Tarif Tes PCR Turun, Saham Laboratorium Ikut Turun
Harga saham-saham laboratorium dan rumah sakit melemah pada perdagangan Senin (16/8/2021) menyusul keputusan pemerintah merevisi batas atas biaya tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase atau PCR. Instruksi Presiden Joko Widodo agar harga tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase atau polymerase chain reaction/PCR turun membuat harga saham-saham laboratorium dan rumah sakit melemah pada perdagangan Senin (16/8/2021). Margin keuntungan konstituen pada sektor saham kesehatan itu berpotensi terpangkas karena penurunan harga tersebut.
Pemerintah telah merevisi batas atas biaya tes Covid-19 dengan metode reaksi rantai polimerase menjadi Rp 495.000. Besaran tersebut berlaku untuk layanan di wilayah Jawa dan Bali. Sementara batas atas biaya tes PCR di luar Jawa-Bali ditetapkan Rp 525.000. Kementerian Kesehatan meminta seluruh fasilitas kesehatan yang memberikan layanan tes seketika PCR, seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya mematuhi batasan tarif tersebut.
Pada penutupan perdagangan Senin (16/8/2021), harga saham penyedia layanan laboratorium Prodia Widyahusada Tbk turun 6,93 persen, sementara saham Diagnos Laboratorium Utama Tbk, pengelola rumah sakit Omni Hospital Sarana Meditama Metropolitan Tbk, turun 6,35 persen; Mitra Keluarga Tbk turun 3,04 persen; dan Hermina Medikalola Tbk turun 1,29 persen.
Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 51,57 poin atau 0,84 persen ke level 6.087. Transaksi perdagangan mencapai Rp 11,678 triliun dari 23,418 miliar lembar saham yang diperdagangkan sepanjang Senin kemarin.
Kinerja Ekspor Jatim, Industri Minta Penyesuaian PPKM
Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim, Eddy Wijarnako mengatakan industri tidak diizinkan beroperasi secara penuh selama pemberlakuan PPKM, Pengusaha sempat mengajukan untuk perusahaan-perusahaan ekspor agar bisa beroperasi 100%. "Namun pengajuan tersebut tidak boleh, sekarang ini tampaknya kasus Covid-19 mulai mereda, dan sepertinya sudah bisa mengajukan supaya operasional pabrik bisa 50% di shift pertama, dan 50% di shift kedua, Rabu (18/8). Dia mengatakan kinerja ekspor memang cukup terganggu terutama di awal mulai berlakunya PPKM. "Juni-Juli itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan, otomatis pabrik jadi resah, akhirnya banyak yang memutuskan untuk close produksinya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja ekspor kita,"
Eddy yang juga Ketua Assosiasi Persatuan Inonesia (Aprisindo) itu menambahkan hambatan lain yang cukup mempengaruhi kinerja ekspor yakni masalah kelangkaan kontainer ekspor yang masih berlangsung sampai saat ini sejak akhir tahun lalu. Meski begitu, menurut Eddy kinerja ekspor Jatim sampai akhir tahun ini masih memiliki peluang terutama di sektor-sektor esensial dan kritikal. "Sedangkan industri sepatu ekspor rasanya masih akan stagnan, begitu juga dengan garmen, dan produk kertas, saya kira akan tumbuh," imbuhnya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mendukung pelaku usaha yang melakukan ekspor melalui Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal ditengah pandemi. Hal tersebut dinilai mampu menambah devisa negara bagi Indonesia khususnya penerimaan pajak Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman,Pangan dan Holtikultural Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan beberapa komoditas yang banyak memilki peminat baru di pasar luar negeri diantaranya yaitu rempah-rempah, porang dan pisang. (YTD)
Bank Digital Diharapkan Membentuk Ekosistem Baru
Peraturan baru Jasa Otoritas Keuangan (POJK) mensyaratkan bank digital berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan guna mempercepat peningkatan inklusi keuangan. Bank dengan layanan digital penuh ini diharapkan bersinergi dengan fintech dan lembaga keuangan bukan bank lainnya agar penetrasi layanan keuangan menembus seluruh lapisan masyarakat. Tiga beleid yang baru adalah POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No.34/POJK.03/2018 tentang penilain Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani mengatakan, apabila bank melakukan kerjasama dengan non bank yang berbasis Teknologi Informasi (IT), resiko bisa saja hanya ditanggung perbankan. Padahal, investasi perbankan pada teknologi informasi sangat besar, maka perlu diatur juga dari sisi nonbank. "Saya usul ke OJK terkait SDM pengawasan bank digital ini, maka remunerasi juga harus naik. OJK harus mencari talenta terbaik yang dapat mengawasi bank digital, terutama dari sisi kejahatan siber," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, diterbitkan POJK No12/POJK.03/2021 salah satunya bertujuan untuk mendukung akselerasi konsulidasi bank sebagai upaya untuk penguatan struktur, serta peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan, sehingga lebih kontributif dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya adalah mendorong akselerasi transformasi digital, khususnya transformasi strategi bisnis bank kearah digital banking dengan menekankan pada aspek efisiensi layanan, perlindungan nasabah, termasuk keamanan data nasabah.
Direktur Penelitian Bank Umum OJK Muhammad Miftah mengatakan, bank di Tanah Air belum ada yang memenuhi ketentuan bank digital, namun baru sebatas masuk katagori sebagai bank yang melakukan layanan perbankan digital. Sejumlah bank tengah melakukan strategi pemenuhan modal inti minimun untuk menjadi bank digital, salah satunya PT Bank Digital BCA. Meski termasuk katagori kelompok usaha bank dibawah BCA, BCA digital berencana untuk menambah modal menjadi di atas 1,35 trilliun.
Pada kesempatan terpisah, Head of Equity Research BNI Sekuritas Kim Kwie Sjamsudin mengatakan, group BRI memiliki potensi ekosistem bank digital yang terbesar. "Bank pelat merah seperti BRI memiliki digitalisasi yang besar, lantaran memiliki sumber daya yang lengkap seperti didukung oleh skala, modal, jaringan, dan satelit," ucapnya.
TaniFund, P2P Lending Agrigultur Pertama yang Peroleh Izin OJK
TaniFund yang merupakan platform peer to peer (P2P) lending di Indonesia telah memasuki babak baru setelah resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara financial technology (fintech) P2P lending sektor agrikultur. Sebagai P2P lending agrikultur pertama di Inodnesia yang berizin OJK, TaniFund semakin memperkuat komitmen dan strateginya dalam menyediakan akses permodalan bagi petani dan UMKM di seluruh Indonesia.
Chief Strategy Officer TaniHub Group, Natalia Rialucky menjelaskan, keputusan OJK tersebut tertuang dalam Surat Tanda Berizin KEP64/D.05/2021 yang diterbitkan pada dua Agustus 2021. Natalia menegaskan, TaniFund sebagai unit P2P lending dibawah startup agritech TaniHub Group meyakini bahwa lisensi OJK yang diraih dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan para pendana (lender) dan peminjam (borrower), dengan mengantongi izin usaha dari OJK.
Lisensi OJK semakin memantapkan TaniFund untuk dapat menyalurkan pendanaan sebesar Rp700 milliar beberapa tahun kedepan. "Harapan kami adalah ingin lebih luas lagi menciptakan dampak sosial dengan memberikan akses inklusi keuangan dan permodalan bagi petani serta pengusaha UMKM lokal". Sejak didirikan tahun 2017, TaniFund telah menyalurkan dari masyarakat sebesar Rp 324 milliar kepada lebih dari 4.000 borrower, seiring dengan pertumbuhan kepercayaan masyarakat kepada TaniFund. Hingga kini total lender telah mencapai lebih dari 10 ribu yang terdiri dari individu maupun institusi. Proyek kedua adalah Capacity Building on Vessel Inovation to Combat Marine Debris yang disusun oleh Pusat Riset Kelautan BRSDM dan telah disahkan sebagai salah satu outcome APEC Project Session 2 tahun 2021.
Kedua proyek usulan Indonesia tersebut mendapat sorotan khusus oleh delegasi AS. Negeri Paman Sam itu menjadi lead economy dalam penyusunan APEC Roadmap. Indonesia saat ini sedang mengembangkan teknologi dan inovasi baru seperti prototipe pengelolaan sampah plastik, jaring penangkap sampah, perahu bertenaga surya, mesin sortasi, mesin pemotong serta kapal yang membawa sampah laut, dan pengumpul. "Indonesia juga sedang mengembangkan pendekatan untuk mengubah sampah plastik menjadi sumber energi alternatif," ujar Antam. ((YTD)
Digitalisasi Layanan, Bank Mandiri Kenalkan EDC Android
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk fokus memperkuat positioning sebagai modern digital banking melalui konsistensi dalam melakukan transformasi layanan. Kali ini, Bank Mandiri mengenalkan Mesin Electronic Data Capture (EDC) Android yang akan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan transaksi nasabah. Pasalnya, EDC Android ini dapat terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti system point of sales (POS), aplikasi merchant, dan juga platform promosi dan loyalti. Selain itu EDC Android dapat menerima lebih banyak alternatif pembayaran menggunakan QR code, nirsentuh dan wearrables.
Kerjasama ini ditandai melalui seremoni peluncuran Mandiri EDC Android bersama dengan Sogo Indonesia di Jakarta, Selasa (24/8). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, Managing Director Sogo Indonesia Handaka Santosa, Direktur Utama Yokke Niniek S Rahardja, serta diikuti oleh beberapa merchant utaman Bank Mandiri secara virtual. "Untuk merealisasikan visi Bank Mandiri menjadi partner finansial utama pilihan nasabah, kami terus beradaptasi dan mengadopsi perkembangan terkini terkait alat pembayaran digital agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal kepada nasabah dan mitra merchant," jelas Aquarius dalamketerangannya, Selasa (24/8)
Menurut Niniek Rahardja, Mandiri EDC Android ini merupakan solusi Yokke sebagai payment dan technology enabler yang selalu hadir memberikan solusi yang tepat dan inovatif bagi merchant, bank partners, fintech, dan costumers. "Tujuan utama kami adalah menghadirkan pengalaman bertransaksi yang aman, nyaman, mudah, dan cepat bagi semua stakeholders dalam ekosistem pembayaran di Indonesia," Pungkas Niniek. (YTD)
Ekonomi Didorong Vaksin Masih Jadi Kendala
Pelaku usaha menyoroti kendala ketimpangan vaksinasi antardaerah. Pelonggaran di masa PPKM sulit dilakukan jika pekerja industri dan masyarakat umum belum mendapat vaksin. Aktivitas ekonomi mulai didorong, tetapi pelaksanaan vaksinasi belum merata di berbagai daerah. Padahal, vaksinasi adalah salah satu prasyarat untuk membuka kembali kegiatan ekonomi secara aman di tengah pandemi Covid-19. Kendala vaksinasi ini menjadi salah satu isu yang paling banyak disoroti kalangan pelaku usaha dalam acara dialog pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Ke-31 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/8/2021). Pengusaha, khususnya di daerah, mengkhawatirkan ketimpangan vaksinasi yang masih terjadi di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, seiring dengan tren penurunan kasus harian Covid-19, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di semua provinsi di Indonesia. Kenaikannya kini sudah hampir mencapai kondisi normal.
Salah satu prasyarat untuk membuka kembali aktivitas ekonomi secara aman adalah vaksinasi. Namun, laju vaksinasi masih menjadi persoalan. Distribusinya belum merata antardaerah. Data Kementerian Kesehatan, per 18 Agustus 2021, hanya ada tujuh provinsi, yang mayoritas di Jawa-Bali, yang laju vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas rata-rata nasional sebesar 26,43 persen. Sementara perkembangan vaksinasi di 27 provinsi lainnya masih di bawah rata-rata vaksinasi nasional.
Keluarga Panigoro Beli PLTU Paiton US$ 68,87 Juta
Portofolio bisnis keluarga Panigoro bertambah melalui PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), keluarga Panigoro mengambil alih 5% saham PLTU Paiton milik PT Batu Hitam Perkasa, anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Nilai transaksi itu mencapai US$ 68,87 juta setara Rp 998,62 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).
MDES merupakan anak usaha PT Medco Daya Abadi Lestari (MDAL). Di sisi lain, MDAL merupakan pemegang saham pengendali PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Bukan hanya Paiton, Grup Medco sebelumnya disebut-sebut tertarik untuk masuk ke dua blok migas, yakni Blok Rokan dan Blok Corridor. Namun hingga kini, kabar tersebut belum terkonfirmasi. Transaksi PLTU Paiton bakal melengkapi kepemilikan keluarga Panigoro pada pembangkit listrik. Sebelumnya Medco Energi berinvestasi di pembangkit energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla berkapasitas 1.948 MW. Medco juga berkongsi dengan Kansai Electric Power Company. Di sisi lain, Medco membangun PLTS di pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Pakailah Rupiah Meskipun Sedang Di Negeri Orang
Perbankan berancang-ancang menangkap peluang bisnis anyar dari transaksi Quick Response Indonesia Standard (QRIS) lintas negara. Ini seiring berjalannya pilot project pembayaran berbasis kode QR antar negara antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Thailand. Pembayaran berbasis kode QR antar negara ini dinilai lebih aman. Nasabah tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah banyak jika ke negeri orang. Di bawah payung Currency Settlement (LCS), nasabah menggunakan rupiah dengan sistem QR itu walau sedang di luar negeri.
BI Beli Surat Berharga Negara Rp 439 Triliun
Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara dengan nilai total Rp 439 triliun sampai dengan 2022 untuk membantu pembiayaan anggaran penanganan Covid-19 dan meringankan tekanan fiskal APBN. ”Ini merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia untuk ikut dalam pembiayaan anggaran penanganan Covid-19 dengan terjun ke pasar membeli SBN,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang ”Pemerintah dan BI Perkuat Kerja Sama dalam Pembiayaan Sektor Kesehatan dan Kemanusiaan sebagai Dampak Pandemi Covid-19”, Selasa (24/8/2021).
Kesepakatan Kementerian Keuangan dengan BI tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan BI dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 melalui pembelian di Pasar Perdana oleh BI atas SUN dan/atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah.
Industri Makanan dan Minuman, Optimisme Masih Tinggi
Ditengah pandemi yang diperkirakan masih akan berlangsung lama, industri makanan dan minuman optimis kinerja akan lebih baik pada tahun depan. Hal ini seiring dengan pemulihan ekonomi secara nasional yang terus berjalan. Meski belum mematok angka pertumbuhan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatkan proyeksi optimistis akan menjadi skenario tahun depan. Apalagi, saat ini pemerintah perlahan mulai menyesuaikan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. "Semoga bisa lebih pulih karena kemarin kami juga cukup merasa tertekan karena pembatasan. Namun, secara keseluruhan harusnya tahun depan lebih bagus karena berkaca dari tahun ini yang juga sudah lebih baik," katanya kepada Bisnis, Rabu (25/8). Adhi pun menyebutkan sampai akhir tahun industri makanan dan minuman masih diproyeksikan mampu mencapai target seperti yang sudah dicanangkan pada awal tahun, yakni di kisaran 5%-7%.
Ketua Umum Assosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat sebelumnya mengatakan pertumbuhan sektor makanan dan minuman tersebut sudah sangat baik dan terbilang tidak kecil. "Jadi, berangkatnya sudah menjadi base yang berbeda. Yang sekarang naik dua digit mungkin dulu minus sangat dalam. Artinya, mamin tetap berada di tren pemulihannya meski saat ini dengan tantangan-tantangan lain." katanya. Rachmat menyebut untuk sektor AMDK, saat ini kondisinya belum banyak berubah. Penurunan produksi harus terjadi pada kemasan kecil akibat PPKM level 3 dan 4, sedangkan galon masih berjalan normal sesuai permintaan. Saat ini, industri makanan dan minuman hanya berharap pada pendorong kuartal IV/2021, yakni natal dan tahun baru dengan kunci pengendalian pandemi gelombang kedua selesai kuartal III/2021. (YTD)









