Alih-alih mendorong jumlah pemeriksaan dan pelacakan, tes PCR masih menjadi ladang bisnis menggiurkan. Kendati sudah diturunkan, biaya tes polimerase rantai ganda atau PCR masih terbilang mahal untuk masyarakat Indonesia. Jumlah pemeriksaan melalui tes PCR secara swadaya pun masih tidak kunjung meningkat. Keterbukaan informasi akan memudahkan memahami harga tes PCR dan menghilangkan praduga berlebihan. 

Bisnis pemeriksaan PCR berkibar dan memperoleh keuntungan besar di masa pandemi Covid-19. Dalam seminar daring bersama Lapor Covid-19, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebut perhitungan biaya tes Covid-19 setidaknya mencapai Rp 23,2 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah spesimen yang diperiksa sepanjang Oktober 2020 hingga 15 Agustus 2021. ICW menelusuri jumlah pemeriksaan spesimen dari berbagai kanal laporan dan menemukan sekitar 25.840.025 spesimen yang telah melakukan tes PCR di 796 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari data yang dihimpun, spesimen yang diperiksa dengan PCR paling banyak berada di Juli 2021, yakni 6.134.842 orang. 

Sesuai keterangan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, pada Juli 2021 lalu Tim Satgas Covid-19 menggenjot angka pemeriksaan dan sudah empat kali melampaui standar yang ditargetkan WHO. Hasil itu juga selaras dengan nilai transaksi PCR tertinggi di bulan yang sama seperti diperkirakan oleh ICW, yaitu Rp 5,6 triliun. Total spesimen yang dikalkulasi selama Oktober 2020 hingga 15 Agustus 2021 tersebut kemudian dihitung secara kasar, yakni mengalikannya dengan harga tertinggi PCR sebesar Rp 900.000 per tes. Setelah dikurangi dengan biaya bahan baku, diperkirakan penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR berpotensi mendapat keuntungan sekitar Rp 10,46 triliun. Jumlah yang fantastis sekalipun dibagi rata ke 700-an laboratorium pemeriksaan. 

Penelusuran ICW turut menemukan bahwa rentang harga reagen PCR yang selama ini dibeli pelaku usaha senilai Rp 180.000 hingga Rp 375.000. Setidaknya ada enam merek reagen PCR yang beredar di Indonesia sejak 2020 dengan harga yang berbeda-beda, yaitu Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure, dan Liverifer. Dengan asumsi harga tes PCR beberapa bulan kemarin sebesar Rp 900.000 dan harga reagen di atas, dapat dibayangkan besarnya margin keuntungan pelaku usaha. 

Sementara itu, di sisi lain, ada perbandingan harga yang menunjukkan harga tes PCR Indonesia relatif murah. Menurut laman Asosiasi Penerbangan Internasional Skytrax, harga tes PCR di bandara Indonesia yang sebesar 54 dollar AS (sekitar Rp 780.000) terhitung relatif murah. Jika diurutkan dari harga tes PCR termahal hingga termurah, Indonesia berada di urutan ke-49 dari 70 negara yang didaftar. Tes PCR paling mahal terdapat di Bandara Kansai, Jepang, dengan harga 404 dollar AS atau sekitar Rp 5,8 juta. Begitu pula tes antigen. Indonesia menempati posisi termurah kedua setelah Mumbai, India. Di Bandara Mumbai, tes cepat antigen hanya dibanderol 2 dollar AS atau sekitar Rp 28.000. Sementara itu, tes cepat antigen termahal berada di Bandara Helsinski, Finlandia, dengan harga 214 dollar AS atau sekitar Rp 3,1 juta.

Pemerintah tengah mempercepat pembuatan meterai elektronik agar bisa diimplementasikan awal 2022. Selain untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik, meterai digital ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara lantaran tarif meterai sudah menjadi Rp 10.000. Agenda tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ini mulai berlaku 19 Agustus 2021.Guna mempercepat implementasi meterai elektronik, pemerintah menugaskan Perum Peruri membuat meterai elektronik dan mencetak meterai tempel. Perum Peruri juga yang mendistribusikan dan menjajakan meterai elektronik bisa melibatkan pihak ketiga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini telah mencabut sanksi larangan ekspor batubara bagi empat perusahaan dari total 34 perusahaan yang dikenai sanksi. Empat perusahaan yang sudah boleh mengekspor batubara lagi adalah PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang, PT Mitra Maju Sukses. Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi tegas kepada 34 perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara kepada Grup PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021. 

Di tengah segenap hambatan akibat pandemi Covid-19, peran teknologi finansial dinilai semakin diperlukan untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Kemudahan dan daya jangkaunya mengatasi kendala yang terjadi. Keberadaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi alternatif pembiayaan yang membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, industri ini terus berkembang yang ditandai dengan munculnya unit-unit usaha baru dan ekspansi usaha. Perusahaan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi PT Finaccel Teknologi Indonesia (Kredivo), misalnya, mengumumkan ekspansinya ke Vietnam, akhir pekan lalu. Di Vietnam, Kredivo membentuk perusahaan patungan bersama Phoenix Holding dengan nama Kredivo Vietnam Joint Stock Company. 

Sementara penyedia pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi khusus bagi pedagang grosir dan eceran tradisional, AwanTunai, menerima suntikan investasi 11,2 juta dollar AS dari sejumlah investor, antara lain BRI Ventures, OCBC NISP Ventura, Insignia Ventures, dan Global Brains. Bank OCBC NISP dan Accial Capital menyuntikkan 45 juta dollar AS ke AwanTunai sehingga total pendanaan yang diterima AwanTunai mencapai 56,2 juta dollar AS. Laporan studi ”E-Economy SEA 2020” yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company menyebutkan, pandemi Covid-19 mendorong lebih banyak warga beralih dan beradaptasi dengan teknologi digital. Pada tahun lalu, kata Yusuf, studi tersebut memperkirakan 40 juta orang baru pemakai teknologi digital/internet. Pada tahun 2025, proyeksinya ada peningkatan 32 persen jumlah kredit yang tercatat pada rekening peminjam atau outstanding loan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama (MoU) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VIII Jawa 3 terkait pendampingan bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Mulai dari pembinaan hingga pendanaan.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto bersama Regional CEO Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII/ Jawa 3 I Gede Raka Arimbawa di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (27/8/2021).

Kerjasama dengan Bank Mandiri ini memiliki banyak kemanfaatan, selain soal pendanaan, Bank Mandiri juga akan memberikan pendampingan kepada mereka, ada program peningkatan SDM UMKM melalui Rumah BUMN yang dimiliki .

Pertama Kadin Institute yang bertugas untuk memberikan pelatihan instruktur dan pendamping UMKM serta pelatihan kurator bersertifikat BNSP. Kedua pelatihan UMKM sendiri, mulai dari pelatihan ekspor dan impor, kewirausahaan serta akutansi dan lain sebagainya, semua bersertifikat.

Selain itu Kadin juga memiliki Rumah Kurasi dan Ekspor Center yang bertugas mempertemukan antara UMKM dengan pembeli dari luar negeri.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jatim Sulami Bahar mengatakan pelaku industri hasil tembakau (IHT) amat terpukul karena pandemi Covid-19. Sejak pandemi kenaikan eksesif tarif sebesar 23 persen sehingga kinerja IHT mengalami penurunan.

Atas masalah itu, Gapero Surabaya sudah layangkan surat ke Gubernur Jatim terhadap kondisi IHT ini. Sulami menjelaskan, dalam surat resmi Gapero Surabaya tersebut, ada dua tuntutan yang diajukan oleh para produsen rokok tersebut.

Pertama, pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai untuk tahun 2022 mendatang Kedua, Gapero mengusulkan untuk tahun fiskal 2023 dan seterusnya, pemerintah menerapkan formula kenaikan tarif cukai IHT berbasis angka inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi, atau keduanya. "Kedua hal tersebut dinilai kami sangat memiliki fungsi vital untuk menjaga kelangsungan IHT," imbuhnya.

Sulami menjelaskan, Gapero Surabaya sendiri merupakan asosiasi pabrik rokok, yang menjadi bagian dari perkumpulan nasional Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dan di Jatim ini, GAPPRI menaungi sedikitnya 90.000 orang pekerja yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Sulami menambahkan, sepanjang tahun 2020 sendiri, IHT mengalami penurunan sebesar 10 persen akibat Pandemi Covid-19. Jadi, besarnya kenaikan tarif cukai yang mencapai 23 persen tersebut juga meningkatkan Hanga Jual Eceran (HJE) yang naik rata-rata 35 persen di tahun yang sama.

Harga saham-saham laboratorium dan rumah sakit melemah pada perdagangan Senin (16/8/2021) menyusul keputusan pemerintah merevisi batas atas biaya tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase atau PCR. Instruksi Presiden Joko Widodo agar harga tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase atau polymerase chain reaction/PCR turun membuat harga saham-saham laboratorium dan rumah sakit melemah pada perdagangan Senin (16/8/2021). Margin keuntungan konstituen pada sektor saham kesehatan itu berpotensi terpangkas karena penurunan harga tersebut.

Pemerintah telah merevisi batas atas biaya tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase menjadi Rp 495.000. Besaran tersebut berlaku untuk layanan di wilayah Jawa dan Bali. Sementara batas atas biaya tes PCR di luar Jawa-Bali ditetapkan Rp 525.000. Kementerian Kesehatan meminta seluruh fasilitas kesehatan yang memberikan layanan tes seketika PCR, seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya mematuhi batasan tarif tersebut.

Pada penutupan perdagangan Senin (16/8/2021), harga saham penyedia layanan laboratorium Prodia Widyahusada Tbk turun 6,93 persen, sementara saham Diagnos Laboratorium Utama Tbk, pengelola rumah sakit Omni Hospital Sarana Meditama Metropolitan Tbk, turun 6,35 persen; Mitra Keluarga Tbk turun 3,04 persen; dan Hermina Medikalola Tbk turun 1,29 persen. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 51,57 poin atau 0,84 persen ke level 6.087. Transaksi perdagangan mencapai Rp 11,678 triliun dari 23,418 miliar lembar saham yang diperdagangkan sepanjang Senin kemarin.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim, Eddy Wijarnako mengatakan industri tidak diizinkan beroperasi secara penuh selama pemberlakuan PPKM, Pengusaha sempat mengajukan untuk perusahaan-perusahaan ekspor agar bisa beroperasi 100%. "Namun pengajuan tersebut tidak boleh, sekarang ini tampaknya kasus Covid-19 mulai mereda, dan sepertinya sudah bisa mengajukan supaya operasional pabrik bisa 50% di shift pertama, dan 50% di shift kedua, Rabu (18/8). Dia mengatakan kinerja ekspor memang cukup terganggu  terutama di awal mulai berlakunya PPKM. "Juni-Juli itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan, otomatis pabrik jadi resah, akhirnya banyak yang memutuskan untuk close produksinya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja ekspor kita,"

Eddy yang juga Ketua Assosiasi Persatuan Inonesia (Aprisindo) itu menambahkan hambatan lain yang cukup mempengaruhi kinerja ekspor yakni masalah kelangkaan kontainer ekspor yang masih berlangsung sampai saat ini sejak akhir tahun lalu. Meski begitu, menurut Eddy kinerja ekspor Jatim sampai akhir tahun ini masih memiliki peluang terutama di sektor-sektor esensial dan kritikal. "Sedangkan industri sepatu ekspor rasanya masih akan stagnan, begitu juga dengan garmen, dan produk kertas, saya kira akan tumbuh," imbuhnya. 

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mendukung pelaku usaha yang melakukan ekspor melalui Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal ditengah pandemi. Hal tersebut dinilai mampu menambah devisa negara bagi Indonesia khususnya penerimaan pajak Kalimantan Timur. 

Kepala Dinas Pangan, Tanaman,Pangan dan Holtikultural  Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan beberapa komoditas yang banyak memilki peminat baru di pasar luar negeri diantaranya yaitu rempah-rempah, porang dan pisang. (YTD)

Peraturan baru Jasa Otoritas Keuangan (POJK) mensyaratkan bank digital berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan guna mempercepat peningkatan inklusi keuangan. Bank dengan layanan digital penuh ini diharapkan bersinergi dengan fintech dan lembaga keuangan bukan bank lainnya agar penetrasi layanan keuangan menembus seluruh lapisan masyarakat. Tiga beleid yang baru adalah POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No.34/POJK.03/2018 tentang penilain Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. 

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan  Bank Nasional (Perbanas) Aviliani mengatakan, apabila bank melakukan kerjasama dengan non bank yang berbasis Teknologi Informasi (IT), resiko bisa saja hanya ditanggung perbankan. Padahal, investasi perbankan pada teknologi informasi sangat besar, maka perlu diatur juga dari sisi nonbank. "Saya usul ke OJK terkait SDM pengawasan bank digital ini, maka remunerasi juga harus naik. OJK harus mencari talenta terbaik yang dapat mengawasi bank digital, terutama dari sisi kejahatan siber," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, diterbitkan POJK No12/POJK.03/2021 salah satunya bertujuan untuk mendukung akselerasi konsulidasi bank sebagai upaya untuk penguatan struktur, serta peningkatan ketahanan  dan daya saing perbankan, sehingga lebih kontributif dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya adalah mendorong akselerasi transformasi digital, khususnya transformasi strategi bisnis bank kearah digital banking dengan menekankan pada aspek efisiensi layanan, perlindungan nasabah, termasuk keamanan data nasabah. 

Direktur Penelitian Bank Umum OJK Muhammad Miftah mengatakan, bank di Tanah Air belum ada yang memenuhi ketentuan bank digital, namun baru sebatas masuk katagori sebagai bank yang melakukan layanan perbankan digital. Sejumlah bank tengah melakukan strategi pemenuhan modal inti minimun untuk menjadi bank digital, salah satunya PT Bank Digital BCA. Meski termasuk katagori kelompok usaha bank dibawah BCA, BCA digital berencana untuk menambah modal menjadi di atas 1,35 trilliun. 

Pada kesempatan terpisah, Head of Equity Research BNI Sekuritas Kim Kwie Sjamsudin mengatakan, group BRI memiliki potensi ekosistem bank digital yang terbesar. "Bank pelat merah seperti BRI memiliki digitalisasi yang besar, lantaran memiliki sumber daya yang lengkap seperti didukung oleh skala, modal, jaringan, dan satelit," ucapnya.

TaniFund yang merupakan platform peer to peer (P2P) lending di Indonesia telah memasuki babak baru setelah resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara financial technology (fintech) P2P lending sektor agrikultur. Sebagai P2P lending agrikultur pertama di Inodnesia yang berizin OJK, TaniFund semakin memperkuat komitmen dan strateginya dalam menyediakan akses permodalan bagi petani dan UMKM di seluruh Indonesia. 

Chief Strategy Officer TaniHub Group, Natalia Rialucky menjelaskan, keputusan OJK tersebut tertuang dalam Surat Tanda Berizin KEP64/D.05/2021 yang diterbitkan pada dua Agustus 2021. Natalia menegaskan, TaniFund sebagai unit P2P lending dibawah startup agritech TaniHub Group meyakini bahwa lisensi  OJK yang diraih dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan para pendana (lender) dan peminjam (borrower), dengan mengantongi izin usaha dari OJK.

Lisensi OJK semakin memantapkan TaniFund untuk dapat menyalurkan pendanaan sebesar Rp700 milliar beberapa tahun kedepan. "Harapan kami adalah ingin lebih luas lagi menciptakan dampak sosial dengan memberikan akses inklusi keuangan dan permodalan bagi petani serta pengusaha UMKM lokal". Sejak didirikan tahun 2017, TaniFund telah menyalurkan dari masyarakat sebesar Rp 324 milliar kepada lebih dari 4.000 borrower, seiring dengan pertumbuhan kepercayaan masyarakat kepada TaniFund. Hingga kini total lender telah mencapai lebih dari 10 ribu yang terdiri dari individu maupun institusi. Proyek kedua adalah Capacity Building on Vessel Inovation to Combat Marine Debris yang disusun oleh Pusat Riset Kelautan BRSDM dan telah disahkan sebagai salah satu  outcome APEC Project Session 2 tahun 2021.

Kedua proyek usulan Indonesia tersebut mendapat sorotan khusus oleh delegasi AS. Negeri Paman Sam itu menjadi  lead economy dalam penyusunan APEC Roadmap. Indonesia saat ini sedang mengembangkan teknologi dan inovasi baru seperti prototipe pengelolaan sampah plastik, jaring penangkap sampah, perahu bertenaga surya, mesin sortasi, mesin pemotong serta kapal yang membawa sampah laut, dan pengumpul. "Indonesia juga sedang mengembangkan pendekatan untuk mengubah sampah plastik menjadi sumber energi alternatif," ujar Antam. ((YTD)