Industri manufaktur meminta pemerintah menambah porsi kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 25% lebih. Pasalnya, tingginya harga dan kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri saat ini, mengancam keberlangsungan operasional pabrik. “Stok kami rata-rata hanya untuk 10-15 hari ke depan, padahal normalnya bisa sampai 30 hari. Tingginya harga batubara membuat produsen memilih untuk menjual ke luar negeri dibanding pasar domestik karena lebih menguntungkan,” kata Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Rakhman kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. 

Rizal mengungkapkan, saat ini hampir semua industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu dan processing menggunakan batubara sebagai bahan bakar di pabriknya. “Berkurangnya pasokan batubara tentunya akan berpengaruh besar terhadap operasional pabrik,” tutur dia. Oleh karena itu, menurut Rizal, pihaknya berharap pemerintah meningkatkan porsi DMO dari saat ini 25%. Dengan demikian, suplai batubara di dalam negeri akan lebih terjamin, dan industri pengguna bisa lebih terjaga keberlangsungan operasional pabriknya. “Pemerintah juga perlu memantau suplai batubara di dalam negeri dan kegiatan ekspor, agar terjadi keseimbangan antara pasokan yang dibutuhkan industri dalam negeri dan volume batubara yang diekspor,” tambah dia.

Grup Astra melalui PT Astra Digital Internasional (Astra Digital) serius terjun ke bisnis digital yang meningkat sejak pandemi Covid-19. Astra terbuka untuk berinvestasi atau menjalin kolaborasi dengan semua perusahaan rintisan atau startup dari berbagai sektor industri. “Kami membuka diri untuk berkolaborasi dan meningkatkan nilai bagi kedua pihak, baik dari sisi Astra maupun startup-nya sendiri,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional Wiwie Yudiyanto dalam acara workshop wartawan Industri secara virtual, akhir pekan lalu. 

Wiwie menerangkan, Astra Digital tidak mengkhususkan diri untuk berinvestasi di satu industri tertentu. Hal ini sudah dibuktikan ketika Astra berinvestasi di Sayubox dan Halodoc. Di Sayurbox, Astra Digital telah mengelontorkan investasi sebesar US$ 5 juta atau setara Rp 70 miliar (kurs Rp 14.000 per dolar AS), dan Halodoc US$ 35 juta atau setara Rp 490 miliar. Wiwie menambahkan, Astra Digital juga bekerja sama dengan Gojek untuk membuat gofleet, layanan untuk membantu para driver Gojek dalam segi penyediaan kendaraan. Investasi perusahaan di Gojek mencapai US$ 250 juta atau Rp 3,5 triliun.

Pajak karbon bisa dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru suatu negara, termasuk Indonesia yang saat ini sedang menyusun aturan pajak emisi karbon atau pajak karbon dan kini masih terus dalam proses pembahasan dengan DPR. Salah satu negara yang telah lama sukses menerapkan pajak karbon dan layak menjadi rujukan penerapan pajak tersebut adalah Inggris, negara itu sudah menjalankan kebijakan itu lebih dari 20 tahun. 

Head of UK Climate Change Unit Philips Douglas mengatakan, pada awal penerapan pajak karbon di Inggris memang tidak mudah karena banyak mendapatkan perlawanan dari industri besar yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting dan menghambat usaha. Namun demikian, kunci utama penerapan pajak karbon sejatinya adalah membagi atau mendata sektor mana saja yang menghasilkan karbon terbesar dan data harus didukung dengan bukti ilmiah dan valid. 

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Chandra Wijaya mengatakan, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya.

Penyerapan beras sebanyak 1,25 juta ton dalam agenda Perum Bulog pada 2022 dengan asumsi tidak ada importasi tahun depan. Di sisi lain, adanya impor beras diluar penangan Bulog juga menjadi persoalan, karena dilakukan ditengah komitmen pemerintah untuk tidak mengimpornya dengan alasan produksi dan stok domestik memadai. Direktur utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan proyeksi awal penyerapan mengacu pada kemungkinan kebijakan pemerintah untuk tidak mendatangkan beras impor tahun depan.

Rencananya penyaluran beras pada tahun 2022 mencakup program ketersediaan pasokan dan stabilitas  harga (KSPH) sebesar 850.000 ton dan beras untuk golongan anggaran 100.000 ton. Volume beras yang masih tersimpan itu mencukupi untuk kebutuhan kegiatan KPSH atau operasi pasar maupun tanggap darurat bencana. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan  (Pemmendag) No.01/2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor  Beras, importansi hanya diperkenankan untuk keperluan umum, hibah, dan keperluan lain.

Adanya impor beras khusus diluar Bulog di soroti Ketua Komisi IV DPR Sudin yang mengacu pada data BSP soal masuknya beras asing 41.600 ton selama Januari-Juli 2021 dari Vietnam. Terpisah, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan nasib beras stock lama tergantung pada Perum Bulog. Dia enggan berkomentar lebih jauh karena Kementerian Perdagangan hanya mengawasi keamanan stock dan stabilitas harga komoditas tersebut. (YTD)

Pemerintah menaikkan target Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada tahun depan, ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan setoran pajak komsumsi. Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu memukul keras sektor komsumsi sehingga terdampak pada setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPhBM). Dalam nota keuangan dan RAPBN 2022, pemerintah menuliskan bahwa tingginya target setoran pajak  komsumsi dilandasi oleh peningkatan aktifitas ekonomi.

Salah satu subtansi yang diatur dengan detail dalam RUU tersebut adalah perubahan skema PPN dan PPh. Skema yang dimaksud yakni mengubah sistem tarif tunggal menjadi multitarif, serta menghapus PPhBM dan mengganti dengan penarifan tarif maksimal  dalam skema multitarif tersebut, yakni sebesar 25%.

Lead Adviser Prospera Rubino Sugana mengatakan "Mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap barang atau jasa (mewah) ini hanya akan mencipatakan inefisiensi dan kerugian pada penerimaan," katanya. Sementara itu Peneliti Center of Reform on Economics (core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi komsumsi pada tahun depan masih cukup suram sejalan dengan belum maksimalnya penanganan pandemi Covid-19. "Untuk kelas menengah atas, sentimen konsumsi lebih kepada bagaimana menanggulangi pandemi. Itu yang menstimulus konsumen kelas menengah atas," ujarnya. (YTD)

Petani kakao di Sumatera Barat mulai jenuh dan beralih ke tanaman pangan. Hal itu tercermin dari luas lahan kakao yang kian menyusut. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Perkebunan Sumbar, luas lahan kakao untuk perkebunan rakyat pada 2020 sekitar 84.942 hektar (ha) dengan produksi 44.033 ton per tahun. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Perkebunan Sumbar Safrizal mengakui bahwa tanaman kakao di Sumbar memang mulai ditinggalkan oleh Petani.

"Selain adanya hama seperti tupai dan kutu, petani pun mulai jenuh dengan perawatan manja dari kakao tersebut," kata pria yang akrab disapa Jejeng ketika dihubungi Bisnis, Minggu (29/8). Dia sangat menyayangkan makin berkurang luas tanaman kakao Sumbar, mengingat dulu Jusuf Kalla sewaktu menjadi Wapres, telah menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sentra kakao sekaligus produksi coklat di Sumbar. "Tapi kini di Padang Pariaman itu sendiri juga kakaonya dibabat dan dialihfungsikan ke tanaman pangan," ujarnya

Jejeng mengatakan cukup prihatin melihat kondisi tanaman kakao di Sumbar, yang dari tahun ke tahun luas lahannya terus berkurang. "Harga kakao cukup bagus, bisa mencapai Rp25.000 per kilo gramnya. Cuma ya itu, petani merasa direpotkan harus intens merawat tanaman kakonya, karena kakao jenis komoditi yang cukup manja, sehingga butuh perawatan," tuturnya. Untuk tanaman kakao, petani harus rajin dan intens memantau dahan-dahan yang rasanya harus dipangkas. Bila tidak dilakukan pemangkasan dahan-dahan, kakao sulit untuk berbuah lebat. (YTD)

Penjualan aset properti hotel selama pandemi Covid-19 di Pulau Dewata marak seiring ketidakpastian nasib industri pariwisata. Perjualan aset properti dinilai merupakan strategi pengusaha untuk mempertahankan bisnis utama, tetapi di sisi lain juga berdampak pasif bagi industri pariwisata Bali. Berdasarkan data persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali yang dikutip dari laporan Bank Indonesia terdapat 48 hotel yang telah dijual sebagai bentuk dampak Covid-19 terhadap hotel dan restoran. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indnesia Bali Trisno Nugroho mengatakan penjualan properti akomodasi bisa saja menjadi strategi untuk mempertahankan bisnis utama pengusaha tersebut dimasa Pandemi.

Menurutnya, penjualan hotel tersebut memiliki dua kemungkinan. Pertama, jika hotel tersebut dialihfungsikan maka beresiko hotel ditutup dan berakibat terhadap penurunan kapasitas suplai kamar. Hal ini akan berdampak pada kesimbangan supply and demand kamar sehingg akan menghasilkan harga kamar yang wajar. Sementara itu terkait dengan keuntungan dan kerugian hotel akan ditanggung oleh pembeli yang baru. "Secara makro, penjualan ini tidak akan berdampak siginifikan pada perekonomian Bali," kata Trisno.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan satu-satunya solusi untuk memulihkan pariwisata Bali adalah dengan membuka akses wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik dinilai tidak mampu menutupi biaya operasional yang harus dikeluarkan pengusaha dalam mengoprasionalkan properti  mereka. "Bukan Wisdom tidak menarik, karena tidak beda. Bali di setup dari awal untuk wisatawan mencanegara, sekarang breakfast Rp.50.000, dulu minimal US$20, kemampuan kita sebagai pengusaha di Bali untuk switching market susah, katanya. (YTD)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Palte memastikan bahwa dugaan kebocoran 1,3 juta pada pengguna aplikasi versi lama electronic Indonesia Healt Alert Card (e-HAC) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang di investigasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSS). Menurut dia, kasus kebocoran data pribadi pengguna pada aplikasi e-HAC terjadi ketika belum terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan, aplikasi e-HAC yang sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi dipastikan masih lebih aman. “Berdasarkan informasi yang kami terima e-HAC yang mengalami kebocoran adalah aplikasi awal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sebelum dialihkan ke PeduliLindungi,” tegas Johnny. 

Sementara itu, Kapusdatin Kemenkes Anas Ma’ruf, Kemenkes telah meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi versi lama e-HAC serta mulai menggunakan yang terintegrasi pada aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut disampaikan setelah adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna e-HAC versi lama. Selanjutnya, pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pengguna e-HAC sekarang sudah diintegrasikan sebagai fitur baru di aplikasi PeduliLindungi untuk keperluan perjalanan. “Sejak Juli 2021, kita sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan e-HAC sudah berada di aplikasi PeduliLindungi. Sistem e-HAC yang lama itu berbeda dengan e-HAC yang digabungkan dengan PeduliLindungi,” imbuhnya. (YTD)

Sejumlah asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif pajak UMKM dari 0,5% menjadi 1%. Dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah berencana untuk menerapkan pajak penghasilan (PPh) UMKM minimum sebesar 1% dari peredaran bruto. 

Ketua Umum Jaringan Usaha Independen Indonesia (JUSINDO) Sutrisno Iwantono mengatakan, kalangan pengusaha UKM meminta agar mereka tetap dikenai pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Pemerintah diminta tetap berpedoman pada subtansi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2018 dengan perubahan tidak diberlakukan batas waktu lagi bagi usaha mikro dan kecil. misalnya tiga tahun sampai tujuh tahun.

PP nomor 23 tahun 2018 adalah PP tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang DIterima atau Diperolah Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP ini diatur dengan ketentuan tarif PPh final 0,5% bagi UKM dengan omzet tidak lebih dari 4,8 milliar setahun, " Sekarang ada kecenderungan 0,5% juga mau dihapus, yang 31 E juga mau dihapus, artinya mau disamakan dengan usaha besar. Ini yang sebenarnya ditolak oleh UKM," ucap Sutrisno.  Pihaknya juga mengusulkan agar nilai besaran omzet bruto tahunan dinaikkan dari Rp 4,8 milliar pertahun menjadi Rp 15 milliar agar selaras dengan kriteria UUD No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (YTD)

Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ekspor komoditas kelautan dan perikanan (KP) dari Biak Numfor ke Singapura bisa dilaksanakan secara kontinu dengan tetap menjaga kualitas. Ekspor komoditas KP Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mampu memproduksi hingga angka triliunan rupiah, salah satunya dimiliki Kabupaten Biak Numfor.

Melalui ekspor perdana dari Biak Numfor ke Singapura itu diharapkan terjadi peningkatan devisa negara dan pendapatan daerah serta kesejahteraan nelayan. Menko Luhut juga mengingatkan agar selalu memperhatikan pemanfaatan komoditas KP secara berkelanjutan dan ingin agar pengelolaan komoditas ekspor itu dijaga kualitas dan mutu produknya. Target ekspor komoditas perikanan dari Biak Numfor sudah dicanangkan sejak Maret 2021 bersama Kota Tual. Ekspor komoditas KP dari Biak Numfor kali ini ada sebanyak 28 ton melalui pesawat kargo dari Sriwijaya Air. 

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menyebutkan, ekspor perdana itu merupakan langkah bahwa KKP turut mengawal perekonomian Indonesia Timur, khususnya Papua. Biak menjadi hub ekspor untuk produk perikanan dari wilayah Papua, seperti Nabire, Jayapura, Serui, dan Bintuni, yang berada pada WPPNRI 717 yang kaya ikan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, lobster, dan kepiting. Ekspor ini menjadi langkah awal yang baik bagi Kabupaten Biak Numfor unutk dapat memasarkan produknya ke luar negeri.