saat pandemi Covid masih terjadi di Tiongkok dan semakin memburuk seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Hal ini dikarenakan impor bahan baku alas kaki dari Tiongkok mengalami keterlambatan karena kebijakan karantina wilayah (lockdown) di negara tersebut. Selain mengalami keterlambatan satu bulan dari target awal, impor bahan baku juga mengalami peningkatan harga hingga 5% dibanding harga normal.

Kondisi, lanjut Firman, semakin memburuk di bulan Maret. Mulai meluasnya pandemi Covid-19 di pasar tujuan ekspor, ditemukannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia, dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan penurunan omset penjualan retail domestik. Pengiriman order untuk Lebaran juga diminta diundur bahkan hingga cancel order. Menurutnya, sekitar 63% perusahaan alas kaki sudah melakukan pengurangan karyawan.

Industri otomotif mulai berproduksi kembali setelah sebulan lebih menghentikan pabrik. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memaksa sejumlah industri otomotif melakukan penangguhan produksi. Namun, kini, beberapa pabrikan sudah mulai kembali melakukan kegiatan operasional secara bertahap.

Salah satu pabrikan yang sudah melakukan kegiatan produksi adalah Suzuki. 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, mengatakan, pada tahap awal, produksi dilakukan untuk memenuhi pasar ekspor. Saat ini SIS belum mematok target produksi dan lebih menekankan pada evaluasi demi memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan aman. 

President Director PT Suzuki Indomobil Motor/PT Suzuki Indomobil Sales, Seiji Itayama, menjelaskan, pada tahap awal Suzuki memang mengurangi volume produksi dan secara bertahap akan melakukan evaluasi agar volumenya bisa ditingkatkan.

Toyota pun melakukan langkah yang sama. Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengatakan, fasilitas produksi Toyota akan mulai beroperasi pada 5 Juni 2020 dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, Honda belum juga melakukan reaktivasi. Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan, Honda masih belum melakukan proses produksi. Namun, ia tetap optimistis karena ia yakin penerapan new normal nantinya akan mampu membuat kebutuhan kendaraan kembali meningkat.

Pandemi telah mempengaruhi biaya produksi mobil. Mengingat, kondisi yang ada saat ini telah berdampak pada proses produksi serta rantai pasokan. Hal ini pun terpaksa membuat PT Mitsubishi Motos Krama Yudha Sales Indonesia (MM KSI) melakukan kenaikan harga kendaraan. Head of Sales & Marketing Group MMKSI, Imam Choeru Cahya mengatakan, penyesuaian harga mulai diberlakukan pada Juni 2020.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan, hingga saat ini Honda belum melakukan penyesuaian harga yang berkaitan dengan dampak dari Covid-19. Hal senada disampaikan oleh 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra yang mengatakan bahwa Suzuki tidak melakukan penyesuaian harga pada bulan Juni.

Pasar saham global menguat karena para investor lebih memedulikan pelonggaran-pelonggaran dari aturan karantina di berbagai negara. Walaupun mereka tetap mencermati ketegangan antara Tiongkok-Amerika Serikat (AS). Serta aksi protes anti-rasisme disertai kekerasan yang mencengkeram sejumlah kota terbesar di AS akibat tewasnya pria kulit hitam oleh polisi di Minneapolis.

Di Eropa, indeks saham Jerman, Paris dan London menunjukkan keuntungan yang layak karena masih ada optimisme sehubungan dengan pembukaan kembali ekonomi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan karantina mereka, jadi ada perasaan yang berkembang bahwa semuanya perlahan-lahan kembali normal. Hal ini sebagaimana disampaikan David Madden, analis dari CMC Markets UK. Senada, Bursa saham di Tokyo, Seoul,Shanghai, Mumbai Taipei, Kuala Lumpur, Manila dan Wellington juga menguat, bahkan Jakarta menguat lebih dari 2% sedangkan Singapura dilaporkan naik lebih dari 2% ketika pihak berwenang mulai mengurangi langkah-langkah lockdown. 

Jeffrey Halley dari OANDA mengatakan, para investor tampaknya menepis berita bahwa Tiongkok telah memerintahkan perusahaan-perusahaan pertanian pelat merah untuk sementara waktu menghentikan pembelian beberapa barang pertanian AS – yang dipastikan bakal menimbulkan pertanyaan tentang dampak pada pakta perdagangan negara yang ditandatangani pada Januari.

Bisnis pinjam meminjam melalui platform financial technology (fintech) masih deras di tengah pandemi korona. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2020 mencatatkan akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp 106,06 triliun atau tumbuh 186,54% year on year (yoy) dari April 2019 dengan jumlah outstanding pinjaman hingga April 2020 mencapai Rp 13,75 triliun yang disalurkan lewat 161 fintech.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah menambahkan selama masa wabah Covid-19 ini secara umum penurunan terjadi pada sebagian besar platform penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending. Tapi ada beberapa sektor yang terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan diantaranya distribusi healthcare, terutama pada UMKM farmasi, obat-obatan dan alat pendukung kesehatan. Begitu juga sektor terkait distribusi pangan, produk agrikultur, makanan kemasan. Di masa wabah Covid-19 ini, ada kabar gembira dari beberapa platform yang tetap mencatatkan pertumbuhan pencairan. Dengan kekuatan inovasi produk dan adaptasi dari artificial intelligent (credit scoring) dalam pengelolaan risiko, mereka masih mencatatkan pertumbuhan spektakuler hingga lebih dari 100%.

Di tengah derasnya pinjaman, fintech juga banyak menerima permintaan restrukturisasi dari para peminjam. Jumlah restrukturisasi yang disetujui Rp 236,99 miliar. Jumlah pinjaman yang sudah direstrukturisasi tersebut berasal dari 674.068 transaksi pinjaman. Berbeda dengan industri keuangan lain, seperti bank dan multifinance, persetujuan restrukturisasi datang dari pemberi pinjaman.

Indonesia memutuskan tak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci tahun 2020 karena pandemi korona (Covid-19) belum berakhir. Apalagi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga belum memberi kepastian atas pelaksanaan ibadah haji 2020. Menteri Agama Fachrul Razi, menegaskan, pembatalan pemberangkatan ibadah haji berlaku baik reguler maupun visa khusus.

Kementerian Agama menyatakan bahwa jemaah yang sudah masuk daftar berangkat tahun ini akan diberangkatkan tahun depan. Tapi pemerintah tak bisa memastikan apakah Arab Saudi tetap memberi kuota 221.000 orang seperti tahun ini atau menguranginya demi menerapkan protokol kesehatan. Menteri Agama menambahkan, calon jemaah tahun ini tak perlu mengambil dana ongkos haji. Dia pun menyatakan, pemerintah menjamin biaya haji tahun 2021 bagi calon jamaah yang batal berangkat tahun ini tetap sama, yakni Rp 35,2 juta per orang akan disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar mengatakan, jika biaya haji naik maka BPKH akan menutup kekurangan pembayaran haji tahun depan sehingga jamaah tidak dikenakan biaya biaya tak naik sebaliknya, jika biaya ibadah haji turun, selisih dari total manfaat akan dikembalikan kepada jamaah. Adapun jamaah haji yang menarik diri dari ibadah haji tahun depan bisa menarik kembali uang haji mereka. Aturan ini juga berlaku bagi petugas haji daerah serta pembimbing dari kelompok jamaah haji. BPKH menyatakan dana akan disimpan di bank lokal atau diinvestasikan.

Keputusan pemerintah tidak memberangkatkan ibadah haji ini pun menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro kebijakan ini menilai langkah ini positif sebagai upaya melindungi calon jamaah haji dari pandemi Covid-19. Namun kebijakan ini membuat daftar antrean calon jamaah haji Indonesia makin panjang. Berdasarkan catatan BPKH, pendaftar jamaah haji bertambah 710.000 orang pada tahun 2019. Padahal akhir tahun 2018, total pendaftar calon jamaah haji Indonesia mencapai 4,13 juta. Artinya kini lebih dari 4,8 juta warga Indonesia yang antre berangkat haji.

Di sisi lain, Indonesia hanya memiliki kuota haji sebanyak 221.000 orang per tahun. Alhasil, calon jamaah haji yang mendaftar saat ini baru bisa berangkat tahun 2042. Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai tepat keputusan pemerintah. Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang dan nilai bisnisnya mencapai Rp 14 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan dan persiapannya harus matang dan perlu waktu

Indonesia bersiap memasuki era kenormalan baru. Meski begitu, para pebisnis tidak yakin bisnis bakal langsung kembali normal.Sejumlah perusahaan kakap di bursa tetap merasa perlu merevisi target bisnis tahun ini. Beberapa emiten yang memiliki kapitalisasi pasar besar di bursa memutuskan memotong capital expenditure (capex) tahun ini.

Antonius Marcos, Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), mengatakan, paruh pertama tahun ini menjadi momen yang sangat berat. Pasalnya, selain pandemi, volume penjualan produsen semen ini juga terganggu peristiwa banjir besar yang terjadi hingga empat kali. Hal ini mengakibatkan manajemen INTP merevisi target penjualan menjadi turun 5%-7% dan memangkas capex menjadi Rp 1,1 triliun.

Sedangkan Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk (UNTR) Sara K. Loebis menyambut positif kebijakan new normal namun pihaknya baru akan mengumumkan hasil revisi Capex dan kinerja setelah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Direktur Hubungan Investor PT Indo TambangrayaMegah Tbk (ITMG) Yulius Gozali mengatakan, emiten ini tetap mempertahankanstrategi di tengah ketidakpastian pasar batubara. ITMG mematok target produksi tahun ini 22 juta ton. Pihaknya juga menerapkan pengeluaran biaya secara disiplin serta melakukan pemotongan biaya dari setiap departemen.

Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk (ASII) Boy Kelana Soebroto juga sempat mengatakan beberapa waktu lalu, emiten ini merevisi capex tahun ini dari semula Rp 20-Rp25 triliun menjadi Rp 10-Rp11 triliun. ASII juga mengevaluasi seluruh lini bisnis.

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardiastama menilai, revisi target kinerja dan capex yang dilakukan emiten masuk akal. Sebab, faktor permintaan pada semester pertama tahun ini memang masih berada di luar ekspektasi. Meski begitu, analis menilai saham sejumlah emiten LQ45 masih menarik dikoleksi. Apalagi, harga saham emiten-emiten paling likuid tersebut sempat tertekan cukup dalam. Saat ini, harga saham emiten mulai bergerak naik. Analis merekomendasikan saham perbankan dan saham barang konsumsi.