Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kabar adanya penyuntikan vaksin penguat (booster) Covid-19 bagi para pejabat pemerintah. Penyuntikan vaksin dosis ketiga tersebut berpotensi terjadi mal administrasi. Hal ini mengingat pemberian booster vaksin Covid-19 baru hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan pekerja garis depan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Kembalinya ekonomi ke zona positif pada triwulan II tahun 2021 menunjukkan bahwa perekonomian nasional dan regional sudah berada di jalur pemulihan. Sinyal pemulihan ekonomi yang tampak dari positifnya pertumbuhan triwulan II-2021 terjadi hampir diseluruh Nusantara. 

Secara nasional, ekonomi tumbuh 7,07 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Sebagian besar provinsi pun mengalami pertumbuhan positif. Hanya Papua Barat yang masih mengalami kontraksi minus 2,39 persen. Turunnya kinerja sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi andalan Papua Barat menjadi salah satu penyebabnya. Sebab, hampir seperempat (23,89 persen) perekonomian Papua Barat disumbang oleh sektor tersebut. Tekanan yang dialami perekonomian Papua Barat juga semakin terasa setelah provinsi ini mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II-2020, yakni 0,53 persen. Berbanding terbalik dengan Papua Barat, mayoritas provinsi lainnya justru mengalami kontraksi di triwulan II-2020. Hal tersebut membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2021 kian jelas terlihat. 

Bahkan, sembilan dari 33 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif laju pertumbuhannya di atas ekonomi nasional. Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi, yakni 16,89 persen.Berikutnya adalah Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 15,39 persen dan Papua 13,24 persen. Provinsi dari timur Indonesia itu juga menduduki posisi ketiga teratas pada laju pertumbuhan ekonomi se Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Melonjaknya biaya pengiriman lewat laut mencapai tahap tidak wajar, yang membuat sejumlah ekspor tertahan. Itu ironis karena, di tengah pandemi Covid-19, permintaan ekspor mebel produksi Jepara justru meningkat. Desing mesin gerinda nyaring terdengar dari rumah produksi Jepara Asia Mas Furniture di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu (25/8/2021) siang. Sambil mengenakan masker, sejumlah pekerja laki-laki dan perempuan dengan telaten memoles mebel perpaduan kayu dengan resin. 

Berjarak sekitar 25 meter, di bangunan lainnya, kardus-kardus beragam ukuran berisi mebel siap ekspor menumpuk hingga menyesaki gudang berukuran 1.800 meter persegi tersebut. Tingginya tumpukan kardus hingga lebih dari 2 meter. Adapun luas total gudang CV JAMF ialah 7.500 meter persegi. ”Ini dampak dari buyer (pembeli) yang sulit mencari kontainer karena ocean freight (tarif pengiriman lewat laut) melonjak 400-500 persen. Mereka minta jangan dikirim dulu. Akibatnya menumpuk dan cashflow (arus kas) menjadi tersendat,” kata Eri Agus Susanto, pemilik Jepara Asias Mas Furniture (JAMF). 

Di sisi lain, pembeli meminta barang tidak dikirim dulu. Selain kesulitan mencari kontainer, dari informasi yang ia terima, barang juga masih menumpuk di pelabuhan negara tujuan. Apabila biasanya ia mengirim hingga delapan kontainer per bulan, hingga Rabu (25/8) baru satu kontainer yang dikirim pada Agustus 2021. Kondisi itu menjadi tantangan bersama para pelaku industri ekspor. Menurut dia, apabila produk yang dihasilkan tidak betul-betul unik atau menarik, tidak akan dibeli. ”Yang bertahan hanya yang membuat produk itu yang menjual serta harganya tak mahal. Ini benar-benar menjadi seleksi alam. Yang kuat yang bertahan,” katanya.

Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap Rp 1 triliun. Jumlahnya ditargetkan meningkat jadi Rp 12 triliun tahun 2024. Peningkatan PNBP dinilai perlu dikendalikan guna mencegah potensi produksi yang eksploitatif dan merusak sumber daya alam.

Pemerintah Jepang akan menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 Moderna setelah laporan kontaminasi di beberapa botol. Hal ini diutarakan produsen obat Takeda dan Kementerian Kesehatan pada Kamis (26/8). Takeda, yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi vaksin Moderna di Jepang, mengatakan telah menerima laporan dari beberapa pusat vaksinasi bahwa zat asing telah ditemukan di dalam botol yang belum dibuka. "Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, kami telah memutuskan untuk menangguhkan penggunaan vaksin (dari tiga batch sejak Kamis)," ungkapnya, Kamis (26/8). "Moderna percaya bahwa masalah manufaktur dihasilkan di salah satu jalur yang digunakan dalam pabrik kontraknya di Spanyol," kata Moderna. Menurut lembaga penyiaran negara NHK, kontaminan terlihat di 39 botol yang belum dibuka di delapan lokasi vaksinasi wilayah Jepang tengah, termasuk Tokyo. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan mengatakan dosis dari batch yang ditangguhkan telah diberikan antara 6-20 Agustus di pusat vaksinasi massal di kota bagian barat Osaka.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan penegakan hukum untuk kegiatan atau barang-barang ilegal. Selama 2021, sudah ada 14 ribu kasus penindasan dengan nilai mencapai Rp 12,5 trilliun. "Sekalipun baru mencapai Juli 2021, tendensi ini akan menjadi basis kami untuk terus memperkuat langkah penindakan dari sisi kepabeanan dan cukai," ucap Dirjen Bea Cukai Askolani dalam media briefing DJBC, Kamis (26/8). Bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir maka terjadi kenaikan penindakan. Pada 2018, ada 18 ribu penindakan degan nilai barang mencapai  Rp11 trilliun. Pada 2019, DJBC melakukan 21 ribu penindakan dengan nilai barang mencapai Rp5,6 trilliun. Sedangkan di 2020, DJBC  21,900 penindakan dengan nilai barang  Rp6,3 trillliun.

Berdasarkan hasil kajian dari UGM Yogyakarta pada 2020 menyebutkan, tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai  4,8%. Askolani mengatakan meski 4,8% masih lebih rendah dibandingkan Vietnam yang sebesar 23% dan Singapura 13,8%, namun pihaknya tetap akan gencar mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Kemenkeu melakukan operasi gempur melalui kolaborasi dengan Polri dan TNI, asosiasi pengusaha barang kena cukai maupun pemerintah daerah untuk menekan peredaran barang ilegal. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat dan merapikan kegiatan ekonomi menjadi lebih konsisten.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Penindakan dan Penyelidikan DJBC Wijayanta mengatakan, dengan tingginya operasi penindakan maka penerimaan cukai meningkat  juga meskipun ada variabel lain yang mempengaruhi. DJBC melakukan operasi  gempur bersama seluruh pemangku kepentiingan terkait. "Kami juga melakukan operasi di daerah pemasaran. Landing spot untuk rokok ilegal dari luar negeri itu banyak sekali, sehingga kita harus sempurnakan. Demikian juga didaerah produksi dan pemasaran ini harus kami sinkronkan secara baik," kata Wijayanta. (YTD)

Indonesia menjadi pemimpin pertumbuhan sekaligus kiblat perdagangan elektronik (e-commerce) di kawasan Asean. Hal ini ditopang besarnya jumlah penduduk, penetrasi internet yang kuat, menjamurnya perusahaan rintisan (startup), perilaku belanja daring, dan  keberadaan startup dengan valuasi diatas US$ 1 milliar (unicorn). Seiring dengan itu, pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat segera menyelesaikan pengesahan RUU tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on Electronic Commerce/AAEC). Komisi VI akan membawa RUU  AAEC  Asean sebagai upaya peningkatan pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (25/8).

Menteri perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menerangkan, persetujuan ini merupakan payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antar pemerintah di Asean sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerjasama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean. "Manfaat tersebut diharapkan juga akan mendorong proses transformasi Indonesia menjadi ekonomi digital yang maju dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD," kata Mendag Lutfi.

Dalam rapat kerja ini, perwakilan dari sembilan fraksi memberikan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi RUU AAEC. Arus ekonomi digital telah masuk gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru. Contohnya, health tech yang diisi Halodok, Aido health, lalu educatioin technology seperti ruang guru, Zenius, serta financial technology, seperti Dana, Ovo, dan link aja. "Kami optimistis, target transaksi Rp 395 trilliun tahun ini tercapai. Ada dua yang kami ukur, yakni aktivitas nilai transaksi dan juga total onboarding new UKM ke platform," kata Lutfi. (YTD)

Perusahaan e-commerce milik Grup Djarum, PT Global Digital Niaga atau Blibli. com, dikabarkan tengah menyiapkan rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Blibli ditargetkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal 2022. Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes, yakni duo Hartono pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tersebut, telah memilih penasihat terkait rencana IPO Blibli. Perusahaan menunjuk Credit Suisse Group AG dan Morgan Stanley. “Saat ini, perundingan berada pada tahap awal, dan ukuran IPO dapat bergantung pada bisnis mana yang dimasukkan,” kata sumber tersebut, Kamis (26/8). 

Menanggapi isu tersebut, manajemen Blibli.com melalui VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan menyatakan, pihaknya sangat terbuka dengan opsi terbaik yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem dalam memberikan solusi inovasi kepada para pelanggan. 

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi secara langsung dari Blibli.com terkait rencana IPO. Meski demikian, otoritas menyambut baik langkah perusahaan e-commerce tersebut untuk melantai di BEI. ”Tentunya kami menyambut baik rencana IPO tersebut dan siap berdiskusi dengan para owner, founder, dan jajaran manajemen perseroan,” ucapnya. 

Lebih lanjut, sebagai e-commerce Indonesia yang telah beroperasi selama 10 tahun, Blibli telah diperkuat dengan ekosistem teknologi dan bisnis menyeluruh yang mencakup B2C, B2B, B2B2C, dan B2G yang fokus dalam mengembangkan bisnis memberikan solusi nyata guna membangun kepercayaan dengan memberikan pengalaman ritel terbaik kepada pelanggan, memberdayakan mitra bisnis, dan menciptakan inovasi solusi nyata untuk stakeholders lewat strategi omnichannel yang terintegrasi dan menyeluruh.

Penyidikan perkara dugaan korupsi di Perum Perindo atau sekarang PT Perindo (Persero) mendapat dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar di usut secara tuntas guna mengembalikan kepercayaan perusahaan. Kejaksaan Agung sejauh ini belum menetapkan tersangka, namun jajaran direksi yang mengetahui dan terlibat diminta bertanggung jawab. Kejagung mendalami kasus dugaan korupsi di BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait pengelolaan keuangan dan dana usaha pada periode 2016-2019. 

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan bisa kembali positif.

Menurut Erick, BUMN dibawahnya akan terus menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan Akhlak sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN. "Kasus lama Perum Perindo tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal ini penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga penyejahteraan para nelayan kita." Perum Perindo memakai sebagaian besar dananya untuk modal kerja perdagangan. Pendapatan Perusahaan meningkatan sebesar Rp223 milliar pada 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi  Rp603 milliar serta pada 2018 mencapai 1 trilliun.

Sementara itu penyidik Kejagung memprediksikan nilai kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi Perum Perindo mencapai ratusan milliar. Direktur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Supandi mengatakan bahwa angka tersebut masih nila dugaan kerugian negara sementara. Menurutnya, angka itu bisa naik dan bisa turun  tergantung dari hitungan BPK. Koordinasi dengan BPK itu dilakukan untuk mendapatkan nilai pasti kerugian negara yang muncul akibat perkara dugaan tindak pidanan korupsi. Koordinasi masih berjalan sampai saat ini," kata Supandi. (YTD)

Pergerakan inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food bakal lebih stabil sejalan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pembentukan BPN bersifat perpindahan koordinasi, di mana perumus kebijakan yang awalnya berada di Kementerian Perdagangan, menjadi di bawah BPN. Sehingga, apabila ditilik dari arah inflasi barang bergejolak, menurut Josua, terlihat bahwa peran dari komponen tersebut cenderung makin terbatas dalam pergerakan inflasi. “Komponen tersebut cenderung hanya berperan signifikan ketika terjadi panen raya atau menjelang Lebaran,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (25/8).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan dibentuknya BPN makin menegaskan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh sejumlah lembaga selama ini tidak berjalan dengan baik. Lembaga tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Perum Bulog, yang memang bertugas menjaga pasokan pangan sehingga harga jual lebih terkendali. “Namun pada perkembangannya, kita melihat ternyata masalah volatilitas harga pangan masih sering kita temui. Tetapi, apakah BPN efektif menjaga inflasi harga pangan, masih perlu waktu untuk membuktikan,” ujarnya.