Komoditas gula pasir secara nasional masih dihargai pada level Rp 16.700 per kilogram (kg). Meski telah dibuka importasi gula dan operasi pasar, pergerakan harga dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan penurunan yang landai menuju harga eceran tertinggi (HET)Rp 12.500 per kg.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih berupaya menurunkan harga gula dengan menambah pasokan di pasar.

Suhanto menilai, belum turun nya harga gula secara signifikan lantaran proses distribusi yang belum normal. Selain itu, ia berdalih sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah terus memicu perlambatan pengiriman barang.

Pemerintah juga memutuskan untuk melakukan konversi gula kristal rafinasi (GKR) menjadi gula kristal putih (GKP) pada Maret lalu sebesar 250 ribu ton.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi gula guna mempercepat terpenuhinya permintaan di pasar. Ia menilai, harga secara riil saat ini masih sekitar Rp 17 ribu per kg.


Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menuturkan mulai mengalami tekanan harga gula tebu seiring dimulainya musim giling tebu pada bulan ini. APTRI menilai, tekanan harga itu salah satunya dipicu dengan masuknya importasi gula secara bersamaan.

Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin menuturkan, stok impor gula yang terus berdatangan ditambah dengan mulai diproduksinya gula tebu lokal akan membuat pasokan berlimpah.

Sesuai perhitungan APTRI, biaya pokok produksi gula berdasarkan kajian lapangan sudah menyentuh Rp 12.772 per kg. Khabsyin pun kembali mendesak pemerintah untuk mulai memperhatikan petani tebu setelah disibukkan dengan stabilitasi harga di tingkat konsumen.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan investigasi rencana pajak digital Indonesia yang ditengarai bersifat diskriminatif. 

Berbagai rencana pemajakan digital tersebut diduga menciderai Section 301 UU Perdagangan AS Tahun 1974. Menurut ketentuan ini, pelanggaran perjanjian perdagangan serta segala kebijakan yang tidak dapat dijustifikasi, tidak beralasan, diskriminatif, dan membebani aktivitas komersial AS, tidak dapat dibenarkan. 

Indonesia sendiri telah mengatur perlakuan pajak kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020, mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), serta pajak transaksi elektronik (PTE). 

Hal pertama yang perlu diluruskan adalah AS sepertinya tidak akan mempermasalahkan PPN digital. Oleh sebab itu, selama kegiatan konsumsi dilakukan di Indonesia, kita berhak memungut PPN. Persoalannya justru terletak pada kesulitan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, terutama untuk jasa dan/atau barang tidak berwujud yang secara fisik tidak melalui pengawasan kepabeanan. Misalnya layanan streaming musik atau film. 

Berbeda dengan PPN, konsensus global mengenai PPh (perusahaan) digital belum tersedia. Tarik ulur kepentingan antarnegara dan pandemi Covid-19 turut mengancam agenda finalisasi PPh digital yang direncanakan selesai akhir 2020. 

Skeptisme atas prospek konsensus global atas PPh sejauh ini telah mendorong kebijakan domestik secara sepihak (Darussalam, 2018). Aksi unilateral itu bervariasi tetapi yang paling populer ialah Digital Service Tax (DST). Pasalnya, DST kerap didesain untuk menyasar perusahaan digital yang memiliki peredaran bruto secara global di atas nilai tertentu.

Dalam konteks PPh, Indonesia akan mengadopsi konsep kehadiran ekonomi yang signifikan (significant economic presence/SEP) untuk menjamin hak pemajakannya. SEP ditentukan berdasarkan kriteria peredaran bruto, penjualan, dan/ atau jumlah pengguna aktif media digital. 

Namun, perubahan definisi ini dapat berbenturan dengan Pasal 5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan 70 negara mitra, yang masih berpegang pada penentuan bentuk usaha tetap berdasarkan kehadiran fisik. 

Oleh karena itu, dalam hal terjadinya benturan dengan P3B, pemungutan akan dilakukan melalui skema PTE yang mana mengadopsi konsep DST. Apakah kita perlu membatalkan ketentuan tersebut? Jawabannya, tidak. 

Sebagai penutup, persoalan pajak digital telah bergeser dari sesuatu yang bersifat teknis menjadi politis. Kini, tinggal jalan mana yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Di tengah perekonomian global yang bersiap menggeliat kembali, kinerja perdagangan Indonesia justru akan menghadapi tantangan di sisi ekspor dan impor seiring langkah para mitra dagang yang lebih gencar menerapkan kebijakan unfair trade.

Dari sisi ekspor, aksi proteksionisme bakal mengganjal akses pasar produk Indonesia. Hal ini paling tidak terlihat dari munculnya sejumlah tuduhan baru antidumping dan safeguard yang menyasar komoditas utama ekspor. 

Kementerian Perdagangan mencatat 14 kasus merupakan investigasi baru dan dua di antaranya adalah investigasi review atau peninjauan ulang. India menjadi negara yang paling aktif melakukan investigasi tersebut dengan total lima kasus. 

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Srie Agustina mengemukakan Indonesia berpotensi kehilangan devisa ekspor sebesar US$1,9 miliar atau setara dengan Rp26,5 triliun jika ekspor produk tersebut dikenai bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindak pengamanan (BMTP). 

Tantangan lain pun datang dari sisi impor. Permintaan yang terkontraksi selama pandemi secara nyata membuat serapan industri negara mitra dagang terganggu. 

Guyuran stimulus itu pun dikhawatirkan bakal mendisrupsi produk-produk yang masuk ke pasar potensial seperti Indonesia. 

Dari data KPPI tercatat adanya tujuh permohonan baru penyelidikan safeguard selama Januari—Mei 2020. Ketua Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko memperlihatkan adanya tren peningkatan impor pada produk-produk tersebut dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan impor sendiri bervariasi mulai dari 8% pada impor garmen sampai kenaikan 59% pada impor panel surya. 

Di sisi lain pelaku industri di dalam negeri mulai mengantisipasi potensi masuknya produk-produk impor yang ditunggangi praktik curang dalam perdagangan. Hal ini setidaknya dilakukan oleh produsen ban.

Daya tahan industri gim nasional teruji saat pandemi Covid-19. Hal itu setidaknya tecermin dalam laporan sejumlah operator seluler atas ledakan trafik penggunaan data untuk bermain gim selama pembatasan sosial berskala besar.

Tercatat, lalu lintas data untuk keperluan bermain gim di PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) melonjak 54% selama pandemi dibandingkan dengan bulan-bulan normal. 

Kenaikan trafik data untuk penggunaan gim juga terjadi di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Berdasarkan keterangan resmi perseroan, lalu lintas data untuk penggunaan gim melesat 83% selama PSBB dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. 

Business development Esports Manager Garena Indonesia Wijaya Nugroho mengatakan gaya hidup serba daring tersebut akan berbanding lurus dengan geliat industri gim Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan seiring dengan makin terdukasinya para gamers lokal. 

CEO Anantarupa Studios Ivan Chen menambahkan, pengembang gim lokal tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar untuk dapat berekspansi. Dorongan program-program strategis dari pemerintah untuk memacu percepatan pengembangan industri gim lokal tetap dibutuhkan. 

Melihat tren tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI) bergerak cepat dalam merangsang industri gim lokal segera meningkatkan pangsa pasar di dalam negeri. Deputi Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Sungkari menjelaskan Kemenparekraf dan AGI telah menyiapkan dua langkah utama untuk memperkuat persebaran gim buatan lokal.

Presiden AGI Cipto Adiguno menambahkan pangsa pasar industri gim lokal tahun ini ditargetkan naik perlahan dari capaian tahun lalu. Beberapa strategi pengembangan industri gim lokal pun telah dijalankan sepanjang tahun lalu, seperti kolaborasi antara pemerintah dan pengembang, penyelenggaraan ajang-ajang gim, upaya promosi gim lokal ke luar negeri, serta penekanan konsep yang unik sebagai daya tarik.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri mencatat total nilai perbaikan kredit atau restrukturisasi hingga Mei 2020 mencapai Rp 60 triliun kepada 323.617 debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, dari total debitur yang di restrukturisasi, 72 persen di antaranya debitur segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Royke mengatakan, portofolio kredit segmen wholesale (bank only) sampai Maret 2020 tumbuh 17,92 persen year on year (YoY). Sedangkan pada segmen ritel tumbuh 9,47 persen secara tahunan.

Restrukturisasi kredit menjadi salah satu fokus bagi korporasi ini, termasuk mendukung kebijakan pemerintah dan regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Mandiri juga akan melakukan efisiensi internal dan memberikan kredit selektif kepada sektor yang tidak terdampak wabah virus korona.

Royke menjelaskan, Bank Mandiri juga berupaya menjaga kecukupan likuiditas, termasuk menerbitkan obligasi rupiah dan emisi global bonds.

OJK menyatakan program restrukturisasi kredit akan mengganggu arus kas cashflow perbankan dan lembaga pembiayaan. Sebab, kedua industri jasa keuangan ini harus membayar dana pinjaman dari bank lain sehingga berpengaruh terhadap seretnya likuiditas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, dalam kondisi normal, menurut Wimboh, gangguan likuiditas bank dan lembaga pembiayaan bisa disiasati dengan cara melakukan interbank call money atau pinjaman singkat antarbank.

Sales & Marketing General Manager Synthesis Devlopment, Imron Rosyadi mengatakan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Synthesis Development menawarkan virtual marketing experience kepada para calon konsumen properti.Saat ini, selain menggarap empat proyek apartemen yang berada di pusat kota Jakarta, Samara Suites, Synthesis Residence Kemang, Pajawangsa City, dan Bassura City, Synthesis Development juga mengembangkan kawasan perumahan Synthesis Homes di Tangerang Selatan dan Green Synthesis Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Gideon A Putro dalam keterangan resmi menginformasikan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menandatangani perjanjian akuisisi Pinehill Company Limited (PCL) senilai US$ 2,99 miliar atau setara Rp 44,1 triliun. Berdasarkan perjanjian yang diteken pada 22 Mei 2020 tersebut, Indofood CBP mengambil alih seluruh saham yang dimiliki Pinehill Corpora Ltd dan Steele Lake Ltd pada Pinehill Company.

Pembayaran sebesar US$ 1,19 miliar dari Indofood CBP. Pembayaran itu akan direalisasikan Ke Pinehill Corpora pada tanggal penyelesaian rencana transaksi. Sisanya sebesar US$ 331,5 juta akan dibayar kemudian.Sedangkan pembayaran kepada Steele Lake juga akan berlangsung dalam dua tahap. Pertama, Indofood CBP akan menyetor sebesar US$ 1,15 miliar sesuai tanggal penyelesaian rencana transaksi. Sisanya sebesar US$ 318,5 juta bakal dibayar kemudian.Indofood CBP akan mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai sebagian besar transaksi akuisisi tersebut. Sisanya bersumber dari kas internal. Perseroan masih dalam tahap diskusi dengan para potensial kreditur dan belum ada ketentuan yang bersifat definitif di antara para pihak.

Kalangan analis termasuk dari Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto dalam risetnya meyakini Indofood CBP adalah salah satu perusahaan yang paling tahan terhadap dampak pandemi Covid­19. Dengan demikian, kinerja keuangan perseroan diyakini tetap bertumbuh tahun ini. Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham ICBP dengan target harga Rp 11.600. Target harga tersebut juga mere­fleksikan kinerja keuangan Indofood CBP tahun lalu yang sesuai ekspektasi dan perkiraan berlanjutnya pertumbuhan kinerja keuangan tahun ini.Danareksa Sekuritas memproyeksikan peningkatan laba bersih anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tersebut menjadi Rp 5,54 triliun tahun ini dibandingkan pencapaian 2019 yang senilai Rp 5,04 triliun. Pendapatan juga diharapkan bertumbuh menjadi Rp 46,41 tri­liun sepanjang 2020 dibandingkan perolehan tahun lalu senilai Rp 42,3 triliun.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) selama pekan ini diproyeksi berfluktuasi dengan kecenderungan menguat. Hal itu dipengaruhi oleh sejumlah sentimen positif dari pasar global terkait penemuan vaksin Covid-19. Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, peluang penguatan indeks juga didasari oleh hasil analisis teknikal, yaitu indikator bollinger bands yang menunjukkan indeks berpeluang bergerak pada level support 4.466 dan resistance 4.667.Selain itu, saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) direkomendasikan akumulasi beli pada level Rp 3.1203.180, dengan target harga secara bertahap Rp 3.250, Rp 3.500, Rp 3.750, dan Rp 4.000. Kemudian, saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) direkomendasikan sell on strength pada level Rp 920-930, dengan target harga Rp 880.

Secara terpisah, pendapat  berbeda disampaikan oleh As sociate Director of Research  and Investment PT Pilarmas  Investindo Sekuritas Maximil- ianus Nico Demus. Menurut  dia, IHSG pekan ini berpotensi  turun dengan rentang pergera kan 4.415-4.630. Kemudian, sentimen lain  yang mempengaruhi pergera kan indeks adalah ketegangan  antara AS dan Tiongkok, serta  perseteruan antara Tiongkok  dan Hong Kong yang kembali  memicu demonstran. menurut  Nico, para investor perlu mem- perhatikan sektor perbankan,  sebab harga yang dimiliki sek- tor ini dapat dibilang sedang  mengalami pelemahan.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menetapkan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar US$ 250 juta. Dividen tersebut mencerminkan rasio dividen sebesar 62% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai US$ 404 juta. Sebesar US$ 150 juta yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2020 dan US$ 100 juta yang akan dibagi kan dalam dividen tunai final. sisa laba bersih tahun lalu yang sebesar US$ 150,5 juta dialokasikan sebagai laba ditahan dan sebesar US$ 3,5 juta disisihkan sebagai dana cadangan.

Presiden Direktur dan CEO Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan, di tengah kondisi pasar yang sulit pada 2019, perseroan berhasil mencapai kinerja yang solid berkat keunggulan operasional dan pengendalian biaya yang berkelanjutan. Perseroan akan terus berfokus un tuk meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya dan efisiensi. Sementara itu, hingga kuartal I-2020, Adaro Energy mencatatkan produksi batu bara sebanyak 14,41 juta ton atau naik 5% dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 13,75 juta ton dan membukukan EBITDA operasional sebesar US$ 265 juta dan laba inti sebesar US$ 136 juta.

Dia menegaskan, kenaikan sebesar 5% untuk volume produksi batu bara perseroan disebabkan oleh kuatnya permintaan pada awal kuar tal I-2020. Adapun pendapatan usaha Adaro Energy pada kuartal-I 2020 mencapai US$ 750 juta atau turun 11% dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 846 juta. Penurunan harga jual rata-rata batu bara sebesar 17% menjadi penyebab turunnya pendapatan perseroan.Sedangkan beban pokok pendapatan pada kuartal I-2020 turun 5% menjadi US$ 552 juta dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 581 juta. Efisiensi tersebut disebabkan penurunan nisbah kupas yang sejalan dengan panduan perusahaan.

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) diprediksi meningkat pesat pascapandemi Covid-19. Lonjakan KPR akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian nasional karena sektor properti memiliki 175 sektor industri ikutan. Hal itu terungkap dalam diskusi virtual Zooming with Primus bertajuk Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL di Beritasatu TV yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu yang dihadiri juga Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) Heliantopo, serta Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Ryan Kiryanto.

Berdasarkan data OJK, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) KPR per Februari 2020 terjaga di level 2,82%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya 2,75%, juga lebih tinggi dari Februari tahun silam sebesar 2,67%.Di sisi lain, data Bank Indonesia (BI) menujukkan, nilai KPR per Maret 2020 mencapai Rp 507,08 triliun (outstanding), tumbuh 6,61%. Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiry-anto mengungkapkan, pada akhir tahun lalu permintaan KPR terbil-ang melandai. Awal tahun ini, per-mintaan KPR cenderung menurun akibat Covid-19.Ryan Kiryanto optimistis setelah pandemi mereda dan virus corona dapat dikendalikan, kebutuhan nyata (real demand) KPR bakal kembali tumbuh.Ryan mengemukakan, sepanjang tahun lalu, KPR BNI tumbuh 9-10% secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai Rp 45 triliun. Namun, pertumbuhan KPR BNI tahun ini (Januari-Maret 2020) relatif stagnan.

Senada, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin mengungkapkan, Covid-19 telah menekan permintaan KPR. Pada situasi normal, PPDPP menerima sekitar 3.000 permohonan per hari. Selama pandemi corona, jumlah permohonan KPR turut drastis hingga di bawah 1.000 permohonan per hari.Meski permintaan menurun, kata dia, KPR masih tetap menarik bagi sejumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Buktinya, jumlah calon debitur KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah melebihi kuota tahun ini sebanyak 102.500 unit atau senilai Rp 11 triliun. Realisasinya sudah lebih dari 50% dan kemungkinan target sudah tercapai sebelum Desember. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan Rp 1,5 triliun atau setara 175.000 unit rumah untuk program lain, yakni subsidi selisih bunga (SSB).

Direktur Sekuritisasi dan Pem-biayaan SMF, Heliantopo juga yakin potensi bisnis KPR masih terbuka lebar. Menurutnya, jumlah konsumen yang antre lebih banyak daripada stok rumah yang tersedia. Ini terkait kebutuhan rumah pertama. Menurut Heliantopo, SMF memiliki dua sember dana, yakni dari penerbitan surat utang di pasar modal dan dari sokongan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Setiap tahun, SMF bahkan bisa men-erbitkan surat utang 3-4 kali.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat mengungkapkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada lini KPR secara umum masih bisa dijaga di bawah 3%. Tingginya kesadaran konsumen untuk mencicil KPR antara lain terjadi karena rumah yang dicicil lewat KPR umumnya merupakan rumah pertama untuk ditempati, sehingga mereka tidak mau mengambil risiko tempat tinggalnya disegel garagara menunggak KPR.Berdasarkan data OJK, hingga Februari 2020 total pe nyaluran KPR mencapai Rp 526,4 triliun (outstanding). Lebih dari 60%-nya merupakan jenis KPR rumah tapak (rumah tinggal).

Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto mengemukakan, BNI memanfaatkan relaksasi OJK untuk menajaga kualitas kreditnya. Karena itu, BNI menjalankan sejumlah instruksi OJK guna mengantisipasi kenaikan NPL dan berbagai risiko turunannya.Ryan Kiryanto juga menegas-kan, dampak krisis yang di-akibatkan Covid-19 terhadap tingkat pengembalian kredit perbankan di Indonesia saat ini berbeda jauh dengan kasus subprime mortgage (KPR berkualitas rendah) yang memicu krisis finansial di AS dan global pada 2008, menyusul kebangkrutan Lehman Brothers, salah satu bank investasi tertua dan terbesar di AS.

Secara terpisah, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Program Sejuta Rumah (PSR) per 11 Mei 2020 terealisasi 215.662 unit. Dari jumlah itu, sekitar 79% merupakan hunian untuk MBR dengan jumlah 169.317 unit. Adapun 21% lainnya atau sebanyak 46.345 unit merupakan hunian non-MBR.Di sisi l ain, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan, REI berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan PSR. Pada 2017, REI membangun 206.287 unit rumah, lalu pada 2018 dan 2019 masing-masing 214.686 unit dan 177.248 unit rumah.REI juga berharap dana SSB untuk MBR segera dicairkan dan pembiayaan rumah MBR berjalan paralel dengan program FLPP serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Mantan Ketua Umum REI, Eddy Hussy menuturkan, para pengembang MBR membutuhkan relaksasi kebijakan. Eddy menjelaskan, sektor properti memiliki 175 sektor industri ikutan, dari material, keuangan, hingga transportasi. Sehingga membantu pengembang MBR berarti mendorong industri lokal dan membantu pemulihan ekonomi nasional.