Bisnis asuransi umum diperkirakan belum dapat berlari kencang hingga akhir tahun ini sebagai dampak langsung pandemi Covid-19 yang menghantam hampir semua sektor bisnis.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) bahkan memproyeksikan sektor bisnis ini akan mencatatkan kinerja negatif 15%–25% sepanjang 2020. Tak hanya itu, dalam skenario terburuk, koreksi diproyeksi mencapai 30%. 

Pada kuartal pertama tahun ini, industri asuransi umum mencatatkan pertumbuhan premi 0,4% (year-on-year/yoy) senilai Rp19,84 triliun. Intinya, memang terjadi perlambatan pertumbuhan premi jika dibandingkan dengan tahun lalu. 

Wakil Ketua Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang mengatakan, berdasarkan stress test oleh AAUI, asuransi umum akan mencatatkan kinerja negatif 17,5% dalam kondisi yang relatif aman dan negatif 25% dalam kondisi buruk. Kinerja industri ini bisa anjlok hingga negatif 30%.

Dua lini bisnis utama asuransi umum, yakni asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor, mencatatkan penurunan total premi pada kuartal pertama tahun ini meskipun kinerja masing-masing lini berbeda. Kedua lini itu mencatatkan 47,4% dari total premi asuransi umum. 

Penyebaran virus yang terus berlangsung akan sangat memengaruhi jalannya bisnis asuransi umum. Misalnya, di lini asuransi properti akan ada banyak perusahaan yang menurunkan cakupan polis guna menghemat beban pengeluaran. Penurunan premi properti pun diproyeksikan terjadi dari para nasabah perusahaan manufaktur, karena harus mengatur arus kas. 

Presiden Direktur PT Asuransi Simas Insurtech Teguh Aria Djana menyatakan bahwa turunnya frekuensi penerbangan sangat menekan kinerja asuransi perjalanan. Lini bisnis asuransi pengiriman pun dinilai menjadi penyeimbang untuk menjaga kinerja perseroan seiring dengan maraknya belanja melalui e-commerce selama pandemi.

Dari kantornya di Bern, Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman D. Hadad turut menjadi saksi keberhasilan Pemerintah Swiss menangani pandemi virus corona dan menanggulangi dampaknya. 

Bahkan dalam laporan analisis Deep Knowledge Group, Swiss ditempatkan di posisi nomor satu sebagai tempat paling aman di dunia dari virus corona. Bukan saja ditopang oleh ekonomi yang kuat, melainkan disertai pula dengan kebijakan yang berdasar ilmu pengetahuan dan kehati-hatian dalam melonggarkan lockdown sehingga tidak mengorbankan keselamatan masyarakat. 

Dalam bincang-bincang secara langsung di Instagram Bisnis. com, Senin (8/6), Muliaman mengatakan, seperti di negara lain, hampir seluruh industri terpukul pandemi terutama pariwisata dan transportasi. Namun, ada dua sektor yang relatif stabil diterpa pandemi di Swiss, yakni keuangan dan farmasi. 

Di sektor keuangan, Pemerintah Swiss menggadang-gadang negaranya menjadi pemain penting industri teknologi finansial (tekfin) di tingkat global. Adapun di tengah pandemi, tekfin diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi. 

Dari stimulus ekonomi yang dikucurkan oleh pemerintah Swiss sebesar 65 miliar franc, 40 juta franc di antaranya diberikan untuk perusahaan tekfin agar bisa bertahan di tengah pandemi dan memperkuat diri saat pemulihan. 

Administrasi Pajak Federal (FTA) Swiss menyatakan membuka diri untuk aktivitas penukaran data keuangan atau automatic exchange of information (AEoI) dengan negara tertentu untuk menghindari penyalahgunaan akses finansial seperti penggelapan pajak. Adapun implementasi AEoI Indonesia dan Swiss dimulai 2017. 

Adapun di sektor farmasi, Muliaman mengatakan pemerintah dan sektor swasta di Swiss tengah bahu-membahu mengembangan vaksin virus corona. Hingga kini ada 7 hingga 8 bakal calon vaksin produksi perusahaan-perusahaan Swiss yang potensial untuk dikembangkan dan diproduksi massal.

Pemerintah tengah menakar dosis kebijakan bagi industri berorientasi ekspor-impor dan pabrik barang kena cukai menyusul beratnya beban akibat pandemi Covid-19 yang tecermin dalam survei internal Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Hasil survei yang tertuang dalam Nota Dinas No. ND-1582/ BC.01/2020 itu telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang perlu segera mendapat respons dari pemerintah. Persoalan yang dihadapi di antaranya mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, hingga kesulitan keuangan. 

Kepala Sub Direktorat Publikasi dan Komunikasi Ditjen Bea Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa survei internal ini menjadi acuan untuk menentukan dosis kebijakan bagi industri berorientasi ekspor impor. 

Responden survei merupakan pelaku industri yang berorientasi ekspor dan impor, serta pabrik barang kena cukai (BKC) yang sebagian besar dari Jawa Barat, dan termasuk sektor padat karya. 

Survei bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap kondisi, kemampuan recovery, strategi dan antisipasi, serta desain insentif yang tepat bagi industri. 

Nilai ekspor Indonesia April 2020 mencapai US$12,19 miliar atau menurun 13,33% month-to month (mtm) atau turun 7,02% year-on-year (yoy). Begitu pula dengan impor, nilai impor sampai April 2020 mencapai US$12,54 miliar atau turun 6,10% dibanding dengan Maret 2020.

Menanggapi hasil survei itu, Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dibutuhkan intervensi kebijakan yang komprehensif untuk menekan penurunan kinerja industri berorientasi ekspor dan impor. 

Sektor tekstil dan produk tekstil, misalnya, pemerintah perlu mencari formulasi yang tepat guna meringankan beban yang sebelum Covid-19 telah mengalami penurunan kinerja.

Enny mengatakan PHK dan penghentian aktivitas industri di sektor tersebut merupakan akumulasi dari banyak persoalan, yaitu dari sisi daya saing produk lokal kalah dibandingkan dengan negara lain, dan intervensi kebijakan yang dinilai belum tepat sasaran.

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 sebesar 0,9 persen sampai dengan 1,9 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan (18/6/2020) pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan menurun pada triwulan II-2020, meskipun perkembangan terkini menunjukkan tekanan berkurang. Perry mengatakan perkembangan bulan Mei 2020 mengindikasikan tekanan terhadap perekonomian domestik mulai berkurang. Kontraksi ekspor terlihat tidak sedalam prakiraan sebelumnya sejalan peningkatan permintaan dari China. BI memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai menguat pada triwulan III-2020 sejalan dengan relaksasi PSBB pada Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh. Perry menyebut, pada 2021 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada 5 persen sampai 6 persen. Hal ini terdorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. 

Komoditas gula pasir secara nasional masih dihargai pada level Rp 16.700 per kilogram (kg). Meski telah dibuka importasi gula dan operasi pasar, pergerakan harga dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan penurunan yang landai menuju harga eceran tertinggi (HET)Rp 12.500 per kg.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih berupaya menurunkan harga gula dengan menambah pasokan di pasar.

Suhanto menilai, belum turun nya harga gula secara signifikan lantaran proses distribusi yang belum normal. Selain itu, ia berdalih sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah terus memicu perlambatan pengiriman barang.

Pemerintah juga memutuskan untuk melakukan konversi gula kristal rafinasi (GKR) menjadi gula kristal putih (GKP) pada Maret lalu sebesar 250 ribu ton.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi gula guna mempercepat terpenuhinya permintaan di pasar. Ia menilai, harga secara riil saat ini masih sekitar Rp 17 ribu per kg.


Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menuturkan mulai mengalami tekanan harga gula tebu seiring dimulainya musim giling tebu pada bulan ini. APTRI menilai, tekanan harga itu salah satunya dipicu dengan masuknya importasi gula secara bersamaan.

Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin menuturkan, stok impor gula yang terus berdatangan ditambah dengan mulai diproduksinya gula tebu lokal akan membuat pasokan berlimpah.

Sesuai perhitungan APTRI, biaya pokok produksi gula berdasarkan kajian lapangan sudah menyentuh Rp 12.772 per kg. Khabsyin pun kembali mendesak pemerintah untuk mulai memperhatikan petani tebu setelah disibukkan dengan stabilitasi harga di tingkat konsumen.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan investigasi rencana pajak digital Indonesia yang ditengarai bersifat diskriminatif. 

Berbagai rencana pemajakan digital tersebut diduga menciderai Section 301 UU Perdagangan AS Tahun 1974. Menurut ketentuan ini, pelanggaran perjanjian perdagangan serta segala kebijakan yang tidak dapat dijustifikasi, tidak beralasan, diskriminatif, dan membebani aktivitas komersial AS, tidak dapat dibenarkan. 

Indonesia sendiri telah mengatur perlakuan pajak kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020, mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), serta pajak transaksi elektronik (PTE). 

Hal pertama yang perlu diluruskan adalah AS sepertinya tidak akan mempermasalahkan PPN digital. Oleh sebab itu, selama kegiatan konsumsi dilakukan di Indonesia, kita berhak memungut PPN. Persoalannya justru terletak pada kesulitan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, terutama untuk jasa dan/atau barang tidak berwujud yang secara fisik tidak melalui pengawasan kepabeanan. Misalnya layanan streaming musik atau film. 

Berbeda dengan PPN, konsensus global mengenai PPh (perusahaan) digital belum tersedia. Tarik ulur kepentingan antarnegara dan pandemi Covid-19 turut mengancam agenda finalisasi PPh digital yang direncanakan selesai akhir 2020. 

Skeptisme atas prospek konsensus global atas PPh sejauh ini telah mendorong kebijakan domestik secara sepihak (Darussalam, 2018). Aksi unilateral itu bervariasi tetapi yang paling populer ialah Digital Service Tax (DST). Pasalnya, DST kerap didesain untuk menyasar perusahaan digital yang memiliki peredaran bruto secara global di atas nilai tertentu.

Dalam konteks PPh, Indonesia akan mengadopsi konsep kehadiran ekonomi yang signifikan (significant economic presence/SEP) untuk menjamin hak pemajakannya. SEP ditentukan berdasarkan kriteria peredaran bruto, penjualan, dan/ atau jumlah pengguna aktif media digital. 

Namun, perubahan definisi ini dapat berbenturan dengan Pasal 5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan 70 negara mitra, yang masih berpegang pada penentuan bentuk usaha tetap berdasarkan kehadiran fisik. 

Oleh karena itu, dalam hal terjadinya benturan dengan P3B, pemungutan akan dilakukan melalui skema PTE yang mana mengadopsi konsep DST. Apakah kita perlu membatalkan ketentuan tersebut? Jawabannya, tidak. 

Sebagai penutup, persoalan pajak digital telah bergeser dari sesuatu yang bersifat teknis menjadi politis. Kini, tinggal jalan mana yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Di tengah perekonomian global yang bersiap menggeliat kembali, kinerja perdagangan Indonesia justru akan menghadapi tantangan di sisi ekspor dan impor seiring langkah para mitra dagang yang lebih gencar menerapkan kebijakan unfair trade.

Dari sisi ekspor, aksi proteksionisme bakal mengganjal akses pasar produk Indonesia. Hal ini paling tidak terlihat dari munculnya sejumlah tuduhan baru antidumping dan safeguard yang menyasar komoditas utama ekspor. 

Kementerian Perdagangan mencatat 14 kasus merupakan investigasi baru dan dua di antaranya adalah investigasi review atau peninjauan ulang. India menjadi negara yang paling aktif melakukan investigasi tersebut dengan total lima kasus. 

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Srie Agustina mengemukakan Indonesia berpotensi kehilangan devisa ekspor sebesar US$1,9 miliar atau setara dengan Rp26,5 triliun jika ekspor produk tersebut dikenai bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindak pengamanan (BMTP). 

Tantangan lain pun datang dari sisi impor. Permintaan yang terkontraksi selama pandemi secara nyata membuat serapan industri negara mitra dagang terganggu. 

Guyuran stimulus itu pun dikhawatirkan bakal mendisrupsi produk-produk yang masuk ke pasar potensial seperti Indonesia. 

Dari data KPPI tercatat adanya tujuh permohonan baru penyelidikan safeguard selama Januari—Mei 2020. Ketua Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko memperlihatkan adanya tren peningkatan impor pada produk-produk tersebut dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan impor sendiri bervariasi mulai dari 8% pada impor garmen sampai kenaikan 59% pada impor panel surya. 

Di sisi lain pelaku industri di dalam negeri mulai mengantisipasi potensi masuknya produk-produk impor yang ditunggangi praktik curang dalam perdagangan. Hal ini setidaknya dilakukan oleh produsen ban.

Daya tahan industri gim nasional teruji saat pandemi Covid-19. Hal itu setidaknya tecermin dalam laporan sejumlah operator seluler atas ledakan trafik penggunaan data untuk bermain gim selama pembatasan sosial berskala besar.

Tercatat, lalu lintas data untuk keperluan bermain gim di PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) melonjak 54% selama pandemi dibandingkan dengan bulan-bulan normal. 

Kenaikan trafik data untuk penggunaan gim juga terjadi di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Berdasarkan keterangan resmi perseroan, lalu lintas data untuk penggunaan gim melesat 83% selama PSBB dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. 

Business development Esports Manager Garena Indonesia Wijaya Nugroho mengatakan gaya hidup serba daring tersebut akan berbanding lurus dengan geliat industri gim Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan seiring dengan makin terdukasinya para gamers lokal. 

CEO Anantarupa Studios Ivan Chen menambahkan, pengembang gim lokal tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar untuk dapat berekspansi. Dorongan program-program strategis dari pemerintah untuk memacu percepatan pengembangan industri gim lokal tetap dibutuhkan. 

Melihat tren tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI) bergerak cepat dalam merangsang industri gim lokal segera meningkatkan pangsa pasar di dalam negeri. Deputi Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Sungkari menjelaskan Kemenparekraf dan AGI telah menyiapkan dua langkah utama untuk memperkuat persebaran gim buatan lokal.

Presiden AGI Cipto Adiguno menambahkan pangsa pasar industri gim lokal tahun ini ditargetkan naik perlahan dari capaian tahun lalu. Beberapa strategi pengembangan industri gim lokal pun telah dijalankan sepanjang tahun lalu, seperti kolaborasi antara pemerintah dan pengembang, penyelenggaraan ajang-ajang gim, upaya promosi gim lokal ke luar negeri, serta penekanan konsep yang unik sebagai daya tarik.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri mencatat total nilai perbaikan kredit atau restrukturisasi hingga Mei 2020 mencapai Rp 60 triliun kepada 323.617 debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, dari total debitur yang di restrukturisasi, 72 persen di antaranya debitur segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Royke mengatakan, portofolio kredit segmen wholesale (bank only) sampai Maret 2020 tumbuh 17,92 persen year on year (YoY). Sedangkan pada segmen ritel tumbuh 9,47 persen secara tahunan.

Restrukturisasi kredit menjadi salah satu fokus bagi korporasi ini, termasuk mendukung kebijakan pemerintah dan regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Mandiri juga akan melakukan efisiensi internal dan memberikan kredit selektif kepada sektor yang tidak terdampak wabah virus korona.

Royke menjelaskan, Bank Mandiri juga berupaya menjaga kecukupan likuiditas, termasuk menerbitkan obligasi rupiah dan emisi global bonds.

OJK menyatakan program restrukturisasi kredit akan mengganggu arus kas cashflow perbankan dan lembaga pembiayaan. Sebab, kedua industri jasa keuangan ini harus membayar dana pinjaman dari bank lain sehingga berpengaruh terhadap seretnya likuiditas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, dalam kondisi normal, menurut Wimboh, gangguan likuiditas bank dan lembaga pembiayaan bisa disiasati dengan cara melakukan interbank call money atau pinjaman singkat antarbank.

Sales & Marketing General Manager Synthesis Devlopment, Imron Rosyadi mengatakan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Synthesis Development menawarkan virtual marketing experience kepada para calon konsumen properti.Saat ini, selain menggarap empat proyek apartemen yang berada di pusat kota Jakarta, Samara Suites, Synthesis Residence Kemang, Pajawangsa City, dan Bassura City, Synthesis Development juga mengembangkan kawasan perumahan Synthesis Homes di Tangerang Selatan dan Green Synthesis Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat.