Polemik Impor Pangan, Industri Diajak Serap Cabai Lokal
Kementerian Pertanian mengajak Industri menyerap cabai yang dihasilkan petani lokal dari pada mengimpor dari Negara lain. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultural Kementan Bambang Sugiharto menjelaskan impor cabai sepanjang semester 1/2021 mencapai 27.851 ton yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan industri. Padahal, produksi cabai nasional 2021 merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 27.851 juta ton. Produksi ini mengalami peningkatan 7,11% dibandingkan dengan 2019.
Bambang menjelaskan bahwa pasokan aneka cabai untuk komsumsi di Indonesia berada pada posisi surplus. Kementan juga menyiapkan mobil berpendingin untuk mengangkat cabai dari lahan dengan gratis tanpa biaya kirim. “Kami juga telah bersurat pada dinas terkait di 34 propinsi untuk menyerap produk petani. Alokasi anggaran untuk bantuan pasca panen juga telah ada, agar kualitas produksi petani terjaga. Pada Juli, produksi cabai tercatat sebanyaj 163,293 ton dengan kebutuhan sebesar 158.855 ton.
“Hingga Juli kita surplus 4.439 ton, kebutuhan masyarakat terhadap aneka cabai masih dapat dipenuhi dari hasil produksi didalam negeri,” kata Direktur Sayuran dan Tanaman obat Kementan Tommy Nugraha. Surplus produksi itu, katanya, bisa diantisipasi dengan meminta pengusaha lokal dan Pemda menyerap hasil panen cabai. Sementara itu, penyerapan komoditas cabai di Jawa Timur mengalami penurunan. Serapan hasil panen cabai hanya 30%-40%. (YTD)
Aksi Korporasi, Amazon Investasi di Bisnis Wealth Management
Amazon.com Inc. melakukan investasi perdananya di sektor managemen kekayaan senilai US$40 juta pada starup fintech Smallcase Tecnologies Pvt. Startup yang berkantor pusat di Bangalore ini mengatakan pendanaan tersebut dipimpin oleh Fearing Capital Ptv. dan juga bergabung dengan investasi lainnya Premjilnvest, kantor investasi swasta milliarder teknologi Azem Premji.
Rencananya, modal tersebut akan digunakan untuk memperluas produk investasinya dikelas aset seperti reksa dana, ekuitas global, dan obligasi. Startup ini ingin mengembangkan platform teknologi dan lebih jauh lagi membangun jaringan distribusinya. Perusahan rintisan ini diuntungkan dengan ledakan investor ritel yang dipicu pandemi Covid-19 dan belum pernah terjadi sebelumnya di pasar ekuitas India. Basis penggunaaanya lebih berlipat ganda menjadi lebih dari 3 juta pada tahu lalu.
"Sekelompok baru investor yang lebih muda dan berani mengambil resiko tinggi berpartisipasi di pasar modal dan mereka mengingikan transparansi penuh," kata CEO Vasant Kamath dilansir Bloomberg, Rabu (18/8). Bagi Amazone, investasi di Smallcase membuka batas baru dalam bisnis pengelolaan kekayaan. Raksasa dagang el ini sebelumnya telah berinvestasi di startup fintech lain di India, termasuk pemain asuransi Acko General Insurance Ltd., serta penyedia kredit Capital Float. (YTD)
Pabrikan Mobil Minta Diskon PPnBM 100% Dilanjutkan
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Guniwang Kartasasmita mengusulkan perpanjangan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) 100% untuk pembelian mobil baru. Menperin telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait usulan tersebut. "Alasannya, industri pendukung di belakang sektor otomotif banyak sekali," kata Menperin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (25/8). "Kami punya detailnya berkaitan dengan industri-industri pendukung dibelakang otomotif, dari lapis 1 hingga termasuk industri kecil dan menengah yang terlibat didalamnya. Jadi dampak insentif ini luar biasa, sehingga industri bisa tumbuh," tambah dia.
Sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program tersebut dimulai untuk mobil penumpang berkapasitas mesin dibawah 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu. Awalnya, besaran PPnBM-DPT mencapai 100% selama Maret-Juni, lalu Juli-Agustus 50% dan Oktober-Desember 25%. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengatakan insentif pajak penjualan ditanggung pemerintah (PPN-DPT) untuk sektor properti juga berhasil mendorong penjualan.
"Kami juga mendorong PPN-DPT disektor properti, karena ini sektor yang industri pendukung dibelakang besar sekali. Untuk mendapatkan relaksasi. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan demand side yang kita miliki," kata dia. Sebelumnya, Skeretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyebutkan, insentif PPN-DPT sangat positif tidak hanya bagi industri otomotif, tetapi industri terkait lainnya, termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi, dia menuturkan, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah dibanding dengan negara Asean lainnya. (YTD)
TaniFund, P2P Lending Agrigultur Pertama yang Peroleh Izin OJK
TaniFund yang merupakan platform peer to peer (P2P) lending di Indonesia telah memasuki babak baru setelah resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara financial technology (fintech) P2P lending sektor agrikultur. Sebagai P2P lending agrikultur pertama di Indonesia yang berizin OJK, TaniFund semakin memperkuat komitmen dan strateginya dalam menyediakan akses permodalan bagi petani dan UMKM di seluruh Indonesia.
Chief Strategy Officer TaniHub Group, Natalia Rialucky menjelaskan, keputusan OJK tersebut tertuang dalam Surat Tanda Berizin KEP64/D.05/2021 yang diterbitkan pada 2 Agustus 2021. “TaniFund bergabung bersama sejumlah P2P lending lainnya dengan predikat berizin dan diawasi OJK. Dari daftar tersebut, TaniFund adalah satu-satunya P2P lending yang bergerak di sektor agrikultur dengan izin OJK,” kata dia dalam kete rangan tertulisnya kepada Investor Daily, Minggu (22/8/2021).
Natalia menegaskan, TaniFund sebagai unit P2P lending di bawah startup
agritech Tanihub Group meyakini bahwa
lisensi OJK yang diraih dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan
para pendana (lender) dan peminjam
(borrower), dengan mengantongi izin
usaha dari OJK.
Dengan adanya lisensi OJK, TaniFund bisa mengundang lebih banyak
lagi lender baru dan mendorong lender
lama untuk meningkatkan pendanaan
mereka. Pasalnya, lisensi OJK akan
membuat para lender baru dan lama
semakin mantap dengan kesiapan TaniFund dalam mengkurasi proyek-proyek
pendanaannya.
Penurunan Penjualan Sepeda, Produsen Sesuaikan Kapasitas Produksi
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di tengah tren penurunan penjualan sepeda membuat produsen terpaksa menyesuaikan kapasitas produksinya.
Direktur PT Insera Sena, produsen sepeda Polygon, William Gozali mengatakan dampak dari PPKM sangat berbeda dibandingkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu. Kali ini banyak toko sepeda juga harus tutup dan konsumen yang bersepeda jauh pun berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.“Untuk pabrikan kami mengikuti aturan pemerintah sehingga juga ada dampak kepada produksi kami. Saat ini kita masih memantau perkembangan arahan pemerintah sehingga produksi belum beroperasi penuh,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/8).
Menurut William, pabrikan saat ini mencoba untuk meningkatkan penjualan ekspor. Dari penjualan lokal, pihaknya akan terus berusaha mengedukasi cyclist dan non-cyclist untuk bisa hidup sehat dengan bersepeda. Produsen sepeda Element, PT Roda Maju Bahagia, menyebut saat ini telah melakukan penyesuain produksi sejak kasus Covid-19 gelombang kedua terjadi.
Kesepakatan Perdagangan Elektronik, Pertajam Taji E-commerce Di ASEAN
Persetujuan Asean tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik atau Asean Agreement on E-Commerce diharapkan dapat segera disahkan sebagai undang-undang nasional seiring dengan target pertumbuhan ekonomi digital yang dibidik pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Indonesia menargetkan dapat menguasai 40% dari total potensi ekonomi digital pada 2025. Perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan e-commerce (dagang-el), diyakini bisa menjadi motor untuk realisasi target tersebut.“Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan perdagangan internasional khususnya terkait e-commerce melalui kerja sama dengan negara-negara Asean dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Lutfi dalam rapat pembahasan tingkat I Asean Agreement on E-Commerce bersama Komisi VI DPR RI, Senin (23/8).
Transaksi dagang-el pada 2021 diperkirakan menembus Rp354,3 triliun, naik 33,11% dibandingkan dengan nilai transaksi pada 2020 senilai Rp266,2 triliun. Volume transaksi juga diramalkan naik 38,17% dari 925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 1,3 miliar transaksi pada 2021. “Peran e-commerce dalam perekonomian Asean makin meningkat. Tercatat kontribusi PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) mencapai 7% dari total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi US$38 miliar,” tambah Lutfi.
Lonjakan Harga Batu Bara Ancam Industri Semen
Peningkatan harga batu bara dunia hingga 60% mengancam kinerja industri semen nasional. Pasalnya, biaya bahan bakar batu bara mengontribusi hingga 35-40% dari total biaya produksi pabrik semen. "Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri semen. Ini juga akan mengancam program ekspor semen/klinker dari perusahaan, karena tidak bisa bersing dengan kompetitor kerana adanya kenaikan biaya produksi 10-15%," kata Ketua Umum Assosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (23/8). Kemudian ditambahkan lagi kelebihan kapasitas, dimana utilisasi hanya sekedar 63%. Ini ditambah lagi masalah baru yang cukup serius, yakni adanya kenaikan harga batubara yang sangat tinggi. Dari laporan anggota ASI, harga free on board (FOB) naik 60% sampai dengan bulan Juli, dan informasinya menjadi 100%, sampai akhir tahun 2021," ungkap dia.
Dia menegaskan, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri semen dan industri lainnya yang menggunakan bahan bakar batubara cukup tinggi, seperti industri kertas, pupuk, keramik, baja, dan lainnya, Biaya bahan bakar batubara mencapai 35-40% dari total biaya produksi, yang terdampak pada kenaikan ongkos produksi 10-15%. Dengan kenaikan biaya produksi tersebut, program ekspor semen dan kliker akan terhambat, kerana mungkin tidak visible lagi. Artinya tidak ada profit, bahkan merugi," kata dia.
"Laporan dari anggota ASI, stock batubara dihampir semua produsen berada dalam kondisi kritis, dengan rata-rata hanya 1-2 minggu. Padahal biasanya stock minimum adalah satu bulan. Ini benar-benar ancaman bagi kelangsungan industri dalam negeri. Semoga hal ini segera dapat perhatian serius dari pemerintah," kata Widodo lagi. Dia melanjutkan, perkembangan komsumsi semen domestik juga mengalami penurunan. Berdasarkan data ASI, komsumsi semen didalam negeri pada bulan Juli hanya 5,46 juta ton. Turun 3% dibanding bulan sebelumnya. "Penurunan ini karena adanya PPKM dan lonjakan kasus pandemi Covid-19 di masyarakat." (YTD)
Bisnis Digital Menjadi Ladang Merger dan Akuisisi
Aksi merger dan akuisisi di era pandemi Covid-19 masih cukup ramai. Segmen bisnis yang menjadi salah satu sasaran merger dan akuisisi adalah sektor telekomunikasi dan digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat, jumlah notifikasi merger dan akuisisi (M&A) sejak awal januari hingga akhir juli tahun ini mencapai 108 notifikasi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur mengungkapkan, jumlah itu rendah dibandingkan pemberitahuan transaksi M&A di periode yang sama tahun 2020, yang sebanyak 125 notifikasi. Namun yang pasti, sebanyak 108 notifikasi itu meliputi sektor kontruksi, properti, pariwisata, serta telekomunikasi dan digital. Di sektor telekomunikasi dan digital adalah merger antara Gojek dan Tokopedia yang bersalin nama menjadi GoTo, pada pertengahan mei 2021.
BI Kembali Menomboki Beban Utang Pemerintah
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bakal meneruskan kerjasama pembagian beban alias burden sharing pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 pada tahun depan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif lonjakan utang pemerintah terhadap daya tahan fiskal. Dalam dokumen rapat kerja antara Kementerian Keuangan (Kemkeu), BI dan Komisi XI DPR RI yang digelar secara tertutup yang diterima KONTAN, pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI untuk anggaran 2022 dipatok sebesar Rp 224 triliun. Angka tersebut naik 4% dari burden sharing pada APBN 2021 sebesar Rp 215 triliun. Untuk itu, Kemkeu bersama BI akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk melaksanakan burden sharing yang rencananya berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mendatang.
Dalam SKB tersebut, otoritas fiskal dan moneter, mengatur tujuh poin penting. Pertama, SBN yang dibeli oleh BI dalam mata uang rupiah. Kedua, SBN memiliki jangka waktu panjang dengan tenor lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, dan delapan tahun. Ketiga, SBN bersifat tradable dan marketable. Keempat, seri SBN baru (new issuance) dan atau penerbitan kembali (reopening). Kelima, tingkat bunga atau imbalan mengambang atau variable rate dengan penyesuaian dilakukan setiap tiga bulan. Keenam, pemerintah-BI akan menggunakan tingkat suku bunga Reserve Repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang lelang akhir. Ketujuh, metode pembelian surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) dilakukan lewat private placement.
Target PPh di 2022 Terlalu Optimis
Pemerintah mulai tahun depan siap mengoptimalkan setoran pajak penghasilan (PPh) untuk memenuhi target yang akan ditetapkan pemerintah bersama DPR. Target penerimaan PPh pada 2022 sebesar Rp 680,9 triliun atau naik 10,7% dari outlook penerimaan PPh tahun 2021 yakni Rp 615,2 triliun. Target ini lebih tinggi dari realisasi PPh di tahun 2020 sebesar Rp 594 triliun.
Untuk mencapai target, Neilmaldrin menyebut Dirjen Pajak telah menyusun strategi optimalisasi penerimaan PPh. Pertama, Perluasan basis pemajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kedua, ekstensifikasi dan inovasi penggalian potensi melalui pengawasan wajib pajak (WP) strategis dan pengawasan berbasis kewilayahan. Ketiga, perluasan kanal pembayaran. Keempat, optimalisasi data melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dan data perbankan. Kelima, meningkatkan kepatuhan hukum yang adil. Keenam, melanjutkan reformasi perpajakan salah satunya melalui pengembangan coretax.









