Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat adanya sekitar 741 juta serangan di ruang internet (siber) Indonesia pada Januari-Juli 2021. Tertinggi, serangan terjadi pada Mei sebanyak 186.202.637 serangan. Sebagian besar merupakan serangan malware, DDoS, trojan, dan insiden data leaks. Sektor yang paling banyak diserang oleh pelaku kejahatan ruang internet tersebut adalah sektor pemerintahan mencapai 44,5%, selanjutnya, keuangan 21,8%, penegakan hukum 10,1%, telekomunikasi 10,4%, transportasi 10,1%, serta BUMN lainnya 2,1%. “Tingginya tingkat pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanan. Dalam strategi BSSN, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Kerja sama internasional juga sangat penting,” ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam konferensi virtual, Selasa (24/8).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Selasa (24/8). Komisi IX DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pelaku usaha, membahas salah satu poin di RUU tersebut, yaitu rencana pajak karbon diatur di Pasal 44G RUU KUP. 

Ketua Kamar dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid menyampaikan 18 asosiasi pengusaha sepakat menolak rencana pajak karbon. Pertama, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan sistemik terutama bagi kestabilan perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara. Kedua, saat ini ketergantungan proses produksi dan distribusi industri produk, sehingga menekan daya beli masyarakat. Ketiga, di Asia Tenggara baru Singapura yang menerapkan pajak karbon, sejak tahun 2019.     

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Guniwang Kartasasmita mengusulkan perpanjangan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) 100% untuk pembelian mobil baru. Menperin telah mengirim surat ke Menteri Keuangan  Sri Mulyani terkait usulan tersebut. "Alasannya, industri pendukung di belakang sektor otomotif banyak sekali," kata Menperin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (25/8). "Kami punya detailnya berkaitan dengan industri-industri pendukung dibelakang otomotif, dari lapis 1 hingga termasuk industri kecil dan menengah yang terlibat didalamnya. Jadi dampak insentif ini luar biasa, sehingga industri bisa tumbuh," tambah dia.

Sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program tersebut dimulai untuk mobil penumpang berkapasitas mesin dibawah 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu. Awalnya, besaran PPnBM-DPT mencapai 100% selama Maret-Juni, lalu Juli-Agustus 50% dan Oktober-Desember 25%. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengatakan insentif pajak penjualan ditanggung pemerintah (PPN-DPT) untuk sektor properti juga berhasil mendorong penjualan. 

"Kami juga mendorong PPN-DPT disektor properti, karena ini sektor yang industri pendukung dibelakang besar sekali. Untuk mendapatkan relaksasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan demand side yang kita miliki," kata dia. Sebelumnya, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebutkan, insentif PPN-DPT sangat positif tidak hanya bagi industri otomotif, tetapi industri terkait lainnya, termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi, dia menuturkan, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah dibanding dengan negara Asean lainnya. (YTD)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali ngebut, membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sejak awal pekan ini, DPR terus mengundang banyak pihak untuk minta masukan atas beleid yang menjadi rezim baru perpajakan. Apalagi, beleid ini untuk mempertebal penerimaan pajak, antara lain dengan rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% yang berlaku saat ini menjadi 12%. Bahkan, barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan, akan kena pajak. 

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan, kebijakan ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang, khususnya PPN bahan pangan. "Beban ini ditanggung konsumen," terang Tulus dalam paparan tertulis kepada DPR, Kamis (26/8). Namun, di sisi lain, UU KUP juga memberikan insentif dunia usaha yakni penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) menjadi 20% di tahun depan agar mendorong investasi. Hanya, beleid baru ini juga merancang lapisan baru PPh orang pribadi yang menyasar orang super kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dengan tarif 35%.

Bisnis properti mulai bergairah di tengah pandemi Covid-19 tahun ini. Satu indikasinya, tiga pemain besar properti di Tanah Air meraih pertumbuhan pendapatan selama enam bulan pertama tahun ini. Ketiga pengembang tersebut adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). BSDE mencatatkan pendapatan Rp 3,25 triliun di semester I-2021, tumbuh 39% year-on-year (yoy). Demikian pula CTRA yang meraih pertumbuhan pendapatan 44% (yoy) menjadi Rp 4 triliun. Adapun pendapatan LPKR naik 36% (yoy) menjadi Rp 7,23 triliun.

Segmen landed house mencatatkan pertumbuhan penjualan, terutama bagi BSDE dan CTRA, yang memang mengandalkan hunian rumah tapak. Sedangkan LPKR mengandalkan high rise (apartemen). Penjualan pada dua segmen properti itu memang sedang meningkat. Hal itu lantaran pemerintah mengucurkan insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan properti. Di saat yang sama, bunga KPR/KPA sejak pandemi Covid-19 cenderung menguncup. “Perumahan (landed) masih tetap menjadi pasar yang terkuat. Apalagi sektor lain masih belum bergerak,” ungkap Harun Hajadi, Direktur PT Ciputra Development Tbk, kepada KONTAN, kemarin.

Bukan hanya CTRA, BSDE dan LPKR, pengembang lain juga memanfaatkan insentif PPN untuk menggenjot penjualan. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), misalnya, ikut merasakan efek positif insentif pajak properti. Direktur PWON, Ivy Wong mengatakan, produk residensial yang paling banyak dibeli konsumen yakni Grand Pakuwon dan Pakuwon City. “Kebanyakan inventory yang dapat insentif PPN,” kata dia, kemarin. Segmen pasar properti PWON lebih kencang di rentang harga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Managing Partner of Strategic Advisory Coldwell Banker, Tommy H Bastami menilai, di tengah pandemi Covid-19, segmen landed residential (perumahan) tetap bergerak. “Pasar mulai membaik, walaupun belum kembali ke kondisi normal [sebelum pandemi],” kata dia, kemarin.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi insentif pajak sudah mencapai sebesar Rp 51,97 triliun hingga pertengahan Agustus 2021. “Insentif pajak ini masih kami berikan untuk mendorong sektor-sektor usaha untuk pulih kembali serta memiliki kekuatan,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual, Rabu (25/8).

Sri Mulyani memerinci, realisasi insentif pajak tersebut terdiri dari insentif dunia usaha yang tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9, yang mencapai Rp 50,24 triliun, insentif PMK Nomor 21 sebesar Rp 304,6 miliar, dan insentif PMK Nomor 31 sebesar Rp 1,43 triliun. Adapun insentif pada dunia usaha dalam PMK Nomor 9 tersebut mencakup insentif Pajak Penghasilan (PPh) dalam Pasal 21 sebesar Rp 2,09 triliun sudah dimanfaatkan oleh 76.025 pemberi kerja, PPh Pasal 22 impor Rp 17,15 triliun kepada 9.305 wajib pajak (WP), PPh Pasal 25 senilai Rp 19,31 triliun kepada 56.858 WP, dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 4,39 triliun telah dinikmati 1.995 WP.

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kabar adanya penyuntikan vaksin penguat (booster) Covid-19 bagi para pejabat pemerintah. Penyuntikan vaksin dosis ketiga tersebut berpotensi terjadi mal administrasi. Hal ini mengingat pemberian booster vaksin Covid-19 baru hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan pekerja garis depan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Kembalinya ekonomi ke zona positif pada triwulan II tahun 2021 menunjukkan bahwa perekonomian nasional dan regional sudah berada di jalur pemulihan. Sinyal pemulihan ekonomi yang tampak dari positifnya pertumbuhan triwulan II-2021 terjadi hampir diseluruh Nusantara. 

Secara nasional, ekonomi tumbuh 7,07 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Sebagian besar provinsi pun mengalami pertumbuhan positif. Hanya Papua Barat yang masih mengalami kontraksi minus 2,39 persen. Turunnya kinerja sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi andalan Papua Barat menjadi salah satu penyebabnya. Sebab, hampir seperempat (23,89 persen) perekonomian Papua Barat disumbang oleh sektor tersebut. Tekanan yang dialami perekonomian Papua Barat juga semakin terasa setelah provinsi ini mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II-2020, yakni 0,53 persen. Berbanding terbalik dengan Papua Barat, mayoritas provinsi lainnya justru mengalami kontraksi di triwulan II-2020. Hal tersebut membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2021 kian jelas terlihat. 

Bahkan, sembilan dari 33 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif laju pertumbuhannya di atas ekonomi nasional. Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi, yakni 16,89 persen.Berikutnya adalah Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 15,39 persen dan Papua 13,24 persen. Provinsi dari timur Indonesia itu juga menduduki posisi ketiga teratas pada laju pertumbuhan ekonomi se Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Melonjaknya biaya pengiriman lewat laut mencapai tahap tidak wajar, yang membuat sejumlah ekspor tertahan. Itu ironis karena, di tengah pandemi Covid-19, permintaan ekspor mebel produksi Jepara justru meningkat. Desing mesin gerinda nyaring terdengar dari rumah produksi Jepara Asia Mas Furniture di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu (25/8/2021) siang. Sambil mengenakan masker, sejumlah pekerja laki-laki dan perempuan dengan telaten memoles mebel perpaduan kayu dengan resin. 

Berjarak sekitar 25 meter, di bangunan lainnya, kardus-kardus beragam ukuran berisi mebel siap ekspor menumpuk hingga menyesaki gudang berukuran 1.800 meter persegi tersebut. Tingginya tumpukan kardus hingga lebih dari 2 meter. Adapun luas total gudang CV JAMF ialah 7.500 meter persegi. ”Ini dampak dari buyer (pembeli) yang sulit mencari kontainer karena ocean freight (tarif pengiriman lewat laut) melonjak 400-500 persen. Mereka minta jangan dikirim dulu. Akibatnya menumpuk dan cashflow (arus kas) menjadi tersendat,” kata Eri Agus Susanto, pemilik Jepara Asias Mas Furniture (JAMF). 

Di sisi lain, pembeli meminta barang tidak dikirim dulu. Selain kesulitan mencari kontainer, dari informasi yang ia terima, barang juga masih menumpuk di pelabuhan negara tujuan. Apabila biasanya ia mengirim hingga delapan kontainer per bulan, hingga Rabu (25/8) baru satu kontainer yang dikirim pada Agustus 2021. Kondisi itu menjadi tantangan bersama para pelaku industri ekspor. Menurut dia, apabila produk yang dihasilkan tidak betul-betul unik atau menarik, tidak akan dibeli. ”Yang bertahan hanya yang membuat produk itu yang menjual serta harganya tak mahal. Ini benar-benar menjadi seleksi alam. Yang kuat yang bertahan,” katanya.

Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap Rp 1 triliun. Jumlahnya ditargetkan meningkat jadi Rp 12 triliun tahun 2024. Peningkatan PNBP dinilai perlu dikendalikan guna mencegah potensi produksi yang eksploitatif dan merusak sumber daya alam.