PT Angkasa Pura (Persero) I atau AP I menyiapkan rebound strategy menuju fase kenormalan baru atau new normal. Sebelumnya, operator bandara pelat merah itu menerapkan survival strategy di tengah penurunan trafik penumpang pesawat.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan, ini dilakukan melalui program kerja multi dimension performance improvement di mana berbagai upaya dalam rebound strategy yang sudah mulai dilakukan pada sisa tahun ini dapat dirasakan pada 2021.

Faik menjelaskan, terdapat enam inisiatif dalam rebound strategy AP I.Pertama yakni persiapan new normal di bandara, penguatan portofolio bisnis baru dengan mengembangkan adjacent business, business process improvement dengan perbaikan proses bisnis eksisting dalam konteks revenue safe-guarding dan cost leadership, restrukturisasi organisasi, menerapkan enterprise architecture, juga melakukan penguatan perencanaan pengadaan melalui category management dan entralisasi tim pengadaan.

Pada kesempatan yang sama, Faik menyebutkan, adanya kenaikan trafik penumpang usai larangan mudik selesai. Peningkatan trafik penumpang tersebut perlu diantisipasi dengan penerapan protokol new normal di bandara untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19.

Upaya memulihkan perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi perhatian serius jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo lantaran sebagai sektor yang dianggap paling terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solo, Heri Purwoko Joko Siswanto, nantinya tim akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan UKM termasuk kondisi terkini para pelaku UKM.

Ia bakal menyiapkan sejumlah kebijakan anggaran, salah satunya dengan menyisir anggaran yang dapat dialihkan untuk membantu pemulihan UKM.
Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan, bantuan kepada pelaku UKM untuk sementara ini berupa sembako, untuk pedagang kaki lima (PKL), pedagang di Galabo, pelaku seni, serta warga yang belum mendapat bantuan lainnya dari pemerintah.

Provinsi Jawa Tengah juga sudah menyiapkan sejumlah skenario pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng tahun 2021.

Pendanaan ke perusahaan rintisan tahap awal mulai kembali diminati oleh para pemodal ventura di tengah pandemi Covid-19, kendati model investasi tersebut sebelumnya tercatat lebih sering menyebabkan kerugian bagi investor.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia Edward Ismawan Chamdani menilai minat investasi ke startup tahap awal (seed funding) di Indonesia masih tinggi, meski masih ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. 

Tingginya minat investor untuk seed funding, lanjut Edward, juga tidak lepas dari potensi pangsa pasar RI yang dinilai mendukung perusahaan rintisan tahap awal untuk terus bertumbuh. Di samping itu, portofolio investor yang makin baik turut memengaruhi kelancaran siklus investasi di beberapa tahapan startup.
Namun, lanjutnya, hal itu tidak mudah lantaran kompetisi antarperusahaan rintisan pascapandemi Covid-19 bakal makin ketat. Ketatnya kompetisi tersebut dikatakan menjadi salah satu risiko investasi startup saat ini. 

Sekadar catatan, belum lama ini salah satu perusahaan multinasional asal Jepang, SBI Holdings, membentuk dana usaha patungan dengan perusahaan modal ventura Indonesia, Kejora Capital Management Pte. Ltd., untuk dikucurkan kepada startup-startup tahap awal di Tanah Air. 

Mulai diminatinya lagi pendanaan ke startup tahap awal merupakan sebuah anomali. Pasalnya, pendanaan startup tahap awal Indonesia, yang pada 2019 tercatat paling tinggi di Asia Tenggara, justru memiliki riwayat ‘gagal’ yang tidak kalah tinggi. 

Berdasarkan laporan Cento Ventures berjudul Southeast Asia Tech Investment in 2019, dari total investasi startup di Indonesia sepanjang 2014—2019 yang mencapai US$9,42 miliar, return of investment (RoI)-nya hanya US$1,29 miliar sehingga rasio likuiditas terhadap investasi baru 0,1 kali lipat. 

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia Handito Joewono berpendapat mulai maraknya investasi seed funding tidak terlepas dari kinerja industri startup RI yang diprediksi kembali normal dalam waktu relatif cepat. 

Partner East Ventures (EV) Melisa Irene menjelaskan seed investors tidak lagi cenderung menghindari risiko dan memilih menanamkan modal untuk jangka menengah dan jangka panjang di startup yang sudah sangat kompetitif dengan harga premium seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19. 

Sementara itu, Investment Associate Ideosource Venture Eldo Wana Kusuma mengatakan tingginya minat pemodal ventura terhadap startup tahap awal tidak terlepas dari potensi bisnis yang terus dinilai mampu berkembang secara eksponensial dalam waktu singkat.

Ekspor komoditas nonmigas utama Indonesia masih dibayangi ketidakpastian di tengah pandemi Covid-19. Namun sebagian komoditas diperkirakan dapat tetap tumbuh dengan menangkap peluang dibukanya kembali aktivitas ekonomi di sejumlah negara.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, komoditas nonmigas utama tersebut mencakup minyak sawit mentah atau crude palm oil beserta turunannya. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa nilai ekspor 10 komoditas tersebut cenderung naik selama Januari - April 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Kenaikan terbesar terjadi pada ekspor sejumlah produk pertanian seperti kakao dan sawit. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, peluang ekspor dari komoditas utama tersebut berada pada produk pangan mengingat permintaan global hanya akan mengarah pada produk tersebut serta pada alat kesehatan dan obat-obatan. 

Adapun pada produk manufaktur, dia mengatakan performa Indonesia terganjal oleh daya saing seiring kembalinya China dalam rantai pasok global. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa aktivitas ekspor China bakal diikuti dengan aksi dumping. 

Dalam kaitan itu, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan terdapat harapan sejumlah komoditas ekspor Indonesia ke depannya dapat tumbuh. Kendati demikian, Fithra tak memungkiri jika sejumlah komoditas ekspor utama mengalami tekanan yang cukup dalam efek dari terbatasnya kinerja sektor transportasi seperti pada ekspor komponen kendaraan.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menandatangani komitmen kebijakan penetapan harga gas dengan pelanggan industri tertentu sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 8/2020.

Tentunya PGN akan melakukan penyesuaian produk kepada pelanggan sesuai ketentuan yang tertera dalam kepmen untuk memastikan benefit gas hulu dapat tersalurkan kepada pelanggan di hilir, kata Direktur Komersial PGN Faris Aziz.

Terkait dengan keputusan menteri ESDM 89K/2020, semua ketentuan yang tertuang dalam perjanjian jual beli gas (PJBG) lama adalah tetap dan tidak ada perubahan.

Untuk pelaksanaan Kepmen 89.K/2020, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengalokasikan volume gas bumi dari hulu sebesar 399 BBTUD untuk Grup PGN.

Adapun dalam sisi niaga PGN menyalurkannya kepada enam sektor industri, yakni kaca, keramik, baja, oleokimia, petrokimia, dan sarung tangan karet.

Sampai saat ini, PGN telah menandatangani 5 (lima) dari total 14 dokumen letter of agreement (LOA). Sedangkan, proses pembahasan sisa 9 LOA pemasok hulu ke PGN masih berlangsung antara SKK Migas dengan para pemasok gas.

PGN, Pertamina Gas, dan Pertagas Niaga menandatangani letter of agreement (LoA ) dengan Pertamina Hulu Energi Group (PHE) mengenai kesepakatan penyesuaian harga gas.

PGN termotivasi mendukung industri ke arah yang semakin maju sehingga dapat memberikan benefit yang berkelanjutan bagi negara. Program perluasan layanan, baik konektivitas maupun aksesibilitas gas bumi PGN, diharapkan dapat optimal untuk pengembangan layanan untuk industri dan komersial, kata Direktur Utama PGN Suko Hartono.

Suko mengatakan, PGN mengharapkan kebijakan kemudahan dalam mendapatkan suplai gas, baik gas pipa maupun LNG, dengan memfungsikan diri sebagai agregator pemanfaatan gas nasional.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyaksikan, perjanjian jual beli gas antara PGN dengan 177 industri yang mendapatkan fasilitas harga gas khusus. Kementerian ESDM mengapresiasi PGN dan grup, serta badan usaha industri pemanfaat gas bumi yang telah mendukung kebijakan penyesuaian harga gas bumi untuk sektor industri.

Pemerintah meningkatkan dana Pemulihan Ekonomi (PEN) menjadi 677,2 Triliun dari sebelumnya Rp.641,17 Triliun yang akan dituangkan dalam Pepres 54/2020. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat terbatas virtual dipimpin Presiden Joko Widodo. Anggaran tersebut terdiri dari Rp. 87,55 Triliun, untuk bidang kesehatan, Rp. 203,9 Triliun untuk jaring Pengaman Sosial (JPS) antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos, Kartu Prakerja, Diskon tarif listrik enam bulan, bantuan sembako dan BLT Dana Desa. Rp. 123,46 Triliun, untuk dukungan kepada UMKM, Relaksasi Perpajakan Rp. 126,1 Triliun, Insentif untuk korporasi BUMN/swasta Rp. 44,57 Triliun. Dalam keterangan tersebut secara rinci dijelaskan alokasi dana PEN untuk keperluan apa saja.

Sementara itu defisit APBN 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 1.039,2 Triliun atau setara dengan 6,34% PDB. Hal tersebut disebabkan oleh belanja PEN, atas dasar tersebut Pemerintah akan mervisi Perpres 54/2020 terkait postur APBN. Dalam revisi itu akan termasuk peningkatan belanja negara menjadi Rp. 2.738,4 Triliun (sebelumnya Rp. 2.613,8 Triliun) dan penurun pendapatan negara menjadi Rp. 1.669,1 Triliun (dari sebelumnya 1.760,9 Triliun) karena penerimaan pajak turun menjadi Rp. 1.404,6 triliun (sebelumnya Rp. 1.462,6 Triliun)

Disaat yang sama Presiden meminta agar BI, OJK, Perbankan dan pelaku usaha sektor swasta berbagi beban secara proporsional, hal tersebut guna menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang tepat agar pertumbuhan tidak minus, industri beroperasi dan PHK secara masif dapat dicegah. Presiden berharap kebijaka tersebut dapat menimbulkan rebound kondisi ekonomi. Beliau juga menyampaikan bahwa KPK, Jaksa Agung, BPKP dan LKPP melakukan pendampingan dan pengawasan untuk mencegah bocornya uang negara.

Pencabutan PSBB dan penerapan protokol normal baru bakal menjadi simalakama bagi perekonomian dan pertaruhan fiskal negara. Oleh karena itu, kepercayaan pasar perlu dijaga sebagaimana dikatakan Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri. Ia menambahkan bahwa pembiayaan cukup menantang karena pemerintah membutuhkan anggaran besar dalam enam bulan ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berencana mencabut PSBB dan akan menerapkan protokol normal baru bersamaan dengan program Exit-Strategy Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada 10 indikator kesehatan masyarakat berbasis data yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan beberapa daerah masih mengalami kenaikan kasus yang cukup tinggi, namun pada saat yang sama 15 provinsi mencatat tidak ada laporan kasus positif Covid-19 yang baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, daya tahan APBN sudah didesain bertahan sampai akhir tahun. Defisit anggaran ditingkatkan hingga 6,27 persen produk domestik bruto untuk mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi secara bertahap, termasuk pelonggaran PSBB. APBN tidak dimaksudkan untuk menyubsitusi namun berfungsi sebagai katalis atau bantalan agar masyarakat dan dunia usaha memiliki daya tahan sampai akhir tahun. Sementara Gubernur BI Perry Warjiyo mendorong bank yang ingin mendapatkan likuiditas tambahan segera datang ke bank sentral dan melelang SBN yang dimiliki. Saat ini, jumlah SBN milik bank yang sudah direpokan ke BI masih sekitar Rp 43,9 triliun. Adapun data per 14 Mei 2020, jumlah SBN perbankan sebesar Rp 886 triliun atau sekitar 16,4 persen dari total dana pihak ketiga perbankan.

Bank Dunia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi nol persen pada 2020, bahkan minus 3,5 persen dalam skenario buruk. Selain pandemi Covid-19, risiko tekanan ekonomi saat ini juga diperparah oleh anjloknya harga komoditas global dan harga minyak mentah dunia. Sebagaimana disampaikan Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph van Doorn. Kebijakan bidang kesehatan, lanjut Doorn, harus dibarengi kebijakan perlindungan sosial yang kuat berupa pemberian bantuan langsung dan jaminan keamanan pangan. Selain itu, pemerintah juga perlu meminimalkan biaya dunia usaha melalui subsidi atau insentif pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, APBN 2020 sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bantalan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan dunia usaha sampai akhir tahun. Ekonomi akan berangsur pulih mulai triwulan IV-2020 seiring dengan penurunan kasus baru dan penerapan protokol normal baru di beberapa daerah. Secara terpisah, ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, berpendapat, rendahnya daya serap pasar obligasi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyeimbangkan porsi pembiayaan. Selama ini, dana yang bersumber dari pinjaman bilateral ataupun multilateral relatif kecil. Padahal, sejumlah lembaga multilateral membuka akses pinjaman cukup besar.

Rencana pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar tanpa persiapan matang bisa membawa dampak yang lebih buruk terhadap perang melawan Covid-19. Kebijakan itu juga belum tentu signifikan memulihkan ekonomi nasional yang banyak terpengaruh disrupsi sentimen pasar serta rantai pasokan global. Meski demikian, pemerintah tetap menyeriusi rencana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menyiapkan dunia usaha dan dunia kerja menyambut transisi kehidupan normal baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, sebagian besar perusahaan siap mengikuti anjuran protokol namun tidak menjamin publik luas dapat memenuhi secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Apindo Sintha W Kamdani menambahkan, dampak pemulihan ekonomi dari relaksasi PSBB tidak akan instan karena tekanan juga dipengaruhi sentimen pasar global dan rantai pasok global yang terdisrupsi. Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Enny Sri Hartati mengemukakan, penerapan relaksasi PSBB harus direncanakan dengan ekstra hati-hati terutama di ruang publik dan transportasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon mengatakan, ini dikembalikan pada respons masyarakat yang nanti memilih angkutan pribadi atau tidak punya pilihan selain naik angkutan umum. Menurut Harya, perlu ada survei tentang pola kerja dan pilihan sarana bertransportasi.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) diusulkan menjadi sektor usaha yang pertama dibuka untuk beroperasi setelah kondisi pandemi Covid-19 mulai kondusif. Pasalnya, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Pengusaha nasional Sandiaga Uno berpendapat, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah membuat kegiatan sosial ekonomi masyarakat terhenti, yang kemudian memakan korban banyak lapangan kerja serta memukul sektor UMKM. Selanjutnya, Sandiaga mengusulkan tahap new normal ekonomi atau pemulihan ekonomi ke dalam empat cluster berdasarkan manfaat ekonomi dan risiko kesehatan.

Sandiaga berpendapat diawali dengan UMKM terlebih dahulu di bulan Juni ini. Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo tak memungkiri pandemi Covid­19 telah menekan berbagai sektor dari dunia usaha. Namun, dalam upaya pemulihan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah akan memprioritaskan UMKM.