;

Aturan Baru Menyambut Pembukaan Tempat Kerja

R Hayuningtyas Putinda 14 Jun 2020 Kontan, 26 Mei 2020

Indonesia akan membuka babak baru dalam menghadapi wabah korona. Pemerintah siap mengimplementasikan kebijakan situasi normal baru (new normal) di tengah pandemi korona. Salah satunya aturan kesehatan era new normal bagi dunia usaha yang dirilis Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Beberapa poin penting dalam beleid perlu dijalani secara ketat. Misalnya, waktu kerja tak terlalu panjang, kewajiban pekerja memakai masker, dan mengatur jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja .

Terbitnya aturan Menkes ini mengantisipasi rencana sejumlah daerah membuka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Secara umum, kalangan dunia usaha merespons positif rencana pemerintah membuka kembali aktivitas ekonomi lewat skenario new normal. Ellen Hidayat, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta mengatakan ada 60 mal yang akan beroperasi lagi.

Jika skenario new normal berhasil, krisis ekonomi diyakini bisa dihindari. Namun pebisnis mengingatkan, protokol ini mesti dijalankan dengan disiplin agar tidak mengorbankan kesehatan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berujar, pengusaha menyanggupi kewajiban membatasi jumlah pelanggan di toko demi menghindari antrean panjang. Beberapa faktor juga perlu diperhatikan seperti perubahan kapabilitas layanan kesehatan serta faktor transisi PSBB agar potensi terjadinya second wave pandemi pasca new normal ini menjadi kurang dari 50%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita menyatakan, industri tekstil tidak akan kesulitan menjalankan pedoman ini meski akan ada tambahan cost untuk pembelian disinfektan, masker dan lain-lain.

Dari Industri otomotif, Boy Kelana Soebroto, Head of Corporate Communication Astra mengatakan Astra telah menerapkan inti dari protokol tersebut. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) juga tak keberatan mengatur kembali karyawan yang masuk kerja saat shift 3 dengan kriteria umur di bawah 50 tahun. Semua anggota Asaki beroperasi penuh 3 shift di tahun ini karena tungku pembakar tidak bisa dinyalakan dan dimatikan mendadak.

Mengatur Lagi Portofolio Investasi di Era New Normal

R Hayuningtyas Putinda 14 Jun 2020 Kontan, 26 Mei 2020

Mulai pekan ini, secara bertahap, Indonesia akan memasuki situasi normal yang baru atawa new normal. Meski kasus infeksi korona masih terus meningkat, pemerintah mulai mengizinkan perkantoran beroperasi. Sekolah dan pusat perbelanjaan juga akan menyusul buka dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Misal, pengaturan waktu kerja agar tidak terlalu panjang.

Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich menilai, pengaruh kenormalan baru ke pasar modal masih sulit diprediksi. Di satu sisi, kinerja emiten akan positif karena bisnis kembali berjalan. Walau tidak langsung kembali ke kondisi sebelum pandemi kata dia kemarin. Di sisi lain, ada risiko lantaran kasus Covid-19 masih terlihat meningkat sedangkan di negara lain relaksasi dilakukan setelah grafik kasus turun, sehingga risiko gelombang kedua lebih kecil.

Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Toufan Yamin menilai, tekanan pada pasar modal masih cukup kuat. Sebab, aktivitas ekonomi akan bergerak dengan pola U-shaped recovery. Maklum, selain Covid-19, perang dagang Amerika Serikat dan China kembali terjadi.

Terkait kinerja sejumlah instrumen investasi yang diprediksi belum akan kembali normal di masa new normal, para pakar menyarankan investor menjaga likuiditas keuangan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, investor sebaiknya mengalokasikan mayoritas dana investasi jangka pendek dan menengah di instrumen likuid seperti reksadana pasar uang. Investor bisa menempatkan sekitar 60% investasi di reksadana pasar uang dan 25% di reksadana pendapatan tetap. Lalu sekitar 15% bisa ditempatkan di saham blue chips.

Toufan, Farash dan Lusiana Darmawan, Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning, menyarankan investor memenuhi dana darurat terlebih dulu, bahkan sebaiknya diperbanyak dan menerapkan strategi capital preservation untuk tujuan investasi jangka pendek dan pada imbal hasil yang lebih stabil. Lusiana menambahkan berinvestasi di aset saham saat ini masih bisa dilakukan secara bertahap. Namun investasi sebaiknya dilakukan dalam jangka panjang. Toufan menilai saham-saham yang bergerak di sektor kebutuhan dasar seperti barang konsumsi dan infrastruktur telekomunikasi di era new normal menarik dikoleksi.

Mitra Niaga RI Alami Resesi

R Hayuningtyas Putinda 14 Jun 2020 Kompas, 27 Mei 2020

Pandemi Covid telah memukul perekonomian empat negara tujuan utama ekspor komoditas dari Tanah Air. Kondisi ini jelas bisa berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia — Negara tujuan utama ekspor Indonesia, yakni China, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, mereka telah mengucurkan stimulus triliunan dollar AS untuk mengendalikan dampak ekonomi yang dipicu pandemi

Bersama China, Jepang, dan AS, Singapura menampung hingga 42 persen ekspor Indonesia. Sementara 58 persen lain tersebar ke ratusan negara. AS, China, dan Jepang mengimpor mineral, produk setengah jadi, hingga hasil manufaktur Indonesia. Singapura, terutama karena jaraknya dekat, mengimpor aneka kebutuhan dari Batam, Bintan, dan Karimun. Komoditas impornya, antara lain, aneka kebutuhan untuk industri pariwisata dan pangan, salah satu sektor yang sangat terpukul selama pandemi. Sektor-sektor lain di Singapura juga terpukul sehingga Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan perekonomian negara itu pada 2020 bakal merosot hingga minus 7 persen atau terburuk sejak negara itu merdeka. Sebagai perbandingan, saat krisis 1998, perekonomiannya minus 2,2 persen

China, yang puluhan tahun memukau dunia lewat pertumbuhan ekonominya, tidak menetapkan target untuk 2020. Kinerja perekonomian China minus 6,8 persen pada Januari-Maret 2020. Dalam 40 tahun terakhir, baru kali ini perekonomian China tidak tumbuh. Salah satu lembaga investasi China, Zhongtai Securities, menaksir, hingga 70 juta warga China menjadi penganggur selama pandemi. Jepang secara teknis telah memasuki resesi. Di triwulan pertama 2020, perekonomian Jepang minus 3,4 persen dan diperkirakan berkurang 21,5 persen pada triwulan berikutnya berdasarkan keterangan ekonom Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami. Gubernur Bank sentral Jepang ( BoJ ) Haruhiko Kuroda mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menghapus batas pembelian surat utang. Ia menambahkan pemulihan ekonomi berbentuk V akan sulit terjadi. Sementara di AS penurunan kinerja perekonomian ditandai dengan jumlah penganggur mendekati 39 juta orang dan produksi AS selama April 2020 turun 11,2 persen daripada Maret 2020 atau terburuk dalam 101 tahun terakhir hal ini juga turut dikonfirmasi Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell. Ia menjelaskan sampai sekarang, AS telah mengucurkan stimulus 5,6 triliun dollar AS.

KKP Tetapkan Eskportir Benih

R Hayuningtyas Putinda 14 Jun 2020 Kompas, 27 Mei 2020

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menetapkan sembilan perusahaan yang memperoleh rekomendasi untuk mengekspor benih lobster. Salah satu persyaratan eksportir benih lobster adalah sudah berhasil melakukan budidaya lobster di Tanah Air. Penetapan kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster sesuai hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengemukakan, ada sekitar 50 perusahaan yang mengajukan proposal budidaya dan ekspor benih bening lobster. Hingga kini, sembilan perusahaan sudah mengantongi izin budidaya dan ekspor benih lobster.

Kuota penangkapan benih bening lobster sebanyak 139.475.000 ekor per tahun, yang mengacu pada rekomendasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP. Benih lobster baru bisa dikeluarkan dari Indonesia setelah perusahaan berhasil membudidayakan dan melepasliarkan lobster. Pelaku usaha tidak boleh mengambil sendiri benih, tetapi harus bekerja sama dengan nelayan setempat.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyebutkan dua syarat yang harus dipenuhi perusahaan budidaya lobster untuk mengekspor benih. Kedua syarat itu adalah panen secara berkelanjutan dan pelepasliaran (restocking) lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen budidaya. Menurut Slamet, hampir semua perusahaan budidaya lobster yang ditetapkan sebagai eksportir benih memiliki keramba jaring apung (KJA) atau bekerja sama dengan mitra pembudidaya. Pelaku usaha dinilai sudah lebih dulu memulai budidaya lobster sebelum Permen KP No 12/2020 yang mengatur budidaya lobster terbit. Namun Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Muhammad Arifudin, mengingatkan, izin budidaya lobster baru dibuka setelah Permen KP No 12/2020 terbit. Dengan demikian, ekspor benih lobster baru bisa dilakukan pada 16-20 bulan mendatang setelah syarat panen berkelanjutan atau minimal 2 kali panen dipenuhi. Ketentuan itu harus dilaksanakan transparan dan hati-hati. Calon eksportir juga mesti diverifikasi dengan ketat. Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong menuturkan, proses penetapan eksportir benih yang terkesan terburu-buru dikhawatirkan membuka celah pelanggaran.


Penyertaan Modal Negara untuk Dorong Proyek Strategis

R Hayuningtyas Putinda 13 Jun 2020 Tempo, 10 Jun 2020

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan penyertaan modal negara (PMN) bagi empat perusahaan negara dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dimaksudkan untuk penyelesaian proyek strategis. Dia memberi contoh PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang akan dipakai untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Trans Sumatera dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Anggaran PMN yang dikucurkan untuk empat BUMN ini merupakan bagian dari bantuan pemerintah kepada BUMN senilai Rp 143,63 triliun. Selain PMN, bantuan diberikan melalui pembayaran utang jatuh tempo serta dana talangan.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan suntikan dana untuk BUMN diberikan secara profesional demi kepentingan rakyat. Dia mengklaim dana tersebut dapat menekan angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 dan mendorong aktivitas usaha kecil-menengah.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, meminta hasil kajian Kementerian BUMN mengenai rencana pemberian PMN, dari rencana bisnis perusahaan hingga mitigasi risiko dari kebijakan tersebut. Dia menyatakan pemerintah harus berhati-hati dan memastikan bahwa bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberi dampak seperti yang diharapkan. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan PMN untuk sejumlah BUMN sudah tepat sasaran.

Pemerintah Percepat Musim Tanam untuk Antisipasi Normal Baru

R Hayuningtyas Putinda 13 Jun 2020 Tempo, 10 Jun 2020

Krisis pangan diprediksi akan melanda banyak negara setelah pandemi berakhir. Hal itu disampaikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi pada Indonesia.

Syahrul mengatakan, Kementerian tengah mengejar percepatan tanam pada musim hujan yang tersisa Juni-Juli. Setidaknya, Kementerian menargetkan 5,6 juta hektare percepatan tanam padi pada musim tanam kedua tahun ini. Pemerintah juga akan mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare.

Pada musim tanam pertama, yaitu Januari-Juni, tersisa stok beras sebesar 7,49 juta ton. Percepatan tanam padi diperkirakan akan menghasilkan beras minimal 12,5 juta ton. Strategi lainnya adalah diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, hingga pengembangan pertanian modern.

Kepala Distribusi Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Pertanian, Inti Pertiwi, mengatakan Kementerian akan memastikan kelancaran distribusi pangan pada saat memasuki era normal baru. Apalagi, fase normal baru harus mampu memberi harapan terhadap kenaikan permintaan produk pertanian.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan secara umum harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok per Senin lalu relatif stabil dibanding pada bulan lalu. Bahkan, ada beberapa komoditas yang sudah turun harganya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin mengatakan pembatasan sosial selama hampir tiga bulan mengancam risiko pasokan pangan dan berdampak terhadap 29,5 persen jumlah total tenaga kerja nasional. Padahal, sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar.

Pemberian Insentif Diperlebar ke Sektor Swasta

R Hayuningtyas Putinda 13 Jun 2020 Tempo, 10 Jun 2020

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah bakal memperlebar insentif terkait dengan stimulus pemulihan ekonomi nasional. Industri swasta juga akan menjadi sasaran insentif baru kelak.

Dalam penjelasannya, Agus mengatakan, usul keringanan tarif listrik bakal menyasar pelanggan premium industri. Kelompok pelanggan dari kalangan industri bisa memperoleh keringanan tarif untuk 40 jam konsumsi listrik.

Selain tarif listrik, Agus mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi pembahasan stimulus restrukturisasi kredit dan kredit modal kerja. Raden Pardede, dari Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan, insentif modal kerja bakal lebih dulu menyasar UKM dan BUMN.

Dia memprediksi insentif bisa berlaku di bulan ini. Adapun untuk kalangan swasta diupayakan bisa berlaku akhir Juni atau awal bulan mendatang. Dia mengatakan, sesuai dengan skema yang disusunnya, Juni adalah momentum perbaikan ekonomi negara yang terperosok tajam hingga tumbuh negatif sejak Maret lalu.

Pemerintah, kata Raden, juga menampik jika dikatakan mendahulukan kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan. Dia mengatakan skema yang digunakan pemerintah menempatkan pertimbangan ekonomi di nomor tiga dari prioritas. Posisi pertama dan kedua, kata dia, bermuara pada perkembangan pandemi dan psikologi masyarakat terhadap dinamika kesehatan yang terjadi.

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia Roy Mandey mengatakan bakal siap mengikuti semua arahan pemerintah tentang keamanan kesehatan masyarakat. Yang penting, kata dia, pengusaha kembali diperbolehkan untuk memulai usahanya kembali.

Indonesia Kehilangan Rp 26,5 Triliun Akibat Tuduhan Anti-Dumping

R Hayuningtyas Putinda 12 Jun 2020 Tempo, 09 Jun 2020

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) mencatat, dari awal tahun hingga 31 Mei 2020, terdapat 16 inisiasi tuduhan baru anti-dumping dan safeguard dari negara mitra dagang terhadap produk ekspor Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina, mengatakan akibat tuduhan tersebut Indonesia kehilangan potensi devisa negara sangat besar. 

Dia menyebutkan jumlah produk yang dikenai tuduhan anti-dumping, dari monosodium glutamat, produk baja, produk aluminium, produk kayu, benang tekstil, bahan kimia, hingga produk otomotif. 

Kenaikan laporan terkait dengan anti-dumping makin masif sejak perang dagang Amerika dan Cina. Selain itu, akibat meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara di dunia, sejumlah negara mengambil langkah proteksionisme untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk impor dan menjaga produk ekspor.

Pemerintah Siapkan Aturan Ekspor APD

R Hayuningtyas Putinda 12 Jun 2020 Tempo, 10 Jun 2020

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan tengah menyiapkan aturan ekspor alat pelindung diri (APD). Hingga saat ini, kata dia, masih ada aturan yang melarang ekspor APD. 

Agus mengatakan saat ini sudah banyak pihak, termasuk produsen APD, yang meminta agar keran ekspor dibuka supaya produk lokal bisa terserap seluruhnya oleh pasar. 

Saat ini, kata Agus, pemerintah masih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum bisa mengekspor APD. Karena itu, ia akan lebih dulu meninjau penyerapan produksi dalam negeri. Apabila tidak terserap semua, barulah produksi akan diekspor.

Selain mengatur ekspor APD, Kementerian Perdagangan mengevaluasi kemudahan impor alat kesehatan. Agus mengatakan saat ini masih ada beberapa alat kesehatan, seperti alat uji cepat dan tes polymerase chain reaction (PCR) serta ventilator yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan saat ini terjadi peningkatan produksi APD jenis coverall/protective suite, surgical gown, dan surgical mask. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi sampai Desember mendatang.

Pasca-Bayar Panen Protes

R Hayuningtyas Putinda 12 Jun 2020 Tempo, 09 Jun 2020

PT PLN (Persero) berjanji melayani seluruh aduan pelanggan perihal lonjakan nilai tagihan listrik. Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono, memastikan setiap saluran pengaduan terbuka dengan lima saluran. Salah satunya melalui telepon di nomor 123. 

Saluran lainnya yang dapat diakses yakni aplikasi PLN Mobile. Pelanggan dapat mengunduhnya dan mengakses data, seperti dokumentasi catatan kWh meter setiap bulan. 

PLN memanen protes lantaran sejumlah tagihan listrik nilainya melonjak tinggi dalam dua bulan terakhir. PLN menghitung rekening April dan Mei berdasarkan rata-rata tagihan tiga bulan sebelumnya. Pasalnya, selama Maret dan April tak ada petugas pencatat meter yang bekerja di lapangan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, dia mengajak pelanggan melakukan catat kWh meter secara mandiri. Pelanggan dapat mengirimkan foto kWh meter melalui WhatsApp di nomor 08122123123. 

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta manajemen PLN membuka seluas-luasnya kanal pengaduan konsumen. Menurut Tulus, PLN seharusnya sudah mempersiapkan diri lantaran manajemen telah memprediksi ada sekitar 1,9 juta pelanggannya yang akan mengalami lonjakan nilai tagihan mulai dari 50 persen hingga 200 persen akibat Covid-19.

YLKI juga meminta manajemen PLN melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada pelanggan, terutama di area yang banyak mengalami masalah serupa. Tulus mengatakan masyarakat harus mengerti penyebab kenaikan nilai tagihan serta mengantisipasi kondisi yang sama. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menyatakan peristiwa ini harus dimanfaatkan oleh PLN untuk membenahi mekanisme pencatatan meter dengan mengoptimalkan teknologi digital. 


Pilihan Editor