Pemerintah Jepang akan menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 Moderna setelah laporan kontaminasi di beberapa botol. Hal ini diutarakan produsen obat Takeda dan Kementerian Kesehatan pada Kamis (26/8). Takeda, yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi vaksin Moderna di Jepang, mengatakan telah menerima laporan dari beberapa pusat vaksinasi bahwa zat asing telah ditemukan di dalam botol yang belum dibuka. "Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, kami telah memutuskan untuk menangguhkan penggunaan vaksin (dari tiga batch sejak Kamis)," ungkapnya, Kamis (26/8). "Moderna percaya bahwa masalah manufaktur dihasilkan di salah satu jalur yang digunakan dalam pabrik kontraknya di Spanyol," kata Moderna. Menurut lembaga penyiaran negara NHK, kontaminan terlihat di 39 botol yang belum dibuka di delapan lokasi vaksinasi wilayah Jepang tengah, termasuk Tokyo. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan mengatakan dosis dari batch yang ditangguhkan telah diberikan antara 6-20 Agustus di pusat vaksinasi massal di kota bagian barat Osaka.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan penegakan hukum untuk kegiatan atau barang-barang ilegal. Selama 2021, sudah ada 14 ribu kasus penindasan dengan nilai mencapai Rp 12,5 trilliun. "Sekalipun baru mencapai Juli 2021, tendensi ini akan menjadi basis kami untuk terus memperkuat langkah penindakan dari sisi kepabeanan dan cukai," ucap Dirjen Bea Cukai Askolani dalam media briefing DJBC, Kamis (26/8). Bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir maka terjadi kenaikan penindakan. Pada 2018, ada 18 ribu penindakan degan nilai barang mencapai  Rp11 trilliun. Pada 2019, DJBC melakukan 21 ribu penindakan dengan nilai barang mencapai Rp5,6 trilliun. Sedangkan di 2020, DJBC  21,900 penindakan dengan nilai barang  Rp6,3 trillliun.

Berdasarkan hasil kajian dari UGM Yogyakarta pada 2020 menyebutkan, tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai  4,8%. Askolani mengatakan meski 4,8% masih lebih rendah dibandingkan Vietnam yang sebesar 23% dan Singapura 13,8%, namun pihaknya tetap akan gencar mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Kemenkeu melakukan operasi gempur melalui kolaborasi dengan Polri dan TNI, asosiasi pengusaha barang kena cukai maupun pemerintah daerah untuk menekan peredaran barang ilegal. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat dan merapikan kegiatan ekonomi menjadi lebih konsisten.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Penindakan dan Penyelidikan DJBC Wijayanta mengatakan, dengan tingginya operasi penindakan maka penerimaan cukai meningkat  juga meskipun ada variabel lain yang mempengaruhi. DJBC melakukan operasi  gempur bersama seluruh pemangku kepentiingan terkait. "Kami juga melakukan operasi di daerah pemasaran. Landing spot untuk rokok ilegal dari luar negeri itu banyak sekali, sehingga kita harus sempurnakan. Demikian juga didaerah produksi dan pemasaran ini harus kami sinkronkan secara baik," kata Wijayanta. (YTD)

Indonesia menjadi pemimpin pertumbuhan sekaligus kiblat perdagangan elektronik (e-commerce) di kawasan Asean. Hal ini ditopang besarnya jumlah penduduk, penetrasi internet yang kuat, menjamurnya perusahaan rintisan (startup), perilaku belanja daring, dan  keberadaan startup dengan valuasi diatas US$ 1 milliar (unicorn). Seiring dengan itu, pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat segera menyelesaikan pengesahan RUU tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on Electronic Commerce/AAEC). Komisi VI akan membawa RUU  AAEC  Asean sebagai upaya peningkatan pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (25/8).

Menteri perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menerangkan, persetujuan ini merupakan payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antar pemerintah di Asean sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerjasama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean. "Manfaat tersebut diharapkan juga akan mendorong proses transformasi Indonesia menjadi ekonomi digital yang maju dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD," kata Mendag Lutfi.

Dalam rapat kerja ini, perwakilan dari sembilan fraksi memberikan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi RUU AAEC. Arus ekonomi digital telah masuk gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru. Contohnya, health tech yang diisi Halodok, Aido health, lalu educatioin technology seperti ruang guru, Zenius, serta financial technology, seperti Dana, Ovo, dan link aja. "Kami optimistis, target transaksi Rp 395 trilliun tahun ini tercapai. Ada dua yang kami ukur, yakni aktivitas nilai transaksi dan juga total onboarding new UKM ke platform," kata Lutfi. (YTD)

Perusahaan e-commerce milik Grup Djarum, PT Global Digital Niaga atau Blibli. com, dikabarkan tengah menyiapkan rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Blibli ditargetkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal 2022. Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes, yakni duo Hartono pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tersebut, telah memilih penasihat terkait rencana IPO Blibli. Perusahaan menunjuk Credit Suisse Group AG dan Morgan Stanley. “Saat ini, perundingan berada pada tahap awal, dan ukuran IPO dapat bergantung pada bisnis mana yang dimasukkan,” kata sumber tersebut, Kamis (26/8). 

Menanggapi isu tersebut, manajemen Blibli.com melalui VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan menyatakan, pihaknya sangat terbuka dengan opsi terbaik yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem dalam memberikan solusi inovasi kepada para pelanggan. 

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi secara langsung dari Blibli.com terkait rencana IPO. Meski demikian, otoritas menyambut baik langkah perusahaan e-commerce tersebut untuk melantai di BEI. ”Tentunya kami menyambut baik rencana IPO tersebut dan siap berdiskusi dengan para owner, founder, dan jajaran manajemen perseroan,” ucapnya. 

Lebih lanjut, sebagai e-commerce Indonesia yang telah beroperasi selama 10 tahun, Blibli telah diperkuat dengan ekosistem teknologi dan bisnis menyeluruh yang mencakup B2C, B2B, B2B2C, dan B2G yang fokus dalam mengembangkan bisnis memberikan solusi nyata guna membangun kepercayaan dengan memberikan pengalaman ritel terbaik kepada pelanggan, memberdayakan mitra bisnis, dan menciptakan inovasi solusi nyata untuk stakeholders lewat strategi omnichannel yang terintegrasi dan menyeluruh.

Penyidikan perkara dugaan korupsi di Perum Perindo atau sekarang PT Perindo (Persero) mendapat dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar di usut secara tuntas guna mengembalikan kepercayaan perusahaan. Kejaksaan Agung sejauh ini belum menetapkan tersangka, namun jajaran direksi yang mengetahui dan terlibat diminta bertanggung jawab. Kejagung mendalami kasus dugaan korupsi di BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait pengelolaan keuangan dan dana usaha pada periode 2016-2019. 

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan bisa kembali positif.

Menurut Erick, BUMN dibawahnya akan terus menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan Akhlak sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN. "Kasus lama Perum Perindo tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal ini penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga penyejahteraan para nelayan kita." Perum Perindo memakai sebagaian besar dananya untuk modal kerja perdagangan. Pendapatan Perusahaan meningkatan sebesar Rp223 milliar pada 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi  Rp603 milliar serta pada 2018 mencapai 1 trilliun.

Sementara itu penyidik Kejagung memprediksikan nilai kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi Perum Perindo mencapai ratusan milliar. Direktur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Supandi mengatakan bahwa angka tersebut masih nila dugaan kerugian negara sementara. Menurutnya, angka itu bisa naik dan bisa turun  tergantung dari hitungan BPK. Koordinasi dengan BPK itu dilakukan untuk mendapatkan nilai pasti kerugian negara yang muncul akibat perkara dugaan tindak pidanan korupsi. Koordinasi masih berjalan sampai saat ini," kata Supandi. (YTD)

Pergerakan inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food bakal lebih stabil sejalan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pembentukan BPN bersifat perpindahan koordinasi, di mana perumus kebijakan yang awalnya berada di Kementerian Perdagangan, menjadi di bawah BPN. Sehingga, apabila ditilik dari arah inflasi barang bergejolak, menurut Josua, terlihat bahwa peran dari komponen tersebut cenderung makin terbatas dalam pergerakan inflasi. “Komponen tersebut cenderung hanya berperan signifikan ketika terjadi panen raya atau menjelang Lebaran,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (25/8).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan dibentuknya BPN makin menegaskan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh sejumlah lembaga selama ini tidak berjalan dengan baik. Lembaga tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Perum Bulog, yang memang bertugas menjaga pasokan pangan sehingga harga jual lebih terkendali. “Namun pada perkembangannya, kita melihat ternyata masalah volatilitas harga pangan masih sering kita temui. Tetapi, apakah BPN efektif menjaga inflasi harga pangan, masih perlu waktu untuk membuktikan,” ujarnya.

Sepanjang semester 1/2021 emiten rumah sakit (RS) group Lippo Karawaci, PT Siloam International Hospitals Tbk, (SILO) berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan senilai Rp3,61 trilliun, naik 51,65% dibandingkan pendapatan pada periode  yang sama tahun lalu senilai Rp3,61 miliar. Alhasil posisi bottom line rumah sakit yang dimiliki oleh keluarga besar Moctar Rudy ini pun berbalik untung Rp493,81 milliar dari posisi rugi bersih Rp291,53 milliar. Direktur Eksekutif Group Lippo, John Riady mengungkapkan industri kesehatan di Indonesia masih sangat prospektif. Hal ini karena melihat pengeluaran untuk sektor kesehetan hanya 3,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi kedua, ada RS yang dimiliki Boenjamin Setiawan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) dengan 26  rumah sakit dan kapasitas tempat tidur hingga 3,255 unit. Selanjutnya ada emiten RS group Emtek milik konglomerat Addy Sariatmadja, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), dengan empat rumah sakit . Ada juga emiten RS group konglomerat Dato Sri Tahir, PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), yang memiliki dua rumah sakit dengan target akhir tahun lima rumah sakit yang operasi. Sementara itu, pandemi Covid-19 memang masih menjadi tema besar sepanjang 2021. Jumlah kasusnya pun sempat meningkat drastis sepanjang kuartal II/2021 dan awal kuartal III/2021. Terkait hal tersebut, sentimen Covid-19 agaknya masih menjadi penopang kinerja emiten rumah sakit seiring dengan jumlah fasilitas kesehatan setara yang masih minim.

Jika melihat sisi suplai, rata-rata nasional setiap 1.000 orang penduduk hanya memiliki 1,1 unit ranjang tempat tidur, sementara anjuran Badan Kesehatab Dunia (WHO) minimal ada lima tempat tidur per 1.000 orang penduduk. "Namun sebenarnya emiten-emiten ini cukup menarik dimana sektor bisnis emiten ini (RS) masih sangat relevan dengan era pandemi yang masih berlangsung," Head of Research MNC Medan Frankie Wijoyo Prasetyo merekomondasikan MIKA dan memasang target price di level resisten terdekat di level Rp2.600. Adapun, RHB Sekuritas merekomondasikan beli untuk dua emitan RS, yakni MIKA dengan target di harga Rp3.600 dan PT.Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) dengan target Rp1.650. (YTD)

Perbaikan kinerja ekspor sektor perikanan menjadi energi baru dalam rangka perbaikan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Ekspor perikanan per Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang sekaligus menjadi awal bergeliatnya roda ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19. Indikator perkembangan lalu lintas ekspor perikanan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terjadi pemulihan secara bertahap sejak Mei hingga Juli 2021.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang Raden Gatot Perdana mengatakan volume ekspor perikanan Jateng mencapai 3.552 ton selama Juli 2021 atau meningkat 38% dibandingkan dengan Juni 2021 sebesar 2.565 ton. “Perbaikan ekonomi bidang perikanan ini terutama terlihat dari kinerja ekspor Jateng pada bulan ini yang terserap ke sejumlah negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Taiwan,” katanya, Kamis (26/8). Sedangkan dari sisi nilai ekspor perikanan pada Juli 2021 mencapai Rp429 miliar atau naik 12% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp382 miliar.

Lima besar komoditas ekspor unggulan dari produk perikanan adalah daging rajungan, cumi-cumi, surimi, sisik ikan, udang, ikan kakap, ikan swangi dan ikan kuro. Pertumbuhan ekonomi Jateng di bidang perikanan juga terlihat dari catatan Balai KIPM Semarang sebagai otoritas kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga akhir semester I/2021 telah bertambah tiga Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan dua Instalasi Karantina Ikan milik swasta.“Hal tersebut menjadi bukti dan energi baru dalam mendukung perbaikan ekonomi nasional di Jawa Tengah, dimana pergerakan roda ekonomi mulai terlihat,” jelas Gatot.

Sikap tegas dan konsisten pemerintah dibutuhkan lantaran para pelaku menolak skema yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) itu. Alternative Minumum Tax (AMT) dikenakan pada perusahaan yang mencatat rugi selama lima tahun berturut-turut dengan menggunakan dasar pada penghasilan bruto. Tarif yang diusulkan adalah 1%. Jika tidak ada aral melintang, skema ini akan diterapkan pada 2022. Tentu saja, mulus atau tidaknya jalan menuju penetapan tergantung pada pembahasan di parlemen.

Akan tetapi, sejak awal kalangan pebisnis menolak pemajakan terhadap korporasi yang merugi. Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) menyuarakan hal senada dalam dalam rapat di Komisi XI DPR, tengah pekan ini. "Bagaimana dengan perusahaan startup yang tengah digemari anak muda! AMT harus dipastikan menyasar perusahaan asing yang melakukan tax evasion, bukan diterapkan pada perusahaan lokal," tulis dokumen Hipmi yang dikutip Bisnis, Kamis (26/8) Argumentasi pelaku usaha tersebut juga cukup lemah. Perusahaan rintisan yang dijadikan 'tameng' untuk meminta pengecualian rasanya kurang tepat. Sebab dalam pelaksanaan AMT, pemerintah hanya menyasar korporasi besar.

Faktanya perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap mampu berjalan secara operasional, bahkan ada beberapa yang bahkan berekspansi ,"Dari pada kehilangan 100%  pendapatan dari wajib pajak  badan, lebih baik tetapkan AMT," ujar Ekonom Tax Center University Airlangga Yanuar Nugroho. Kedepan AMT berperan memastikan agar setiap perusahaan setidaknya membayar suatu nilai/angka/jumlah pajak minimum kepada negara, sehingga hal tersebut dapat menjadi pelindung dalam praktek penghindaran pajak. 

Pakar pajak Darussalam dalam rapat laporan rapat Komisi XI DPR mengatakan, Mengingat tingginya kompleksitas penghindaran pajak dan terjalnya jalan implementasi AMT, rasanya otoritas fiskal harus mengabaikan nada sumbang dan lebih fokus menyiapkan intrusmen lain untuk menunjang efektivitas program ini. (YTD)

Pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on E-Commerce/AAEC). Komisi VI DPR sepakat membawa RUU AAEC ke pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR. “Persetujuan ini merupakan payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antarpemerintah di Asean dan sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerja sama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean,” tutur Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Rabu (25/8) .Lutfi mengemukakan ratifikasi persetujuan ini memiliki urgensi tinggi karena secara tidak langsung akan mempercepat upaya transformasi perdagangan secara digital. “Dengan makin pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia, Indonesia bahkan menjadi kiblat pertumbuhan niaga elektronik di Asean,” jelasnya.