Sejumlah perusahaan rintisan yang didanai BUMN mulai menunjukkan pertumbuhan valuasi, ditopang pendanaan berkelanjutan dari perusahaan pelat merah. CEO BRI Ventures Nicko Widjaya mengatakan beberapa perusahaan rintisan startup yang telah didanai terus mengalami pertumbuhan. Bahkan, beberapa diantaranya tengah tumbuh untuk manyandang gelar centaur atau perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai US$100 juta. Sebagai investornya, Nicko mengatakan BRI Ventures tidak hanya melihat perusahaan dari sisi valuasi, misalnya unicorn, dan lain sebagainya.”Sebagai CVC BUMN, kami wajib memperhitungkan segala resiko yang ada dan mengambil langkah mitigasi sesuai dengan keadaan yang ada.”kata Nicko. Tidak hanya itu, katanya, BRI Ventures juga memiliki kerangka kerja 5P framework yang merupakan turunan dari 5C framework di analisis perbankan. 

CEO PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) Eddi Danusaputro juga menyatakan ada beberapa startup yang di danai MCI terus mencatatkan pertumbuhan. “Semua investasi kami baik unicorn atau bukan, kami harapkan bisa membawa manfaat financial juga energy. Pada November 2020, MCI telah berinvestasi dengan total nilai mencapai Rp 1 trilliun kepada 14 perusahaan rintisan. 

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNJ Dianta Sebayang menilai perusahaan rintisan calon unicorn masih terbuka peluang untuk gagal. “Stabilitas operasionalnya tetapi belum untung. Banyak unicorn pun masih bakar uang terus dan merugi,” kata Dianta. (YTD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah menghentikan ekspor nikel mentah. Kini Indonesia mulai mengeskpor bahan jadi nikel yakni baja. Nilai ekspornya mencapai U$ 10,5 miliar setara Rp 151 triliun (kurs Rp 14.391).

Kira-kira ekspor besi baja kita dalam 1,5 tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih US$ 10,5 miliar," ujar Jokowi. dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Hilirisasi nikel itu menjadi salah satu dari tiga strategi besar dalam memulihkan ekonomi. Selain itu, ada strategi digitalisasi UMKM. Jokowi membeberkan hari ini sudah ada 15,5 juta UMKM yang sudah masuk dalam platform e-commerce. Jokowi ingin mendorong ada 60 juta UMKM agar masuk ke platform digital.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali melepas ekspor 250 ton kacang hijau ke Filipina. Hingga bulan ini, sudah enam kali ekspor kacang hijau dari petani Gresik untuk memenuhi kebutuhan warga di Filipina.

Puluhan kontainer kacang hijau yang akan berangkat menuju Filipina di gudang milik PT Agrotani Sukses Sejahtera. Orang nomor satu di Gresik ini berharap ke depan tidak hanya kacang hijau, tetapi komoditi pertanian lain bisa mengikuti. Sektor pertanian lainnya ke depan harus terus digenjot.

Hari ini melepas kacang hijau yang diekspor ke Filipina. Hari ini 250 ton dari total 1.000 ton yang akan dikirim. Dunia pertanian harus kita support. Di tengah pandemi kita masih mampu mengekspor dengan 25 kontainer.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rahmat Manggabarani menilai bisnis warkop dan cafe memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Tribun Business Forum yang digelar oleh Tribun Timur dengan tema Peran HIPMI Bantu Pulihkan Perekonomian Sulsel.

Andi Rahmat menilai bisnis cafe atau warkop menjadikan pergerakan ekonomi di Sulsel tetap tumbuh. Sebab, warkop dan cafe tetap ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan aktivasnya di masa pandemi.

"Kenapa di Sulsel ekonomi tumbuh, karena tempat-tempat nongkrong tetap ramai dikunjungi konsumen," jelasnya.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Rabu (25/8) mengatakan pihaknya akan menemukan cara baru untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Tiongkok. Ia menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan Asia yang dipersengketakan. Dan ia kedua kalinya dalam dua hari terakhir mengatakan hal itu. Selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Harris mengatakan AS akan terus menantang tuntutan dan klaim maritim berlebihan oleh pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). “Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan, secara terang-terangan, terhadap Tiongkok untuk mematuhi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS),” tukasnya, Rabu (25/8).

Kedatangan pemerintah AS ke Vietnam dalam tur Asia telah memicu kritik setelah evakuasi yang tidak berjalan mulus di Afghanistan, membandingkannya dengan trauma eksodus Saigon 1975. Saat itu, helikopter AS mengangkut pengungsi terakhir dari atap kedutaan di hari-hari terakhir Perang Vietnam. Harris menghindari terulangnya peristiwa bersejarah di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City. Sebagai gantinya ia menekankan komitmen pemerintah AS terhadap kawasan itu, saat ia membuka cabang Kontrol Pusat Penyakit AS (CDC) di Hanoi.

Princeton Digital Group (PDG), perusahaan penyedia layanan pusat data (data center) yang berbasis di Singapura, mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pusat data baru (greenfield) di Kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. PDG akan menginvestasikan dana senilai US$ 150 juta, atau sekitar Rp 2,15 triliun. Pembangunan data center tersebut merupakan salah satu rencana PDG dalam meningkatkan jumlah infrastruktur pusat data. Tujuannya untuk melayani para pelanggan guna mendukung kebutuhan layanan ekonomi digital Indonesia yang sedang berkembang pesat. 

Chairman dan CEO PDG Rangu Salgame mengatakan, selama empat tahun terakhir, melalui tiga strategi, yaitu akuisisi bisnis, pengambilalihan dan peningkatan, dan pembangunan greenfield, pihaknya membangun portofolio pusat data yang masif. Portofolio data center-nya pun sudah tersebar di pasar utama Asia, yakni Tiongkok, Singapura, Indonesia, India, dan Jepang. Khusus di Indonesia, selain di Cibitung, PGC saat ini telah mengoperasikan data center di Pekan Baru (Sumatra), Bintaro, Bandung, dan Surabaya

Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, penyedia dan operator cloud global, antara lain Alibaba, AWS, Google, Microsoft, dan Tencent, bersaing untuk memperkuat jaringannya di Indonesia, terutama di Jabodetabek sebagai pasar utamanya. Sementara itu, operator dan pengembang data center lokal maupun asing, di antaranya DCI Indonesia, Telkom Indonesia, NTT, Keppel DC, dan Princeton Digital Group, juga telah meluncurkan fasilitas pusat datanya di Tanah Air. “Demikian pula, STT GDC, Digital Edge, dan LOGOS, belum lama ini, yang bermitra dengan Pure Data Center, telah mengumumkan rencana untuk membangun pusat data di Indonesia,” tutur Yunus.

Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Pembentukan Badan Pangan Nasional  (BPN) dilakukan melalui PERPRES No.66 Tahun 2021 tentang BPN yang ditandatangani dan diberlakukan pada 29 Juli 2021. Kehadiran BPN membawa harapan baru bagi sektor pangan nasional karena badan itu diyakini bisa  menuntaskan persolan atau polemik yang kerap terjadi di sektor tersebut. Pembentukan BPN merupakan amanat  dari pasal 129 dari UU No.18 tahun 2012  tentangan Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dalam salinan PERPRES itu, bahwa pasal 1 disebutkan, BPN merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke Presiden. Pasal 2 menyebutkan, BPN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Kemudian pasal 42 menyebutkan, pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN dibebankan pada APNH dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 45 disebutkan, pada saat berlakunya Perpres No.66 tahun 2021 tersebut maka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang peningkatan di verifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Perpres No.45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi BPN.

Sedangkan Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan memberikan apresiasi kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi atas inisiatifnya dalam memperbaiki sistem pangan nasional melalui pembentukan BPN. Perum Bulog yang selama ini mempunyai beberapa tugas akan sedikit berkurang  karena sebagian dialihkan ke BPN. Dihubungi secara terpisah, Sekertaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan PBN.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan kepada Investor Daily, Rabu (25/8), "Meskipun dampaknya masih jangka panjang tetapi kehadirannya diharapkan bisa mengeluarkan solusi bertanggung jawab  untuk ketahanan dan keamanan pangan," BPN harus perkuat  kerja sama yang kuat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan. (YTD)

Pemerintah menyampaikan perkembangan pemberian vaksin penguat (booster) Covid-19 bagi tenaga kesehatan atau nakes.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut vaksin booster ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan penanganan pasien Covid-19. Karena itu hanya Nakes yang diizinkan mendapatkan booster vaksin. Budi bilang booster vaksin dapat dilakukan ketika vaksinasi telah selesai yang ditargetkan pada januari 2022 mendatang, vaksin booster akan pakai metode berbayar 

Pandemi Covid-19 menghantam hampir semua sektor usaha di Indonesia. Dampaknya: banyak usaha yang terkapar, tak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor.Alhasil, mereka memilih mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar bisa melakukan restrukturisasi utang lewat pengadilan. Cara ini lazim dilakukan, baik debitur yang kesulitan keuangan maupun kreditur yang ingin mendapatkan jaminan pembayaran. Ini pula yang membuat perkara PKPU di pengadilan niaga melonjak drastis saat pandemi covid. Hal ini juga membuat pengusaha gundah. 

Diwakili Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, pengusaha minta pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah undang-undang (Perppu) untuk penghentian sementara atau moratorium gugatan PKPU dan kepalitan. Tujuannya untuk menyelamatkan dunia usaha yang terdampak Covid-19. 

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai bergulir. Komisi XI DPR memanggil sejumlah pihak untuk meminta masukan dalam pembahasan RUU KUP ini.  Sebagai catatan, RUU KUP akan mengatur ulang pajak penghasilan (PPh) baik insentif maupun pajak bagi perusahaan rugi, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan objek baru PPN barang dan jasa, hingga rencana pungutan pajak karbon.