Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Mei 2020 sebesar 0,07 persen (month to month/mtm). Meski terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri, inflasi bulan lalu menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,08 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan inflasi termasuk disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan penurunan permintaan dan aktivitas ekonomi. Dari sisi suplai, PSBB juga menyebabkan perlambatan produksi. 
Suhariyanto mengatakan, berkat pasokan ataupun distribusi yang terjaga, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau berhasil menyumbang deflasi sebesar 0,32 persen pada Mei 2020. Hampir seluruh kelompok pengeluaran masyarakat menunjukkan gerak landai kecuali kelompok transportasi. Kendati demikian, menurutnya, laju inflasi dari tarif angkutan selama periode Ramadhan dan Lebaran tahun ini masih jauh lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya. Menurut komponen inflasi, tingkat inflasi inti pada Mei 2020 menurun menjadi 0,06 persen. Inflasi inti merupakan salah satu indikator tingkat daya beli masyarakat.

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, tingkat inflasi pada Mei 2020 menunjukkan sisi permintaan telah mengalami penurunan tajam. Inflasi rendah bukan karena harga kebutuhan pokok yang stabil, melainkan adanya daya beli yang berkurang. Menurut dia, faktor utama rendahnya permintaan bisa ditelusuri dari perilaku simpanan masyarakat. Hal ini terlihat dari kelompok berpendapatan tinggi yang cenderung menyimpan uangnya di bank. Terlihat dari kenaikan angka simpanan di atas Rp 5 miliar per April 2020 yang tumbuh 5 persen secara year to date. Itu sudah pertanda adanya perilaku saving untuk mempersiapkan skenario ekonomi yang melambat. Sementara, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah dengan simpanan Rp 100 juta ke bawah mengalami penurunan sebesar dua persen pada periode yang sama. Kelompok itu menarik simpanan karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan daya beli secara signifikan.

PT Bank Tabung an Negara (Persero) Tbk atau BTN telah membuka seluruh kantor layanan mulai Selasa (2/6). Lang kah ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait antisipasi skenario new normal atau kenormalan baru.

Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, perseroan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam protokol kesehatan. Dalam skenario kenormalan baru, lanjut Pahala, perseroan pun akan membuka kembali seluruh outlet perseroan dan beroperasi normal mulai Senin hingga Jumat dengan jam layanan mulai pukul 09.00-15.00 waktu setempat. Untuk melayani nasabah, bank pelat merah tersebut akan memasang akrilik pada unit teller service, customer service, dan consumer loan service yang berhubungan langsung dengan nasabah. Pahala juga menyebutkan, BTN akan mengurangi jumlah orang dalam ruang outlet. 

Perseroan akan menempatkan petugas keamanan khusus untuk mengatur jarak antar nasabah dan mengatur kedatangan nasabah berdasarkan kesepakatan. Social distancing juga tetap diberlakukan bagi pegawai BTN di ruang kerja. Penggunaan ruangan pun dipastikan hanya sebesar 50 persen dari kapasitasnya. Secara berkala, BTN juga akan melaksanakan rapid test bagi seluruh pegawainya. Pahala sebelumnya juga mengatakan, kenormalan baru akan menjadi momen kebangkitan industri properti dengan dukungan BTN. Menurut Pahala, BTN pada masa pandemi Covid-19 telah membantu bisnis properti Tanah Air agar tetap terus berjalan. Hal itu, antara lain, adanya tambahan likuiditas untuk penyerapan kuota SSB, melakukan perbaikan business process, terutama untuk calon debitur ASN, TNI, Polri, BUMN kolektif maupun payroll.

Pemerintah telah menyeleksi tiga lembaga konsultan yang ikut dalam seleksi Jasa Konsultansi Owner’s Agent – Project Management and Quality Assurance terkait proyek sistem inti perpajakan atau core tax administration system, yakni Deloitte Consulting dan KPMG Sidharta Advisory.

Peserta kualifikasi yang dinyatakan lulus akan diundang untuk bergabung dengan proses seleksi. 

Setelah merampungkan aturan pengadaan core tax system atau sistem inti perpajakan, pemerintah melakukan tender untuk menunjuk pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengadaan sistem tersebut. Pihak-pihak yang akan terlibat itu mencakup agen pengadaan atau Procurement Agent, Owner’s AgentPMQA Consultant, dan Change Management Consultant. 

Sebelumnya, agen pengadaan core tax juga telah menunjuk empat pihak yang berhak ikut tender pengadan sistem integrator untuk core tax system. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengaku tidak ikut campur dengan mekanisme penyaringan yang dijalankan oleh PT PWC Indonesia. 

Upaya pemulihan ekonomi pada 2023 makin berat setelah pemerintah kembali merevisi outlook defisit APBN akibat beban ekonomi yang harus ditanggung pada tahun ini.

Dalam outlook APBN 2020 terbaru, pemerintah memperlebar defisit APBN dari sebelumnya 6,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 6,34% terhadap PDB. Pelebaran ini juga membebani rencana pemulihan atau normalisasi defisit APBN yang ditargetkan bisa ditekan kembali di bawah 3% dari PDB pada 2023. 

Pelebaran defisit fiskal ini merupakan implikasi dari outlook shortfall pendapatan negara yang masih jauh dari ekspektasi. Di satu sisi, tingginya kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional memaksa pemerintah menambalnya dengan meningkatkan pembiayaan dalam APBN. 

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan bahwa pemerintah akan melaksanakan UU No. 2/2020 yang sudah menetapkan defisit kembali maksimal 3% pada tahun 2023. Volatilitas anggaran banyak dipengaruhi perubahan outlook belanja negara. 

Melonjaknya kebutuhan belanja ini setidaknya dipicu oleh perubahan komponen dalam struktur belanja negara, yaitu pertama, pembengkakan subsidi LPG yang terjadi karena penyesuaian harga kontrak dengan Aramco, dan yang kedua, naiknya komponen belanja lain-lain yang dalam skema semula Rp491,5 triliun menjadi Rp503,9 triliun. 

Penambahan outlook belanja lain-lain ini terutama disebabkan oleh meningkatnya alokasi anggaran untuk tambahan belanja stimulus dari Rp60 triliun menjadi Rp73,4 triliun. Bertambahnya alokasi belanja negara ini kemudian memicu pembengkakan outlook pembiayaan. 

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri sebelumnya menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan kebutuhan anggaran yang berubah-ubah, Chatib tak terkejut defisit fiskal yang awalnya dipasang di atas 6% PDB bisa melebar. Menurutnya, pengelolaan fiskal memang sebisa mungkin dilakukan dengan prudent. 

Namun dengan kondisi pandemi seperti saat ini yang berdampak pada perlambatan ekonomi, menurut Chatib pemerintah harus menyedikan dana untuk mendukung pengentasan masalah kesehatan, proteksi sosial, dan mendukung aktivitas dunia usaha. 

Ekonom Indef Eko Listianto juga mengatakan bahwa ada kebutuhan dana yang disiapkan untuk recovery ekonomi. Tapi memperlebar defisit menurutnya memiliki konsekuensi, salah satunya beban recovery fiskal yang membutuhkan waktu cukup lama.

Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang negara (SUN) khusus bagi para diaspora di luar negeri atau diaspora bonds pada akhir 2020.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menjelaskan, Indonesia termasuk terlambat dalam menerbitkan instrumen diaspora bonds untuk membantu kebutuhan pendanaan anggaran negara. Karena itu, pemerintah menilai perlu segera mencoba instrumen baru itu karena telah dikaji sejak awal 2019 lalu.

Deni menjelaskan, pemesanan diaspora bonds direncanakan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar. Obligasi negara itu memiliki tenor selama tiga tahun dengan imbal hasil tetap dan tidak dapat diperdagangkan.

Di sisi lain, regulasi tiap negara yang berbeda-beda juga perlu menjadi perhatian. Hal itu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para diaspora yang berminat membeli.

Diaspora yang bisa membeli instrumen itu di antaranya diaspora warga negara Indonesia (WNI) yang sedang tinggal di luar negeri. Selanjutnya yakni diaspora warga negara asing (WNA) seperti eks WNI, anak eks WNI, maupun WNA yang orang tua nya berstatus WNI. Sebelum bisa membeli diaspora bonds, calon investor harus memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 melebar menjadi sebesar 6,27% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 1.028,5 triliun. Dari pelebaran defisit tersebut, pembiayaan utang pemerintah pun bertambah. Dalam dokumen outlook APBN pembiayaan utang yang ditargetkan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 1.633,6 triliun yang beberapa di antaranya akan dipenuhi dari penerbitan surat utang negara (SUN) di domestik, maupun valas dan penarikan utang program. Sayangnya, tambahan utang tersebut tak sebanding dengan penerimaan pajak maupun ekspor yang semakin merosot di tengah pandemi Covid-19. Alhasil, beban utang pun meningkat.

Dari data Bank Indonesia (BI), rasio utang terhadap pendapatan negara alias debt to service ratio (DSR) pada kuartal I-2020, tercatat sebesar 27,65%, jauh lebih tinggi dari DSR kuartal IV-2019 yang hanya 18%. DSR adalah jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi jumlah penerimaan ekspor. DSR mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Jika rasio DSR semakin besar maka beban utang yang ditanggung negara itu semakin besar.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza A Pujarama menyebut, ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 membuat kemampuan membayar utang dan bunga pemerintah semakin berat. Karenanya, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal yang terkait pembayaran utang, terutama pendapatan negara. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa utang bisa menggerakkan perekonomian. Selain itu, efisiensi belanja sehingga belanja bisa ditutupi dari penerimaan sehingga realisasi utang bisa ditekan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy juga melihat, beban utang Indonesia setelah pandemi Covid-19 makin berat. DSR Indonesia bisa mengalami peningkatan lagi. Sebab kinerja ekspor tidak serta merta akan rebound ke level yang baik. Apalagi dengan masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global, terutama tahun depan.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan, dampak wabah Covid-19 pada keuangan syariah Indonesia diperkirakan lebih minimal dibandingkan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya.

Direktur Pendidikan dan Penelitian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyampaikan, kinerja sektor keuangan syariah Indonesia lebih positif, terutama tecermin dalam indikator indeks pasar modal syariah serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Informasi tersebut tertuang dalam laporan yang diluncurkan KNEKS bersama Dinar Standard terkait dampak Covid-19 kepada keuangan syariah di mayoritas negara-negara OKI. Laporan ini menyajikan analisis data dan perspektif dari para pelaku industri beserta analisis di 12 negara OKI yang merepresentasikan 87 persen aset keuangan syariah global.

Laporan yang dapat diunduh di laman Salaam Gateway menunjukkan kondisi 12 negara Islam dari negara teluk, Asia Tenggara, Afrika, dan Asia Tengah.

Sementara itu, dari indeks pergerakan bursa saham negara OKI, Emir menyampaikan, Indonesia juga mencatat performa paling baik, diikuti oleh Bahrain dan Bangladesh di kala pandemi. Menurut data indeks JII, dalam rata-rata lima bulan terakhir masih mencatat pertumbuhan 0,27 persen.

Wabah Covid-19 dapat menjadi momentum untuk negara-negara Islam menerbitkan sukuk dalam membantu pemulihan ekonomi. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tahun 2019, aset keuangan syariah global pada 2018 tercatat 2,5 triliun dolar AS.

Direktur Bidang Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal KNEKS Taufik Hidayat menambahkan, kondisi ekonomi syariah Indonesia yang lebih baik ini dapat dimanfaatkan untuk menjaring investasi dan kolaborasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu disiapkan agar segera pulih pascapandemi Covid-19.Persiapan dilakukan melalui stimulus perluasan pembiayaan kredit modal kerja dan skema penjaminannya. 
Ia mengatakan, menjaga keberlangsungan UMKM serta mempersiapkannya segera pulih sangat penting mengingat UMKM sebagian besar dikelola oleh umat. Ini juga berkaitan dengan kepentingan masa ke depan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalokasikan anggaran bantuan kepada pedagang kecil keliling. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pandemi berdampak besar pada turunnya pendapatan UMKM karena daya beli anjlok. 
Anne mengatakan, Pemkab Purwakarta telah alokasikan anggaran Rp 2 juta per pedagang untuk 1.000 pedagang kecil yang terdampak wabah Covid- 19. Anne menuturkan, untuk data penerima sendiri diutamakan mereka yang belum terdata atau di luar warga yang sudah menerima BLT dari desa maupun bansos kabupaten.

Di Kabupaten Purbalingga, sebanyak 1.125 pelaku UMKM juga mendapat bantuan sembako. Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi secara simbolis kepada 82 orang perwakilan UMKM di pendopo Setda setempat. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Semarang Hasty Wulandari mengatakan, untuk memasuki era normal baru, protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Lurah Pasar Babadan, Gatot Suwignyo, mengatakan, pengelola pasar juga sudah menyarankan agar pedagang mengurangi jam berjualan. Dalam waktu 2,5 bulan terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang tidak menarik retribusi kepada pedagang pasar. Sebenarnya, selain untuk meringankan beban pedagang, uang retribusi yang tidak ditarik ini bisa dimanfaatkan oleh para pedagang untuk membeli makanan bergizi, makanan seimbang, dan vitamin yang dibutuhkan.

Sekitar 96 pabrik alas kaki berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19. Bahkan, 75% tenaga kerja kontrak dan trainee sudah dirumahkan dan tidak diperpanjang lagi berdasarkan informasi dari Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri. Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri alas kaki, sudah mulai dirasakan sejak bulan Februari 2020 saat pandemi Covid masih terjadi di Tiongkok dan semakin memburuk seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Hal ini dikarenakan impor bahan baku alas kaki dari Tiongkok mengalami keterlambatan karena kebijakan karantina wilayah (lockdown) di negara tersebut. Selain mengalami keterlambatan satu bulan dari target awal, impor bahan baku juga mengalami peningkatan harga hingga 5% dibanding harga normal.

Kondisi, lanjut Firman, semakin memburuk di bulan Maret. Mulai meluasnya pandemi Covid-19 di pasar tujuan ekspor, ditemukannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia, dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan penurunan omset penjualan retail domestik. Pengiriman order untuk Lebaran juga diminta diundur bahkan hingga cancel order. Menurutnya, sekitar 63% perusahaan alas kaki sudah melakukan pengurangan karyawan.

Industri otomotif mulai berproduksi kembali setelah sebulan lebih menghentikan pabrik. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memaksa sejumlah industri otomotif melakukan penangguhan produksi. Namun, kini, beberapa pabrikan sudah mulai kembali melakukan kegiatan operasional secara bertahap.

Salah satu pabrikan yang sudah melakukan kegiatan produksi adalah Suzuki. 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, mengatakan, pada tahap awal, produksi dilakukan untuk memenuhi pasar ekspor. Saat ini SIS belum mematok target produksi dan lebih menekankan pada evaluasi demi memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan aman. 

President Director PT Suzuki Indomobil Motor/PT Suzuki Indomobil Sales, Seiji Itayama, menjelaskan, pada tahap awal Suzuki memang mengurangi volume produksi dan secara bertahap akan melakukan evaluasi agar volumenya bisa ditingkatkan.

Toyota pun melakukan langkah yang sama. Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengatakan, fasilitas produksi Toyota akan mulai beroperasi pada 5 Juni 2020 dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, Honda belum juga melakukan reaktivasi. Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan, Honda masih belum melakukan proses produksi. Namun, ia tetap optimistis karena ia yakin penerapan new normal nantinya akan mampu membuat kebutuhan kendaraan kembali meningkat.

Pandemi telah mempengaruhi biaya produksi mobil. Mengingat, kondisi yang ada saat ini telah berdampak pada proses produksi serta rantai pasokan. Hal ini pun terpaksa membuat PT Mitsubishi Motos Krama Yudha Sales Indonesia (MM KSI) melakukan kenaikan harga kendaraan. Head of Sales & Marketing Group MMKSI, Imam Choeru Cahya mengatakan, penyesuaian harga mulai diberlakukan pada Juni 2020.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan, hingga saat ini Honda belum melakukan penyesuaian harga yang berkaitan dengan dampak dari Covid-19. Hal senada disampaikan oleh 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra yang mengatakan bahwa Suzuki tidak melakukan penyesuaian harga pada bulan Juni.