Peran CEO diharapkan untuk ikut serta mengatasi masalah negeri ini. Namun, kadang kala mereka terlambat memahami peta politik sehingga terlambat mengalkulasi dampaknya. Kita memiliki banyak CEO dari perusahaan teknologi yang bersemangat mengurai masalah bangsa dan kini terlibat membantu dalam berbagai kegiatan, seperti program Kartu Prakerja. Tiga diantaranya sempat terjun di panggung politik. Dua CEO muda, yaitu CEO Amartha dan CEO Ruangguru, sempat menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo, namun kini tinggal Nadiem Makarim di kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah keduanya mengundurkan diri.

Mereka cemas karena ternyata mereka beresiko terjebak dalam keruh perpolitikan sehingga kerja keras dan kontribusi mereka bisa percuma. Beberapa CEO sudah menyatakan, mendingan kembali mengurus bisnis murni dan tak mau ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga di program pemerintah yang kerap disalahartikan beberapa kalangan. Masalah yang lebih besar, kita bisa kehilangan stok pemimpin jika kecemasan itu meluas di kalangan anak muda. Pemimpin korporasi menjadi salah satu sumber kemunculan para pemimpin bangsa. Contohnya di Amerika Serikat pada 2012, sempat ada 40 pendiri dan pimpinan bisnis yang masuk ke panggung politik.

Pimpinan dari kalangan korporasi biasanya dicari di tengah bangsa yang tengah mengalami masalah ekonomi karena dianggap lebih memahami persoalan dan mungkin bisa menyelesaikan masalah. Pekerjaan rumah besar bersama adalah sejumlah CEO lain yang punya semangat besar untuk berbakti bagi negeri ini. Ketakutan itu membuat mereka menyewa konsultan dan penasihat hukum demi memastikan langkah mereka tidak salah. Pemerintah perlu memperhatikan masalah mereka dan menjamin peran mereka akan aman dari berbagai sangkaan, kecuali terbukti korupsi agar dapat mengobati ”luka-luka” dan mengurangi kecemasan para CEO.

Secara internal, sejak awal para CEO sebenarnya tidak perlu fobia atau menjauh dari politik. Lingkungan mereka dan pasar telah bersentuhan dengan politik, termasuk kekuasaan, birokrasi, kebijakan, aturan, dan lain-lain. Hanya saja, sejumlah CEO—yang karena usia dan pengalamannya—kadang terlambat memahami peta-peta politik sehingga mungkin terlambat mengalkulasi berbagai faktor di dalam politik. Akibatnya, mereka terjebak urusan-urusan kecil yang membuat mereka terpeleset.

Kita masih mengharapkan peran mereka di tengah berbagai masalah negeri ini. Bahkan, para pemimpin muda perusahaan teknologi bisa membangun hal yang lebih menyegarkan di berbagai isu bangsa, seperti pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan, pendidikan, kemiskinan, dan isu kesehatan anak. Di tengah masalah yang menumpuk, kita membutuhkan mereka yang berani melakukan advokasi dan inovasi agar masalah selesai.

Pandemi Covid-19 memukul sektor properti dengan keras. Pukulan tak hanya dari pasokan yang melambat, tetapi juga penyerapan pasar yang berkurang. Sektor lain yang terkait properti juga bisa kena dampaknya terutama rumah dan apartemen kelas menengah bawah yang dinilai menyangga pasar properti Tanah Air. Hal ini terjadi karena terganjal daya beli konsumen yang melemah dan menahan transaksi di tengah kondisi ekonomi yang sulit menunggu krisis kesehatan akibat Covid-19 membaik.

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto, Konsultan properti, menyampaikan hampir semua usaha properti komersial, yakni perkantoran, hotel, dan mal merosot akibat pandemi Covid-19. Dari sisi suplai, beberapa proyek baru ditunda dan penyelesaian proyek yang sedang dibangun, terlambat. Properti residensial juga menghadapi ketidakpastian.

Tommy H Bastamy, Managing Partner Coldwell Banker Advisory, juga merilis hal yang senada, ia menambahkan Pembeli untuk investasi cenderung menunggu dengan sebagian besar proyek baru yang rencananya akan diluncurkan pada pertengahan Maret 2020, ditunda. Namun, untuk segmen menengah bawah, didukung aksesibilitas transportasi, misalnya dekat stasiun kereta api, tetap diserap publik pada masa pandemi ini.

Perum Perumnas menunda pembayaran pokok surat utang jangka menengah yang jatuh tempo pada 28 April 2020. Sejak pandemi Covid-19, penjualan rumah perusahaan BUMN itu anjlok. Hal ini sebagaimana dituturkan Direktur Keuangan Perum Perumnas Eko Yuliantoro, dimana menurutnya pemasaran rumah, khususnya untuk segmen menengah bawah turun hingga 75 persen dengan pembeli didominasi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, mengungkapkan, kondisi industri properti semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Nyaris semua bidang usaha realestat merugi, padahal kontribusi sektor realestat sangat besar terhadap perekonomian nasional. Sementara pergerakan nilai tukar rupiah menimbulkan masalah lain, yakni harga bahan bangunan, terutama impor, melonjak. Selain itu, bahan bangunan juga sulit dicari.

Menurut Totok, perlu relaksasi kebijakan agar industri properti dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Relaksasi meliputi, antara lain, penundaan pembayaran kredit konstruksi ke bank, penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta penurunan tarif beban puncak dan penghapusan beban biaya minimal bulanan PLN dan PDAM untuk hotel, mal, dan perkantoran, hingga pandemi Covid-19 berlalu. Ia juga menyampaikan dukungan program pemerintah untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mengorbankan arus kas.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang dan Permukiman Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menyebutkan, pengembang perumahan subsidi masih terus membangun serta mengusahakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19. (LKT)

Pemerintah melanjutkan kebijakan realokasi anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya yang butuh dana besar. Anggaran kementerian/Lembaga dipangkas lagi. Kementerian Keuangan kembali memangkas anggaran kementerian/lembaga merespons besarnya biaya penanganan Covid-19 dan risiko penurunan pendapatan negara. Selain belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai, beberapa belanja untuk program strategis nasional juga ditunda. Dengan penghematan belanja kementerian/lembaga yang sudah dilakukan mencapai Rp 95,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja kementerian/lembaga saat ini dipantau cukup disiplin dan ketat terutama yang tidak ada kaitannya dengan Covid-19 termasuk penundaan program strategis nasional seperti anggaran persiapan infrastruktur untuk ibu kota baru. Belanja infrastruktur akan dialihkan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit terkait penanganan Covid-19, antara lain rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang Kepulauan Riau.

Menurut Sri Mulyani, kementerian/lembaga telah diminta mendesain ulang alokasi belanja modalnya. Pemangkasan belanja, terutama perjalanan dinas, biaya rapat, dan belanja non operasional. Terkait belanja pegawai, lanjut Sri Mulyani, pemangkasan anggaran dilakukan dengan menunda kenaikan tunjangan kinerja dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kemenkeu juga tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) untuk pejabat negara, pejabat daerah, atau pegawai setingkat eselon II ke atas. Namun ada beberapa belanja yang dikecualikan dari pemotongan, yaitu belanja kesehatan dan belanja bantuan sosial (bansos)

Secara keseluruhan proyeksi belanja negara dalam APBN 2020 sebesar Rp 2.613,8 triliun, sementara pendapatan negara Rp 1.760,9 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen produk domestik bruto.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto berpendapat, pengematan dan penajaman belanja negara sebaiknya diarahkan untuk peningkatan bansos. Misalnya, belanja modal dapat dialihkan ke transfer ke daerah menjadi anggaran bansos. Menurut Akhmad, penghematan belanja masih bisa dilakukan pada pos-pos belanja yang saat ini belum mendesak, seperti program pemulihan nasional senilai Rp 150 triliun dan program pelatihan kartu prakerja senilai Rp 5,63 triliun. Penghematan belanja di pos-pos itu dapat dialihkan ke bansos terlebih dahulu. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengurangi beban biaya yang ditanggung penduduk miskin dan rentan miskin. Upaya itu seperti menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), memperluas cakupan penerima diskon tarif listrik 900 VA, menurunkan harga elpiji 3 kilogram, serta memberikan diskon atau menggratiskan tarif air khususnya di daerah yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, bantuan sosial bagi 40 persen penduduk mesti diperbesar dan diperluas untuk menjangkau korban pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan tanpa dibayar. Perluasan bantuan sosial tidak mudah karena selama ini terkendala data.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan ”Stay at home economy” akan menjadi tren baru beberapa waktu mendatang. Setiap daerah dapat mengembangkannya. E-dagang dan jasa transportasi daring menopangnya. Pembatasan sosial berskala besar serta imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah membuka peluang ekonomi yang digerakkan dari rumah atau stay at home economy. Ini bisa menjadi peluang bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menggeliatkan usaha dan ekonomi daerah dan nasional. Untuk itu, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini dinilai menjadi keharusan. Hal ini agar UMKM dapat memanfaatkan peluang usaha yang terbuka selama dan pascapandemi Covid-19.

Direktur Hukumonline.com Amrie Hakim mengatakan layanan konsultasi hukum daring bagi UMKM terdampak Covid-19 telah diluncurkan dan disediakan secara gratis dengan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM serta 97 advokat yang mempunyai kepedulian, ia menuturkan, masalah bisnis yang dihadapi oleh UKM dan koperasi pada masa pandemi Covid-19 ini dapat merembet ke masalah hukum. UKM dan koperasi kemungkinan akan menemui kesulitan untuk mengakses layanan hukum, baik karena faktor biaya maupun faktor lain. Hal ini diharapkan dapat meringankan koperasi dan UKM yang terdampak bisnisnya serta mempunyai implikasi hukum, misalnya untuk mengetahui hak-hak mereka saat menghadapi masalah ketenagakerjaan, utang-piutang, dan kontrak bisnis.

Serupa, Direktur Utama Justika Melvin Sumapung mengatakan justika.com juga memberikan layanan hukum bagi masyarakat. Layanan ini memfasilitasi para advokat, sesuai keahliannya, turut serta membantu para koperasi dan UKM yang terdampak Covid-19 secara gratis. Melvin berharap inisiatif ini dapat bermanfaat meringankan beban pelaku koperasi dan UMKM untuk menyokong ekonomi nasional. Ke depan, program ini dapat menjadi era normal baru ketika para pelaku koperasi dan UKM Indonesia dapat mengakses jasa advokat hanya lewat sentuhan ponsel pintarnya.

Sementara itu, CEO of The National Confederation of Cooperatives (Natcco) Sylvia Okinlay-Paraguya mengemukakan, pandemi menjadi momentum untuk memperkuat koperasi dan UMKM. Utamanya dalam peningkatan iklim bisnis, akses keuangan, serta pengembangan kapasitas pekerja dan manajemen. Selain itu, peningkatan akses teknologi, inovasi, dan pasar juga diperlukan.

Untuk menggeliatkan ekonomi wilayah, Gojek mengembangkan usaha di Bulukumba, Sulawesi Selatan, sejak 10 Mei 2020. Layanan yang dapat digunakan terdiri dari GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay. VP Gojek Regional Indonesia Bagian Timur Anandita Danaatmadja mengatakan, kehadiran Gojek di Bulukumba merupakan wujud upaya perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM serta dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan tatanan perekonomian daerah. District Head Gojek Makassar Adwin Pratama Anas menambahkan, perluasan layanan Gojek merupakan bentuk solusi atas tantangan yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Perluasan ini dinilai mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mempertahankan pekerja di sektor informal untuk tetap memiliki sumber penghasilan serta menjaga kesejahteraannya.

Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi berpendapat, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 berimbas pada UMKM yang menjalankan bisnisnya secara luring. Sedangkan dengan teknologi daring, kami membantu para pelaku UMKM untuk mempertahankan pendapatannya ketika ada keterbatasan orang yang mengunjungi toko mereka secara fisik. Oleh sebab itu, Grab menghadirkan fitur GrabMart dan GrabAsisstant yang menggandeng toko-toko UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan pengantarannya menggunakan mitra pengemudi Grab. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Neneng menyatakan, Grab Indonesia telah berekspansi hingga Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur pada April 2020. Khusus layanan GrabFood, ekspansi dilakukan ke dua kabupaten tersebut dan Kabupaten Bima di NTB.

Bekerja dari rumah bukan hal baru. Namun, situasi pandemi memaksa sebagian besar perusahaan menerapkan pola kerja tersebut. Pandemi kemudian menjadi ujian bagi kesiapan berbagai perusahaan dan individu dalam menerapkan sistem bekerja dari rumah atau sistem kerja jarak jauh (remote working). Meski terdengar sederhana, bekerja dari rumah atau kerja jarak jauh memiliki landasan konsep dan sistem yang berbeda dengan kerja harian di kantor secara konvensional.

Dalam artikel jurnal berjudul ”The Option to Work at Home: Another Privilege for the Favoured Few?” (2002), pertimbangan bekerja dari rumah dititikberatkan pada kondisi pekerja dengan melibatkan berbagai aspek. Preferensi atau kecenderungan bekerja dari rumah disandingkan dengan faktor keseimbangan kehidupan kerja atau work life balance.

Ada beberapa pertimbangan penting, misalnya terkait status dan jenis kelamin pekerja. Perihal status, penting untuk diketahui bahwa pekerja tersebut masih lajang, sudah menikah, memiliki anak, hingga memiliki tanggungan anggota keluarga (orangtua, saudara, dan anak). Aspek lain yang harus dimasukkan pertimbangan adalah sejauh mana perusahaan mampu menyediakan kebutuhan karyawan untuk bekerja. Selain itu, perlu ada dukungan teknologi, seperti listrik, internet, dan komputer, serta kebutuhan perlengkapan lainnya, misalnya alat tulis, buku, dan akses jurnal.

Di atas kertas, biaya listrik, internet, konsumsi, dan lainnya yang biasa diberikan oleh perusahaan bagi para karyawan di kantor dapat diminimalkan dengan penerapan kerja jarak jauh. Akan tetapi, perusahaan juga patut mempertimbangkan risiko terkait kepegawaian dan produktivitas sehingga sepatutnya merancang regulasi tersendiri (peraturan perusahaan) sebelum menerapkan sistem kerja dari rumah guna mengantisipasi konflik internal di kemudian hari.

Sistem kerja jarak jauh atau kerja dari rumah sudah dan sedang diterapkan oleh sejumlah perusahaan di dunia, terlebih perusahaan multinasional. Sejumlah pengalaman, tantangan, dan peluang pola kerja ini dapat ditemukan, antara lain, dalam survei yang dilakukan perusahaan teknologi OWL Labs berjudul ”State of Remote Work 2019”. Survei ditujukan bagi pekerja di Amerika Serikat kepada 1.202 orang pekerja dengan proporsi 62 persen pekerja jarak jauh (remote workers) dan 38 persen pekerja di kantor (on-site workers). Semua responden berusia 22 tahun hingga 65 tahun dengan jabatan berbeda-beda,. Dari segi persepsi, keinginan para pekerja untuk dapat bekerja jarak jauh terlihat masih besar dibandingkan dengan bekerja di ruangan kantor. Alasan cukup beragam, mayoritas menyeimbangkan kehidupan kerja (work life balance), lainnya lebih fokus bekerja, menghindari mobilitas atau kemacetan, dan mengurangi stress.

Lebih lanjut para responden juga menyoroti beberapa hal yang patut diperhatikan oleh perusahaan ketika menerapkan sistem kerja jarak jauh seperti jaminan kesehatan serta kompensasi dasar seperti listrik, konsumsi, internet, dan sebagainya termasuk terkait aturan liburan atau cuti dan kompensasi kinerja (reward) yang diperoleh.

Survei tersebut menemukan pula keterkaitan antara rasa bahagia dan loyalitas kepada perusahaan. Sebanyak 71 persen pekerja jarak jauh merasa bahagia dengan pola kerja ini dan menyatakan akan bertahan di perusahaan tersebut setidaknya sampai lima tahun ke depan

Survei oleh OWL Labs tak hanya menggali persepsi dari segi pekerja di tingkat karyawan, tetapi juga di tingkat manajer. Temuan mendapati bahwa pelatihan bagi para manajer terkait sistem jarak jauh sangat perlu diberikan sebelum diterapkan ke anggota tim mereka. Manajer yang belum memiliki pelatihan memiliki perhatian atau kekhawatiran lebih besar ketimbang mereka yang sudah mendapatkan pelatihan. Dimana dari segi tantangan masih berpusat pada isu penurunan produktivitas dan fokus pada kerja karyawan atau anggota tim dimana adanya penurunan keterlibatan karyawan dalam tim dan pekerjaan yang berhasil dituntaskan anggota mereka.

Jika disarikan, temuan dari survei menekankan pentingnya persiapan oleh perusahaan, pemimpin tim kerja, dan para pekerja. Perusahaan perlu menimbang aspek modal, tantangan, dan peluang ke depan. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan khusus bagi manajer dan karyawan sebelum menerapkan sistem ini.

Menurut survei lainnya dari US Census Bureau American Community Survey di AS, pola kerja jarak jauh mengalami peningkatan mulai tahun 2008 hingga 2018 meski jumlah tidak drastis secara persentase dan diprediksi hingga 2025 dan seterusnya, tren ini akan meningkat. Bagi masyarakat AS, mahalnya harga properti untuk menyewa gedung perkantoran dapat disiasati dengan menerapkan sistem ini. Adapun sistem kerja jarak jauh setidaknya dilakukan lima kali dalam sebulan atau tidak sepenuhnya kerja jarak jauh.

Kendati saat ini belum ada survei terkait sistem kerja jarak jauh di kalangan perusahaan dan pekerja di Indonesia, ada asumsi yang dapat digunakan. Asumsi itu ialah sistem kerja ini diterapkan oleh banyak perusahaan rintisan yang jumlahnya juga meningkat setiap tahun. Hingga 19 Januari 2020, ada 2.218 perusahaan rintisan.

Dalam publikasi Kementerian Keuangan RI pada Mei 2020, konsep sistem kerja jarak jauh dikenal juga dengan The New Thinking of Working (NTOW) atau perwujudan konsep bekerja di era modern yang berdampak positif pada produktivitas kerja. Konsep ini memungkinkan masyarakat lebih fleksibel terkait waktu, tempat, dan ruangan bekerja, berkat dukungan teknologi informasi. Dalam menerapkan budaya kerja yang cukup baru di Indonesia itu, aspek kematangan organisasi dan individu pekerja menjadi hal yang perlu diutamakan. Dua hal ini merupakan aspek di luar regulasi perusahaan dan hal-hal teknis.

Penilaian lain dikemukakan oleh Hadiyando, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dalam wawancara di publikasi tersebut. Menurut dia, transformasi institusi harus segera diwujudkan agar dapat beradaptasi di tengah disrupsi. Ada paradigma kerja yang perlu diubah dan disesuaikan, apalagi pandemi Covid-19 ”memaksa” sejumlah institusi mulai terbiasa menerapkan sistem ini. Penerapannya selama PSBB dapat dijadikan momentum uji coba dan evaluasi. Bagi pekerja, tentu harus menimbang dengan baik semua persiapan dan kematangan secara individu

Regulator segera menunjuk perbankan yang berperan sebagai penyalur likuiditas dari pemerintah kepada bank-bank lain yang membutuhkan. Peran ini untuk menjaga ketersediaan likuiditas di tengah upaya restrukturisasi kredit dari debitor yang terkena dampak Covid-19. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (11/5/2020), menyampaikan, bank yang ditunjuk menjalankan tugas dan peran ini adalah bank yang selama ini menjadi penyalur pasar uang antarbank (PUAB).

Bank peserta akan menjadi perantara dana yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas penjualan surat berharga negara (SBN) ke Bank Indonesia (BI). Nantinya, bank yang likuiditasnya terganggu bisa mengajukan pinjaman kepada bank peserta. Berdasarkan catatan BI, kondisi likuiditas perbankan pada triwulan I-2020 sebenarnya masih memadai.

Kementerian Keuangan mulai menanggung pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 0,5% yang terkena efek pandemi korona. Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kelonggaran pembayaran pajak bagi UMKM ini berlaku April hingga September 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama membeberkan perkiraan besar insentif pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM sebesar Rp 2,4 triliun. Tujuan kebijakan ini untuk membantu arus kas dari UMKM yang saat ini mengalami kesulitan akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Tren merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat virus Korona (Covid-19) diprediksi akan berlanjut di kuartal II-2020. Setelah ekonomi hanya tumbuh 2,97% pada kuartal I-2020, maka angka lebih rendah bisa terjadi pada periode April-Juni tahun ini. Potensi amblesnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ini karena melihat konsumsi rumah tangga yang sudah babak belur pada tiga bulan pertama 2020 yang hanya tumbuh 2,84% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari realisasi konsumsi rumah tangga itu menjadi cerminan akan terjadinya penurunan tingkat daya beli rumah tangga ditambah dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga perputaran ekonomi masyarakat semakin sempit. Sri Mulyani menambahkan pada kuartal II-2020 belanja jasa transportasi akan merosot tajam, konsumsi pakaian dan alas kaki juga koreksi. Namun, konsumsi di sektor makanan dan kesehatan diperkirakan masih bisa tumbuh positif karena ada momentum Ramadan dan Lebaran Untuk itu, pemerintah saat ini akan melakukan ekspansi bantuan sosial (Bansos) yang ditargetkan bisa sampai mengkover 60% penduduk di seluruh Indonesia yang terdampak Covid-19. Adapun anggaran Bansos dalam rangka jaring pengaman sosial mencapai Rp 65 triliun.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 bisa hanya 0,4% year on year (yoy). Perkiraan ini menurun tak lepas dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang jauh lebih landai. Akan tetapi ia memperkirakan secercah harapan perekonomian bisa berangsur-angsur meningkat di kuartal ketiga.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Intitute for Development of economics and finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksi kuartal II bakal memasuki skenario terberat dengan pertumbuhan ekonomi minus. Dimana prediksi serupa juga sempat diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal, meski kuartal ini ada momentum puasa dan Lebaran, menurut Faisal tetap tak akan mengerek konsumsi rumah tangga. Ekonom Universitas Indonesia yang juga Direktur Ekesekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, bila virus Korona selesai di bulan Juni-Juli, maka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 akan minus namun recovery bisa terjadi di kuartal III dan IV tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut pemerintah terus berbenah mengatasi ancaman likuiditas ketat di industri keuangan akibat virus korona. Langkah yang diambil adalah memberikan bantuan likuiditas ke sektor perbankan. Antara lain melalui penempatan dana milik pemerintah ke bank perantara atau bank jangkar yang merupakan bank sistemik milik pemerintah atau swasta. 

Tiga bank besar yang ditunjuk yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA) dimana ketiganya memiliki likuiditas cukup tebal. Sebagai contoh BCA, dimana Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menuturkan, berkaca pada laporan keuangan tahun 2019 lalu, posisi rasio kecukupan likuiditas atau liquidity coverage ratio (LCR) masih sangat tinggi, yakni 276,3% jauh di atas ambang yang ditetapkan regulator yaitu 100%. Skema suntikan likuiditas adalah pemerintah akan menempatkan dana baru hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) diparkir di ketiga bank jangkar atau BUKU IV yang ditunjuk sesuai dengan keahlian mereka masing-masing bank. BRI untuk UMKM, BCA dan Bank Mandiri debitur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kredit komersial.

Head of Research Samuel Sekuritas, Suria Dharma menyatakan, tujuan pembentukan bank jangkar agar cadangan likuiditas di BI tetap pada posisi cukup. Bank yang berniat meminjam likuiditas dari bank jangkar akan menjaminkan kredit yang direstrukturisasi sebagai jaminan. Bila bank tersebut tidak mampu membayar, akan dijaminkan pemerintah. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar menegaskan, pihaknya saat ini memang sedang fokus merestrukturisasi kredit. Royke menyebut mayoritas nasabah Bank Mandiri yang meminta keringanan dari segmen UKM, mikro dan konsumer. Adapun, mengenai ditunjuknya Bank Mandiri sebagai salah satu bank jangkar, pihaknya menyebut hal tersebut masih dalam kajian regulator. Royke menambahkan, kalaupun rencana tersebut jalan, Bank Mandiri hanya bertindak sebagai perantara. Sementara, sumber dana likuiditas bank yang membutuhkan bersumber dari pemerintah. Selain itu, bank yang diperkenankan untuk meminjam likuiditas dari bank jangkar harus lebih dulu mendapat rekomendasi dari OJK dan risikonya ditanggung oleh pemerintah,

Pasar saham memang masih tertekan. Tapi kondisi tersebut tidak menghalangi sejumlah emiten menggalang pendanaan lewat penawaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Setidaknya, ada tujuh emiten yang berencana menggelar rights issue dengan enam di antaranya untuk mencari pendanaan. Belum semua emiten mengumumkan nilai emisi rights issue, namun setidaknya akan ada dana Rp 4,57 triliun yang masuk bursa saham.

Sekadar informasi, sampai April lalu, ada empat emiten yang mencari pendanaan melalui rights issue. Total emisinya mencapai Rp 4,41 triliun. Sebagai perbandingan, di periode yang sama tahun lalu, ada tiga emiten yang menggelar rights issue dengan nilai emisinya Rp 5,49 triliun.

Presiden Direktur CSA Institute Aria Santoso menilai, maraknya aksi rights issue menandakan emiten mulai berusaha bangkit dari pelemahan bisnis dan mencoba bertahan dengan melakukan penambahan modal. Rights issue juga tidak memberatkan emiten. Sebab, penggalangan dana dengan skema ini tidak menyertakan beban bunga. Selain itu, tekanan di pasar saham mulai berkurang dengan sebulan terakhir IHSG menguat tipis 0,27%.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai, salah satu kriteria rights issue yang menarik dieksekusi adalah adanya pembeli siaga atau standby buyer. Ia juga mengingatkan investor agar mencermati kinerja serta strategi bisnis yang selama ini dilakukan emiten. Selain itu, harga pelaksanaan bisa dijadikan pertimbangan. Investor perlu melihat apakah harga pelaksanaan sesuai dengan kondisi perusahaan dan prospek ke depan.

William Hartanto menilai investor bisa memanfaatkan rights issue JPFA untuk mencuil cuan. Sebab, emiten poultry ini juga akan melakukan buyback saham dengan jumlah maksimal 2,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dengan alokasi dana sebesar Rp 350 miliar.