Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi UI, Anwar Nasution dalam Opini-nya di Kompas mengatakan Wabah virus korona yang tengah berlangsung telah memorak porandakan sisi penawaran dan sisi permintaan perekonomian dan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia sehingga merangsang pelarian modal

Ia menambahkan, dalam keadaan seperti ini, fundamental ekonomi terasa lemah, sistem pajak, penghasilan devisa, dan kelemahan pokok dalam industri keuangan nasional. Pemerintah tak punya surplus anggaran dan surplus neraca pembayaran luar negeri untuk membelanjai keperluan pengeluaran yang meningkat. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sangat rendah, hanya separuh dari rata-rata negara-negara berkembang yang sepantar dengan Indonesia. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, 1966-1998, seluruh defisit APBN hanya dibelanjai dari sedekah atau hibah dan pinjaman lunak dari konsorsium negara-negara donor Barat (IGGI). Setelah IGGI dibubarkan mulai awal Orde Reformasi, pembelanjaan defisit APBN beralih ke pinjaman dari non IGGI, termasuk China yang syarat-syaratnya lebih mahal

Sementara itu, lanjutnya, ekspor Indonesia tetap bergantung pada bahan mentah, terutama minyak kelapa sawit dan batubara. Walaupun negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum mampu membuat Arab Saudi menjadi pasar untuk melayani Jemaah umrah dan haji yang ramai sepanjang tahun. Satu-satunya pilihan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memobilisasi modal adalah dengan menjual surat utang atau saham ke luar negeri. Sekitar dua pertiga dari SUN di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah milik investor asing yang sangat rawan pada pelarian modal, bergantung pada gejolak kurs rupiah dan perbedaan tingkat suku bunga antara di dalam dengan di luar negeri. Praktik ini dianggap tidak tepat karena dapat memicu inflasi, seperti pada 1965 dan 1966 yang mengakibatkan inflasi 650 persen hanya dalam setahun. Tingkat laju inflasi baru dapat diturunkan oleh Orde Baru setelah konsorsium negara-negara donor Barat mendirikan IGGI dan menyediakan hibah serta bantuan untuk menutup defisit APBN.

Sebagai solusi pembenahan ekonomi, ia berpendapat, pilihan yang tersedia adalah meningkatkan penerimaan, menggalakkan ekspor industri manufaktur, dan membangun industri keuangan. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan audit pajak Metode menghitung pajak sendiri (self assessment) juga memerlukan audit agar tidak terjadi penggelapan pajak. Orientasi perekonomian perlu diubah menjadi berorientasi pada ekspor. Kementerian Agama perlu ikut membantu membuka restoran, hotel, penginapan, dan pertokoan Indonesia di Tanah Suci. Industri tabungan dana pensiun, asuransi, dan bank tabungan pos perlu dikembangkan

Untuk menampung industri padat karya yang terganggu di China akibat virus korona, pantai timur Sumatera, Pulau Jawa, serta Kalimantan Barat dan Timur dapat dikembangkan sebagai alternatif lokasi penampungan bagi industri padat karya yang tutup di China. Industri itu mencakup industri tekstil dan pakaian jadi, komponen dan suku cadang, serta perakitan industri elektronik dan otomotif. Sumatera dan Kalimantan sangat kaya akan tenaga listrik sumber daya air dan Batubara.

Kuatnya budaya kekeluargaan di Indonesia membuat publik merindukan silaturahmi secara langsung yang tidak dapat dilakukan selama masa pembatasan sosial berskala besar. Silaturahmi dan berwisata menjadi keinginan terbesar yang hendak dilakukan jika pembatasan sosial berakhir.

Selama PSBB berlangsung, terlihat publik melakukan beberapa kebiasaan baru. Jajak pendapat Kompas pada 16-23 Mei 2020 menunjukkan, imbauan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah diikuti sebagian besar responden. Aktivitas yang dilakukan di rumah antara lain beribadah, berolahraga, dan berbelanja. Khusus soal belanja, Responden yang sebelumnya tak pernah berbelanja secara daring sekarang memilih cara itu.

Seiring rencana penerapan normal baru yang ditandai dengan pelonggaran secara bertahap, Hingga 31 Mei, 102 pemerintah kota/kabupaten yang tersebar di 23 provinsi diberi kewenangan menerapkan tatanan normal baru oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah pusat berpesan bahwa keberhasilan penerapan normal baru tergantung dari kedisiplinan masyarakat.

Silaturahmi Silaturahmi menjadi kegiatan yang paling banyak dinantikan untuk bisa dilakukan publik pada saat PSBB berakhir. Silaturahmi kepada keluarga, kerabat, dan teman menjadi aktivitas yang disebutkan oleh 42,7 persen responden. Dimana sebagian besar menyatakan belum puas dengan silaturahmi secara daring (online) yang dilakukan saat Idul Fitri lalu akibat kebijakan PSBB. Aktivitas silaturahmi secara fisik sangat dirindukan terutama oleh kalangan milenial Dewasa sampai Baby Boomer (berusia > 31 tahun). Rencana terbesar kedua adalah berwisata dengan 13,5 persen responden yang diungkapkan paling banyak oleh generasi milenial muda (<30 tahun) dan diikuti generasi milenial matang (31-40 tahun).

Kota Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Malang, Jakarta, Medan, Lampung, dan Kendari menjadi beberapa kota yang paling banyak disebut akan dikunjungi setelah PSBB berakhir. Sementara itu, tempat wisata, seperti Pantai Kuta, kawasan Puncak Bogor, Dunia Fantasi Ancol, Candi Borobudur, Danau Toba, dan Gunung Bromo, menjadi tempat favorit yang disebut-sebut hendak segera dikunjungi.

Peluang emas ini harus dimanfaatkan oleh industri pariwisata. Penerapan protokol keamanan dan kebersihan, higienitas, serta saluran penjualan yang lebih menyesuaikan dengan karakter pelanggan menjadi kunci untuk bangkit menyambut gelombang wisatawan. Sepanjang protokol kesehatan dijalankan dan dipatuhi, sektor pariwisata diharapkan kembali bergairah.

Selain aktivitas bepergian, aktivitas ibadah di masjid, gereja, dan tempatibadah lain juga dirindukan sebagian responden, termasuk perjalanan ibadah, seperti ziarah, umrah, dan naik haji.

Program Tabungan Perumahan Rakyat punya tujuan baik, yaitu memenuhi kebutuhan rumah bagi pesertanya. Namun, kewajiban pegawai aparatur sipil negara dan swasta untuk mengikuti program itu dinilai kurang menjawab kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi keuangan pekerja. Tanpa ada jaminan pemenuhan rumah bagi semua peserta dan kemudahan mencairkan dana tabungan, program ini berpotensi hanya akan menambah beban iuran pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar menjelaskan Pekerja tahap pertama yang diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) adalah aparatur sipil negara (ASN), setelah itu di tahap Kedua pekerja di perusahaan badan usaha milik negara dan daerah serta TNI-Polri. Tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal. Tenggat kepesertaan paling cepat untuk kedua tahap ini belum ditentukan.

Meski bertujuan memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, tak semua pekerja merasa diuntungkan dengan program Tapera. Menurut Mawar (23), ASN yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan di wilayah Jakarta Pusat, program Tapera yang bersifat wajib tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas semua pekerja. Ia mengaku tak membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah. Namun karena wajib, ia harus merelakan gajinya dipotong untuk iuran tabungan perumahan mulai tahun depan. Selain iuran tersebut, ada juga BPJS Kesehatan, iuran jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun lewat BP Jamsostek. Yosefhino Frederick (26), PNS yang tinggal di Jakarta, mengatakan, dengan kewajiban iuran Tapera, negara tampak mengatur hak finansial seseorang. Di sisi lain, Yosefhino menilai, kehadiran skema Tapera patut diapresiasi. Skema ini membuatnya memiliki simpanan hari tua yang bersifat produktif, salah satunya untuk memiliki hunian pertama.

Ketua Umum Real Estat Indonesia Totok Lusida berpendapat, Tapera akan menambah potongan bagi pekerja dan perusahaan. Total seluruh potongan atau iuran bulanan untuk pekerja 6,5 persen, sedangkan pengusaha 18,74 persen.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh, situasi ini bukan merupakan hal baru, karena sejak ada Taperum, gaji PNS sudah dipotong meski besaran potongannya kecil. Karena kecil, relatif tak terasa, bantuan yang diterima juga tidak terasa. Akhirnya banyak PNS tidak mengambil jatah untuk membeli rumah. Jadi, sebenarnya bantuan itu tidak terlalu berdampak bagi ASN.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, iuran tabungan perumahan rakyat sebaiknya tak diimplementasikan pada masa pandemi Covid-19, tetapi setelah ekonomi pulih. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan BP Tapera untuk mengelola dana dengan baik dan transparan sehingga dapat menghindari masalah dikemudian hari.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengakui ada lonjakan tagihan rekening listrik di luar kewajaran terhadap 1,9 juta pelanggannya. Relaksasi pembayaran tagihan diberikan agar tak memberatkan pelanggan, karena konsumsi listrik meningkat selama kebijakan belajar dan bekerja dari rumah sejak pekan ketiga Maret 2020.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat, masyarakat berhak tahu tentang lonjakan tagihan listrik mereka. Selain itu, harus ada solusi atau penyelesaian, termasuk hal yang harus dilakukan pelanggan. Oleh karena itu, PLN sebaiknya membuka seluas-luasnya kanal pengaduan atas masalah yang menimpa konsumen. Tulus juga menyarankan konsumen untuk rajin dalam memeriksa serta menyiapkan bukti apabila ingin mengadukan pelonjakan, ia juga menggarisbawahi, konsumsi listrik sejak periode bekerja dari rumah umumnya memang naik.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangan resmi mengatakan PLN memberikan relaksasi berupa pembayaran yang diangsur untuk meringankan beban pelanggan. Ia juga membantah isu yang beredar bahwa PLN menaikkan tarif listrik atau menerapkan subsidi silang antargolongan pelanggan.

Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Muhammad Chatib Basri, yang saat ini Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dalam tulisan opini-nya baru – baru ini menyatakan dampak wabah mungkin akan panjang. Sehingga kita perlu menyiapkan persediaan yang baik dan cukup serta menjaga ritme agar tak kehabisan stamina. Perlu bijak dan berani memilih pilihan sulit.

Pertumbuhan ekonomi turun tajam dari 4,97 persen triwulan IV-2019 menjadi 2,97 persen triwulan I- 2020. Padahal, menurutnya periode Januari-Februari belum ada pengaruh signifikan dari Covid-19 terhadap ekonomi. Volume penjualan untuk jasa kesehatan online, farmasi, atau supermarket meningkat dibandingkan periode pra-Covid-19. Konsumsi makanan dan minuman juga masih stabil. Tapi ia menduga kontraksi ekonomi akan berlanjut di triwulan kedua 2020. Majalah The Economist beberapa minggu lalu menurunkan artikel soal perbandingan antara Denmark, yang menerapkan kebijakan lockdown secara ketat, dengan Swedia, yang tak menerapkan lockdown. Menariknya ada pola yang sama: penduduk di kedua negara itu cenderung tinggal di rumah dan menurunkan belanjanya.

Di Malaysia, proses re-opening juga tak mudah dan membutuhkan waktu. Mereka berkilah, jika sebuah usaha misalnya melayani 50 orang, kemudian satu orang saja terkena Covid-19, maka semua orang akan dipanggil dan dikarantina kembali. Lalu usaha akan ditutup. Di China, data menunjukkan pengguna kereta bawah tanah (subway) kembali ramai pada hari kerja, tapi bukan akhir pekan. Artinya, orang memang keluar rumah, tapi untuk bekerja, bukan untuk pelesir. Yang terjadi di China setelah re-opening: produksi meningkat, tetapi permintaan masih sangat lemah.

Studi dari Lin dan Meissner (2020) di National Bureau of Economic Research (NBER) juga menunjukkan bahwa pengangguran tetap tinggi di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) yang tak menerapkan lockdown hal ini dikarenakan pembukaan dan pemulihan ekonomi belum merata di semua tempat. Di Indonesia, Data menunjukkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan (loan to deposit ratio) menurun akibat menurunnya permintaan kredit. Perhitungan Chatib Basri bersama Fitrania dan Zahro (2016) menunjukkan peningkatan konsumsi akan mendorong investasi satu triwulan kemudian. Namun sebaliknya, peningkatan investasi tak meningkatkan konsumsi secara signifikan. Jadi, jika ingin menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek, tingkatkanlah konsumsi.

Berdasarkan tulisan bersama Rema Hanna dari Universitas Harvard dan Benjamin Olken dari MIT, ia menuturkan perlunya perluasan BLT bagi kelas menengah bawah, program padat karya tunai untuk mendorong terciptanya permintaan, kemudian Bank Indonesia mengikuti dengan ekspansi moneter.

Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam mengaudit dana pemulihan ekonomi nasional untuk BUMN. Dana itu tidak untuk membayar utang perusahaan. Tahun ini, 10 BUMN yang terkena dampak Covid-19 memperoleh dana tambahan Rp 42,07 triliun. Alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu belum termasuk pembayaran percepatan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp 76,08 triliun. Maka, total suntikan dana dari pemerintah kepada BUMN mencapai Rp 118,15 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, berpendapat, sejumlah BUMN memang terkena dampak Covid-19 sehingga pemerintah menyuntikkan dana tambahan. Namun, kebutuhan setiap BUMN tergantung pada tingkat keparahan dampak Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, dana PEN hanya diberikan kepada BUMN yang kinerjanya merosot akibat Covid-19. Adapun dana kompensasi tidak termasuk PEN karena dihitung sebagai utang pemerintah. Ia mencontohkan, penyertaan modal negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan disalurkan ke Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk pemberian kredit modal kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Jumat (5/6/2020) menyampaikan, perusahaan BUMN tetap harus mencari dana dari pihak lain untuk membayar utang. Perusahaan BUMN tidak bisa memanfaatkan suntikan dana PEN untuk membayar utang. Pihak ketiga itu antara lain perbankan dan lembaga keuangan.

Berdasarkan data Kemenkeu, PMN akan diberikan kepada empat perusahaan, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 500 miliar.

PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pendanaan senilai Rp 2,41 triliun kepada 506 ribu mitra pelaku usaha mikro hingga Mei 2020. Tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman (TKB) 90 hari tercatat mencapai 99,14 persen.

Pendiri dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan, Amartha berkomitmen mendampingi mitra dan masyarakat desa untuk memulihkan ekonomi di perdesaan. Berbagai program bantuan diinisiasi, seperti pemberian masker, penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, serta program edukasi Kesehatan. Ia yakin sektor ultramikro di perdesaan sangat tangguh dan bahkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Dengan rekam jejak pembayaran yang baik, Amartha meyakini pemulihan bisnis dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Dalam mengurangi risiko gagal bayar, Amartha juga telah memperbarui algoritma sistem skor kredit dengan memasukkan parameter yang sensitif terhadap dampak Covid-19 bagi calon mitra.

Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengakui, penyaluran pembiayaan melalui tekfin peer-to-peer (P2P) lending mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah, menyampaikan, masih ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan, seperti distribusi di sektor health care, begitu juga sektor terkait distribusi pangan, produk agrikultur, dan makanan kemasan. Sektor telekomunikasi dan ekosistem daring juga semakin banyak digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan berpotensi untuk berkembang terus seiring pergeseran perilaku konsumsi masyarakat. Menurut hasil survei AFPI pada pertengahan Mei lalu, sebanyak 90 platform menyatakan memiliki TKB stabil, 34 platform mengalami penurunan TKB, dan enam platform mengaku mengalami kenaikan TKB.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga 2024 mendatang. Korporasi petani ditujukan untuk bisa meningkatkan skala usaha pertanian para petani yang berdampak pada membaiknya kesejahteraan.

Kepala Bagian Perencana Wilayah Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan, sejauh ini terdapat lima proyek percontohan korporasi petani yang sudah dilakukan dan menunjukkan perkembangan positif. Pada era new normal, korporasi petani harus dilakukan agar pengelolaan kegiatan pertanian bertransformasi menjadi suatu ekosistem bisnis. Petani pun menjadi memiliki jiwa kewirausahaan dan benar-benar menjadi pebisnis. Hermanto menjelaskan, secara umum korporasi petani merupakan satu kesatuan badan usaha yang dibentuk oleh dan untuk petani. Konsep korporasi yang diusung juga merestorasi jiwa gotong royong petani yang saat ini mulai pudar. Kementan telah menyusun proses bisnis korporasi petani dimulai dari hulu ke hilir. Dimulai dari petani yang berkumpul menjadi kelompok petani dan gabungan kelompok petani yang memiliki basis budi daya komoditas pertanian. Hanya saja, Hermanto tak memungkiri terdapat hambatan yang dihadapi untuk bisa membentuk korporasi petani secara masif. Utamanya yakni soal pembiayaan dari perbankan.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Anang Noegroho Setyo Moeljono menambahkan, korporasi petani menjadi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021. Sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di perdesaan perlu ditingkatkan untuk menjadi kegiatan usaha modern agar bisa menopang perekonomian. Korporasi petani pun dinilainya dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok komoditas yang selama ini kerap menjadi masalah.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA menargetkan proyek gasifikasi batu bara dapat dikomersialisasikan selambatnya pada 2025. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan front end engineering design (FEED) dan engineering, procurement, construction (EPC).

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menegaskan, perseroan tetap melanjutkan proyek gasifikasi batu bara. Para pemegang saham pun menyetujui untuk perusahaan tetap melanjutkan proyek tersebut, karena proyek tersebut merupakan salah satu langkah perusahaan untuk berkembang dan berekspansi. Hal ini mengingat proyek gasifikasi batu bara juga sudah mendapatkan investor. 
Proyek yang dimaksud adalah proyek gasifikasi batu bara miliknya yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan Air Products and Chemicals Inc yang nantinya akan menghasilkan dimethyl ether (DME). Dalam pengembangannya, dari proyek yang sama juga akan menghasilkan metanol dan monoethylene glycol (MEG).

Arviyan juga menjelaskan, saat ini kemajuan proyek sudah sampai pada tahap FEED. Setelah FEED ini, dalam waktu dekat, kata Arviyan, perusahaan akan segera melakukan lelang proses EPC. Proyek ini menelan investasi 2 miliar dolar AS. Proyek ini, dia melanjutkan, beroperasi secara komersial sekitar 2024. Target angkutan pada 2020 menjadi 27,5 juta ton atau meningkat 13 persen. Untuk volume penjualan batu bara tahun 2020, perusahaan tambang pelat merah itu menargetkan meningkat menjadi 29,9 juta ton. Lewat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun buku 2019, PTBA membagikan dividen sebesar Rp 3,65 triliun yang merupakan 90 persen dari total laba bersih perusahaan tahun 2019. Rasio pembagian dividen yang mencapai 90 persen ini bisa dikatakan menjadi yang terbesar dalam sejarah Bukit Asam dan bisa jadi juga menjadi yang terbesar juga untuk BUMN yang tercatat di bursa, kata Arviyan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut pembayaran dividen perusahaan pelat merah kepada negara untuk tahun buku 2020 akan meleset jauh dari target. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, turunnya setoran kepada negara karena sekitar 90 persen perusahaan milik negara tak mampu beroperasi maksimal karena terdampak Covid- 19, juga banyaknya pendapatan yang penggunaannya dialih kan ke cash flow perusahaan. Pemerintah berencana memberikan relaksasi terhadap BUMN-BUMN dalam hal menyetorkan dividen karena dampak wabah Covid-19. Kondisi ini dimanfaatkan BUMN sektor tambang melakukan ekspansi bisnis. Holding BUMN pertambangan sendiri tahun lalu cukup menjadi penyumbang kantong negara. Holding BUMN pertambangan menyetor Rp 1 triliun lebih kepada negara pada 2019.

Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan Penjualan industri plastik hulu di pasar domestik menurun hingga 60% karena pandemi Covid-19. Akibatnya, industri harus mengalihkan sekitar 30 ribu ton produk per bulan ke pasar ekspor untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis. Dari sisi produksi, menurut Fajar, industri plastik hulu masih relatif stabil. Saat ini, utilisasinya mencapai 90-95% karena industri memiliki kontrak jangka panjang terhadap bahan baku, dan harga minyak juga masih murah.

Dia menilai, pelonggaran PSBB berupa pembukaan kembali pusat perbelanjaan akan meningkatkan permintaan plastik. Sebab, industri plastik bisa masuk lagi pasar modern. Selain itu, dia menuturkan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan salah satu konsumen kemasan plastik, diharapkan bisa kembali beroperasi dengan kapasitas terbatas.Namun, dia mencatat, permintaan beberapa kemasan plastik turun, terutama yang berhubungan dengan pariwisata, seperti kemasan teh, air mineral, minuman karbonasi, dan mi sebesar 60%.Fajar menambahkan, tetap bukanya pasar tradisional di beberapa daerah juga memicu peningkatan permintaan saat Puasa dan Lebaran. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan pemulihan sektor industri manufaktur di dalam negeri yang terkena dampak pandemi Covid-19