Pelaku Bisnis Internet Broadband Butuh Stimulus
Pemerintah perlu merelaksasi perizinan dan memberikan stimulus kepada para pelaku bisnis internet jaringan kabel (fixed broadband) agar mereka bisa tetap berinvestasi di tengah pandemi. Pemerintah perlu menggelar ‘karpet merah’ karena sebagian besar investor penyelenggara jaringan telekomunikasi menghentikan investasinya akibat pandemi Covid-19. Padahal, mandeknya investasi akan membuat penetrasi internet di Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain. Hal ini menjadi materi dalam Diskusi bertajuk Yang Berkilau di Tengah Covid itu menghadirkan empat pembicara, yaitu Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif Angga, President Director & Chief Executive Officer (CEO) PT Link Net Tbk Marlo Budiman, serta CEO MNC Play Ade Tjendra.
President Director & CEO PT Link Net Marlo Budiman, mengatakan Indonesia perlu menggenjot investasi, karena data Media Partners Asia (MPA) menyebutkan bahwa penetrasi internet dari para pelanggan fixed broadband atau internet broadband baru sekitar 12,8% dari total penduduk Indonesia. Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengungkapkan, bisnis internet broadband di tengah pandemi Covid-19 secara umum mengalami penurunan yang cukup siginifkan, meski secara trafik meningkat. Jamalul menawarkan konsep kepada para pelaku pemerintahan desa untuk besama-sama berinvestasi dan berbisnis internet, melalui Dana Desa Hasilnya nanti dikembalikan ke desa.
Menurut Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga, saat ini penetrasi internet broadband di Indonesia masih di bawah 15%, sehingga Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di Asean. Karena itu, Arief mengajak semua pemain bisnis telekomunikasi mendorong percepatan penetrasi broadband bersama pemerintah. Marlo Budiman juga mengharapkan hal sama. Marlo berharap pemerintah dapat memberikan support, terutama sinkronisasi perizinan antara pusat daerah. Selama ini, Link Net sering terkendala tumpang-tindih aturan ketika hendak menggelar jaringan ke kota-kota baru atau daerah-daerah baru. CEO MNC Play Ade Tjendra menekankan pentingnya peran pemerintah, terutama melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi, untuk bersama-sama membagun ekosistem digital yang mencakup network, service, dan konten.
Ade mengapresiasi kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 yang telah meringankan beban pelaku industri telekomunikasi, antara lain melalui pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, dan PPh 25. Kecuali itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) selama dua bulan atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan dana universal service obligation (USO).
Jamalul mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikkan trafik sebesar 10-15%. Kenaikan itu terutama terjadi di sektor residensial yang berlanggaranan jaringan broadband, yaitu sekitar 20%. Menurut Marlo Budiman, selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan pelanggan Link Net sekitar 40%. Dari sisi pendapatan (revenue) juga naik. Dari sisi trafik, kata Marlo, terjadi kenaikan sebesar 47%. Trafik itu terutama terjadi pada layanan Netflix yang meningkat 140%, Youtube 33%, dan Google 30%. Marlo mengungkapkan pandemi Covid-19 merupakan game changer sekaligus behavior changer pada 2020.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023