Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan tidak ada trade-off di antara keduanya. Ia mengibaratkan kedua hal tersebut tak ubahnya seperti bayi kembar siam yang tidak terpisahkan. Langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp 75 triliun khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari dampak virus corona baru tersebut.

Ia mengapresiasi semua masukan yang akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBN 2021, khususnya untuk reformasi di bidang kesehatan. Ia berharap, semua tenaga medis dan tenaga kesehatan terus menyuarakan semangat untuk melawan Covid­19 karena semangat tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ‘sinyal harapan’ bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ancaman investigasi Presiden AS Donald Trump membuat pemerintah berada dalam dilema. Di satu sisi pungutan pajak digital adalah keniscayaan, di sisi lain AS merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup prospektif. Amerika Serikat (AS) bersikap reaktif dengan menginvestigasi skema pajak digital yang diadopsi banyak negara termasuk Indonesia, guna memastikan skema pemajakan tidak mendiskriminasi korporasi asal AS. 

Sebagian besar ekspor tekstil terutama garmen, furnitur, hingga produk kayu diserap oleh AS. Selain itu, RI juga tengah melobi Washington agar keringanan bea masuk atau generalized system preferences (GSP) tetap berlaku. Jika investigasi menunjukkan hasil negatif, RI harus menghadapi risiko terburuk, pencabutan GSP dan implikasinya, ekspor Indonesia ke AS bisa anjlok. 

Pada akhir 2019, AS terlibat ketegangan dengan Prancis yang mengenakan pajak digital sebesar 3%. Trump kemudian merespons dengan menaikkan tarif atas produk wine Prancis. Ketegangan lantas melebar menjadi Uni Eropa versus AS. 

Para pengamat termasuk The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sepakat bahwa satu-satunya jalan untuk meredam aksi saling balas adalah konsesus global. 

Dalam konteks RI di mana rencana pengenaan PPN atas transaksi digital merupakan pajak tak langsung yang pengenaannya ditanggung konsumen, kebijakan RI sejalan dengan rekomendasi OECD dan benchmark negara lain. 

Pakar Pajak DDTC Darussalam menilai, dalam konteks pajak digital, yang sering dikaitkan dengan polemik dalam perdagangan internasional adalah pengaturan PPh atas entitas digital bukan PPN. Dalam hal PPh belum adanya konsensus global tentang tata cara pemajakannya mendorong negara menggunakan pajak transaksi elektronik (PTE) secara sepihak.

Akhir November 2017, Presiden PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro berdiri di atas podium ajang Fortune Times 13th Anniversary di Singapura. Benny Tjokro kala itu terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan sebagai Asia Entrepreneur Awards for Affordable Housing Development. 

Bagi pelaku pasar modal, Hanson International dikenal sebagai perusahaan properti. Tapi, kiprah perusahaan dengan kode saham MYRX di bisnis properti itu baru dijalani kurang lebih 7 tahun terakhir.

Hanson dulunya bernama PT Mayer Textile Industri atau Mayertex Indonesia. Dikutip dari situs resmi Hanson International, bisnis properti dimulai pada 2013 setelah melakukan akuisisi 3.000 hektare lahan. 

Hal itu yang membawa Hanson sebagai salah satu perusahaan properti dengan cadangan lahan atau land bank terluas, khususnya di kawasan pinggir Jakarta.
Dalam catatan harian Bisnis, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pernah menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan milik Benny Tjokro yakni PT Manly Unitama Tbk. dan PT Hanson Industri Utama Tbk. pada Desember 1990. Dalam jual beli saham Bank Pikko pada 1997, Bapepam juga menyimpulkan adanya praktik corner yang dilakukan oleh Benny Tjokro. 

Selepas denda yang dijatuhkan OJK pada tahun lalu, Benny Tjokro seperti tidak lepas dari badai perkara. Puncaknya, pada Januari 2020, ketika Kejaksaan Agung menetapkan Benny Tjokro sebagai tersangka dalam kasus korupsi penempatan dana investasi milik PT Asuransi Jiwasraya. Setidaknya, ada 12 sangkaan terhadap Benny Tjokro yang terkait dengan pencucian uang. 

Hukuman maksimal dari dua pasal yang didakwakan ke Benny Tjokro itu selama 20 tahun. Terdakwa lain yang dikenakan dakwaan sama dengan Benny Tjokro adalah Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk.

Lapangan futsal di Jalan Juanda, Kota Bekasi, baru beberapa hari dibuka kembali. Sebelumnya, sarana olahraga ini ditutup karena ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Deni, sejak diberlakukannya pembatasan, pengelola lapangan kehilangan pendapatan. Padahal mereka membutuhkan biaya yang cukup besar untuk merawat seluruh fasilitas dan membayar gaji karyawan. Itu belum termasuk pajak tahunan sebesar Rp 18 juta.

Perekonomian di Kota Bekasi kemarin memang mulai menggeliat. Pedagang di Pasar Proyek, Bekasi Timur, sebagian besar sudah membuka toko. Begitu juga dengan pusat kuliner di Jalan Dewi Sartika.

Wali Kota Rahmat Effendi mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mal Bekasi pada 26 Mei lalu menjadi sinyal untuk membuka kembali pusat perniagaan di Kota Bekasi. Namun, masyarakat tetap harus mematuhi protokol Kesehatan, antara lain mengatur posisi duduk pengunjung agar tidak berdekatan. Setiap pengunjung juga diharuskan melewati pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Kondisi serupa terlihat di Kota Depok.

Sementara itu, di Kota Bogor, pemerintah setempat belum secara resmi mengizinkan perkantoran dan pertokoan untuk beroperasi. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan berhati-hati menerapkan pelonggaran sektor ekonomi secara menyeluruh. Ia tidak ingin angka penularan virus corona justru melonjak setelah kelonggaran itu diberikan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan memberi dana talangan senilai Rp 4 triliun untuk PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN. Bantuan tersebut bagian dari program penyelamatan ekonomi nasional (PEN) untuk menekan dampak Covid-19.

Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan dana talangan diberikan sebagai modal kerja untuk PTPN. Menurut Arya, banyak kebun plasma, salah satunya plasma sawit, yang menghadapi penurunan permintaan ekspor akibat pandemi. Kondisinya makin parah dengan turunnya harga minyak sawit mentah.   

Arya menyatakan dana talangan yang disiapkan pemerintah tak berbentuk uang tunai. Pemerintah memberikan jaminan kepada lembaga pembiayaan agar PTPN dapat mengambil kredit. PTPN selaku penerima dana talangan wajib mengembalikan utangnya. 

Arya mengatakan PTPN dan empat BUMN lain akan menerima dana talangan senilai total Rp 19,65 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lantaran perusahaan itu mengalami penurunan penumpang hingga 95 persen. Alasan serupa, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapat Rp 3,5 triliun.

Pemberian dana talangan, terutama untuk PTPN, menjadi sorotan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Nasril Bahar. Dia mempertanyakan urgensi pemberian dana talangan, padahal tersedia opsi untuk menyuntikkan dana melalui penyertaan modal negara.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah memiliki kekhawatiran bahwa sulit membayangkan dana talangan ini bisa dibayarkan kembali jika melihat kondisi perusahaan tersebut. Salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menambah modal perseroan ialah menerbitkan saham baru.

Badan Pemeriksa Keuangan mencatat total utang PTPN per April 2019 sebesar Rp 71,95 triliun. Anggota BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan telah merekomendasi PTPN melepas aset untuk melunasi utang.

Direktur Utama PTPN III M. Abdul Ghani tak memberi jawaban saat ditanya mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar dana talangan. Dia hanya memastikan transformasi perusahaan yang sudah berjalan bisa meningkatkan operasi.

Pengadilan Pajak mengeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan persidangan yang digelar secara elektronik atau virtual. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. Kep-016/ PP/2020, kebijakan ini ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pajak yang adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. 

Ketua Pengadilan Pajak Tri Hidayat Wahyudi mengatakan, perlu dilakukan pembaruan proses persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan persidangan di pengadilan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa poin yang ditekankan dalam edaran tersebut, yaitu sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) secara elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan sesuai dengan rencana umum sidang, pelaksanaan SDTK secara elektronik tidak memerlukan persetujuan dari pemohon banding, dan pemohon banding atau penggugat diberikan pilihan untuk mengikuti sidang secara elektronik di Ruang SDTK Gedung Keuangan Negara dengan mengisi formulir pemilihan tempat pelaksanaan sidang secara elektronik.

Adapun pelaksanaan surat edaran tersebut akan dievaluasi secara berkala.

Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja mensyaratkan perubahan operasionalisasi perusahaan. Sejauh ini belum semua perusahaan dan sektor usaha siap menerapkannya, termasuk perusahaan pelat merah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan proses transisi ke kehidupan normal baru di tengah pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan dengan cepat dan mudah dan berlangsung cukup lama sampai vaksin Covid-19 ditemukan seraya mengimbau perusahaan pelat merah memanfaatkan teknologi. Pelaku usaha/industri diminta menyiapkan protokol kesehatan baru yang lebih ketat untuk tetap beroperasi di tengah pandemi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan, pihaknya tengah mempersiapkan gugus tugas, prosedur standar operasi, dan protokol kesehatan di setiap sektor. Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Harya S Dillon menambahkan, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa dilakukan dengan gegabah, khususnya di bidang transportasi public. Sedangkan di sektor energi memerlukan rencana cadangan terkait persoalan kesehatan pekerja sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa,ia juga mengatakan perusahaan BUMN mesti menyiapkan rencana cadangan. Misalnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) atau perusahaan pembangkit listrik harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kesehatan pekerja dan fasilitas kerja. Seandainya dalam satu regu pekerja ada yang positif Covid-19, perusahaan harus menyiapkan regu operator cadangan agar pasokan listrik tak terganggu karena karantina. Menanggapi hal ini, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan pihaknya telah menerapkan sejumlah kebijakan dan memantau kesehatan karyawan. Hal serupa ditempuh PT Pertamina (Persero) yang menerapkan wajib penggunaan masker, sterilisasi lingkungan kerja, serta pemeriksaan dan pemantauan kesehatan pekerja. Rencana pertemuan dioptimalkan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi.

Sejumlah pengelola hotel bersiap mengoperasikan kembali hotel-hotel yang terpaksa ditutup selama pandemi Covid-19, dalam suasana normal baru. Mereka telah membuat standar operasional baru yang menekankan pada aspek keamanan dan kesehatan tamu serta pengelola hotel Santika Group of Hotels and Resort melalui L Sudarsana, GM Corporate Marcomm & Business Development, mengatakan, sebanyak 80 persen hotel di bawah naungan Santika Group akan kembali beroperasi secara bertahap setelah sebagian besar ditutup selama pandemi Covid-19 karena tamu sepi.

Pengelola The Dharmawangsa Jakarta juga bersiap-siap melanjutkan lagi kegiatannya, meskipun demikian, The Dharmawangsa tetap membuka layanan pesan antar dan pengambilan makanan, keik, dan hamper sebagaimana yang di tulis Director of Communications The Dharmawangsa Jakarta Lira Dachlan melalui keterangan pers. Director of Communications Shangri-La Hotel Jakarta Debby Setiawaty mengatakan, perlu waktu untuk mengembalikan bisnis perhotelan menjadi normal seperti sebelum pandemi. Menyongsong era normal baru itu, lanjut Debby, pengelola Shangri-La Jakarta telah membuat standar operasional baru yang menekankan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan di kamar dan area publik. Karyawan hotel harus mengenakan masker, sarung tangan, dan menggunakan cairan pembersih tangan. Penyajian makanan dipastikan bersih, sehat, dan terlindungi dari virus. 

Selain menyiapkan prosedur standar operasi baru, pengelola hotel juga berusaha mempertahankan bisnisnya dengan membuat aneka paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era normal baru. Strategi ini antara lain diambil oleh Santika Group, Shangri-La Jakarta, Hotel Indonesia Kempinski, The Dharmawangsa Jakarta, dan Aryaduta Suites Semanggi. Marketing Communications Coordinator HI Kempinski Jakarta Richo Prafitra mengatakan Restoran-restoran di HI Kempinski, misalnya, membuat program layanan pesan antar makanan juga menawarkan paket menginap dengan harga menarik agar tetap relevan dengan kebutuhan (pelanggan). Hotel Shangri-La Jakarta dan Hotel Le Meridien menerapkan kupon dengan harga diskon. Aryaduta Suites Semanggi dengan program isolasi mandiri 14 hari sebagaimana informasi dari Marketing Communication Manager di Aryaduta Suites Semanggi Ika Ginting.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku mulai 10 April 2020 di DKI Jakarta memberikan dampak signifikan pada angka penjualan mobil. Diler dan pabrik mobil tidak diizinkan beroperasi selama masa pandemi, tetapi transaksi pembelian dapat disiasati secara daring. Total penjualan mobil pada April 2020 hanya sekitar 10 persen dari total penjualan mobil pada bulan sebelumnya. Angka ini sudah mencakup jumlah mobil yang dijual secara ritel, ekspor, dan impor. Layanan purnajual pun dilakukan di tempat tinggal konsumen. Penjualan mobil selama April 2020 hanya mencapai 7,871 unit atau 9,34% dari penjualan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya sebanyak 84,529 unit dengan Mobil bermerek dari Jepang mendominasi pasar.

Berbagai cara digunakan untuk menjaga kinerja sektor riil secara langsung dan tak langsung tahun ini, Bank Indonesia membeli surat berharga negara yang diterbitkan pemerintah senilai Rp 200,25 triliun. Secara keseluruhan, BI sudah mengantongi SBN senilai Rp 443,48 triliun yang diperoleh di pasar perdana dan pasar sekunder sebagaimana dikatakan kata Gubernur BI Perry Warjiyo. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan pihaknya juga kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi.

Terkait program PEN, Menteri Keuangan dan Gubernur BI akan menerbitkan surat keputusan bersama baru untuk mendanai program itu. Anggaran untuk program itu Rp 641,17 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, program ini akan didanai melalui pembiayaan defisit APBN 2020 dan pembiayaan investasi.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan BNI Syariah memperkuat layanan digital di era normal baru. Per Maret 2020, ada 9.793.000 transaksi mobile banking BNI Syariah atau melonjak 142,3 persen secara tahunan dan 429.000 transaksi internet banking atau naik 89,3 persen secara tahunan. Anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ini membukukan laba bersih Rp 214 miliar pada triwulan I2020 atau tumbuh 58 persen secara tahunan