Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menyampaikan draf revisi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) kepada DPR RI. Pembahasan juga telah dilakukan beberapa kali antar keduanya. Saat ini pembahasan telah sampai pada tahap dengar pendapat dari para ahli dan badan usaha terkait dengan RUU KUP ini. Dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pelaku usaha dan asosiasi serta bank BUMN di tanah air semuanya menolak pemberlakuan beberapa pajak yang ada di RUU KUP. Diketahui, dalam RUU KUP ini ada lima klaster yang akan dibahas yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Karbon. Penolakan terutama datang terkait dengan penerapan pajak karbon serta naiknya tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan pajak ini dinilai akan semakin memberatkan pelaku usaha terkait pajak karbon dan konsumen terkait kenaikan tarif PPN. Untuk penetapan pajak karbon, para pelaku usaha dengan tegas menolak dan meminta untuk dikeluarkan dari RUU KUP ini. Setidaknya ada 18 asosiasi yang terdiri dari ratusan pengusaha yang menolak pajak karbon ini. " Jika melihat dampak dari sisi daya saing dan daya beli, kami memohon kepada komisi XI untuk tidak memasukkan tax carbon di dalam RUU KUP," ujar Ketua Umum Inaplas Edi Rivai saat rapat dengan anggota dewan yang dikutip Selasa (31/8/2021). Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto juga menyampaikan dua poin yang menjadi pertimbangan pihaknya mengapa menolak pajak karbon diterapkan. Pertama, karena akan mengancam daya saing industri keramik. Apalagi industri keramik saat ini digempur oleh produk impor. Dimana pada semester I-2021 impor keramik dari China, India dan Vietnam melonjak hingga 61% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, penerapan pajak karbon akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan membebani pelanggan. Dengan demikian, pelanggan akan kabur dan lebih memilih produk dengan harga yang lebih murah seperti impor. "Di tengah kondisi lemahnya daya beli masyarakat dan murahnya produk impor akan membuat industri keramik semakin terperosok," tegasnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat, aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 7,67 triliun pada pekan lalu atau periode 23-26 Agustus 2021, lebih besar dari pekan sebelumnya, 16-19 Agustus 2021, yang senilai Rp 3,49 triliun. Ini terjadi justru pada saat potensi The Fed untuk melakukan pengurangan likuiditas (tapering off) mulai November mendatang semakin menguat. 

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, aliran modal asing ini meliputi investasi ke Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7,18 triliun dan saham sebesar Rp 0,49 triliun. Sementara itu, berdasarkan data setelmen sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2021 (year to date) aliran modal asing yang masuk mencapai sebesar Rp 14,1 triliun. "Berdasarkan data transaksi 23-26 Agustus 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp 7,67 triliun terdiri atas beli neto di pasar SBN sebesar Rp 7,18 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp 0,49 triliun," papar Erwin dalam keterangan yang diterima Investor Daily pada pekan lalu. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Ferry Warjiyo mengungkapkan, aliran masuk modal asing berlanjut dalam bentuk investasi portofolio yang pada Juli hingga 16 Agustus 2021 dengan mencatat net inflows US$ 2 miliar. Ini terjadi seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

“Thou aimest high, Master Lee. Consider Thou what the invention could do to my poor subjects. It would assuredly bring to them ruin by depriving them of employment, thus making them beggar.”  Kutipan di atas adalah perkataan Ratu Elizabeth I kepada William Lee, penemu mesin rajut otomatis pada Abad ke-16. Ratu Elizabeth saat itu justru khawatir teknologi yang diciptakan oleh Lee akan menghilangkan lapangan pekerjaan dan menciptakan kemiskinan. Tanggapan Ratu Elizabeth sangat jamak terjadi ketika kemunculan teknologi baru. Teknologi tersebut terkadang dipandang menjadi sebuah ancaman, terutama bagi ketenagakerjaan. Disrupsi teknologi menimbul kan kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan. 

Estimasi Mckinsey (2017) menunjukkan bahwa 60% pekerjaan yang ada saat ini dapat diotomasi, di mana diperkirakan untuk kasus Indonesia angka tersebut mencapai 12%. Perlu dipahami bahwa “hantu” disrupsi tersebut tidak hanya berpotensi menghilangkan lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru. Disrupsi teknologi menciptakan apa yang disebut pasar tenaga kerja digital. 

Secara definisi, pasar tenaga kerja digital adalah pasar tenaga kerja di mana transaksi antara pemberi kerja dan pencari kerja dilakukan secara online. Secara umum, digital labour market dibagi ke dalam dua kategori: online labour market (OLM) dan mobile labour market (MLM). Online labour market didefinisikan sebagai pasar tenaga kerja di mana baik proses pencarian tenaga kerja (matching), administrasi dan pekerjaan dikerjakan secara online, contohnya adalah Amazon Mechanical Turk. Sedangkan MLM didefinisikan sebagai pasar tenaga kerja di mana proses pencarian dan administrasi dilakukan secara online, akan tetapi pekerjaan dilaksanakan secara fisik (langsung). Contohnya adalah Gojek dan Grab (Codagnone, Abadie&Biagi, 2016). 

Secara global, diperkirakan terdapat 777 platform tenaga kerja, di mana 383 di antaranya adalah delivery-based platform atau platform yang memfasilitasi pekerjaan jasa pengantaran. Pesatnya perkembangan platform ini didukung oleh besarnya investasi kepada platform tenaga kerja, yang diperkirakan secara global mencapai US$ 119 miliar, dengan keuntungan secara global mencapai US$ 52 miliar (ILO, 2020). Pada pasar ini terdapat tiga pihak yang saling berinteraksi melalui platform, yaitu pekerja, pemberi kerja, dan konsumen. Bagi pemberi kerja, kehadiran tenaga kerja digital ini dapat mendorong efektivitas dan efisiensi. Contohnya, pemberi kerja dapat melakukan outsourcing pekerja dengan cepat, yaitu antara 2-4 hari, jauh lebih cepat dari melalui agen tradisional yang mencapai 6-8 minggu dan mendapatkan akses talenta (ILO, 2020).

Pemain industri layanan keuangan berbasis teknologi peer-to-peer atau P2P lending mulai menyiapkan strategi untuk menjangkau masyarakat di luar Jawa. Cara itu sejalan dengan imbauan regulator untuk menyeimbangkan porsi pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan aturan untuk pemain financial teknologi (fintech) agar porsi pembiayaan ke luar Jawa lebih luas. Berdasarkan statistik fintech lending OJK sepanjang September 1/2021, dari total penyaluran pinjaman para pemain sebesar Rp70,88 trilliun porsi ke Jawa dengan enam provinsi didalamnya mencapai Rp57,93 trilliun, sisanya Rp12,92 trilliun ke 28 provinsi di luar jawa.

Untuk mengatasi gap Jawa dan luar Jawa tak semakin membesar, OJK merencanakan imbauannya masuk dalam regulasi baru, dimana setiap platform bakal dipatok minimal menyalurkan 20% dari total penyaluran pendanaan tahunannya selama tahun berjalan keluar jawa. 

Adapun, CEO& Co-Founder PT Akseleren Keuangan Inklusif Indonesia Ivan Nikolas Tambunan mengaku tak terlalu khawatir dan sudah siap memperluas  penyaluran pinjaman usaha di Kalimantan, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara. "Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah tersebut memiliki banyak proyek di sektor usaha yang menjadi fokus Akseleren, yakni UMKM yang berasal dari sektor engeineering atau konstruksi, business and consumer service, coal & related energy, online merchant, oil & gas. 

Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya menuturkan strategi lain dalam menjangkau UMKM diluar jawa, yaitu menggandeng bank pengkreditan rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah incaran, untuk bergabung dengan Modalku sebagai pendana Institusi. "Jadi keluar jawa itu selain karena potensi bisnisnya masih besar dan market-nya ada, kita mencoba langsung ikut mengincar daerah tempat  salah satu masalah terbesar Indonesia, yaitu akses permodalan mikro untuk segmen pedesaaan, terutama daerah luar jawa yang infrastrukturnya masih terbatas" jelas Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Ganda Putra.

Alih-alih mendorong jumlah pemeriksaan dan pelacakan, tes PCR masih menjadi ladang bisnis menggiurkan. Kendati sudah diturunkan, biaya tes polimerase rantai ganda atau PCR masih terbilang mahal untuk masyarakat Indonesia. Jumlah pemeriksaan melalui tes PCR secara swadaya pun masih tidak kunjung meningkat. Keterbukaan informasi akan memudahkan memahami harga tes PCR dan menghilangkan praduga berlebihan. 

Bisnis pemeriksaan PCR berkibar dan memperoleh keuntungan besar di masa pandemi Covid-19. Dalam seminar daring bersama Lapor Covid-19, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebut perhitungan biaya tes Covid-19 setidaknya mencapai Rp 23,2 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah spesimen yang diperiksa sepanjang Oktober 2020 hingga 15 Agustus 2021. ICW menelusuri jumlah pemeriksaan spesimen dari berbagai kanal laporan dan menemukan sekitar 25.840.025 spesimen yang telah melakukan tes PCR di 796 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari data yang dihimpun, spesimen yang diperiksa dengan PCR paling banyak berada di Juli 2021, yakni 6.134.842 orang. 

Sesuai keterangan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, pada Juli 2021 lalu Tim Satgas Covid-19 menggenjot angka pemeriksaan dan sudah empat kali melampaui standar yang ditargetkan WHO. Hasil itu juga selaras dengan nilai transaksi PCR tertinggi di bulan yang sama seperti diperkirakan oleh ICW, yaitu Rp 5,6 triliun. Total spesimen yang dikalkulasi selama Oktober 2020 hingga 15 Agustus 2021 tersebut kemudian dihitung secara kasar, yakni mengalikannya dengan harga tertinggi PCR sebesar Rp 900.000 per tes. Setelah dikurangi dengan biaya bahan baku, diperkirakan penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR berpotensi mendapat keuntungan sekitar Rp 10,46 triliun. Jumlah yang fantastis sekalipun dibagi rata ke 700-an laboratorium pemeriksaan. 

Penelusuran ICW turut menemukan bahwa rentang harga reagen PCR yang selama ini dibeli pelaku usaha senilai Rp 180.000 hingga Rp 375.000. Setidaknya ada enam merek reagen PCR yang beredar di Indonesia sejak 2020 dengan harga yang berbeda-beda, yaitu Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure, dan Liverifer. Dengan asumsi harga tes PCR beberapa bulan kemarin sebesar Rp 900.000 dan harga reagen di atas, dapat dibayangkan besarnya margin keuntungan pelaku usaha. 

Sementara itu, di sisi lain, ada perbandingan harga yang menunjukkan harga tes PCR Indonesia relatif murah. Menurut laman Asosiasi Penerbangan Internasional Skytrax, harga tes PCR di bandara Indonesia yang sebesar 54 dollar AS (sekitar Rp 780.000) terhitung relatif murah. Jika diurutkan dari harga tes PCR termahal hingga termurah, Indonesia berada di urutan ke-49 dari 70 negara yang didaftar. Tes PCR paling mahal terdapat di Bandara Kansai, Jepang, dengan harga 404 dollar AS atau sekitar Rp 5,8 juta. Begitu pula tes antigen. Indonesia menempati posisi termurah kedua setelah Mumbai, India. Di Bandara Mumbai, tes cepat antigen hanya dibanderol 2 dollar AS atau sekitar Rp 28.000. Sementara itu, tes cepat antigen termahal berada di Bandara Helsinski, Finlandia, dengan harga 214 dollar AS atau sekitar Rp 3,1 juta.

Pemerintah tengah mempercepat pembuatan meterai elektronik agar bisa diimplementasikan awal 2022. Selain untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik, meterai digital ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara lantaran tarif meterai sudah menjadi Rp 10.000. Agenda tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ini mulai berlaku 19 Agustus 2021.Guna mempercepat implementasi meterai elektronik, pemerintah menugaskan Perum Peruri membuat meterai elektronik dan mencetak meterai tempel. Perum Peruri juga yang mendistribusikan dan menjajakan meterai elektronik bisa melibatkan pihak ketiga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini telah mencabut sanksi larangan ekspor batubara bagi empat perusahaan dari total 34 perusahaan yang dikenai sanksi. Empat perusahaan yang sudah boleh mengekspor batubara lagi adalah PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang, PT Mitra Maju Sukses. Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi tegas kepada 34 perusahaan yang dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara kepada Grup PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021. 

Di tengah segenap hambatan akibat pandemi Covid-19, peran teknologi finansial dinilai semakin diperlukan untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Kemudahan dan daya jangkaunya mengatasi kendala yang terjadi. Keberadaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi alternatif pembiayaan yang membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, industri ini terus berkembang yang ditandai dengan munculnya unit-unit usaha baru dan ekspansi usaha. Perusahaan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi PT Finaccel Teknologi Indonesia (Kredivo), misalnya, mengumumkan ekspansinya ke Vietnam, akhir pekan lalu. Di Vietnam, Kredivo membentuk perusahaan patungan bersama Phoenix Holding dengan nama Kredivo Vietnam Joint Stock Company. 

Sementara penyedia pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi khusus bagi pedagang grosir dan eceran tradisional, AwanTunai, menerima suntikan investasi 11,2 juta dollar AS dari sejumlah investor, antara lain BRI Ventures, OCBC NISP Ventura, Insignia Ventures, dan Global Brains. Bank OCBC NISP dan Accial Capital menyuntikkan 45 juta dollar AS ke AwanTunai sehingga total pendanaan yang diterima AwanTunai mencapai 56,2 juta dollar AS. Laporan studi ”E-Economy SEA 2020” yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company menyebutkan, pandemi Covid-19 mendorong lebih banyak warga beralih dan beradaptasi dengan teknologi digital. Pada tahun lalu, kata Yusuf, studi tersebut memperkirakan 40 juta orang baru pemakai teknologi digital/internet. Pada tahun 2025, proyeksinya ada peningkatan 32 persen jumlah kredit yang tercatat pada rekening peminjam atau outstanding loan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama (MoU) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VIII Jawa 3 terkait pendampingan bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Mulai dari pembinaan hingga pendanaan.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto bersama Regional CEO Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VIII/ Jawa 3 I Gede Raka Arimbawa di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (27/8/2021).

Kerjasama dengan Bank Mandiri ini memiliki banyak kemanfaatan, selain soal pendanaan, Bank Mandiri juga akan memberikan pendampingan kepada mereka, ada program peningkatan SDM UMKM melalui Rumah BUMN yang dimiliki .

Pertama Kadin Institute yang bertugas untuk memberikan pelatihan instruktur dan pendamping UMKM serta pelatihan kurator bersertifikat BNSP. Kedua pelatihan UMKM sendiri, mulai dari pelatihan ekspor dan impor, kewirausahaan serta akutansi dan lain sebagainya, semua bersertifikat.

Selain itu Kadin juga memiliki Rumah Kurasi dan Ekspor Center yang bertugas mempertemukan antara UMKM dengan pembeli dari luar negeri.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jatim Sulami Bahar mengatakan pelaku industri hasil tembakau (IHT) amat terpukul karena pandemi Covid-19. Sejak pandemi kenaikan eksesif tarif sebesar 23 persen sehingga kinerja IHT mengalami penurunan.

Atas masalah itu, Gapero Surabaya sudah layangkan surat ke Gubernur Jatim terhadap kondisi IHT ini. Sulami menjelaskan, dalam surat resmi Gapero Surabaya tersebut, ada dua tuntutan yang diajukan oleh para produsen rokok tersebut.

Pertama, pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai untuk tahun 2022 mendatang Kedua, Gapero mengusulkan untuk tahun fiskal 2023 dan seterusnya, pemerintah menerapkan formula kenaikan tarif cukai IHT berbasis angka inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi, atau keduanya. "Kedua hal tersebut dinilai kami sangat memiliki fungsi vital untuk menjaga kelangsungan IHT," imbuhnya.

Sulami menjelaskan, Gapero Surabaya sendiri merupakan asosiasi pabrik rokok, yang menjadi bagian dari perkumpulan nasional Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dan di Jatim ini, GAPPRI menaungi sedikitnya 90.000 orang pekerja yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Sulami menambahkan, sepanjang tahun 2020 sendiri, IHT mengalami penurunan sebesar 10 persen akibat Pandemi Covid-19. Jadi, besarnya kenaikan tarif cukai yang mencapai 23 persen tersebut juga meningkatkan Hanga Jual Eceran (HJE) yang naik rata-rata 35 persen di tahun yang sama.