Telaah Implikasi PP22 2020 bagi Usaha Jasa Konstruksi
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo, Peter Frans, mengatakan dalam tulisannya yang menelaah bagaimana dampak dan implikasi PP No 22/2020 bagi para pelaku usaha jasa konstruksi. Diantaranya, Standar Remunerasi Minimal, Kesetaraan dalam Kontrak, Kewenangan Gubernur, Pengaduan Masyarakat dan Peran Asosiasi yang Lebih Besar.
Standar Remunerasi Minimal yang ditetapkan oleh menteri yang menjadi darah segar bagi para konsultan. Namun menurutnya, aturan ini perlu perlunya penyesuaian secara berkala agar aturan tersebut lebih efektif sebagaimana pernah diusulkan Inkindo. Di samping itu, standar remunerasi ini juga perlu dilengkapi dengan standar remunerasi tenaga kerja konstruksi non tenaga ahli.
Setelah itu, Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi harus diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.Ini merupakan hal penting untuk dicermati, karena melalui penelaahan ahli hendaknya juga termasuk aspek kesetaraan dalam kontrak antara penyedia dan pengguna jasa, sehingga kontrak konstruksi mejadi lebih fair. Sedangkan pasal mengenai Kewenangan Gubernur menurutnya sangat strategis dalam pemberdayaan penyedia jasa daerah, karena akan memberikan peran yang lebih besar lagi kepada penyedia jasa konstruksi di daerah untuk bisa lebih berkembang.
Pengaduan masyarakat juga merupakan salah satu aspek yang diatur dalam PP 22/2020, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Selama ini, peran asosiasi dalam proses sertifikasi juga sangat marginal, karena hanya berfungsi sebagai verifikator dan validator, sedangkan proses sertifikasi dilakukan oleh LPJK. Hal tesebut menyebabkan asosiasi lesu darah karena ”role-sharing” biaya sertifikasi yang diterima asosiasi sangat minim, sehingga asosiasi tidak mampu secara optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap para anggotanya. Namun, dengan diberlakukannya PP No 22/2020 ini maka asosiasi yang terakreditasi akan lebih bergairah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan para anggotanya. Peter menyimpulkan bahwa terbitnya PP No 22/2020 diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja usaha jasa konstruksi
Empat Negara Berebut Relaokasi Pabrik dari Tiongkok
Sebanyak empat negara di Asia, yakni Indonesia, Vietnam, India, dan Bangladesh berebut relokasi pabrik dari Tiongkok, seiring mencuatnya perang dagang dan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan sejumlah kawasan industri (KI) untuk menampung relokasi pabrik pemain manufaktur dunia. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, KI Brebes masuk proyek strategis nasional (PSN) dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bersama 26 KI lainnya sampai 2025.
Agus memahami, kelemahan Indonesia dibanding negara pesaing adalah rantai pasokan yang rapuh dan regulasi yang tak kondusif. Dua hal itu selalu dikeluhkan para investor yang mau masuk ke Indonesia. Untuk itu, dia menegaskan, pemerintah berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat dan kondusif melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini bisa menjawab berbagai macam isu yang dikeluhkan para investor.
Sebelumnya, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) berupaya menjadikan KI Brebes sebagai lokasi yang ramah investasi. Direktur Operasional KIW Ahmad Fauzie Nur menerangkan, saat ini, KIW berupaya mempersiapkan diri menyambut kebangkitan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dengan demikian, KI ini bisa menjadi pilihan investor untuk berinvestasi di Indonesia yang ditopang oleh akses transportasi serta mantapnya regulasi perizinan di Jawa Tengah. Posisi Brebes, kata dia, sangat strategis, berada di lintas pantura dengan tersedianya transportasi kereta api, dilewati jalan tol Trans Jawa dan dekat dengan pelabuhan Cirebon dan Tegal. KIW mendapat tugas dari Kementerian BUMN sebagai pembangun dan pengengelola KI Brebes.
Stimulus Ditambah Tapi Investor Ambil Untung
Laju reli saham global menurun pada Kamis (4/6) karena para investor lebih memilih ambil untung. Stimulus besar-besaran yang terus digulirkan para pemerintah dan otoritas, untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, tidak berpengaruh terhadap aksi itu.Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan, produk domestik bruto (PDB) zona euro berpotensi kontraksi 8,7% tahun ini. Disisi lain, Holger Schmieding, analis dari Berenberg mengatakan bank sentral di seluruh negara maju akan terus berusaha sekuat tenaga menangkal mega resesi.
Jerman menyatakan akan membelanjakan paket stimulus senilai 130 miliar euro untuk membangkitkan lagi perekonomiannya. Tapi, pasar saham di Eropa tidak terkesan dengan langkah-langkah terbaru itu.“Para investor senang melakukan ambil untung setelah menikmati sesi bullish yang sangat besar kemarin,” ujar David Madden, analis dari CMC Markets Inggris. Di AS, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa warga yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran sepanjang pekan lalu bertambah 1,9 juta. Sehingga totalnya sudah lebih dari 42 juta orang sepanjang wabah Covid-19.
Pertemuan OPEC+ Tetap Diharapkan Oleh Pasar
Rencana pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan kelompok non-OPEC,bakal dicermati oleh para pialang pasar energi. Mereka ingin mencari tahu, apakah kelompok produsen minyak berpengaruh itu akan secara resmi menyetujui perpanjangan penurunan produksi terdalamnya.Reuters melaporkan bahwa Arab Saudi dan Rusia diperkirakan mendukung perpanjangan selama satu bulan dari pengurangan pasokan yang ditetapkan saat ini.
Harga minyak mentah global dilaporkan bergerak lebih tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Harganya pulih dari penurunan dramatis pada April, yang memperlihatkan Brent bergerak mendekati posisi terendah dalam 20-tahun, dan WTI jatuh ke wilayah negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pergerakan minyak mentah terjadi di tengah optimisme tentang pemulihan ekonomi di Tiongkok. Sementara negara-negara lain di seluruh dunia berusaha melakukan pelonggaran bertahap terhadap langkah-langkah karantina (lockdown) terkait virus corona. Kepala analis minyak dari Morgan Stanley, Martijn Rats, mengatakan bahwa pasokan minyak telah disesuaikan dengan sangat, sangat cepat untuk membantu menyeimbangkan pasar kembali.
Negosiasi Antara Telkom dan Netflix Mengerucut pada Kesepakatan
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, pihaknya sedang berupaya agar bisa segera ada titik temu antara Netflix dengan Telkom Group. Dengan demikian, akses ke layanan Netflix pada Telkom dan Telkomsel dapat segera dibuka setelah sebelumnya Telkom bekerjasama dengan Iflix (Malaysia) dan Hooq (Singapura).
Sebelumnya, Ririek menjelaskan, pertumbuhan mobile broadband di masa mendatang masih berpotensi meningkat cukup besar sejalan dengan semakin tingginya pengguna mobile data.Di segmen bisnis consumer, IndiHome menjadi pendorong pertumbuhan Telkom. IndiHome mencatat kenaikan pendapatan signifikan sebesar 28,1% menjadi Rp 18,3 triliun pada 2019. Jumlah pelanggan IndiHome tumbuh 37,2% jika dibanding akhir 2018 menjadi 7 juta pelanggan pada akhir 2019. EBITDA margin IndiHome mencapai 33,9%, mendekati standar profitabilitas global.
Sementara itu, Telkomsel masih menjadi operator dengan basis pelanggan terbesar di Indonesia, yaitu 171,1 juta pelanggan dengan pengguna mobile data tercatat sebanyak 110,3 juta pelanggan pada akhir 2019. pendapatan bisnis digital Telkomsel tumbuh cukup signifikan sebesar 23,1% pada tahun lalu. Pertumbuhan bisnis digital tersebut tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi secara industri pada 2019 sehingga pendapatan bisnis digital Telkomsel menjadi Rp 58,24 triliun
Kepatuhan Wajib Pajak - Pemeriksaan & Pengawasan Digenjot
Pemerintah akan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan guna meningkatkan kinerja penerimaan sejalan dengan penerapan kenormalan baru alias new normal di lingkungan otoritas pajak.
Dalam Surat Edaran No. 34/PJ/2020, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menekankan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Aktivitas peningkatan kepatuhan ini akan dilakukan dalam berbagai cara mulai dari penggunaan saluran elektronik, pos atau perusahaan jasa ekspedisi jasa kurir dengan bukti pengiriman, dan secara langsung.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan SE itu merupakan panduan pelaksanaan tugas dalam masa new normal, setelah sebelumnya pegawai pajak melaksanakan tugas dari rumah atau work from home (WFH).
Dia menjelaskan bahwa substansi beleid ini memang tak mengatur soal wajib pajak yang akan menjadi sasaran aktivitas pengawasan atau pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan regulasi ini hanya mengatur mekanisme pengawasan dalam masa kenormalan baru.
Ditjen Pajak mencatat, per 1 Mei 2020 jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) hanya 10,9 juta. Adapun sebagian besar wajib pajak menyampaikan SPT tahunan melalui e-filing sebanyak 9,6 juta SPT, e-form 756.160, e-SPT 158.677, dan manual 372.897.
Pemerintah memang cukup kesulitan untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak guna menggenjot penerimaan.
Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, secara umum dampak dari suatu kebijakan fiskal baru dapat terasa setelah 1—3 tahun ke depan.
Untuk itu, kebijakan yang dirilis oleh otoritas pajak menurutnya harus berkesinambungan sehingga dampak yang dirasakan oleh pemerintah dari sisi penerimaan juga bisa simultan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, kinerja penerimaan pajak sampai April 2020 terkontraksi hingga 3,09%.
Salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja ekonomi adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN merupakan jenis pajak tak langsung yang bebannya ditanggung oleh konsumen. Selama April 2020, kinerja PPN tercatat hanya tumbuh di angka 1,8%. Selain PPN, pajak penghasilan (PPh) badan juga tercatat terjun bebas.
Prospek Kinerja Asuransi Umum - Skenario Buruk di Depan Mata
Bisnis asuransi umum diperkirakan belum dapat berlari kencang hingga akhir tahun ini sebagai dampak langsung pandemi Covid-19 yang menghantam hampir semua sektor bisnis.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) bahkan memproyeksikan sektor bisnis ini akan mencatatkan kinerja negatif 15%–25% sepanjang 2020. Tak hanya itu, dalam skenario terburuk, koreksi diproyeksi mencapai 30%.
Pada kuartal pertama tahun ini, industri asuransi umum mencatatkan pertumbuhan premi 0,4% (year-on-year/yoy) senilai Rp19,84 triliun. Intinya, memang terjadi perlambatan pertumbuhan premi jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Wakil Ketua Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang mengatakan, berdasarkan stress test oleh AAUI, asuransi umum akan mencatatkan kinerja negatif 17,5% dalam kondisi yang relatif aman dan negatif 25% dalam kondisi buruk. Kinerja industri ini bisa anjlok hingga negatif 30%.
Dua lini bisnis utama asuransi umum, yakni asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor, mencatatkan penurunan total premi pada kuartal pertama tahun ini meskipun kinerja masing-masing lini berbeda. Kedua lini itu mencatatkan 47,4% dari total premi asuransi umum.
Penyebaran virus yang terus berlangsung akan sangat memengaruhi jalannya bisnis asuransi umum. Misalnya, di lini asuransi properti akan ada banyak perusahaan yang menurunkan cakupan polis guna menghemat beban pengeluaran. Penurunan premi properti pun diproyeksikan terjadi dari para nasabah perusahaan manufaktur, karena harus mengatur arus kas.
Presiden Direktur PT Asuransi Simas Insurtech Teguh Aria Djana menyatakan bahwa turunnya frekuensi penerbangan sangat menekan kinerja asuransi perjalanan. Lini bisnis asuransi pengiriman pun dinilai menjadi penyeimbang untuk menjaga kinerja perseroan seiring dengan maraknya belanja melalui e-commerce selama pandemi.
Tekfin dan Pemulihan Pandemi di Swiss
Dari kantornya di Bern, Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman D. Hadad turut menjadi saksi keberhasilan Pemerintah Swiss menangani pandemi virus corona dan menanggulangi dampaknya.
Bahkan dalam laporan analisis Deep Knowledge Group, Swiss ditempatkan di posisi nomor satu sebagai tempat paling aman di dunia dari virus corona. Bukan saja ditopang oleh ekonomi yang kuat, melainkan disertai pula dengan kebijakan yang berdasar ilmu pengetahuan dan kehati-hatian dalam melonggarkan lockdown sehingga tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.
Dalam bincang-bincang secara langsung di Instagram Bisnis. com, Senin (8/6), Muliaman mengatakan, seperti di negara lain, hampir seluruh industri terpukul pandemi terutama pariwisata dan transportasi. Namun, ada dua sektor yang relatif stabil diterpa pandemi di Swiss, yakni keuangan dan farmasi.
Di sektor keuangan, Pemerintah Swiss menggadang-gadang negaranya menjadi pemain penting industri teknologi finansial (tekfin) di tingkat global. Adapun di tengah pandemi, tekfin diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi.
Dari stimulus ekonomi yang dikucurkan oleh pemerintah Swiss sebesar 65 miliar franc, 40 juta franc di antaranya diberikan untuk perusahaan tekfin agar bisa bertahan di tengah pandemi dan memperkuat diri saat pemulihan.
Administrasi Pajak Federal (FTA) Swiss menyatakan membuka diri untuk aktivitas penukaran data keuangan atau automatic exchange of information (AEoI) dengan negara tertentu untuk menghindari penyalahgunaan akses finansial seperti penggelapan pajak. Adapun implementasi AEoI Indonesia dan Swiss dimulai 2017.
Adapun di sektor farmasi, Muliaman mengatakan pemerintah dan sektor swasta di Swiss tengah bahu-membahu mengembangan vaksin virus corona. Hingga kini ada 7 hingga 8 bakal calon vaksin produksi perusahaan-perusahaan Swiss yang potensial untuk dikembangkan dan diproduksi massal.
Industri Berorientasi Ekspor-Impor - Menakar Dosis Kebijakan Anti Pandemi
Pemerintah tengah menakar dosis kebijakan bagi industri berorientasi ekspor-impor dan pabrik barang kena cukai menyusul beratnya beban akibat pandemi Covid-19 yang tecermin dalam survei internal Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Hasil survei yang tertuang dalam Nota Dinas No. ND-1582/ BC.01/2020 itu telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang perlu segera mendapat respons dari pemerintah. Persoalan yang dihadapi di antaranya mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, hingga kesulitan keuangan.
Kepala Sub Direktorat Publikasi dan Komunikasi Ditjen Bea Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa survei internal ini menjadi acuan untuk menentukan dosis kebijakan bagi industri berorientasi ekspor impor.
Responden survei merupakan pelaku industri yang berorientasi ekspor dan impor, serta pabrik barang kena cukai (BKC) yang sebagian besar dari Jawa Barat, dan termasuk sektor padat karya.
Survei bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap kondisi, kemampuan recovery, strategi dan antisipasi, serta desain insentif yang tepat bagi industri.
Nilai ekspor Indonesia April 2020 mencapai US$12,19 miliar atau menurun 13,33% month-to month (mtm) atau turun 7,02% year-on-year (yoy). Begitu pula dengan impor, nilai impor sampai April 2020 mencapai US$12,54 miliar atau turun 6,10% dibanding dengan Maret 2020.
Menanggapi hasil survei itu, Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dibutuhkan intervensi kebijakan yang komprehensif untuk menekan penurunan kinerja industri berorientasi ekspor dan impor.
Sektor tekstil dan produk tekstil, misalnya, pemerintah perlu mencari formulasi yang tepat guna meringankan beban yang sebelum Covid-19 telah mengalami penurunan kinerja.
Enny mengatakan PHK dan penghentian aktivitas industri di sektor tersebut merupakan akumulasi dari banyak persoalan, yaitu dari sisi daya saing produk lokal kalah dibandingkan dengan negara lain, dan intervensi kebijakan yang dinilai belum tepat sasaran.
Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 0,9-1,99 Persen Pada 2020
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 sebesar 0,9 persen sampai dengan 1,9 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan (18/6/2020) pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan menurun pada triwulan II-2020, meskipun perkembangan terkini menunjukkan tekanan berkurang. Perry mengatakan perkembangan bulan Mei 2020 mengindikasikan tekanan terhadap perekonomian domestik mulai berkurang. Kontraksi ekspor terlihat tidak sedalam prakiraan sebelumnya sejalan peningkatan permintaan dari China. BI memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai menguat pada triwulan III-2020 sejalan dengan relaksasi PSBB pada Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh. Perry menyebut, pada 2021 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada 5 persen sampai 6 persen. Hal ini terdorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.









