Pemerintah harus membuat sejumlah langkah terobosan untuk mengakselerasi belanja modal pada proyek infrastruktur, dan menyelesaikan hambatan administrasi. Pada paruh kedua tahun ini, percepatan belanja negara semestinya dilakukan sejak awal kuartal ketiga agar tidak menumpuk di akhir tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Juni 2021, realisasi belanja negara sebesar Rp.1.170, 13 trilliun atau 42,5% dari pagu Rp 2.750 trilliun. Capaian itu meningkat 9,38% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 769,27 trilliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dan Desa sebesar RP373,86 trilliun. 

Sementara itu, dalam bahan paparan Laporan Semester 1-2021 yang disampaikan Kementerian Keuangan  pada Juli lalu disebutkan, realisasi belanja negara tahun ini  diperkirakan sebesar Rp2.700,4 trilliun atau hanya  memenuhi 98,2 dari pagu belanja dalam APBN yang dipatok Rp 2.750 trilliun. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan APBN hingga akhir tahun 2021. "Perubahan disalah satu sisi bisa jadi diimbangi perubahan di sisi lain sedemikian sehingga terjadi net off, "tutur Isa kepada Investor Daily, Sabtu (14/8).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksecutive Institute for Development of Economiics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, pemerintah perlu membuat  sejumlah langkah terobosan untuk mengakselerasi belanja negara. Tauhid menjelaskan, belanja negara memang ada yang bisa cepat dibelanjakan dan ada yang sulit karena sistem administrasi. Terobosan pertama dalam mengakselerasi belanja  negara adalah dengan merelokasi anggaran  pada belanja sosial mengingat saat ini sebagian  besar data dan informasi  sudah dimiliki pemerintah. "Arahkan ke kelompok masyarakat bawah yang konsumsinya rendah, seperti PHK atau subsidi gaji, ini akan mendorong konsumsi," kata dia. Terobosan kedua adalah memperkuat belanja daerah atau transfer daerah. Belanja daerah kerap kali lambat karena proses pencairannya melalui sejumlah tahapan sehingga ketika satu tahapan lambat  maka ketika sampai ke suatu daerah pun lambat, apalagi skemanya menyesuaikan output atau realisasi di lapangan. Terakhir,  kata Tauhid, pemerintah perlu mengatasi hambatan dalam proses administrasi belanja negara. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih pada kuartal IV-2021, seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. (YTD)

Pemerintah masih optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 bisa ditekan hingga 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk itu pemerintah bakal menggenjot penerimaan negara lewat berbagai reformasi perpajakan.Dalam Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang kebijakan keuangan negara akibat dampak pendemi virus korona, pemerintah berhak memperlebar defisit negara di atas 3% dari PDB pada 2020-2022. Kemudian, defisit harus kembali lagi di bawah 3% terhadap PDB di tahun 2023. Perkembangannya, realisasi defisit APBN 2020 sebesar 6,14% dari PDB. Sementara tahun ini pemerintah mematok defisit APBN 2021 yakni 5,82% dari PDB. Kemudian, dalam pelaksanaan APBN 2022 defisit ditargetkan 4,85% dari PDB. artinya pemerintah perlu menekan defisit sebanyak 1,85% dari PDB pada 2023 agar target konsolidasi fiskal bisa tercapai.

Dari sisi reformasi kebijakan dan administrasi pajak, Sri Mulyani berharap Direktorat Jendral (Dirjen) dapat memperkuat dan meningkatkan basis data internal dan eksternal otoritas. Data tersebut akan menjadi alat bagi Ditjen pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kedepannya. Termasuk juga basis data yang ada di perusahaan digital asing atau perusahaan yang berada dalam skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME). Pada 2021, outlook penerimaan pajak Rp. 1.142,5 triliun, tumbuh 6,6% secara tahunan. Sementara, untuk tahun  2022 tumbuh 10,5% menjadi senilai Rp. 1.262,9 triliun.

Harapan Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19 sendiri atau vaksin merah Putih mulai menemui titik terang. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menyerahkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Rabu (18/8). Sertifikat tersebut menjadi langkah awal BPOM dalam mendukung pengembangan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri atau Vaksin Merah Putih, yang mulai melakukan penelitian sejak tahun lalu. Dengan pemberian sertifikat CPOB ini maka secara paralel akan disiapkan fasilitas tas upstream sampai dengan downstream. 

Ditengah upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap komit mewujudkan net zero emossion, selambatnya tahun 2060 untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celsius. Pengelola hutan dan batu bara yang pruden merupakan dua solusi penting untuk menurunkan emisi karbon. Dalam jangka pendek, 2030, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan bumi yang bersih tetap memperhatikan kondisi riIl Indonesia sedang membangun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan komitmen ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang merupakan tindak lanjut dari Paris Agreement dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Siti menjelaskan lebih lanjut, menjelang Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change di Glasgow, Inggris awal November 2021, Indonesia sudah memasukkan update NCD pada 22 Juli lalu. "Pada bulan April, net zero emission Indonesia masih dalam kondisi execised dan (karena) dihadapkan pada kondisi (pandemi) tahun lalu, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan elemen sektor energi. (ini menyangkut) berapa besar kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,"ucap Siti.

Siti menjelaskan, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dari APBN dari tahun 2015 hingga kini baru mencapai 34% dari total kebutuhan. Maka itu, jika dana luar negeri masuk akan jauh lebih baik. Di sisi lain, agenda perubahan iklim Indonesia juga sudah banyak dicontohkan negara lain dan termasuk yang paling banyak dibahas dan dibicarakan. Sektor indutrial juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan lebih difokuskan kepada industri semen dan amoniak. Demikian pula sektor pertanian berkontribusi, dengan lebih diutamakan dalam penurunan emisi terkait masalah limbah ternak. "Adaptasi dalam mitigasi merupakan bagian penting dari dokumen NDC dan untuk mengurangi resiko perubahan iklim. Dokumen long term strategy 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan perlu juga dikomunikasikan," imbuh Siti. (YTD)

Ahli patologi klinis sekaligus Direktur RS Universitas Sebelas Maret (UNS) Tonang Dwi Ardyanto menyambut baik kabar Presiden Joko Widodo yang meminta harga tes PCR untuk Covid-19 diturunkan menjadi Rp 450.000-Rp 550.000. "Kalau saya, alhamdullilah, kalau memang beliau (Presiden Jokowi) meminta agar tarif diturunkan segitu. Karena memang keputusan ada pada beliau," ungkap dokter Tonang dihubungi Kompas.com, Senin (16/8/2021). Dia berkata, pengujian sampel tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen, seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya mahal. Pasalnya, harga ketiga komponen tersebut yang menetapkan adalah pemerintah. "Jika Bapak Presiden memerintahkan tarifnya (tes PCR) diturunkan, ya kami (ahli patologi dan tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium) akan senang. Karena harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai akan diturunkan." Dengan kata lain, harga tes PCR dapat turun asal harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai benar-benar dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Bank Indonesia dan bank sentral Thailand, yakni Bank of Thailand, menjalin kerja sama yang memungkinkan sistem pembayaran dengan cara kode cepat (QR code) antar kedua negara. Dengan kerja sama ini,konsumen dan pedagang di kedua negara bisa melakukan dan menerima pembayaran untuk barang dan jasa lintas negara. Sistem pembayaran ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada triwulan I-2022. Pengguna telepon seluler Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran ataupun untuk transaksi e-dagang lintas negara dengan memindai QR code di telepon seluler.

Kementerian Kesehatan akhirnya menetapkan batas atas tarif tes Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Pulau Jawa dan Pulau Bali sebesar Rp 495.000 per tes. Sementara, tes PCR di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali, ditetapkan harga tes PCR tertinggi sebesar Rp 525.000 per tes. Sebelum kebijakan Kementerian Kesehatan keluar, PT. Kimia Farma Diagnostika atau LabKimiaFarma juga telah menurunkan harga tes swab RT PCR dari Rp. 900.000,- menjadi Rp. 500.000 dan diturunkan lagi sesuai surat Kementerian Kesehatan menjadi Rp. 495.000/tes. Epidemiolog Griffith University Autralia Dicky Budiman menilai penurunan harga ini sudah cukup realitis bagi indonesia. Untuk bisa turun lagi menyamai india, akan sulit karena mereka punya bahan baku reagen untuk tes PCR yang diproduksi di dalam negeri.  

Gelontoran insentif yang disediakan oleh pemerintah pada tahun lalu disinyalir tidak terserap secara maksimal. Hal itu terefleksi di dalam data estimasi belanja perpajakan atau tax expenditure pada 2020 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, estimasi belanja perpajakan pada 2020 adalah Rp234,9 trilun atau 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir atau sejak 2018.Sekadar informasi, pada 2019 di mana kucuran insentif tidak sederas tahun lalu, total belanja perpajakan tercatat mencapai Rp272,1 triliun.Secara terperinci, mayoritas jenis pajak mencatatkan penurunan, baik itu Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada Juni lalu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengestimasi belanja perpajakan 2020 berada di kisaran sekitar 1,5%—1,6% terhadap PDB. Dia juga menjelaskan, belanja perpajakan adalah insentif yang bersifat permanen dan setiap tahunnya biasanya mencatatkan kenaikan. Dari sisi tujuan belanja perpajakan selama ini biasanya dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan iklim investasi, dan mendukung dunia bisnis.“Kita akan terus memantau dan estimasi kami sejauh ini belanja perpajakan 2020 itu relatif kurang lebih di sekitar 1,5%—1,6% dari PDB,” ujar Febrio pada Juni lalu.

Selain membuat modal asing keluar dari pasar keuangan negara berkembang, kebijakan moneter Amerika Serikat diperkirakan bakal memengaruhi penurunan harga komoditas. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, mengisyaratkan bakal mengurangi pembelian obligasi bulanan Pemerintah Amerika Serikat secara bertahap tahun ini. Kebijakan ini tidak hanya akan berpengaruh pada keluarnya modal asing dari negara-negara berkembang, tetapi juga akan memengaruhi penurunan harga komoditas ekspor. 

Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani mengatakan, tapering off tidak hanya akan berimbas pada keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia, tetapi juga pada penurunan harga komoditas. Sejumlah komoditas yang mengalami booming atau lonjakan harga tahun ini, diantaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan karet. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pandemi menyebabkan ekspor CPO pada 2020 turun 9,04 persen menjadi 34 juta ton ketimbang 2019 yang 37,39 juta ton. Penurunan permintaan terbesar berasal dari China, yakni minus 1,96 juta ton. 

Sebelumnya, Ekonom Moody’s Analytics, Sonia Zhu, mengatakan, Indonesia perlu mewaspadai negara-negara tujuan utama ekspor yang tengah menghadapi kebangkitan Covid-19 akibat virus korona baru varian Delta, terutama China dan Amerika Serikat.